<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/JKT-1-KPU-FGD-PUTUSAN-MA-FED-3JPG-1289028127.jpg" alt="Komisioner KPU RI Idham Holik memimpin  Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota KPU Daerah, LSM dan DKPP di Jakarta, Senin (8/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU RI Idham Holik memimpin  Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota KPU Daerah, LSM dan DKPP di Jakarta, Senin (8/7/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pendaftaran calon kepala daerah resmi ditutup tadi malam. Meski Mahkamah Konstitusi telah menurunkan ambang batas pencalonan, pilkada melawan kotak kosong berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Sebab, hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar.</p> <p>Ditemui di sela-sela monitoring pilkada di Sorong, Papua Barat Daya, kemarin (29/8), Komisioner KPU RI Idham Holik menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan potensi calon tunggal. Hasilnya, masih banyak daerah yang diperkirakan hanya memiliki satu calon. &rdquo;Di Jawa Barat potensi dua, di Jateng belasan,&rdquo; ujarnya memberikan contoh.</p> <p>Untuk angka pastinya, Idham harus menunggu hingga hari ini atau besok. Sebab, hingga hari terakhir pendaftaran kemarin, situasi politik di banyak daerah masih sangat dinamis. Dari data yang dihimpun Jawa Pos, daerah dengan potensi calon tunggal di antaranya di Surabaya, Ciamis, Banyumas, Lampung Timur, Lampung Barat, Aceh Utara, Kota Pasuruan, Gresik, Malinau, dan daerah lainnya.</p> <p>Secara aturan, lanjut Idham, jika sebuah daerah hanya memiliki satu pasangan calon, ada dua opsi kebijakan yang diambil KPU setempat. Bila masih tersedia partai yang belum menentukan dukungan dengan potensi perolehan suara memenuhi ambang batas, dilakukan perpanjangan selama tiga hari. Namun, jika jumlah partai tersisa tidak lagi memenuhi ambang batas pencalonan, tidak harus dilakukan perpanjangan. &rdquo;Kalau sudah 100 persen mendukung pasangan calon tunggal, ya tidak diperpanjang kecuali masih tersisa,&rdquo; terang dia.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Idham juga menegaskan bahwa partai yang sudah mendaftar dilarang menarik atau mengubah dukungannya. Kalaupun partai mendaftar dua kali, pendaftaran pertama yang dianggap sah. Hal itu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 100 ayat 2 PKPU Pencalonan. &rdquo;Tidak ada sanksi jika menarik pengusulan atau pendaftaran calon yang telah didaftarkan. (Namun), parpol tersebut dianggap mengusulkan pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti,&rdquo; kata Idham.</p> <p>Sementara itu, anggota Bawaslu RI Puadi menginstruksikan jajarannya untuk mengawasi proses verifikasi data pencalonan. Diakuinya, tahapan pencalonan memiliki kerawanan pada validitas data. &rdquo;Ada beberapa kaitannya dengan potensi, kaitannya dengan dokumen-dokumen palsu,&rdquo; ujarnya.<strong>(far/c6/fal)</strong></p>

Ambang batas pengusungan pasangan calon sudah turun lewat putusan MK. Namun, sejumlah daerah tetap ada Pilkada yang melawan kotak kosong.

