<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Ali-Shahab.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>UNIVERSITAS Airlangga (Unair) pada 10 November 2021 memasuki usia ke-67 tahun. Usia yang cukup matang bagi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan tridarmanya. Keberadaan Unair di masyarakat semakin nyata dirasakan sumbangsihnya. Di masa pandemi Covid-19, Unair bergerak bersama stakeholder lainnya menyukseskan program percepatan vaksinasi pemerintah. Vaksinasi itu diperuntukkan bagi umum, ibu hamil, mahasiswa, serta dosen dan tenaga kependidikan Unair.  Unair juga sudah melahirkan alumni-alumni yang sukses di kancah nasional maupun internasional. Signifikannya reputasi alumni Unair bisa dilihat dari capaian Unair terkait employer reputation dari Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings (WUR) yang menempati posisi kedua. Employer reputation merupakan penilaian dari pimpinan perusahaan mengenai reputasi alumni Unair.  Kelahiran Unair merupakan bentuk upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Unair menjadi universitas pertama di wilayah Indonesia Timur. Berawal dari School Tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) tahun 1902. Tahun 1913, didirikanlah sekolah dokter di Surabaya bernama Netherlandsch Indische Artsen School (NIAS). Setelah itu, pada 1928, didirikan School Tot Opleiding van Indische Tandartsen (STOVIT), sekolah untuk kedokteran gigi.  Selama berdiri sampai sekarang sudah 13 rektor memimpin. Rektor pertama Unair adalah Prof Dr Mr Abdoel Gaffar Pringgodigdo (menjabat 1954–1961) dan rektor saat ini Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak (2015–sekarang). Seiring berjalannya waktu dan tantangan zaman, fakultas dan program studi (prodi) juga bertambah. Sekarang Unair terdiri atas 15 fakultas, 1 sekolah, 72 departemen, dan 174 prodi.  Bukti komitmen nasionalisme dan keinginan mencerdaskan kehidupan bangsa bisa dilihat dari kerja sama Unair dengan Pemda Banyuwangi. Unair membuka Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Banyuwangi pada 2014. Ada empat prodi di Banyuwangi, yaitu S-1 akuntansi, S-1 kedokteran hewan, S-1 kesehatan masyarakat, dan S-1 budi daya perairan.  Nasionalisme dalam Tridarma Perguruan Tinggi  Tridarma perguruan tinggi merupakan tiga aktivitas utama sebagai bentuk komitmen nasionalisme, khususnya terkait dengan upaya mencerdaskan masyarakat. Meliputi (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan, serta (3) pengabdian kepada masyarakat. Tridarma itu harus dilaksanakan seluruh civitas academica. Pendidikan dan pengajaran sebagai core business dengan tetap menjaga mutu. Khususnya di masa pandemi ini, dunia pendidikan harus cepat melakukan penyesuaian-penyesuaian. Unair dalam menjalankan pendidikan dan pengajaran di masa pandemi ini tetap berkomitmen menyelenggarakan pengajaran, yaitu secara daring. Unair lebih siap karena sudah mempunyai sistem e-learning yang selama ini sudah diimplementasikan.  Unair juga berkomitmen kepada setiap mahasiswa tuntas dalam melaksanakan pendidikannya di Unair. Saat pandemi Covid-19, banyak mahasiswa yang terdampak, khususnya perekonomian keluarga. Melihat hal tersebut, Unair menyetujui penurunan uang kuliah tunggal (UKT) 8.191 mahasiswa dari total 8.312 permohonan yang masuk.  Di bidang penelitian, banyak penelitian yang dilakukan civitas academica Unair. Dari penelitian tersebut sudah banyak yang dihilirisasi. Penelitian yang terbaru Unair adalah Vaksin Merah Putih yang rencananya diproduksi massal pada 2022.  Pengakuan atmosfer riset di Unair diakui dunia. Stanford University dan Elsevier merilis Top 2% Scientist in the World. Salah satu peneliti dunia tersebut adalah Prof Dr Moh. Yasin MSi, guru besar Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Unair. Pengabdian kepada masyarakat menjadi komitmen Unair. Pemberian anggaran untuk pengabdian masyarakat menjadi tolok ukur bagaimana Unair berbagi, mendampingi, dan mencintai masyarakat.  Selama pandemi Covid-19 Unair bekerja sama dengan stakeholder lain seperti Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, PMI, dan stakeholder lainnya menyelenggarakan vaksinasi massal. Setiap ada bencana alam, Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) selalu berkontribusi dalam penanganan korban bencana. RSTKA juga berkontribusi atas program vaksinasi 14 pulau di sekitar kepulauan Madura dengan misi Madura Sadar Covid-19 (MARCO-19). Itu semua merupakan bukti kecintaan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.  Perlu Kolaborasi Pentahelix untuk Meningkatkan Prestasi  Capaian prestasi Unair dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di level internasional. Berdasar QS WUR 2022, Unair berada di peringkat #465 di dunia, peringkat #113 di Asia, peringkat #19 di Asia Tenggara, dan peringkat #4 di Indonesia. Sedangkan kalau dilihat by subject Law &amp; Legal Studies berada di peringkat #251–300 dunia, peringkat #2 di Indonesia. Business &amp; Management peringkat #401–450 dunia, peringkat #3 di Indonesia. Sedangkan Medicine peringkat #551–600 dunia, peringkat #3 di Indonesia.  Terbaru, Unair juga peringkat pertama perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) dalam indikator kinerja utama (IKU) dari Kemendikbudristek. Untuk keterbukaan informasi publik (KIP), Unair memperoleh peringkat pertama pada kategori informatif dengan skor 99,10.  Ke depan, capaian prestasi di atas perlu ditingkatkan. Perlu peningkatan kerja sama pentahelix: kolaborasi antara pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha, dan media. Terkait riset dan hilirisasi produk hasil riset, perlu dukungan regulasi dan proteksi dari pemerintah sebagai bentuk kehadiran negara. Terkait dana bisa kerja sama dengan industri. Media juga berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait program kerja sama. Sebagai dunia pendidikan yang utuh, Unair perlu meningkatkan dan mengapresiasi pengembangan soft skills mahasiswa. Sehingga mahasiswa Unair mempunyai kompetensi yang komplet dan mumpuni, baik hard skills maupun soft skill. Hal itu untuk mewujudkan cita-cita Unair untuk Indonesia Adil dan Beradab. Tetaplah menjadi universitas yang unggul dan terkemuka di kancah lokal, nasional, dan internasional. (*)  <hr />  *) Ali Sahab, Dosen ilmu politik serta sekretaris Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Universitas Airlangga Surabaya

