<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/JKT-1-SILATURAHMI-KEBANGSAAN-PIMPINAN-MPR-KE-PKB-FED-8JPG-1427020433.jpg" alt="Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo bersama Pimpinan MPR lainnya bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kawasan Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo bersama Pimpinan MPR lainnya bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kawasan Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana bahwa MPR akan melakukan amandemen UUD 1945 ditepis Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Saat berkunjung ke kantor DPP PKB kemarin, Bamsoet meluruskan kabar itu. Menurut dia, isu amandemen UUD 1945 merupakan miskomunikasi. Sejauh ini, jelas Bamsoet, masukan yang diterima adalah amandemen secara menyeluruh untuk penyempurnaan. &rdquo;Tidak perlu amandemen karena UUD kita hari ini sudah sesuai dan masih cocok,&rdquo; ujar Bamsoet. Dia menegaskan bahwa amandemen harus melalui aturan yang sudah ditentukan. Salah satunya, diusulkan oleh sepertiga anggota MPR. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menambahkan, menurut tata tertib (tatib), MPR dilarang melakukan aktivitas konstitusional kelembagaan enam bulan sebelum masa jabatan berakhir. Termasuk mengubah UUD 1945. &rdquo;Sekarang menuju 1 Oktober kita sudah tinggal kurang 4 bulan lagi,&rdquo; tuturnya. Meski begitu, Basarah menyadari bahwa ada tuntutan masyarakat agar UUD hasil perubahan tahun 2002 dikembalikan ke UUD 1945 yang asli. Namun, ada pula kelompok Masyarakat yang memandang perlunya perubahan atau amandemen UUD 1945. Salah satunya terkait posisi DPD dalam kelembagaan legislatif di kamar parlemen Indonesia. &rdquo;Berkembang usulan yang mengatakan bahwa bangsa ini perlu kembali memiliki apa yang dulu di zaman Bung Karno disebut konsep pembangunan semesta berencana,&rdquo; ujarnya. (tyo/c18/c9/oni)

Wacana bahwa MPR akan melakukan amandemen UUD 1945 ditepis Ketua MPR Bambang Soesatyo. Menurut Bamsoet, isu amandemen UUD 1945 itu miskom.

MPR Tepis Isu Amandemen UUD 1945

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/images-69-2715081283.jpg" alt="Korea Utara adopsi amandemen konsitusi tentang kebijakan senjata nuklir, Kim Jong Un menyebut untuk mencegah provokasi Amerika Serikat." width="100%">
<figcaption>Korea Utara adopsi amandemen konsitusi tentang kebijakan senjata nuklir, Kim Jong Un menyebut untuk mencegah provokasi Amerika Serikat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Korea Utara telah mengadopsi amandemen konsitusi untuk menerapkan kebijakan senjata nuklirnya setelah parlemen menyetujui hal tersebut pada Rabu (27/9). Majelis Rakyat Tinggi dengan suara bulat mengadopsi revisi yang menyatakan Korea Utara mengembangkan senjata nuklir tingkat tinggi untuk menjamin hak untuk hidup dan mencegah perang. Amandemen konsitusi ini dilakukan seiring janji Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk mempercepat produksi senjata nuklir sebagai bentuk pencegahan terhadap provokasi Amerika Serikat. "Kebijakan pembangunan kekuatan nuklir Korea Utara telah dijadikan sebagai hukum dasar negara secara permanen yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun," ujar Kim Jong Un di depan parlemen dilansir dari Reuters pada Kamis (28/9). Amandemen tersebut dilakukan setahun setelah Korea Utara menetapkan hak untuk menggunakan serangan nuklir sebagai upaya preventif melindungi diri di dalam undang-undang. Kim Jong Un juga menegaskan kepada para pejabat Korea Utara untuk lebih meningkatkan solidatitas dengan negara-negara yang menentang Amerika Serikat. Korea Utara turut mengecam tindakan kerjasama trilateral antara Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat dengannya menyebutnya 'NATO versi Asia'.