Ambang Batas Pengusung Calon sudah Turun, Pilkada dengan Lawan Kotak Kosong Masih Ada di Beberapa Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/IMG-20231110-WA0010-1238878047.jpg" alt="Pelamar CPNS dan PPPK saat menunggu sesi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi PPPK." width="100%">
<figcaption>Pelamar CPNS dan PPPK saat menunggu sesi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi PPPK.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 direncanakan mulai bulan depan. Kabar baiknya, tak ada ambang batas nilai atau passing grade bagi para pelamar untuk bisa lulus seleksi.</p> <p>Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu (28/8), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan tiga peraturan dalam upaya penyelesaian tenaga non-ASN saat ini.</p> <p>Ketiganya yakni, Keputusan Menteri PANRB (KepmenPANRB) No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024; KepmenPANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai PPPK untuk JF Kesehatan; dan KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk JF Guru di Instansi Daerah.</p> <p>Dalam regulasi tersebut, khususnya KepmenPANRB No. 347/2024, tidak ada penetapan passing grade untuk penentuan kelulusan honorer sebagai peserta seleksi PPPK 2024. &rdquo;Penentuan kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik,&rdquo; ujarnya. Artinya, pelamar tak perlu mencapai nilai tertentu untuk bisa dinyatakan lolos seleksi.</p> <p>Selain soal tak adanya passing grade, dalam regulasi-regulasi tersebut, terdapat beberapa pokok pengaturan lain. Seperti, aturan soal pelamar melebihi jumlah formasi hingga pengisian formasi. Untuk pengisian formasi ini diprioritaskan pertama untuk guru lulus tahun 2021 dan D-IV bidan pendidik tahun 2023.</p> <p>Lalu, Eks THK-II, non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah, guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Terakhir, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).</p> <p>&rdquo;Nantinya, bagi pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu,&rdquo; jelasnya. Sebagai informasi, pada pengadaan PPPK tahun 2024 pemerintah menyiapkan formasi PPPK untuk pelamar tenaga non-ASN sebanyak 1.031.554 formasi.</p> <p>Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menekankan, bahwa penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN harus menjadi atensi khusus. Karenanya, political will dan kolaborasi lintas sektor menjadi penting dalam penataan tenaga non-ASN ini. Tak terkecuali soal penyelesaian RPP manajemen ASN. &rdquo;Komisi II DPR RI akan terus mengawal penyelesaiannya agar segera rampung,&rdquo; pungkasnya.</p>

Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 direncanakan mulai bulan depan.

Tak Ada Ambang Batas untuk Seleksi PPPK 2024, Dibuka September-Oktober 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/Hakim-MK-Saldi-Isra-Dery-1-377584543.jpg" alt="Hakim MK Saldi Isra." width="100%">
<figcaption>Hakim MK Saldi Isra.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Upaya memunculkan kotak kosong dan calon "boneka" dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) akhirnya berantakan. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah.</p> <p>Keputusan MK itu tertuang dalam putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan kemarin. Mulanya, ambang batas pencalonan dalam UU Pilkada ditetapkan sebesar 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah.</p> <p>Kedua opsi itu berlaku hanya untuk partai yang memiliki kursi di DPRD. Nah, MK mengubah aturan tersebut dengan memberi hak yang sama pada semua partai. Ambang batas pencalonan dibuat berbeda antardaerah, bergantung jumlah daftar pemilih tetap (DPT) masing-masing.</p> <p>Skema tersebut disamakan dengan aturan pada calon dari jalur perseorangan. Putusan itu sendiri merupakan hasil uji materi Pasal 40 ayat 3 UU Pilkada yang dimohonkan Partai Gelora dan Partai Buruh. Mereka meminta ada norma yang memberi ruang bagi partai yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengusung calon. Sebab, partai politik merupakan peserta pemilu.</p> <p>Selain mengubah ambang batas pencalonan, MK dalam putusan lainnya memberikan tafsir terkait waktu penentuan usia kepala daerah. Dalam pertimbangan putusan nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa syarat usia minimum calon kepala daerah terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU.</p> <p>Permohonan itu sendiri diajukan dua mahasiswa pasca adanya putusan MA yang mengubah penentuan usia dari saat penetapan menjadi saat pelantikan. MK menegaskan, norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada dinilai sudah jelas. Sehingga tidak perlu ada tafsir lain, selain yang diatur dalam UU Pilkada.</p> <p>"Penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," kata hakim MK Saldi Isra.</p> <p>Saldi mengingatkan, PKPU tentang pencalonan harus dibuat sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Bagi MK, pemaknaan atas regulasi tersebut mengikat semua penyelenggara pilkada. Jika KPU tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan, Saldi mengingatkan, MK berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada. "Calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah," tegasnya.</p> <p>Dalam memutus, komposisi hakim terjadi perbedaan. Dalam perkara ambang batas, putusan mengalami perbedaan pendapat terdapat pada dua hakim. Yakni, Daniel Yusmic dan Guntur Hamzah.</p> <p>Sedangkan pada perkara usia kepala daerah, delapan hakim memutus secara bulat. Kecuali hakim Anwar Usman yang tidak diikutsertakan karena punya potensi konflik kepentingan dengan keponakannya, Kaesang Pangarep, yang berpeluang maju pilkada.</p> <p class="class-paragraph">Putusan MK tersebut menjadi angin segar untuk sejumlah partai dan tokoh tertentu. Salah satu yang diuntungkan adalah PDIP. Seperti diketahui, PDIP berpeluang hanya menjadi penonton di pilkada Jakarta. Sebab, PDIP tidak bisa menggenapkan jumlah kursi dukungan minimal 20 persen akibat gagal mendapat kawan koalisi. Namun, dengan putusan ini, PDIP dipastikan bisa mengusung calonnya sendiri. Dalam Pemilu 2024, di Jakarta PDIP meraih 14 persen suara.&nbsp;<strong>(kap/feb/far/elo/c19/c17/oni)</strong></p>

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat berpotensi dinyatakan tidak sah oleh mahkamah.

