<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/WhatsApp-Image-2023-10-02-at-105638-331416191.jpg" alt="Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur M. H. Said Abdullah." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur M. H. Said Abdullah.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyoroti wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah Pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (28/6). Said menekankan, yang perlu dipertegas ke depan bukanlah kembali ke naskah asli UUD 1945 sebelum amandemen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Poin penting lainnya dalam amandemen UUD 1945 adalah menguatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sejak amandemen keempat UUD 1945, peran MPR menjadi gamang, hanya menjadi lembaga negara yang mengurus fungsi fungsi formal kenegaraan seperti pelantikan Presiden," kata Said Abdullah, Senin (1/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said menjelaskan, para pendiri bangsa sendiri mengakui bahwa konstitusi yang mereka rumuskan sebelumnya bukanlah harga final. Ia mengutarakan, butuh berbagai penyesuaian baru sejalan dengan kemajuan zaman, oleh sebab itu membutuhkan adanya undang-undang dasar yang lebih relevan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014815510/reaksi-jin-bts-diminta-penggemar-mekarkan-sayap-karir-ke-dunia-seni-peran">Reaksi Jin BTS Diminta Penggemar Mekarkan Sayap Karir Ke Dunia Seni Peran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satunya kerisauan kita atas demokrasi yang kita jalani saat ini kian berbiaya mahal. Akibatnya rekrutmen politik tidak semata-mata mengandalkan pengabdian, integritas dan intelektualitas. Padahal nilai-nilai itulah yang menjadi kehandalan para pendiri bangsa mendirikan negara ini," tegas Said.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Said, Pemilu dengan sistem proporsional terbuka, ditambah budaya politik yang belum dewasa, membuahkan praktik pemilu layaknya arena jual beli barang dagangan di pasar. Padahal, pemilu merupakan arena untuk mendapatkan putra-putri terbaik untuk bangsa dan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di negara negara paling liberal pun, pelaksanaan pemilihan masih meletakkan pergulatan gagasan sebagai kasta tertinggi dalam penentuan keputusan politik. Sementara kita yang didasari oleh Demokrasi Pancasila memunggungi ajaran-ajarannya," papar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014815494/menko-hadi-tjahjanto-pastikan-pdns-2-pulih-bulan-ini">Menko Hadi Tjahjanto Pastikan PDNS 2 Pulih Bulan Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, demokrasi Pancasila ditegakkan atas fondasi yang kuat atas penghormatan, multikulturalisme, hak asasi manusia, penghormatan terhadap hak minoritas, keadilan sosial, penghargaan atas kejujuran, pengabdian, dan keteladanan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nilai-nilai itu harus tercermin sistem perwakilan kita, serta praktik hidup berbangsa dan bernegara sehari hari," pungkasnya.</div>

Said menjelaskan, para pendiri bangsa sendiri mengakui bahwa konstitusi yang mereka rumuskan sebelumnya bukanlah harga final.

Soal Wacana Amandemen UUD 1945, Said Abdullah Sebut Konstitusi Butuh Penyesuaian Kemajuan Zaman