Kim Jong Un juga menegaskan kepada para pejabat Korea Utara untuk lebih meningkatkan solidatitas dengan negara-negara yang menentang AS.

Korea Utara Adopsi Amandemen Konsitusi Terkait Senjata Nuklir, Kim Jong Un Sebut untuk Cegah Provokasi AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/images-59-756557371.jpg" alt="Hukuman mati di Malaysia tidak lagi bersifat mandatori." width="100%">
<figcaption>Hukuman mati di Malaysia tidak lagi bersifat mandatori.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Malaysia telah melakukan amandemen undang-undang terkait hukuman mati dan seumur hidup pada Selasa (12/9) minggu lalu. Berdasarkan amandemen itu, hukuman mati di Malaysia tidak lagi bersifat mandatori bukan berarti dihapus. Penghapusan sifat mandatori dalam amandemen tersebut membuat terpidana di Malaysia dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk mendapat keringanan hukuman. Keputusan untuk meloloskan semua permohonan PK merupakan kewenangan penuh dari hakim bukan pemerintah. Hakim bisa saja tidak meloloskan PK atas kasus-kasus tertentu seperti pemberontakan kepada pemerintah, ancaman kepada raja, kasus narkotika dan lainnya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan bahwa undang-undang tersebut perlu dipahami dengan baik agar tidak salah narasi terkait penghapusan mandatori hukuman mati. "Jadi boleh-boleh saja mengajukan PK, tapi bukan berarti semua PK yang diajukan akan diloloskan hakim," ujarnya dilansir dari Antara pada Kamis (21/9). "Jadi ini harus dipahami betul. Jangan sampai nanti kalau ada warga kita yang mengajukan PK lalu ditolak hakim, lalu pemerintah yang disalahkan," tambahnya. Menurut data dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, saat ini terdapat 157 Warga Negara Indonesia (WNI) yang divonis hukuman mati di Malaysia. Tetapi, hanya 78 WNI yang dapat mengajukan PK dan sejauh ini sudah 42 pengajuan telah didaftarkan serta 36 pengajuan lainnya masih dalam proses untuk didaftarkan.

