<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Dalam-Negeri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengharapkan dana desa dapat dialokasikan pada sektor produktif. Terlebih, besaran dana desa pada 2020 mengalami peningkatan secara signifikan menjadi Rp 72 triliun dari yang sebelumnya pada 2019 hanya Rp 70 triliun.  "Kita sepakat dengan Menkeu dan Mendes agar 2020 ini dana desa langsung ditransfer ke rekening desa. Ini untuk menjamin kecepatan dan akurasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa," kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (17/1).  Mantan Kapolri tersebut menyampaikan, dana desa sangat penting agar bisa segera dikelola oleh desa, sesuai mekanisme yang ada. Diharapkan, dana desa dapat memperkuat ketahanan ekonomi desa.  "Seperti arahan Bapak Presiden dalam ratas kabinet yang lalu, kita harus mengambil langkah-langkah antisipatif agar daya beli dan produktivitas masyarakat, khususnya di pedesaan, tempat bermukim mayoritas penduduk kita, tetap terjaga," ucap Tito.  Tito menyebut, APBN dan APBD akan menjadi instrumen ekonomi yang harus digunakan secepatnya. Terlebih, dana desa akan dipercepat pencairannya dan langsung ditransfer dari pusat ke daerah untuk digunakan sebagai pendukung program padat karya di desa.  "Program padat karya akan menyedot lapangan kerja sehingga otomatis akan menjaga perputaran uang di desa dan juga menjaga daya beli masyarakat desa," ucap Tito.  Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun menuturkan, pada 2020 dana desa akan meningkat dengan rata-rata alokasi dana per desa mencapai Rp 960 juta. Bahkan rantai birokrasi pencairan dengan cara transfer dari kas Umum negara langsung ke rekening desa.  "Ini bentuk penyederhanaan birokrasi sekaligus menghilangkan praktik korupsi terhadap dana desa," pungkasnya.

Mendagri Tito Karnavian Sebut Alokasi Dana Tiap Desa Capai Rp 960 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tambah-dana-desa-jokowi-jangan-sampai-uang-sebanyak-itu-lari-ke-dki_m_.jpg" alt="Presiden Jokowi ingin dana desa bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi ingin dana desa bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sejak 2015 lalu, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun. Jumlah tersebut akan terus bertambah tiap tahun untuk semakin menyejahterakan masyarakat desa. Presiden Joko Widodo mengatakan, dana desa akan tetap terfokus pada semua pembangungan infrastruktur di desa. Contohnya, pembangunan posyandu, jalan desa, dan pendidikan anak usia dini (paud). Semua pembangunan tersebut harus menggunakan material bangunan yang ada di desa. Jika memang terbatas, dapat membeli di desa lain yang masih&nbsp;satu kecamatan. "Saya titip proyek pembangunan di desa hendaknya memakai bahan material dari desa. Entah beli batu bata, pasir, semen, gunakan semua potensi di desa. Kalau kepepet betul, paling nggak masuk ke lingkup kecamatan,"&nbsp;jelas Jokowi di Surabaya, Sabtu (2/2). Kendati harga material bangunan di desa terpaut Rp 5 ribu dibanding di kota, Jokowi tetap berharap agar desa tetap memanfaatkan potensinya. Termasuk juga soal tenaga kerja. Jokowi mengimbau pemerintah desa agar memanfaatkan tenaga kerja lokal saat pelaksanaan pembangunan. Dia berharap pembangunan di desa dikerjakan 100 persen oleh tenaga kerja lokal. Sehingga dampak perputaran uang dari dana desa yang dipakai untuk pembangunan akan tetap beredar di desa. Dengan begitu, tidak ada perputaran uang dari masyarakat desa yang beredar di kota. "Usahakan agar uang-uang itu terus berputar di desa. Supaya peredaran uang di desa bertambah. Jangan sampai uang sebanyak itu lari ke DKI Jakarta," ucap Jokowi. Jika&nbsp;perputaran uang tetap berada di desa, kesejahteraan masyatakat akan meningkat lebih cepat. Kesejahteraan tersebut berasal dari kenaikan pendapatan hingga 2 kali lipat. Penghasilan masyarakat desa terdongkrak karena perputaran uangnya tidak lari ke mana-mana. "Teori ekonomi yang nggak bisa di utak-atik lagi," tutur mantan Wali Kota Solo tersebut. Sebagai informasi, pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp 2,8 triliun sejak 2015 lalu. Jumlah tersebut bertambah menjadi Rp 60 triliun pada 2018. Tahun ini, pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp 70 triliun untuk 74 ribu desa se-Indonesia.

