<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/biar-tak-blunder-pak-menteri-jangan-berkomentar-sesuka-hati_m_102836.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo (Kanan)" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo (Kanan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kesalahan statemen Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berdampak panjang yang menimbulkan keresahan masyarakat. Terutama di internal TNI, karena ada jabatan komando mereka setingkat Komandan Koramil (Danramil) bakal bisa diisi oleh aparatur sipil negara (ASN) yang lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengingatkna, agar Mendagri Tjahjo Kumolo tidak komentar atau statemen sesuka hati. "Padahal seorang pejabat apalagi sekelas menteri harus berhati-hati sebelum dalam mengeluarkan komentar yang kontraproduktif, atau berbeda dengan komentar sebelumnya," ujar Pangi kepada JawaPos.com, Selasa (17/1). Menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu, seorang pejabat publik seharusnya konsisten dengan ucapan dan perbuatannya. Pangi mengingatkan agar, ada suatu yang lebih parah lagi, yakni pejabat itu lupa apa yang sudah dikomentarinya. Sehingga berkelit dan mengaku tidak pernah mengucapkan kebijakan dan komentar tersebut. Dia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegur Tjahjo Kumolo, agar ke depan tidak melakukan blunder yang memicu timbulnya polemik di tengah masyarakat. "Paling tidak mengingatkan para menteri tidak blunder, seperti menteri tidak hati-hati menyampaikan komentar, sehingga merugikan citra pemerintah," pungkasnya. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meralat perkataanya terkait, lulusan IPDN akan bisa menempati posisi jabatan Komandan Koramil TNI. Menurut Mendagri, lulusan IPDN tidak akan bisa menjabat sebagai Danramil, karena dalam undang-undang (UU) TNI tidak ada aturannya bahwa sipil bisa mengisi jabatan di TNI. "(Enggak jadi komandan) itu kan bagiannya&nbsp; tentara," ujar Tjahjo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). Mantan anggota Komisi I DPR tersebut menambahkan, lulusan IPDN hanya akan membantu Komandan Koramil dalam tugasnya. Bukan menempati jabatan tersebut. "Mereka membantu Danramil bantu Kapolsek. Kalau dulu kan mantri polisi," katanya. Sementara sebelumnya mengatakan Mendagri Tjahjo Kumolo mewajibkan bagi praja di IPDN mengikuti pelatihan bela negara dan wajib militer. Nantinya setelah praja IPDN mengikuti wajib militer selama 8 bulan, maka bisa mengisi posisi di Komandan Koramil TNI. Apabila tenaganya dibutuhkan. "Kalau posisi Komandan Koramil kosong, IPDN bisa masuk. Setidaknya dia bisa pegang senjata," katanya. (cr2/JPG)

Biar tak Blunder, Pak Menteri Jangan Berkomentar Sesuka Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/pesan-dpr-ke-mendagri-agar-tak-sering-salah-ucap_m_102820.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo (Kanan)" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo (Kanan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta berpesan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar lebih berhati-hati untuk berkomentar ke publik. Bila pernyataan yang disampaikan itu salah, bisa menimbulkan keresahan masyarakat. "Semoga lain kali bisa lebih cermat (Mendagri Tjahjo Kumolo, red)," ujar Sukamta kepada JawaPos.com, Selasa (17/1). Pesan itu disampaikan buntut dari salah ucap dari Tjahjo Kumolo dalam pernyataannya yang menyatakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bisa menjadi Komandan Koramil (Danramil). Lantas pernyataaan itu dikoreksinya sendiri, dengan alasan tidak ada undang-undangannya. Menurut catatan JawaPos.com, Tjahjo dalam waktu berdekatan melakukan dua kesalahan dalam ucapannya. Pertama selain soal lulusan IPDN jadi Danramil, kedua menyebutkan, bahwa ormas Front Pembela Islam (FPI) tidak terdaftar di Kemendagri. Berselang sehari kemudian, dia mengkoreksi bahwa ormas yang kini dipimpin Habib Rizieq Shihab itu telah terdaftar dan telah diperpanjang pada 2014. Untuk diketahui lagi, sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meralat perkataanya terkait, lulusan IPDN akan bisa menempati posisi jabatan Komandan Koramil TNI. Menurut Mendagri, lulusan IPDN tidak akan bisa menjabat sebagai Komandan Koramil, karena dalam undang-undang (UU) TNI tidak ada aturannya bahwa sipil bisa mengisi jabatan di TNI. "(Enggak jadi komandan) itu kan bagiannya&nbsp; tentara," ujar Tjahjo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu tersebut menyatakan, lulusan IPDN hanya akan membantu Danramil dalam tugasnya. Bukan menempati jabatan tersebut. "Mereka membantu Danramil bantu Kapolsek. Kalau dulu kan mantri polisi," katanya. Sementara sebelumnya mengatakan Mendagri Tjahjo Kumolo mewajibkan bagi praja di IPDN mengikuti pelatihan bela negara dan wajib militer. Nantinya setelah praja IPDN mengikuti wajib militer selama 8 bulan, maka bisa mengisi posisi di Komandan Koramil TNI. Apabila tenaganya dibutuhkan. "Kalau posisi Komandan Koramil kosong, IPDN bisa masuk. Setidaknya dia bisa pegang senjata," katanya. Sekadar informasi, IPDN adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Adanya lembaga tersebut bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di pusat. (cr2/JPG)