Penghapusan sifat mandatori dalam amandemen tersebut membuat terpidana di Malaysia dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Hukuman Mati di Malaysia Tidak Lagi Bersifat Mandatori, Bisa Mengajukan Peninjauan Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bangun-semangat-kemerdekaan-stop-perdebatkan-nilai-pancasila_m_151432.jpeg" alt="Layang-layang burung garuda raksasa dengan perisai pancaisla di dadanya." width="100%">
<figcaption>Layang-layang burung garuda raksasa dengan perisai pancaisla di dadanya.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Praktisi hukum Agus Widjajanto mengatakan, logika Pancasila sebagai Dasar Falsafah atau Pandangan Hidup Bangsa tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena itu,&nbsp;Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala Sumber hukum Nasional Bangsa.&nbsp; Pancasila sudah mendapat legitimasi secara yuridis formal melalui TAP MPR Nomor: XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Negara dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.&nbsp; "Demikian pula setelah reformasi, keberadaan Pancasila kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 yang digantikan Undang-Undang No 12 Tahun 2011," tegas Agus Widjajanto kepada wartawan, Senin (19/8). Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraruran Perundang-undangan. Dimana Pancasila sebagai sumber dari segala Sumber Hukum yang mempunyai makna bahwa Sistem Hukum Nasional wajib berlandaskan Pancasila. Namun, menurut lulusan Magister Hukum UKI itu, hukum dasar seperti termaktub dalam UUD 1945 sudah dilakukan amandemen hingga empat kali. Dari amandemen itu, bahkan ada beberapa pasal yang sengaja dihilangkan dan diganti sehingga maksud dan berubah maknanya. Beberapa pasal yang menurutnya krusial dan dilakukan perubahan itu antara lain Pasal 2 tentang Kedudukan MPR, Pasal 6 tentang syarat seorang presiden, ditambah Pasal 6A tentang dipilih langsung oleh rakyat diusulkan oleh partai politik. Agus Widjajanto kemudian menyatakan Sila Keempat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Dalam sila tersebut sejatinya tidak ada kata-kata yang bisa ditafsir-ulang, selain bahwa rakyat memberikan mandat kepada permusyawaratan perwakilan melalui sebuah majelis. "Karena MPR merupakan lembaga tertinggi selaku wakil rakyat, selaras prinsip Vox Populi Vox Dei atau Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tegasnya. Apabila dikaitkan dengan bunyi UUD 1945 yang telah diamandemen yakni Pasal 2, Pasal 6, dan tambahan Pasal 6A, maka antara Dasar Negara yaitu Pancasila sebagai Falsafah Hidup dan Pandangan Bangsa serta Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum termasuk dalam UUD, maka diantara sila keempat Pancasila dengan bunyi beberapa pasal dalam UUD saling bertentangan satu sama lain.&nbsp; Calon mahasiswa doktor hukum Universitas Padjajaean Bandung itu lantas menyinggung hasil penelitian William J. Chambliss dan Robert B. Seidman yang menemukan sebuah dalil bahwa hukum suatu bangsa tidak bisa dialihkan begitu saja kepada bangsa lain (The Law Of Non Transferability of Law). Sejalan dengan itu, Cicero menyatakan "Ubi societas ibi ius" dimana ada masyarakat, disitu ada hukum sehingga masyarakat suatu bangsa memiliki karakteristik bangsa yang berbeda.&nbsp; "Indonesia sebagai bangsa juga mempunyai karakteristik sendiri dalam hukum walaupun diakui bahwa Indonesia merupakan laboratorium hukum yang kaya, bertalian dengan adanya kesenjangan antara das Sollen dengan das Sein," ucap Agus. Disebutkan, timbulnya kesenjangan antara das Sollen dengan das Sein karena hukum Indonesia sebagian besar mengadopsi sistem hukum asing (imposed from outside) dan atau dibuat berdasarkan ide dari terbitnya hukum dari negara lain. Baik Anglo Saxon maupun Eropa Continental. Padahal, seharusnya pembentukan hukum nasional berdasarkan kebutuhan dan dibuat oleh pakar hukum yang melibatkan para akademisi, dan tokoh utusan daerah dan golongan untuk memberikan masukan, sesuai nafas dan karakter bangsa ini. Indonesia, lanjutnya, mempunyai karakter sendiri yang mengacu pada budaya bangsanya sebagai pengejawantahan seluruh nilai yang dikandung sila-sila Pancasila. Termasuk di dalamnya budaya musyawarah dan mufakat, budaya gotong-royong, budaya guyub. Sayangnya budaya tersebut tidak lagi tampak dari isi pasal dalam UUD yang telah diamandemen.&nbsp; Melalui pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang diajukan oleh partai politik, mengajarkan masyarakat akan budaya kebebasan atau liberal, dalam Negara Pancasila. Antara hak dan kewajiban adalah berimbang, tetapi hak asasi tersebut adalah hak asasi yang bertanggung jawab yang tidak merugikan orang lain. Dijelaskannya, hukum dasar sangat memungkinkan untuk direvisi atau diamandemen dengan pertimbangan harus disesuaikan kondisi dan situasi zaman, akan tetapi tanpa mengubah pasal-pasal krusial yang merupakan sokoguru/tiang utama dari terbentuknya Negara Kesatuan dalam sistem ketatanegaraan yang telah disepakati dan dibuat para pendiri Bangsa sebagaimana diuraikan di atas. "Yang jadi pertanyaan besar kita bersama&nbsp; dan generasi setelah kita nanti, apakah&nbsp; seperti ini cita-cita Proklamasi dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh para pendiri Bangsa?," tegas Agus Widjajanto. Terakhir, ia menyatakan adanya otonomi daerah yang lalu berakibat menimbulkan kekuasaan tidak lagi tersentral. Akan tetapi mirip negara dalam negara yang amat mirip dengan negara federasi/serikat, dimana kekuasaan kepala daerah sangat besar. Gubernur bukan lagi atasan tapi hanya pengawas secara administratur.&nbsp; "Untuk itu marilah kita renungkan bersama kondisi ini: apakah kita tetap berdiam diri&nbsp; melihat ketidakharmonisan dalam sistem hukum yang ada? Semua pihak harus duduk bersama untuk masalah besar ini," pungkasnya.