67 Tahun Unair, Nasionalisme dalam Tridarma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ali-sahab.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEMERINTAH akhirnya memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jawa dan Bali. Keputusan itu merespons kecenderungan meningkatnya jumlah orang yang terpapar Covid-19 setiap hari. Misalnya, pada 6 Januari lalu, jumlah kasus baru mencapai angka 8.854 dengan total kasus 788.402.  PSBB diterapkan pemerintah karena tingkat kematian nasional mencapai 3 persen, sedangkan tingkat kesembuhan di bawah 82 persen. Kegiatan di tempat kerja pun dibatasi lagi dengan memberlakukan work from home. Pemerintah juga mengharuskan pusat perbelanjaan buka hanya sampai pukul 19.00.  Untuk memonitor imbauan di atas, pemerintah meningkatkan operasi yustisi yang dilaksanakan satpol PP dan TNI. Pendisiplinan masyarakat dengan menggunakan kekuasaan ini disebut biopower. Kehadiran kekuasaan semacam itu dalam pendisiplinan masyarakat sangat penting karena penerapan protokol kesehatan merupakan hal baru.  Razia penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak,dan mencuci tangan) sebenarnya pernah dilakukan pemerintah daerah. Namun, semakin ke sini, razia itu jarang dilakukan. Kontrol kepada masyarakat pun terasa hilang. Kondisi ini harus menjadi evaluasi bersama bahwa dibutuhkan kerja sama untuk melawan Covid-19. Mulai pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga influencer.  Diakui atau tidak, penanganan Covid-19 di Indonesia dihadapkan pada kondisi serbadilematis dan penuh keterbatasan. Pemerintah harus merealokasi anggaran dalam jumlah besar untuk masalah kesehatan. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga. Permasalahan yang tak kalah pelik, penanganan pandemi harus dilakukan dengan cepat dalam kondisi infrastruktur kesehatan yang terbatas.  Karena itulah, paling realistis dan mudah untuk dilakukan dalam jangka pendek adalah mendisiplinkan gerakan 3M. Tinggal menjaga agar masyarakat benar-benar disiplin dalam menerapkan gerakan tersebut.  Perlu Biopower  Biopolitik adalah rasionalitas politik yang menjadikan administrasi kehidupan dan populasi sebagai subjeknya. Hal ini untuk memastikan, menyokong, dan multiply life. Sedangkan biopower adalah cara biopolitik diterapkan dalam masyarakat yang melibatkan kekuasaan. Biopolitik berurusan dengan penduduk. Baik penduduk dalam konteks masalah biologis maupun masalah kekuasaan. Operasi yustisi satpol PP dan unsur TNI adalah bentuk dari cara biopower.  Contoh lain pendisiplinan yang dilakukan pemerintah adalah program keluarga berencana (KB). Pemakaian alat kontrasepsi dinilai berhasil mengendalikan kelahiran dan jumlah penduduk.  Dalam konteks pademi, pelibatan aparat TNI untuk mendisiplinkan masyarakat di era new normal perlu didukung. Namun, caranya perlu dipikirkan dengan matang. Misalnya, dengan konsep panopticon yang dikemukakan Foucault pada 1975 sebagai metafora pendisiplinan masyarakat modern dengan disiplin dan hukuman. Jeremy Bentham pada abad ke-18 mengilustrasikan panopticon sebagai sebuah bangunan (penjara). Bentuknya melingkar dengan pengawasan tunggal yang berada di tengah.  