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bamsoet-Desa-Wisata.jpg" alt="Bamsoet mpr ri" width="100%">
<figcaption>Bamsoet mpr ri</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menghormati keputusan Mahkamah Kehornatan Dewan (MKD) yang menyatakan dirinya terbukti melanggar kode etik. Hal itu setelah Bamsoet menyebut bahwa semua partai politik sepakat untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait keputusan MKD hari ini, Saya ingin menyampaikan bahwa Saya menghargai keputusan kawan-kawan yang mulia tersebut," kata Bamsoet kepada wartawan, Senin (24/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bamsoet menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan apa yang telah diputus MKD. Ia pun menegaskan, dirinya enggan berpolemik atas putusan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tidak mau berpolemik dengan mengomentari atas suatu keputusan yang tidak saya lakukan, agar marwah MKD tetap terjaga. Biarkan masyarakat yang menilai," tegas Bamsoet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam putusannya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan bahwa Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet melanggar kode etik. Bamsoet dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan ini merupakan buntut dari laporan seorang mahasiswa Islam Jakarta bernama Azhari, yang menyoroti pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju melakukan amandemen UUD 1945.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menimbang perbuatan Teradu tidak menaati kode etik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 ayat (4) juncto pasal 3 ayat 2 juncto pasal 20 ayat (1) peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik," ucap Ketua MKD DPR Adang Daradjatun membacakan putusan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adang menjelaskan, pada Pasal 2 kode etik DPR RI menyatakan bahwa anggota harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Serta bertanggung jawab mengemban amanah rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, dan menghormati lembaga legislatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah mendengarkan keterangan Pengadu, mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan memeriksa dokumen pengadu, Mahkamah Kehormatan Dewan menyimpulkan bahwa Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dewan perwakilan rakyat Indonesia," jelas Adang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MKD, kata Adang, memutuskan bahwa Bamsoet melanggar kode etik atas dasar fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, Bamsoet diberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MKD memutuskan dan mengadili: Menyatakan Teradu terbukti melanggar. ⁠ Memberikan sanksi kepada Teradu berupa sanksi ringan dengan teguran tertulis. Kepada Teradu agar tidak menglanginya dan lebih berhati-hati dalam bersikap," pungkas Adang.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Keputusan MKD ini merupakan buntut dari laporan seorang mahasiswa Islam Jakarta yang menyoroti pernyataan Bamsoet soal amandemen UUD 1945.

Dinyatakan MKD Langgar Etik, Bamsoet Santai dan Ogah Terseret Polemik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/JKT-1-SILATURAHMI-KEBANGSAAN-PIMPINAN-MPR-KE-PKB-FED-8JPG-1427020433.jpg" alt="Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo bersama Pimpinan MPR lainnya bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kawasan Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo bersama Pimpinan MPR lainnya bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kawasan Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/6/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wacana bahwa MPR akan melakukan amandemen UUD 1945 ditepis Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Saat berkunjung ke kantor DPP PKB kemarin, Bamsoet meluruskan kabar itu. Menurut dia, isu amandemen UUD 1945 merupakan miskomunikasi.</p> <p>Sejauh ini, jelas Bamsoet, masukan yang diterima adalah amandemen secara menyeluruh untuk penyempurnaan. &rdquo;Tidak perlu amandemen karena UUD kita hari ini sudah sesuai dan masih cocok,&rdquo; ujar Bamsoet.</p> <p>Dia menegaskan bahwa amandemen harus melalui aturan yang sudah ditentukan. Salah satunya, diusulkan oleh sepertiga anggota MPR.</p> <p>Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menambahkan, menurut tata tertib (tatib), MPR dilarang melakukan aktivitas konstitusional kelembagaan enam bulan sebelum masa jabatan berakhir. Termasuk mengubah UUD 1945. &rdquo;Sekarang menuju 1 Oktober kita sudah tinggal kurang 4 bulan lagi,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Meski begitu, Basarah menyadari bahwa ada tuntutan masyarakat agar UUD hasil perubahan tahun 2002 dikembalikan ke UUD 1945 yang asli. Namun, ada pula kelompok Masyarakat yang memandang perlunya perubahan atau amandemen UUD 1945. Salah satunya terkait posisi DPD dalam kelembagaan legislatif di kamar parlemen Indonesia.</p> <p>&rdquo;Berkembang usulan yang mengatakan bahwa bangsa ini perlu kembali memiliki apa yang dulu di zaman Bung Karno disebut konsep pembangunan semesta berencana,&rdquo; ujarnya. <strong>(tyo/c18/c9/oni)</strong></p>

Wacana bahwa MPR akan melakukan amandemen UUD 1945 ditepis Ketua MPR Bambang Soesatyo. Menurut Bamsoet, isu amandemen UUD 1945 itu miskom.