Logika Pancasila sebagai Dasar Falsafah atau Pandangan Hidup Bangsa tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena itu, Pancasila sudah lengkap

Praktisi Hukum Tegaskan Keberadaan Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Bangsa Tak Perlu Dipertanyakan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, sulit untuk mengamandemen UUD 1945 terkait penambahan jabatan Presiden.  Menurut HNW, amandemen sulit mendapatkan dukungan dari partai politik lantaran para ketua umum dan juga elite mereka sudah terang-terangan ingin ikut kompetisi di Pilpres 2024.  "Kalau amandemen terkait masalah masa jabatan presiden, rasa-rasanya semakin justru tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin, karena mayoritas mutlak seluruh partai politik sudah ancang-ancang kok, mengelus-elus jagonya untuk 2024," ujarnya dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (11/9).  HNW memberikan contoh saat ini para ketua umum dan juga elite partai politik sudah memasang baliho di sudut-sudut jalan. Hal itu sudah mendakan mereka ingin menjadi kepala negara di 2024.  "Ya baliho-baliho itu apa kalau arahnya nggak ke sana (jadi Presiden RI, Red). Ada Airlangga Hartarto (ketum Partai Golkar), Mbak Puan Maharani (elite PDIP). Bahkan PAN saja sudah munculkan Pak Zulkifli Hasan (ketum PAN)," katanya.  Bahkan kata HNW, Partai Nasdem juga sudah punya mekanisme bakal melakukan konvensi untuk menjaring tokoh-tokoh potensial yang bakal bisa diusung menjadi capres dan cawapres di 2024. Hidayat menuturkan, DPD juga tidak setuju amandemen UUD 1945 untuk perpajangan masa jabatan kepala negara. Hal ini karena saat ini Indonesia masih adanya pandemi Covid-19.  "DPD malah menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pandemi itu tidak dibenarkan, itu bukan alasan konstitusional. Ini juga rasa-rasanya semakin sulit lagi," tuturnya.  Oleh sebab itu, HNW meyakini amandemen UUD 1945 untuk perpanjangan masa jabatan kepala negara tersebut tidak akan terjadi. Pasalnya DPR dan juga pemerintah sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu di 2024.  "Terkait dengan perpanjangan masa jabatan apalagi di DPR dan pemerintah sudah sepakat, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu 2024. Undang-undangnya sudah diketok palu. Dengan demikian, wacana menambah masa jabatan atau mengulur 2027 itu semakin rasa-rasanya semakin tidak mungkin," tegasnya. (*)  &nbsp;