Tambah Dana Desa, Jokowi: Jangan Sampai Uang Sebanyak Itu Lari ke DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gara-gara-konflik-kades-dan-perangkatnya-dana-desa-di-sini-tak-cair_m_.jpg" alt="BANGUN: Salah satu contoh penggunaan dana desa untuk pembangunan, seperti yang dilakukan masyarakat Desa Tewang Pajangan, yang bergotong royong membangun jalan desa, belum lama ini." width="100%">
<figcaption>BANGUN: Salah satu contoh penggunaan dana desa untuk pembangunan, seperti yang dilakukan masyarakat Desa Tewang Pajangan, yang bergotong royong membangun jalan desa, belum lama ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Dari 114 desa di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), hanya ada 113 desa yang telah mencairkan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun 2018. Satu desa yang tidak mencairkan ADD dan DD tersebut yakni Desa Sangal, Kecamatan Rungan Hulu. "Satu desa yang tidak melakukan pencairan ADD dan DD itu adalah Desa Sangal. Bahkan, telah terjadi sejak tahun 2017 lalu," ucap Kabid Pemerintahan Desa Jeribesalel,&nbsp;dikutip dari Radar Sampit (Jawa Pos Group), Rabu (23/1). Dia mengatakan, tidak dicairkannya ADD dan DD di desa tersebut karena terjadi perselisihan antara kepala desa (Kades) dengan perangkatnya. Kades tidak melibatkan perangkat desa dalam pengelolaan ADD dan DD tersebut. Sehingga perangkat desa pun memberontak dan melaporkannya ke DPMD. "Intinya itu karena permasalahan pengelolaan dana atau uang tersebut. Kedua belah pihak menganggap bahwa mereka yang paling berkepentingan," katanya. "Padahal pencairannya di tahun 2016 lalu lancar saja. Akibat tidak terserapnya ADD dan DD ini, masyarakat di sana yang menjadi korban, dimana pembangunan di desa itu tidak dapat berjalan dengan baik," sesalnya. Selain itu, juga berdampak pada penyaluran DD dari pemerintah pusat, yang secara otomatis terjadi pengurangan. Apabila tidak terserap oleh desa, maka konsekuensinya DD keseluruhan untuk kabupaten akan berkurang. "Kalau untuk ADD yang tidak dicairkan, itu tidak masalah, karena ADD yang tidak terserap tersebut, akan diserahkan ke desa lain," ujarnya. Untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Sangal tersebut, Pemkab melakukan mediasi antar kedua belah pihak. Bahkan Bupati Gumas turun tangan untuk menyelesaikan, namun hasilnya tetap sama. "Sudah dua kali dimediasi oleh Bupati Gumas. Ketika proses mediasi, memang kedua belah pihak itu akur saja. Namun, setelah kembali ke desa, permasalahan itu tidak kunjung selesai juga. Itulah yang terjadi sampai sekarang," tuturnya. Terkait permasalahan tersebut, DPMD juga telah meminta Bupati untuk memberhentikan kades yang bersangkutan, karena dianggap tidak bisa menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat dengan baik, sehingga merugikan masyarakat desa. "Kades yang bersangkutan sudah kita minta untuk diganti dan segera diangkat Penjabat (Pj) kades di sana, karena dianggap tidak bisa menggunakan anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas dan pemerintah pusat dengan baik," terangnya. Dia pun berharap, pada tahun 2019 ini, nantinya seluruh desa bisa mencairkan ADD dan DD tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Desa Sangal.