Saldi Isra: Cakada dan Cawakada yang Tidak Memenuhi Syarat Berpotensi Dinyatakan Tidak Sah oleh Mahkamah

<div id="m#msg-f:1807886162187123931" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;Gedung <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/JKT-1-SIDANG-PENDAHULUAN-PENGUJIAN-AMBANG-BATAS-PENCALONAN-PRESIDEN-FED-3JPG-3501752458.jpg" alt="Ilustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) Fedrik Tarigan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) Fedrik Tarigan/JawaPos.com</figcaption>
</figure> </div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Kontitusi (MK) resmi mengubah ambang batas pencalonan peserta Pilkada oleh partai politik. Di tingkat provinsi Jakarta, ambang batas ini turun menjadi perolehan suara sebesar 7,5 persen dari yang semula 20 persen.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014996921/ramalan-percintaan-shio-tikus-hari-selasa-20-agustus-2024-ungkapkan-perasaaanmu-jangan-takut">Ramalan Percintaan Shio Tikus Hari Selasa 20 Agustus 2024, Ungkapkan Perasaaanmu Jangan Takut!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini berdasarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Gelora dan Partai Garuda.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Amar putusan, mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, satu mengabulkan pokok permohonan sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo, Selasa (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan putusan itu, banyak partai di Jakarta dapat mencalonkan pasangannya sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai lainnya, termasuk PDI-P yang tak punya teman koalisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika merunut pada capaian suara pada Pileg 2024 lalu, ada sebanyak delapan partai politik di Jakarta yang dapat mengusung calonnya sendiri di Pilkada Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perolehan suara delapan partai politik itu diketahui lebih tinggi dari ambang batas 7,5 persen untuk mengusung calon sendiri di Pilkada Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, ada 11 partai lainnya yang tak bisa mengusung calon sendiri karena tidak memenuhi ambang batas pencalonan 7,5 persen, salah satunya adalah Partai Demokrat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut adalah daftar perolehan suara partai di Pileg Jakarta 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. PKS 1.012.028 suara atau 16,68 persen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. PDI-P 850.174 suara atau 14,01 persen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Partai Gerindra 728.297 suara atau 12 persen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4.Partai NasDem 545.235 suara atau 8,99 persen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Partai Golkar dengan 517.819 suara atau 8,53 persen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 470.652 suara atau 7,76 persen</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 465.936 suara atau 7,68 persen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">8. Partai Amanat Nasional atau PAN 455.906 suara atau 7,51 persen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">9. Partai Demokrat 444.314 suara atau 7,32 persen</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">10. Partai Perindo 160.203 suara atau 2,64 persen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">11. Partai Persatuan Pembangunan 153.240 suara atau 2,53 persen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">12. Partai Buruh 69.969 suara atau 1,15 persen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">13. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 62.850 suara atau 1,04 persen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">14. Partai Ummat 56.271 suara atau 0,93 persen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">15. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 26.537 suara atau 0,44 persen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">16. Partai Kebangkitan Nusantara 19.204 suara atau 0,32 persen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">17. Partai Bulan Bintang 15.750 suara atau 0,26 persen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">18. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) 12.826 suara atau 0,21 persen. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

MK resmi mengubah ambang batas pencalonan peserta Pilkada oleh partai politik. Di tingkat provinsi Jakarta, ambang batas ini turu

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada Jadi 7,5 persen, 8 Parpol di Jakarta Bisa Usung Calon Sendiri