MPR Tepis Isu Amandemen UUD 1945

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/Agus-Pakar-Hukum-654996703.jpeg" alt="Praktisi hukum Agus Widjajanto  menyoroti Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." width="100%">
<figcaption>Praktisi hukum Agus Widjajanto  menyoroti Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &nbsp;- Praktisi hukum Agus Widjajanto mengamini pernyataan Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Kaelan, bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 tidak lagi berdasar pada Pancasila. Sebab amandemen yang dilakukan mengubah sekitar 97 persen UUD 1945.</p> <p>"Sudah tidak ada lagi (UUD 1945; red) begitu dilakukan amandemen hingga beberapa kali. Karena telah merubah pasal-pasal krusial dalam Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis," tegas Penulis Buku 'Membangun Karakter Anak Bangsa Melalui Ajaran Luhur (2023) itu dalam keterangannya, Rabu (15/11).</p> <p>Menurut Agus, UUD 1945 telah kehilangan ruh-nya sebagai Negara yang berdasar Pancasila. Padahal, sebelum UUD 1945 diamandemen, Pancasila merupakan Dasar Negara dan Falsafah Hidup Bangsa (Philosofische Grondslag) dan Pandangan Hidup Bangsa (Weltanschauung). Selain itu, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia sesuai Tap MPRS/1966 Nomor XX.</p> <p>"Sejatinya terbentuknya negara ini diilhami Pemerintahan Desa zaman dulu," tutur pemerhati sejarah politik dan budaya tersebut.</p> <p>Diungkapkan, dalam pemerintahan desa ada Rembug Desa. Dimana dalam musyawarah tertinggi desa itu dihadiri perwakilan dari tokoh agama, tokoh adat, sesepuh desa, tokoh pemuda. Dan tentunya kepala desa, carik atau sekretaris desa hingga hulu balang desa.</p> <p>Dalam musyawarah itu, semua dalam posisi yang sama kedudukannya. Seluruh peserta Rembug Desa kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan seluruh masukan kemudian dibahas bersama untuk kemudian disimpulkan dan diambil keputusan. Proses pengambilan keputusan inilah hakekat sebenarnya dari permusyawaratan rakyat.</p> <p>"Itulah sejatinya kedudukan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dimana kedudukan MPR adalah lembaga tertinggi negara sesuai sila ke empat dalam Pancasila," yang berbunyi : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" jelas Agus Widjajanto.</p> <p>Ia menambahkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah Dwi Tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya adakah soko guru yaitu pondasi dan tiang pancang utama dalam sebuah bangunan ketatanegaraan. Agus Widjajanto prihatin keduanya saat ini tidak lagi sinkron.</p> <p>"Apakah tetap dinamakan UUD 1945 lagi? Menurut saya UUD 1945 sudah tidak ada, yang ada adalah UUD 2002. Ini masalah serius dalam sistem ketatanegaraan kita," kata dia.</p> <p>"Jangan dilihat kita tidak ada masalah, kita punya masalah besar karena menyangkut sistem, menyangkut soko guru terbentuknya Negara yang sudah bergeser pada Negara kekuasaan imperium Liberal," sambung Agus.</p> <p>Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Kaelan, mengatakan bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 tidak lagi berdasar pada Pancasila. Sebab setelah diteliti dengan seksama, ada sekitar 97 persen pasal yang diubah dalam amandemen tersebut.</p> <p class="class-paragraph">"Setelah saya teliti, ini dari hasil penelitian, penelitian hukum normatif dan filosofis, jadi tidak berhenti normatif tapi filosofis, bahwa ternyata konstitusi amandemen 2002 itu sudah bukan lagi amandemen, karena yang diubah bukan&nbsp;satu pasal atau&nbsp;dua pasal, saya hitung hampir 97 persen. Masya&nbsp;Allah itu sudah bukan lagi amandemen, tetapi ganti. Jadi kita ini sudah tidak berdasarkan Pancasila," kata dia.</p> <p>Berbicara dalam Seminar Nasional yang diadakan Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Perguruan Tinggi Negeri (MDGB PTNBH), Jumat (17/6/2023), Prof Kaelan mencontohkan pasal yang mengatur tentang HAM hanya mencomot dari HAM Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara HAM menurut UUD 1945 hasil amandemem tahun 2002 tidak lagi mencerminkan Pancasila.</p> <p>"Karena HAM yang ada di dunia itu kan liberal, tidak memperhitungkan realisasi bahwa negara kita memandang HAM dengan nilai nilai luhur yang bertanggung jawab yang tentu juga berketuhanan," ucapnya.</p>

Amandemen UUD 1945 tahun 2002 tidak lagi berdasar pada Pancasila. Sebab amandemen yang dilakukan mengubah sekitar 97 persen isi di dalamnya.