Pengawas bisa mengawasi semua narapidana, tapi narapidana tidak mengetahui bahwa sedang diawasi. Tujuan akhir panopticon yang digagas Foucault adalah kepatuhan dan utilitas dalam sistem. Panopticon tidak harus dimaknai sebagai bangunan, tapi bisa juga sebagai mekanisme kekuasaan dan diagram teknologi. Konsep ini bisa diterapkan dalam penerapan protokol kesehatan.  Mengawasi masyarakat tanpa merasa diawasi menjadi tantangan bagi pemerintah. Menurut Foucault, pendisiplinan bisa dilakukan dengan kekuasaan dan penggunaan teknologi. Sehingga ’’eksekusi publik’’ dan ’’rasa sakit’’ perlahan dihilangkan sebagai hukuman dalam masyarakat. Benang merah pernyataan Foucault adalah penerapan protokol kesehatan tanpa intimidasi dan represif.  Panopticon yang digambarkan Jeremy Bentham pun tidak terlepas dari kritik. Salah satunya dari Shirley Robin Letwin. Penjara panopticon adalah perangkat efisiensi mengerikan yang tidak meninggalkan ruang bagi manusia. Pelibatan TNI dalam pendisiplinan penerapan protokol kesehatan pastinya nanti menimbulkan pro dan kontra.  Humanis dan Partisipatif  Penggunaan kekuasaan dalam pendisiplinan masyarakat di era new normal diharapkan lebih humanis, bukan represif. Hal ini bisa menjadi kunci keberhasilan penerapan protokol kesehatan. Evaluasi penerapan PSBB yang pernah dilakukan memang menunjukkan masih ada masyarakat yang kurang mematuhi protokol kesehatan. Meski demikian, aparat perlu menghindari cara-cara represif, termasuk dalam bentuk verbal.  Dengan cara itu, masyarakat diharapkan mematuhi protokol kesehatan penuh kesadaran murni dan riang gembira. Mengubah perilaku memang butuh waktu. Namun, jika penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan persuasif dan humanis, masyarakat akan menerima dengan lebih simpatik.  Selain dilakukan TNI, Polri, dan pemerintah daerah, pengawasan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan perlu melibatkan masyarakat. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi objek pendisiplinan, tapi juga menjadi subjek. Masyarakat bisa aktif dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di daerah zona merah. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan akan meringankan beban pemerintah.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/07/01/2021/surabaya-tolak-psbb-jawa-bali-selama-2-pekan-ini-respons-satgas-pusat/">Surabaya Tolak PSBB Jawa-Bali Selama 2 Pekan, Ini Respons Satgas Pusat</a>  Penguatan nilai-nilai sosial masyarakat dan pelibatan seluruh stakeholder juga menjadi kunci. Salah satu stakeholder potensial penerapan protokol kesehatan adalah suporter sepak bola. Ada The Jak Mania, Bonek, Bobotoh, Aremania, Panser Biru Snex, dan lain-lain. Kelompok suporter selama ini belum tersentuh dalam kebijakan penanganan Covid-19.  Pemerintah harus merangkul para suporter untuk deklarasi gerakan bersama melawan Covid-19. Di setiap rukun tetangga (RT) dibentuk suporter peduli Covid-19 yang disertai koordinator di tiap kelurahan atau desa. Nilai positif yang bisa dimanfaatkan dari suporter sepak bola adalah loyalitas dan esprit de corps. Jadi, suporter sepak bola menjadi panopticon di tempat tinggal masing-masing. (*)  <hr />  *) Ali Sahab, Dosen Ilmu Politik &amp; Sekretaris Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Universitas Airlangga  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=eQbC8aSG32k