<div id="m#msg-f:1806456225741510267" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/04/Screenshot_2024-08-04-18-33-13-823_comgoogleandroidgm-edit-201496717.jpg" alt="Ilustrasi tes CPNS (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tes CPNS (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah memastikan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau CPNS 2024 segera dibuka. Sebelumnya, pendaftaran CPNS 2024 dijadwalkan bakal dibuka pada akhir Juni. Namun, ditunda menjadi Juli dan dipastikan mundur jadi bulan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/014939099/jelang-upacara-hut-kemerdekaan-ri-di-ikn-ini-daftar-harga-tiket-pesawat-dari-jakarta-ke-balikpapan-termurah-rp-12-juta">Jelang Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN, Ini Daftar Harga Tiket Pesawat dari Jakarta ke Balikpapan, Termurah Rp 1,2 Juta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, tidak menyebutkan secara rinci perihal tanggal pendaftaran CPNS 2024. Adapun pendaftaran baru akan dibuka setelah seluruh formasi usulan dari Kementerian/Lembaga sudah disetujui.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini PNS sudah selesai verifikasinya, sudah 97 persen yang CPNS. Sehingga ini, insya Allah dalam waktu dekat akan diumumkan. Sekitar Agustus untuk rekrutmen CPNS," kata Menteri PANRB saat ditemui di Pusdiklat Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pendaftaran ini, Pemerintah tetap komitmen untuk mewujudkan PNS yang bersih, kompeten dan melayani. Sehingga PNS yang diterima nantinya memiliki kompetensi dasar dan bidang yang sesuai dengan jabatan dan peranannya dalam melayani masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guna memenuhi hal itu, pemerintah menetapkan nilai ambang batas CPNS 2024 dari tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang akan diikuti oleh para pelamar. Dalam tes tersebut terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan jumlah total mencapai 110 butir soal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masing-masing terdiri dari soal TWK sebanyak 30, TIU sebanyak 35 soal, dan TKP sebanyak 45 soal. Seluruh soal dapat dikerjakan dengan durasi waktu maksimal 130 menit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 dengan rincian, sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 150 untuk TWK</div> <div dir="auto">- 175 untuk TIU</div> <div dir="auto">- 225 untuk TKP</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, passing grade atau nilai ambang batas SKD CPNS 2024 yang harus diraih pelamar untuk bisa lolos ke tahap berikutnya, yakni sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 65 untuk TWK</div> <div dir="auto">- 80 untuk TIU</div> <div dir="auto">- 166 untuk TKP (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pemerintah memastikan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau CPNS 2024 segera dibuka. Sebelumnya, pendaftaran CPNS 2024 dijadwal

Berikut Ini adalah Ambang Batas Tes CPNS yang Dibuka pada Bulan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/awiek-ppp-2-3561682164.jpg" alt="Wakil Sekjen (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek menghadiri acara konsolidasi" width="100%">
<figcaption>Wakil Sekjen (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek menghadiri acara konsolidasi</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Muncul sejumlah kejutan dari hasil akhir rekapitulasi suara secara nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu malam (20/3). Salah satu yang paling signifikan adalah potensi kandasnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Senayan.</p> <p>Dari hasil penghitungan manual, suara PPP ada di angka 5.878.777 atau setara dengan 3,87 persen. Perolehan itu di bawah ambang batas parlemen minimal 4 persen.</p> <p>Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menghormati proses di KPU. Namun, dia mengaku terkejut dengan data tersebut. Sebab, berdasar rekapitulasi internal, hasilnya berbeda. &rdquo;Harusnya sudah bisa mencapai 4,04 persen,&rdquo; ujarnya. Dia menduga perbedaan suara itu disebabkan sejumlah kejadian yang janggal. Pria yang akrab disapa Awiek itu menuding ada indikasi pihak tertentu yang memindah suara PPP.</p> <p>Selain itu, ada kasus-kasus janggal seperti partisipasi pemilih di daerah tertentu mencapai 99,8 persen. Persentase suara sah seperti itu ikut memengaruhi penghitungan persentase PPP. Karena itu, Awiek memastikan PPP akan mengajukan sengketa PHPU ke MK. &rdquo;Data-data kami sangat lengkap,&rdquo; kata sosok caleg Jatim XI itu.</p> <p>Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga dipastikan gagal ke Senayan. Dari penghitungan manual, partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, itu hanya meraih 4.260.169 suara atau setara dengan 2,806 persen.</p> <p>Sementara itu, jumlah personel pengamanan pengumuman hasil pilpres di KPU kemarin ditambah. Dari yang awalnya 3.055 personel menjadi 4.356 personel. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Ade Ary Syam mengatakan, terdapat penambahan 1.321 personel untuk pengamanan di KPU. &rdquo;Totalnya 4.356 personel,&rdquo; paparnya.</p> <p>Ribuan personel tersebut dikerahkan di sejumlah titik krusial. Di antaranya, kantor KPU, kantor Bawaslu, Monas, dan DPR. &rdquo;Personel dibagi sesuai kebutuhan ya,&rdquo; ujarnya kemarin. <strong>(far/lum/idr/c19/oni)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>HASIL FINAL PEMILU 2024</strong></p> <p><strong>Hasil Rekapitulasi Pilpres</strong></p> <p>1. Anies-Muhaimin: 40.971.906 suara</p> <p class="class-paragraph">2. Prabowo-Gibran: 96.214.691 suara</p> <p>3. Ganjar-Mahfud: 27.040.878 suara</p> <p>Total suara sah: 164.227.475 suara</p> <p><strong>Partai Politik Lolos Parlemen</strong></p> <p>1. PDIP 25.387.279 suara (16,72 persen)</p> <p>2. Partai Golkar 23.208.654 suara (15,29 persen)</p> <p>3. Partai Gerindra 20.071.708 suara (13,22 persen)</p> <p>4. PKB 16.115.655 suara (10,62 persen)</p> <p>5. Partai Nasdem 14.660.516 suara (9,66 persen)</p> <p>6. PKS 12.781.353 suara (8,42 persen)</p> <p>7. Partai Demokrat 11.283.160 suara (7,43 persen)</p> <p>8. PAN 10.984.003 suara (7,24 persen)</p> <p><strong>Sumber:</strong> <em>KPU RI</em></p>