UUD Alami Perubahan Hingga 97 Persen, Pakar Soroti Hasil Amandemen 2002

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/22/kekosongan-presiden-3643341105.jpg" alt="COVER BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER BUKU</figcaption>
</figure> <p><strong>Oleh SAHLUL FUAD, </strong><em>Dosen Universitas PTIQ Jakarta</em></p> <p>---</p> <p>Abdul Ghoffar merekomendasikan untuk merekonstruksi pengisian kekosongan jabatan presiden dengan memperhatikan tiga prinsip: prinsip demokrasi, prinsip sistem presidensial, dan prinsip negara hukum.</p> <p><strong>KITA</strong> tentu berharap pemilihan umum presiden (pilpres) berlangsung lancar. Juga selain terus berharap presiden dan wakil presiden serta ketiga triumvirat yang sedang menjabat sekarang dalam keadaan baik-baik saja sampai terpilih dan terlantik presiden dan wakil presiden hasil pesta demokrasi tahun depan.</p> <p>Jika tidak, persoalannya akan sangat rumit karena konstitusi Indonesia belum memiliki katup pengaman untuk mengantisipasi. Begitulah pesan penting yang dapat ditangkap dari buku Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden: Perbandingan dengan 15 Negara di Dunia karya Abdul Ghoffar ini.</p> <p>Para pendiri bangsa dan pembahas amandemen UUD 1945 memang sudah menyiapkan pasal 8 untuk mengisi kekosongan jabatan presiden. Namun, Ghoffar menemukan setidaknya tiga titik kelemahan.</p> <p>Pertama, bagaimana jika presiden berhalangan sementara? Kedua, bagaimana jika ketiga menteri triumvirat juga berhalangan secara bersama-sama pada saat presiden dan wakil presiden juga berhalangan?</p> <p>Ketiga, bagaimana jika presiden tiba-tiba berhalangan pada masa pergantian, seperti: (1) presiden berhalangan sesaat sebelum pemilihan yang mengakibatkan tidak adanya calon presiden untuk dilakukan pemilihan presiden; (2) pemilihan presiden tidak dapat dilakukan; (3) presiden terpilih berhalangan sementara; (4) perselisihan pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) belum putus sampai masa jabatan presiden yang menjabat telah berakhir; (5) presiden terpilih tidak dapat disumpah karena keadaan tertentu; dan (6) presiden terpilih berhalangan tetap. Hal-hal ini tidak terakomodasi dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan di Indonesia.</p> <p>Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi kegelisahan penulis buku ini. Apalagi, buku hasil disertasi ini ditulis pada masa-masa pandemi Covid-19 sedang melanda dan adanya potensi ancaman menggagalkan Pilpres 2024. Karena itu, kursi presiden harus diruwat secara konstitusional agar tidak melahirkan kekacauan di kemudian hari.</p> <p><strong>Belajar dari Sejarah</strong></p> <p>Indonesia pernah mengalami pergantian atau pengisian jabatan presiden secara tidak normal. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta beberapa pejabat tinggi Republik Indonesia pernah ditawan tentara Belanda di Jogjakarta pada saat Agresi Militer II.</p> <p class="class-paragraph">Beruntung Presiden Soekarno sempat memberikan surat mandat melalui radiogram kepada Syafruddin Prawiranegara, yang sedang berada di Bukittinggi, Sumatera Barat, untuk membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Setelah setengah tahun ditahan, 19 Desember 1948&ndash;6 Juli 1949, Soekarno menerima penyerahan jabatan presiden kembali dari Syafruddin.</p> <p>Begitu juga ketika Assaat harus menjalankan fungsi-fungsi presiden saat Soekarno diangkat sebagai presiden Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah RIS dibubarkan, Assaat juga menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia.</p> <p>Dua peristiwa tersebut dinilai para ahli hukum tata negara bahwa Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden sedang berhalangan sementara. Sebab, pada waktu itu mereka masih berada dalam masa jabatan.