Pesan DPR ke Mendagri Agar tak Sering Salah Ucap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/wibawa-pemerintahan-hilang-akibat-ulah-menteri-salah-omong_m_102814.jpeg" alt="Anggota Komisi I DPR Elnino M Husein Mohi" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR Elnino M Husein Mohi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meralat ucapannya, kalau lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak akan bisa menjadi Komandan Koramil. Anggota Komisi I DPR Elnino M Husein Mohi mengatakan Menteri yang kerap salah, itu wajar tapi jangan keseringan. Dia mengingatkan bahwa &nbsp;pemerintahan akan kehilangan wibawa di mata masyarakat dengan ulah pembantu presiden seperti itu. "Kasihan wibawa pemerintahan jadi hancur karena kesalahan-kesalahan omong kayak gitu," ujar Elnino kepada JawaPos.com, Selasa (17/1). Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut menambahkan, meskipun masyarakat berharap &nbsp;menterinya harus diganti, namun kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap melihatnya sebagai pembantu yang hebat tetap saja tidak diganti. "Gonta-ganti menteri itu adalah hak mutlak presiden, bukan hak kita. Hak kita hanya untuk ganti presiden secara konstitusional," katanya. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meralat perkataanya terkait, lulusan IPDN akan bisa menempati posisi jabatan Komandan Koramil TNI. Menurut Mendagri, lulusan IPDN tidak akan bisa menjabat sebagai Komandan Koramil, karena dalam undang-undang (UU) TNI tidak ada aturannya bahwa sipil bisa mengisi jabatan di TNI. "(Enggak jadi komandan) itu kan bagiannya &nbsp;tentara," ujar Tjahjo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). Mantan anggota Komisi I DPR tersebut menambahkan, lulusan IPDN hanya akan membantu Komandan Koramil dalam tugasnya. Bukan menempati jabatan tersebut. "Mereka membantu Danramil bantu Kapolsek. Kalau dulu kan mantri polisi," katanya. Sementara sebelumnya mengatakan Mendagri Tjahjo Kumolo mewajibkan bagi praja di IPDN mengikuti pelatihan bela negara dan wajib militer. Nantinya setelah praja IPDN mengikuti wajib militer selama 8 bulan, maka bisa mengisi posisi di Komandan Koramil TNI. Apabila tenaganya dibutuhkan. "Kalau posisi Komandan Koramil kosong, IPDN bisa masuk. Setidaknya dia bisa pegang senjata," katanya. Sekadar informasi, IPDN adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Adanya lembaga tersebut bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di pusat.(cr2/JPG)

Wibawa Pemerintahan Hilang Akibat Ulah Menteri Salah Omong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/mendagri-meralat-soal-ipdn-jadi-danramil_m_102678.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meralat perkataanya terkait, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan bisa menempati posisi jabatan Komandan Rayon Militer (Koramil) TNI atau menjadi Danramil. Dikatakannya lulusan IPDN tidak akan bisa menjabat sebagai Komandan Koramil, karena dalam undang-undang (UU) TNI tidak ada aturannya bahwa sipil bisa mengisi jabatan di TNI. "(Enggak jadi komandan) itu kan bagiannya&nbsp; tentara," ujar Tjahjo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). Pernyataan Tjahjo yang keseleo atau salah kaprah ini bukan kali ini saja. Sebelumnya menyebut Front Pembela Islam (FPI) tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ternyata selang sehari dia mengkoreksi ucapannya dan menyebut FPI telah terdaftar sejak 2014. Lebih jauh mantan Sekjen PDIP Perjuangan itu mengungkapkan, lulusan IPDN hanya akan membantu Komandan Koramil dalam tugasnya. Bukan menempati jabatan tersebut. "Mereka membantu Danramil bantu Kapolsek. Kalau dulu kan mantri polisi," katanya. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mewajibkan bagi praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengikuti pelatihan bela negara dan wajib militer. Nantinya setelah praja IPDN mengikuti wajib militer selama 8 bulan, maka bisa mengisi posisi di Komandan Koramil TNI. Apabila tenaganya dibutuhkan. "Kalau posisi Komandan Koramil kosong, IPDN bisa masuk. Setidaknya dia bisa pegang senjata," katanya. Sekadar informasi, IPDN adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Adanya lembaga tersebut bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di pusat. (cr2/JPG)