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menghormati proses di KPU. Namun, dia mengaku terkejut dengan data tersebut.

Gagal ke Senayan, PPP Ajukan Sengketa PHPU ke MK

<div id="m#msg-f:1791203767171203549" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/19/Ketua-Umum-DPP-Perindo-Hary-Tanoesoedibjo-Dan-Sekjen-DPP-PDIP-Hasto-Kristiyanto-Dery-Ridwansah-6-1929737629.jpg" alt="Ketum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo (tengah) hadir pelatihan jurkam pemenangan Ganjar Pranowo di Jakarta. (18/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo (tengah) hadir pelatihan jurkam pemenangan Ganjar Pranowo di Jakarta. (18/7/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div class="mail-message-header spacer"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) bersama keluarganya tercatat ikut dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dengan dapil yang berbeda-beda.</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014172773/sebelum-datang-ke-makam-jelang-ramadan-wakib-tahu-doa-saat-berziarah-seperti-berikut-ini">Sebelum Datang ke Makam Jelang Ramadan, Wakib Tahu Doa saat Berziarah seperti Berikut Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan real count KPU pada Minggu (22/2), Hary Tanoe yang maju di Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III memperoleh suara tertinggi di partainya sebesar 21.607 suara. Angka tersebut terpaut jauh dari caleg lainnya di Perindo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, perolehan suara Hary Tanoe jauh dari caleg dari partai lainnya di dapil yang sama. Misalnya, Airin Rachmi Diany dari Partai Golkar memperoleh 53.729 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Begitu juga dengan Rano Karno dari PDIP yang memperoleh sebanyak 31.691 suara di dapil Banten III. Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI saat ini Sufmi Dasco dari Partai Gerindra juga memperoleh suara lebih banyak sebesar 26.951.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Istrinya, Liliana Tanoesoedibjo yang maju di dapil DKI Jakarta II juga memperoleh suara tertinggi di Perindo yakni 112.422 suara.</div> <div dir="auto">Kemudian, anak sulungnya, Angela yang maju di Dapil Jatim I juga memperoleh suara terbanyak dengan 9.677 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, putri kedua Hary Tanoe, Valencia yang terdaftar sebagai bakal caleg di Dapil Jakarta III juga memperoleh suara terbanyak sebesar 10.308 suara. Selanjutnya, putri ketiganya yakni, Jessica yang menjadi caleg dari Dapil NTT II mengantongi 7.858 suara. Bukan tertinggi di partai pada dapil yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putri keempatnya, Clarissa yang tercatat sebagai bakal caleg Perindo untuk Dapil Jawa Barat I memperoleh 6.686 suara, tertinggi di partai pada dapil yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, anak bungsu Hary Tanoe, Warren yang tercatat di Dapil Jawa Tengah I hanya memperoleh 3.542 suara. Bukan yang tertinggi di partai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014173152/legenda-persebaya-surabaya-andik-vermansah-si-anak-hilang-yang-tak-kunjung-menemukan-jalan-pulang">Legenda Persebaya Surabaya Andik Vermansah, Si Anak Hilang yang Tak Kunjung Menemukan Jalan Pulang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara nasional, Partai Perindo belum memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen. Sebab, Partai Perindo baru memeroleh 1,39 persen suara. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) bersama keluarganya tercatat ikut dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024