</p> <p>Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid tercatat dalam sejarah kepresidenan Indonesia berakhir dalam keadaan berhalangan tetap. Bedanya, Soekarno dan Abdurrahman Wahid berhalangan tetap karena diberhentikan MPR(S), sedangkan Soeharto berhalangan tetap karena mengundurkan diri dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai presiden. Ketiganya disebut berhalangan tetap karena mereka berhenti dan tidak melanjutkan lagi ketika masih berada dalam masa jabatannya.</p> <p>Berdasar kelima peristiwa di atas, Indonesia belum pernah mengalami presiden, wakil presiden, dan triumvirat (menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan) berhalangan tetap secara bersamaan. Akan tetapi, secara teoretis kondisi berhalangan tetap secara bersamaan di antara mereka bukan hal yang tidak mungkin. Peperangan, bencana alam, dan wabah penyakit merupakan suatu kondisi yang sangat mungkin terjadi di negara mana pun, termasuk Indonesia.</p> <p><strong>Belajar dari Negara Lain</strong></p> <p>Dibandingkan dengan negara-negara lain, persoalan pengisian kekosongan jabatan presiden telah diantisipasi dengan ketentuan yang berlapis, baik kekosongan sementara maupun kekosongan permanen.</p> <p>Amerika Serikat, Korea Selatan, Republik Dominika, Honduras, Cile, Seychelles, Zambia, Filipina, Turki, Benin, Liberia, Mesir, Kenya, dan Uruguay, misalnya, memiliki mekanisme tersendiri untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya kekosongan sementara dan permanen jabatan presiden pada masa jabatan secara beragam. Amerika Serikat telah menyiapkan 17 orang sesuai urutan prioritas selain wakil presiden sebagai pengisi jabatan jika presiden berhalangan tetap.</p> <p>Di Korea Selatan bahkan mencapai 18 orang selain wakil presiden jika presiden berhalangan tetap. Hanya di Turki yang sekadar menyiapkan wakil presiden jika berhalangan, selain itu tidak ada.</p> <p>Ghoffar juga memberikan perhatian terhadap kekosongan pada masa pergantian. Negara Indonesia menjadikan 20 Oktober sebagai penanda waktu berakhirnya masa jabatan presiden selama lima tahun karena pada tanggal itu presiden dan wakil presiden dilantik.</p> <p>Hal ini berarti pada saat itu secara otomatis segala otoritas yang melekat pada presiden dan wakil presiden serta menteri-menterinya tidak berlaku. Di sinilah titik krusial yang belum disiapkan antisipasinya dalam konstitusi atau peraturan perundangundangan yang ada. Beberapa negara lain yang dibandingkan penulis ternyata memang beragam.</p> <p>Karena itu, asisten ahli hakim konstitusi ini merekomendasikan untuk merekonstruksi pengisian kekosongan jabatan presiden dengan memperhatikan tiga prinsip: prinsip demokrasi, prinsip sistem presidensial, dan prinsip negara hukum. Jangka pendek, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama presiden harus segera membuat undang-undang yang mampu menutup titik kritis terjadinya kekosongan jabatan. Jangka panjang, apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengagendakan perubahan UUD 1945 harus memasukkan hal-hal ini, termasuk memikirkan ulang pasal 8, khususnya ayat (2) dan (3) terkait kedudukan MPR dalam memilih presiden dan wakil presiden.</p> <p class="class-paragraph">Buku ini bukan sekadar layak dibaca dan dipahami bagi segenap pejabat tinggi Negara Indonesia dan negaranegara lain. Tapi juga harus dijadikan sebagai pedoman untuk meruwat kursi presiden agar tidak terjadi kekosongan jabatan presiden, apalagi menganut sistem presidensial. <strong>(*)</strong></p> <p><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/halte/013053943/dari-lidah-turun-ke-hati">Dari Lidah Turun ke Hati</a></strong></strong></p> <p>---</p> <ul> <li><strong>Judul Buku:</strong> <em>Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden: Perbandingan dengan 15 Negara di Dunia</em></li> <li><strong>Penulis:</strong> Abdul Ghoffar</li> <li><strong>Penerbit:</strong> Rajagrafindo Persada</li> <li><strong>Cetakan:</strong> I, Desember 2022</li> <li class="class-paragraph"><strong>Tebal:</strong> xxvi + 508 halaman</li> </ul>