Mendagri Meralat Soal IPDN Jadi Danramil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/alumni-ipdn-jadi-danramil-panglima-tni-otomatis-jadi-tentara_m_102666.jpeg" alt="Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kiri) bersama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memimpin Rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kiri) bersama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memimpin Rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang bakal menempati jabatan komando tingkat rayon militer (Danramil) sebagaimana yang dikemukakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sepertinya mendapat isyarat setuju dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, apabila lulusan IPDN bisa menjadi Komandan Koramil, maka otomatis bergabung dengan militer Indonesia. "Daftar secara umum seperti itu kemudian dia diangkat sebagai tentara juga," ujar Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). Kendati demikian, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut mengaku sampai saat ini belum ada undang-undang (UU) yang membolehkan lulusan IPDN bisa menempati jabatan di TNI. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada UU baru. "Kan harus ada aturannya, jadi kalau memang dibuat UU ya enggak ada masalah," katanya. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mewajibkan bagi praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengikuti pelatihan bela negara dan wajib militer. Nantinya setelah praja IPDN mengikuti wajib militer selama 8 bulan, maka bisa mengisi posisi di Komandan Koramil TNI. Apabila tenaganya dibutuhkan. "Kalau posisi komandan koramil kosong, IPDN bisa masuk. Setidaknya dia bisa pegang senjata," katanya. Sekadar informasi, IPDN adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Adanya lembaga tersebut bertujuan mempersiapkan calon birokrat yang mengatur pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun di pusat. (cr2/JPG)

Alumni IPDN Jadi Danramil, Panglima TNI: Otomatis Jadi Tentara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/alumni-ipdn-jangan-ambil-pekerjaan-tni_m_102203.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar tidak mengambil mengambil alih tugas aparat TNI. Terutama bagi para lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diwacanakan akan bisa menempati jabatan Komandan Komando Rayon Militer TNI (Danramil). Ditegaskan Sukamta, lulusan IPDN tidak bisa menjadi Danramil. Karena IPDN bukan bagian dari TNI melainkan sipil. IPDN seharusnya mengisi kantor-kantor pemerintahan baik pusat ataupun daerah. "Ya tidak bisalah. Danramil, Dandim, Pangdam, Panglima TNI ini komandan pasukan maka dia harus TNI," ujar Sukamta kepada JawaPos.com, Sabtu (14/1). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, kalau para lulusan IPDN kekurangan lapangan pekerjaan di intansi pemerintah, maka solusinya harus membatasi penerimaan siswa baru. Sehingga tidak mengambil lahan pekerjaan TNI. "Jangan tiba-tiba ambil slot tempat yang sudah diatur undang-undang," katanya. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mewajibkan bagi praja di IPDN mengikuti pelatihan bela negara dan wajib militer (wamil). Pendidikan bela negara dan wamil itu dipersiapkan jika suatu waktu terjadi kekosongan jabatan komando di tingkat Koramil, maka ASN yang berasal dari alumnus IPDN dapat mendudukinya. "Kalau posisi komandan koramil kosong, IPDN bisa masuk. Setidaknya dia bisa pegang senjata," katanya. (cr2/JPG)

Alumni IPDN Jangan Ambil Pekerjaan TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ikut-wamil-menteri-tjahjo-alumni-ipdn-bisa-jadi-danramil_m_101753.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewajibkan seluruh praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengikuti pelatihan bela negara dan wajib militer. Menurut Tjahjo, bela negara dan wajib militer sudah merupakan kebutuhan yang harus segera dilaksanakan di Indonesia. "Kalau negara membutuhkan, ada ancaman dari luar, (IPDN) sudah siap," ujar Tjahjo di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Kamis (1/11). Mantan anggota Komisi I DPR tersebut menambahkan, setelah IPDN mengikuti wajib militer selama 8 bulan, maka para siswa IPDN tersebut bisa mengisi posisi di Komando Rayon Militer (Koramil). Apabila tenaganya dibutuhkan. "Kalau posisi komandan koramil kosong, IPDN bisa masuk. Setidaknya dia bisa pegang senjata," katanya. Sekadar informasi, wajib militer atau sering kali disingkat sebagai wamil. Artintya kewajiban bagi seorang warga negara berusia muda antara 18-27 tahun untuk mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan seorang. (cr2/JPG)

Ikut Wamil, Menteri Tjahjo: Alumni IPDN Bisa Jadi Danramil