HNW: Amandemen UUD Sulit karena Parpol sudah Punya Capres Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210301-WA0001.jpg" alt="Foto: Presiden Jokowi melayat mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar (foto: Muchlis Jr Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Foto: Presiden Jokowi melayat mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar (foto: Muchlis Jr Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan petinggi partai politik koalisi non parlemen di Istana Kepresidenan pada Rabu (1/9) kemarin. Sejumlah persoalan pun dibahas dalam pertemuan itu.  Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer mengatakan dalam pertemuan tersebut ketua umumnya Yusril Ihza Mahendra berhalangan hadir. Namun dia menyampaikan pesan ketua umumnya kepada Presiden Jokowi yang berkaitan dengan amandemen UUD 1945.  "Presiden saya tambahkan satu poin soal amandemen. Saya hanya tambahkan pesan dari pak Yusril kalau pemerintah mau lakukan amandemen terbatas, ketum kami (Yusril-Red) siap untuk dimintai pendapat dan masukannya sebagai orang yang mengerti tata negara dan hukum," ujar Ferry saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (2/9).  Ferry menuturkan, Presiden Jokowi menolak amandemen UUD 1945 tersebut. Kata Ferry, amandemen itu adalah ranahnya MPR sehingga Jokowi enggan untuk ikut campur. "Jawaban Presiden, beliau tidak setuju dengan amandemen maupun terbatas atau bagaimana. Presiden tidak setuju tapi beliau serahkan ke MPR atau ke Senayan sana," katanya.  Ferry menururkan terdapat tiga hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan antara Jokowi dengan parpol koalisi non parlemen. Seperti mengenai penanganan Covid-19, tentang perekonomian dan pemindahan ibu kota.  "Saya dari PBB menanggapinya pertama soal penanganan Covid-19 kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan presiden. Jadi untuk penekan yang terpapar, penerapan PPKM itu luar biasa. Cuma kita sarankan aparatur atau aparat negara dalam hal ini harus arif dan bijaksana sehingga masyarakat yang susah bisa menerima dengan legowo," ungkapnya.  Selain itu, Ferry mengatakan Presiden Jokowi membahas mengenai perekonomian di Indonesia. Kata dia, adanya pandemi Covid-19 ini membuat perekonomian terdampak. Bukan hanya di Indonesia namun di negara lain.  "Mudah-mudahan setelah pandemi mereka, masyarakat sudah divaksin roda perekonomian bisa berjalan seperti sedia kala," ungkapnya.  Mengenai pemindahan ibu kota negara juga dibahas oleh Jokowi. PPB mengemukakan pendapat pemindahan ibu kota adalah langkah baik, namun program tersebut jangan dilakukan saat pandemi Covid-19 ini.  "Tapi tentunya melihat perkembangan yang ada jangan sampai pemindahan ibu kota terkesan dipaksakan sehingga akan muncul sentimen negatif dari rakyat karena masih suasana pandemi, mungkin perlu di reschedule lah soal penataan ini," pungkasnya.  Diketahui ketua umum dan sekretaris jenderal yang hadir bertemu Presiden Jokowi adalah, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB). (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

PBB Sebut Yusril Siap Diajak Jokowi Diskusi Soal Amandemen UUD 1945

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12787_30570_jusuf-kalla.jpg" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju wacana amandemen UUD 1945. Pernyataan JK sapaan akrab Wapres dilontarkan usai mendengar pidato Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di simposium kebangsaan bertemakan &#39;Refleksi Nasional Praktek Konstitusi dan Ketatanegaraan pasca reformasi&#39; di Nusantara IV kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/12).&nbsp; Pria yang akrab disapa JK itu mengakui fungsi konstitusi dibentuk dan didasari kebutuhan zaman. Nah, ketika UUD 1945 dibentuk, kondisinya berubah sangat cepat saat itu. Oleh karenanya dibuat peraturan untuk menjadi operator UU. &quot;Namun dengan begitu sederhana tapi punya makna yang besar karena mempersatukan kita,&quot; ujarnya. Dalam sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia,&nbsp;terhitung sejak 1999-2002.&nbsp; Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.&lrm; Dalam risalah sidang tahunan MPR tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah, sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini.&nbsp; Pasca reformasi, lanjut JK, demokrasi menjadi pilihan dalam sistem ketatanegaraan bangsa. Sebab, sistem otoriter di era Presiden Soeharto perlu diubah. Kendati demokrasi menurutnya bukan sistem yang paling baik, akan tetapi sistem itu minim dari segala permasalahan. &quot;Kita pilih demokrasi sejak awal,&quot; imbuhnya.&nbsp; Namun, apakah perlu amandemen? UUD 1945 setelah diamandemen tentu sangat baik sekali tapi praktik harus dievaluasi, bukan undang-undang,&quot; tuntas politikus Golkar itu. (dna/JPG)

JK: UUD 45 Jangan Lagi Amandemen

amandemen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#amandemen

Berita Terkini