Abdul Ghoffar merekomendasikan untuk merekonstruksi pengisian kekosongan jabatan presiden dengan memperhatikan tiga prinsip.

Perlunya Katup Pengaman jika Presiden Berhalangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/Pimpinan-Parlemen-3529837036.jpg" alt="Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua DPR Puan Maharani (tengah) dan Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti (kanan) memimpin Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ra" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua DPR Puan Maharani (tengah) dan Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti (kanan) memimpin Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ra</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengemuka dalam sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin (16/8). Usulan itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.</p> <p>Dalam usulannya, sosok yang akrab disapa Bamsoet itu menyatakan, Reformasi 1998 yang mengubah tatanan kelembagaan sudah berlangsung 25 tahun. Sudah waktunya hal itu dievaluasi kembali.</p> <p>Menurut dia, aturan saat ini memunculkan celah persoalan. Misalnya, jika jelang pemilu terjadi kejadian luar biasa dan memaksa pemilu tertunda, muncul potensi tidak ada presiden/wakil presiden terpilih. Di sisi lain, anggota DPR hingga menteri juga habis masa jabatannya.</p> <p>"Timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut? Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum?" kata Bamsoet.</p> <p>Masalah-masalah seperti itu, lanjut dia, belum ada jalan keluar konstitusionalnya. Oleh karenanya, Bamsoet memandang idealnya MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. "Sebagaimana disampaikan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri saat Hari Jadi Ke-58 Lemhannas pada 23 Mei 2023 yang lalu," jelasnya.</p> <p>Usulan MPR didukung La Nyalla. Dia menyatakan, wacana itu sesuai dengan kajian pihaknya. "Kami di DPD RI menyambut baik kehendak MPR RI untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara kita," ujarnya.</p> <p>Dari pemerintah, Menko Polhukam Mahfud MD menganggap usulan itu sebagai hak. Dalam hal tersebut, UUD 1945 bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Mahfud mendorong parlemen untuk mengkaji lebih dalam. "Silakan didiskusikan," ujarnya. <strong>(far/c12/bay)</strong></p>

Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengemuka dalam sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

MPR-DPD Kompak Usulkan Amandemen UUD 1945

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/10/Menko-Polhukam-Mahfud-MD-Konferensi-Pers-Tim-Reformasi-Hukum-Besutan-Miftahul-Hayat-1-2615347162.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD bersama tim percepatan reformasi hukum memberikan keterang di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/6/2023).Tim percepatan reformasi hukum akan menyusun agenda prioritas dan strategi dalam melakukan perbaikan hukum di Indones" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD bersama tim percepatan reformasi hukum memberikan keterang di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/6/2023).Tim percepatan reformasi hukum akan menyusun agenda prioritas dan strategi dalam melakukan perbaikan hukum di Indones</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan kepada seluruh politisi dan pimpinan negara yang ingin melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebab, selama Indonesia merdeka sudah berulang kali konstitusi diubah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sudah amendemen berkali-kali tetapi selalu saja dalam implementasinya sering terjadi penyimpangan, sehingga kalau mau melakukan amendemen harus disadari bahwa sesudah nanti jadi lalu semua dianggap selesai," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (17/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cuma saya ingin mengingatkan kepada seluruh politisi, pimpinan negara, bahwa kita sudah berkali-kali mengubah konstitusi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengharapkan, setiap elemen harus memiliki komitmen untuk selalu menegakkan konstitusi dalam bernegara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita tidak punya komitmen menegakkan konstitusi menjaga ideologi, maka amandemen apapun seperti yang sudah-sudah begitu selesai diamandemen dikritik lagi, selesai diamandemen dikritik lagi," ucap Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi upaya mengubah amendemen itu disahkan oleh konstitusi maupun oleh ilmu pengetahuan karena perkembangan masyarakat," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012748375/mpr-dpd-kompak-usulkan-amandemen">MPR-DPD Kompak Usulkan Amandemen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, lanjut Mahfud, dirinya tak memandang amendemen itu sebagai sesuatu yang terlarang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01439807/putusan-pn-jakpus-agar-pemilu-2024-ditunda-bertentangan-dengan-uud">Putusan PN Jakpus Agar Pemilu 2024 Ditunda Bertentangan dengan UUD</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu boleh saja, karena menurut teorinya, konstitusi itu adalah resultante dari situasi politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan global. Jika situasi berubah konsitusi juga memang bisa saja diubah," tegas Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, MPR seharusnya kembali menjadi lembaga tertinggi di Indonesia. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang karib disapa Bamsoet itu menyinggung hal tersebut saat Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/8).&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Idealnya memang, MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu," ujar Bamsoet.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bamsoet berbicara ihwal pentingnya kembali merancang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, lebih baik pembicaraan PPHN dilakukan setelah Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembahasan PPHN seyogyanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat," pungkasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengharapkan, setiap elemen harus memiliki komitmen untuk selalu menegakkan konstitusi