Gara-gara Konflik Kades dan Perangkatnya, Dana Desa di Sini Tak Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kades-bumi-rahayu-terseret-dugaan-korupsi-dana-desa_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Kades Bumi Rahayu, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berinisial WH diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Kades Bumi Rahayu, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berinisial WH diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Palingkau, Kabupaten Kapuas masih mengembangkan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) oknum kepala desa (kades), WH. Kades Bumi Rahayu, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas itu, dianggap menyelewengkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016-2017. "Tersangka WH melakukan modus pekerjaan fiktif dan mark-up dana desa maupun alokasi dana desa," ungkap Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Palingkau, Martino Manalu, dikutip dari Kalteng Post (Jawa Pos Group), Kamis (16/8). Bahkan, bantuan untuk rumah ibadah sudah tidak lagi diberikan oleh tersangka WH. Padahal, dimasukkan dalam penggunaan keuangan ADD dengan DD. Termasuk adanya mark-up pekerjaan yang ada di desa. "Kami masih mendalami. Juga memasang line di satu bangunan, agar memudahkan dalam proses penyidikan," ujarnya. Martino membeberkan, perbuatan WH berpotensi merugikan negara di atas Rp 200 juta. Kini, tersangka sudah ditahan. Dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kuala Kapuas. "Tersangka WH dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni ancaman penjara maksimal 15 tahun," jelasnya. Dramatis Penangkapan oleh Jaksa Cabjari Palingkau berlangsung dramatis, Senin (13/8). Sebab, tersangka yang juga menjabat kepala Desa Bumi Rahayu (G4), Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas itu, sempat berusaha kabur. Tim Cabjari Palingkau berangkat Senin (13/8), pukul 13.00. Saat mendekati TKP, tersangka yang melihat iring-iringan mobil tahanan, langsung melarikan diri menggunakan motor trail, ke arah perkebunan kelapa sawit. Akhirnya tim berpencar. Ada yang mengejar menggunakan motor. Ada yang bersama warga setempat mengelilingi jalan perkebunan. Bahkan, ada yang menunggu di rumah tersangka, untuk mengantisipasi jika tersangka pulang. Setelah dua jam lebih pencarian di tengah perkebunan sawit, akhirnya tim Pidsus dan Intel Cabjari Palingkau berhasil menangkap tersangka yang sedang bersembunyi. Tersangka WH ditahan dan dijemput paksa. Sudah dilakukan pemanggilan secara patut. Namun, yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan. Sehingga, Kacabjari Palingkau menerbitkan surat perintah penangkapan.

Kades Bumi Rahayu Terseret Dugaan Korupsi Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/agar-dana-desa-tak-diselewengkan-inspektorat-lakukan-ini_m_170873.jpeg" alt="Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti" width="100%">
<figcaption>Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Inspektorat Kabupaten Malang kini&nbsp; gencar melakukan pemeriksaan terhadap ratusan desa yang ada di Kabupaten Malang. Pemeriksaan ini sudah dilakukan sejak sebulan lalu. Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti, menjelaskan, pemeriksaan ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mencegah penyelewengan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Dia menjelaskan, pemeriksaan reguler ini menyasar pada keuangan daerah. Ada lima aspek keuangan daerah, yakni DD, ADD, dana bagi hasil retribusi dan dana bagi hasil pajak. Setidaknya, lanjut Tridiyah, hanya ada delapan tim yang diterjunkan ke 120 desa. Delapan tim itu, harus menyelesaikan 120 laporan hasil pemeriksaan (LHP), di samping tugas lainnya. Dana untuk pemeriksaan dan penyusunan LHP, menurut dia tidak sampai Rp 500 juta. "Sumber pendapatan asli desa juga kami periksa. Mulai tanah kas desa, BUMDes, swadaya masyarakat dan aspek lainnya," kata dia, kepada jawapos.com, ditemui di Kepanjen, Senin (27/11). Dia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan mulai dari administrasi, hingga pembangunan fisik. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menambahkan, pemeriksaan dilihat sejauh mana pembangunan dilaksanakan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini juga untuk perbaikan akhir tahun. Jika ada temuan atau dugaan penyelewengan, lanjut dia, harus segera dilaporkan. Menurut dia, pemeriksaan ini bukan untuk mencari siapa yang salah. Namun untuk menilai kemanfaatan dana dan pengelolaannya. "Sumber daya manusia di desa kan bervariasi, mungkin ada temuan, harus dilaporkan," tegas dia.

Agar Dana Desa Tak Diselewengkan, Inspektorat Lakukan Ini