PSBB Jawa-Bali Tak Berarti tanpa Biopower

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ali-sahab.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PENCALONAN Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota (cawali) Solo resmi diumumkan PDIP pada Jumat (17/7). Gibran akan didampingi Teguh Prakosa sebagai calon wakil wali kota (cawawali). Teguh merupakan sekretaris DPC PDIP Surakarta 2005–sekarang.  Pencalonan Gibran mendapat banyak sorotan. Sebab, Gibran sebelumnya pernah mengeluarkan pernyataan tidak akan terjun ke dunia politik. Gibran tetap akan berbisnis. Namun, hal itu berubah. Gemerlap panggung politik lebih menarik Gibran dan sesaat mengesampingkan bisnisnya.  Pro-kontra pencalonan Gibran tidak bisa dihindari. Sebab, Gibran merupakan anak Presiden Jokowi yang masih menjabat. Karena itu, wajar masyarakat takut akan terjadi konflik kepentingan (conflict of interest) jika Gibran menjadi wali kota Solo nanti. Dunia politik memang harus mengader anak-anak muda yang mempunyai masa depan, tapi tidak berarti mencalonkan anak para pejabat.  Selain Gibran, Bobby, menantu Jokowi, sedang menunggu keputusan resmi pencalonannya sebagai calon wali kota Medan. Hanindhito Himawan Pramana yang merupakan putra Pramono Anung juga mencalonkan diri sebagai calon bupati Kediri.  Fenomena politik dinasti di setiap pilkada memang masih menggejala. Di berbagai daerah juga bermunculan politik dinasti. Anak, menantu, dan keponakan menjadi anggota dewan saat orang tuanya menjabat kepala daerah. Ada juga yang menjadi penerus orang tuanya sebagai kepala daerah.  Masih menguatnya politik dinasti ini merupakan konsekuensi biaya politik yang mahal. Hanya elite politik yang mempunyai resources komplet sebagai modal politik yang bisa maju. Di satu sisi, ada politikus yang memang merajut karir politiknya dari bawah, tapi tidak mempunyai resources sehingga tak bisa menapaki karir politik yang lebih tinggi. Ada lagi calon kepala daerah yang harus tertatih-tatih di awal untuk mendapatkan rekom partai, apalagi bukan kader partai.  Mengutip artikel Pablo Querubin (2015) yang berjudul Family and Politics: Dynastic Persistence in The Philippines di Quarterly Journal of Political Science bahwa fenomena dinasti politik juga terjadi di beberapa negara demokrasi kontemporer seperti India, Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat (AS). Keluarga Kennedy di AS, keluarga Gandhi di India, dan keluarga Aquino di Filipina.  Dinasti politik tersebut memberikan keuntungan elektoral bagi calon yang mempunyai kekerabatan itu. Setelah berkuasa, incumbent dapat menggunakan instrumen di mana dia menjabat (sumber daya publik) untuk meningkatkan kekuasaan dinasti politik salah satunya untuk mendanai patronase dan klientelistik yang merupakan faktor penting pendorong keberhasilan di pemilu (kemenangan).  Pencalonan Gibran menyisakan kekecewaan Achmad Purnowo, wakil wali kota Solo yang sedianya mencalonkan diri sebagai cawali. Pada akhirnya Purnowo harus legawa dan menerima undangan Jokowi di istana.  Kemunculan anak-anak muda di dunia politik memang bagus. Namun, rekam jejaknya juga harus teruji, terutama di dunia politik. Adanya pandemi Covid-19 ini adalah salah satu ujian bagi kepala daerah. Leadership dan kemampuan manajemen kepala daerah terlihat. Mana kepala daerah yang mampu memimpin daerahnya dengan baik dan mana kepala daerah yang gagap dengan perubahan cepat karena Covid-19. Dengan begitu, jangan sampai calon pemimpin muda yang lahir dari politik dinasti ini juga tergagap-gagap ke depannya.  