Jelang Pilpres 2024, Mahfud MD Ingatkan Semua Pihak Soal Rencana Amendemen UUD 1945 

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/Presiden-Joko-Widodo-mengenakan-baju-adat-Tanimbar-Maluku-4-1460846181.jpg" alt="Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku saat Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku saat Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengemuka dalam sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin (16/8). Usulan itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.</p> <p>Dalam usulannya, sosok yang akrab disapa Bamsoet itu menyatakan, Reformasi 1998 yang mengubah tatanan kelembagaan sudah berlangsung 25 tahun. Sudah waktunya hal itu dievaluasi kembali.</p> <p>Menurut dia, aturan saat ini memunculkan celah persoalan. Misalnya, jika jelang pemilu terjadi kejadian luar biasa dan memaksa pemilu tertunda, muncul potensi tidak ada presiden/ wakil presiden terpilih. Di sisi lain, anggota DPR hingga menteri juga habis masa jabatannya.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut? Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum?&rsquo;&rsquo; kata Bamsoet.</p> <p>Masalah-masalah seperti itu, lanjut dia, belum ada jalan keluar konstitusionalnya. Oleh karenanya, Bamsoet memandang idealnya MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. &rsquo;&rsquo;Sebagaimana disampaikan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri saat Hari Jadi Ke-58 Lemhannas pada 23 Mei 2023 yang lalu,&rsquo;&rsquo; jelasnya.</p> <p>Usulan MPR didukung La Nyalla. Dia menyatakan, wacana itu sesuai dengan kajian pihaknya. &rsquo;&rsquo;Kami di DPD RI menyambut baik kehendak MPR RI untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara kita,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Dari pemerintah, Menko Polhukam Mahfud MD menganggap usulan itu sebagai hak. Dalam hal tersebut, UUD 1945 bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Mahfud mendorong parlemen untuk mengkaji lebih dalam. &rsquo;&rsquo;Silakan didiskusikan,&rsquo;&rsquo; ujarnya.&nbsp;</p>

Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengemuka dalam sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin

MPR-DPD Kompak Usulkan Amandemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/BAMSOET-05-01-.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak ada lagi pembahasan mengenai isu penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.<br /> <br /> "Tujuannya agar kita semua bisa fokus terhadap upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19," kata Bamsoet, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, (14/4).<br /> <br /> Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu maupun Pilkada serentak sudah ditetapkan dan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.<br /> <br /> "Maka tidak perlu lagi muncul berbagai spekulasi di masyarakat terkait adanya upaya untuk melakukan penundaan Pemilu, perpanjangan jabatan presiden, maupun penambahan periodisasi presiden menjadi tiga periode," kata dia.<br /> <br /> Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (5/4) 2022 Presiden Joko Widodo juga menegaskan kepada para menterinya untuk tidak lagi menyuarakan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan kepresidenan.<br /> <br /> Dari sisi politik, kata Bamsoet, PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang Pemilu 2019 yang meraih 128 kursi di MPR/DPR RI sekaligus partai pengusung Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan sikap yang sama.<br /> <br /> "Jadi, tidak ada alasan bagi para pihak untuk menggoreng lagi isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden," ujar dia.<br /> <br /> Ia mengatakan kalaupun ada pihak-pihak yang ingin mengusulkan amendemen konstitusi, maka harus melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945.<br /> <br /> "Mengubah konstitusi tidak bisa dilakukan hanya dalam satu dua hari ataupun dari sekelompok pihak saja," kata dia.<br /> <br /> Butuh konsensus politik yang solid dari para partai politik dan juga anggota DPD. MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi mengubah dan menetapkan konstitusi, selalu tegak lurus pada prinsip negara hukum sesuai peraturan pasal 1 ayat 3 konstitusi.<br /> <br /> MPR juga, kata Bamsoet, tidak bisa memprakarasai sendiri perubahan konstitusi. Namun, MPR harus merespons usulan amendemen yang sudah diajukan anggota MPR yang telah memenuhi persyaratan, baik syarat administrasi ataupun syarat substansi.<br /> <br /> Untuk mengamandemen konstitusi butuh konsolidasi dan konsensus politik yang solid. Sebagaimana diatur dalam pasal 37 UUD 1945 dan pasal 101 sampai dengan Pasal 109 Peraturan MPR Nomor 1/2019 tentang Tata Tertib MPR RI.<br /> <br /> Pada prinsipnya, usul perubahan pasal-pasal konstitusi diajukan kepada pimpinan MPR sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR (237 anggota), diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.<br /> <br /> Usul perubahan tidak dapat diubah, diganti, dan/atau ditarik setelah 3x24 jam semenjak usul disampaikan kepada pimpinan MPR. Dalam waktu paling lama 30 hari, pimpinan MPR menyelenggarakan rapat dengan fraksi dan pimpinan DPD untuk memeriksa usul perubahan tersebut.<br /> <br /> Ia menambahkan, dalam Sidang Paripurna MPR, setidak-tidaknya dilaksanakan tiga agenda yakni pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta alasannya, fraksi dan kelompok DPD memberikan pemandangan umum terhadap usul perubahan itu.<br /> <br /> Terakhir, pembentukan panitia ad hoc untuk mengkaji usulan tersebut dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota MPR (474 anggota), panitia ad hoc menyampaikan hasil kajian. Setelah itu, fraksi dan DPD memberikan pemandangan umum terhadap hasil kajian itu.<br /> <br /> "Putusan untuk mengubah pasal-pasal konstitusi dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR, yaitu 357 anggota MPR," jelas dia.<br /> <br /> Apabila usulan tidak mendapat persetujuan minimal dari 50 persen ditambah satu anggota MPR, maka ditolak dan usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan yang sama.

Ketua MPR: Tak Ada Alasan Goreng Menggoreng Isu Penundaan Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PELANTIKAN-PRESIDEN-DAN-WAPRES-2019-2024-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat diambil sumpahnya pada pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat diambil sumpahnya pada pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Isu mendorong amandemen UUD 1945 sehingga memicu Joko Widodo (Jokowi) berpotensi dicalonkan lagi pada Pilpres 2024. Bergulirnya wacana itu berimbas pada elektabilitas partai politik (parpol).<br /> <br /> Pergeseran elektabilitas sejumlah parpol itu diasumsikan mendapat dukungan respons dari pemilih Jokowi. Dampak itu terpotret dalam survei yang dilakukan Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research.<br /> <br /> “PDIP, Gerindra, dan Golkar kembali menguasai tiga besar elektabilitas. Sedangkan PSI menembus angka 6,1 persen,” ujar peneliti indEX Research Reza Reinaldi dalam siaran pers di Jakarta, pada Kamis (7/4).<br /> <br /> Adapun hasil survei indEX Research menunjukkan tiga parpol besar. PDIP mendapat elektabilitas (17,5 persen), Gerindra (13,0 persen), dan Golkar (8,3 persen). Selanjutnya ada PKB (6,4 persen), PSI (6,1 persen), Demokrat (5,4 persen), PKS (4,8 persen), dan Nasdem (4,1 persen).<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-07-at-11.19.22-750x558.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Hasil survei indEX Research. (Grafis indEX Research)<br /> <br /> “Manuver Golkar untuk mendorong perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode, sehingga mendulang dukungan dari pemilih Jokowi,” jelas Reza. Selain Golkar dan PSI, kenaikan elektabilitas juga dialami oleh PKB (6,4 persen).<br /> <br /> Reza berpendapat bahwa PSI yang turut mendorong dilakukannya amandemen agar Jokowi berpeluang mencalonkan pada Pilpres 2024.<br /> <br /> Survei Index Research dilakukan pada 21-30 Maret 2022 terhadap 1200 orang mewakili semua provinsi, dipilih secara acak bertingkat, diwawancara secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Margin of error ±2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dorong Amandemen UUD, Elektabilitas PSI Disebut Dapat Imbas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#amandemen uud 1945

Berita Terkini