Pencalonan Gibran atau siapa pun ke dunia politik juga merupakan hak asasi setiap orang. Sebagai makhluk politik, seseorang bebas berserikat dan berkumpul, termasuk menggunakan hak politiknya sesuai pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Di era demokrasi modern, suara terbanyak ini memang memberikan kelebihan dan kekurangan. Suara mayoritas menjadi hal yang utama dalam setiap pemilihan. Suara mayoritas bisa berdampak pada kebaikan, bisa juga keburukan.  Yang menarik dari pemilihan Gibran sebagai cawali Solo adalah pemilihan calon wakilnya, Teguh Prakosa. Teguh merupakan sekretaris DPC PDIP Surakarta yang sebelumnya menjadi wakil bendahara. Usia Teguh Prakosa 62 tahun mendampingi Gibran yang berusia 33 tahun. Teguh sebelumnya juga merupakan bakal calon wakil wali kota mendampingi Purnowo.  Fenomena itu menunjukkan betapa kuatnya keinginan Gibran untuk menjadi cawali Solo sekuat hasil survei internal terakhir. Yakni, elektabilitas Gibran semakin mengungguli Purnowo. Meski belum berpengalaman di dunia politik, Gibran nanti banyak dibantu Teguh yang sudah senior dan punya pengalaman politik yang mumpuni.  Mengapa Gibran tidak menggandeng wakil yang milenial? Hal itu tentu sudah menjadi pertimbangan masak dari PDIP terkait komposisi dan segmentasi yang tentunya akan berproyeksi untuk dua periode. Sesuai filosofi Jawa bahwa tidak ada matahari kembar.  Pemilih Yang Menentukan  Pro dan kontra pencalonan Gibran dalam pilkada Solo memang tidak bisa dihindari. Dalam berpolitik memang ada hak asasi, tapi juga ada etika politik, ibarat gas dan rem dalam berkendara. Masyarakat Solo sebagai pemilihlah pada akhirnya yang menentukan siapa yang pantas menjadi wali kota ke depan. PDIP memang mendominasi perolehan kursi di DPRD Solo. PDIP memperoleh 30 dari 45 kursi di DPRD. Partai yang memperoleh kursi terbanyak kedua adalah PKS dengan 6 kursi. Selanjutnya PAN, Golkar, dan Gerindra yang masing-masing 3 kursi serta PSI 1 kursi. Perolehan suara PDIP di pemilihan legislatif memang dominan, tapi tidak selalu berkorelasi positif terhadap perolehan suara di pilkada.  Masih ada harapan bagi calon penantang dari partai-partai lain untuk memunculkan calon yang bisa bersaing dengan Gibran yang notabene didukung partai mayoritas. Hal itu memang menjadi tugas partai politik untuk memunculkan kader terbaiknya agar bisa berkompetisi di pilkada Solo.  Tesis ’’politik dinasti” versus ’’hak asasi” harus didialogkan dalam proses suksesi kepemimpinan, dalam hal ini pilwali solo. Kelompok yang menilai pencalonan Gibran sebagai politik dinasti harus bisa mendorong munculnya calon yang bisa mengimbangi elektabilitas Gibran. Satu sisi kelompok yang mendukung pencalonan Gibran sebagai hak asasi harus juga bisa menunjukkan berpolitik yang free and fair serta bebas dari konflik kepentingan.  Calon lain yang diharapkan bisa mengimbangi popularitas Gibran adalah Putri Woelan, cucu Pakubuwono XII yang berencana maju sebagai penantang Gibran. Jika benar Putri Woelan maju, itu akan menguji kekuatan patron pada kubu masing-masing. Kubu Gibran akan menguji kekuatan patron elite PDIP dan party ID. Satu sisi Putri Woelan akan menguji kekuatan patron dari Keraton Surakarta. Dengan demikian, masyarakat Solo dihadapkan pada pilihan cawali tidak hanya satu (calon tunggal) agar bisa membandingkan kelebihan dan kekurangan tiap-tiap calon. Dalam politik, kekuasaan harus direbut, bukan diwariskan. (*)  <hr />  *) Ali Sahab, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ljadoN_ZtdI  https://www.youtube.com/watch?v=jsQNwN0ob-4  https://www.youtube.com/watch?v=PZamQ-nb8nw

Pencalonan Gibran, Politik Dinasti atau HAM?

Ali Sahab

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ali Sahab

Berita Terkini

67 Tahun Unair, Nasionalisme dalam Tridarma

PSBB Jawa-Bali Tak Berarti tanpa Biopower

Pencalonan Gibran, Politik Dinasti atau HAM?

Download Aplikasi JawaPos.com