Perindo Belum Capai Ambang Batas Parlemen, Segini Jumlah Suara Harry Tanoe dan Keluarganya yang Maju Pileg 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/hipertensi.jpg" alt="Ilustrasi pengukuran tekanan darah. Shutterstock/Adheamir/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengukuran tekanan darah. Shutterstock/Adheamir/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia dr. Tunggul D. Situmorang, SpPD-KGH, mengatakan tekanan darah harus diukur secara rutin secara baik dan benar untuk mendeteksi tekanan darah tinggi hipertensi yang akurat.<br /> <br />"Seluruh dunia sekarang diarahkan untuk mengukur tekanan darah yang baik dan benar. Jadi, tidak bisa sekali diukur 160/90 dia hipertensi, itu mungkin hipertensi," kata Tunggul saat acara edukasi hipertensi di Jakarta, Rabu (17/5).</p> <p>Mengukur tekanan darah, kata dokter yang menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia, sebaiknya dilakukan ketika seseorang dalam keadaan istirahat dan tidak terburu-buru. Mengukur tekanan darah yang baik dan benar dilakukan pada pagi dan malam hari dengan alat ukur tekanan darah digital.</p> <p>Pengukuran bisa dilakukan tiga kali dalam sehari dengan waktu jeda masing-masing 1 sampai 2 menit. Pengukuran pertama, menurut Tunggul, umumnya lebih tinggi.</p> <p>"Umumnya yang pertama lebih tinggi. Kalo tetap tinggi itu disebut hipertensi," ucap Tunggul.</p> <p>Seseorang yang akan diukur tekanan darahnya harus sedang merasa rileks tidak ada beban dan tidak dalam keadaan sakit.<br /> <br />Tunggul mengatakan ambang batas dikatakan hipertensi adalah jika pemeriksaan di rumah didapati angka 135/85. Sedangkan pada poliklinik atau rumah sakit ambang batas hipertensi adalah 140/90.<br /> <br />Apabila angka yang didapat di atas 180/100 dan sudah ada gejala, maka segera dilakukan evaluasi dengan dokter di rumah sakit terdekat agar mendapatkan penanganan lebih lanjut.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/01644087/who-ungkap-efek-samping-pemanis-non-gula-tingkatkan-risiko-diabates-tipe-2-kardiovaskular-hingga-kematian">WHO Ungkap Efek Samping Pemanis Non-Gula, Tingkatkan Risiko Diabates Tipe 2, Kardiovaskular, hingga Kematian</a></strong><br /> <br />Selain rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah, seseorang juga perlu menkenali faktor risiko yang dapat memberatkan hipertensi. Tunggul menyebutkan faktor risiko hipertensi adalah riwayat keluarga, berat badan berlebih, kebiasaan makan makanan yang mengandung garam berlebihan, kurangnya aktivitas atau olahraga, konsumsi alkohol dan penyakit penyerta lain seperti kolesterol tinggi dan asam urat.<br /> <br />"Harus disadari sebenarnya hipertensi bisa dicegah. Kalau sudah didiagnosis hipertensi bisa dikendalikan karena bisa merusak semua organ yang punya pembuluh darah, organ vital jantung, ginjal, otak, mata, pembuluh darah semua kena. Kalau semua kena untuk mengembalikannya tidak bisa," ucap Tunggul.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/01644802/dokter-urologi-jelaskan-penyebab-dan-cara-mengobati-disfungsi-ereksi">Dokter Urologi Jelaskan Penyebab dan Cara Mengobati Disfungsi Ereksi</a></strong><br /> <br />Tunggul menyarankan jika terdiagnosis hipertensi atau memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi, maka perlu dilakukan perubahan gaya hidup seperti sering berolahraga, mengurangi makanan mengandung garam dan menurunkan berat badan secara perlahan. Perbaikan gaya hidup bisa dilakukan 3-6 bulan untuk memperbaiki tekanan darah ke batas normal.<br /> <br />Jika tidak memiliki faktor risiko hipertensi, Tunggul menyarankan pengukuran tekanan darah dilakukan setahun sekali dengan ambang batas di bawah 140/90.</p>

Mengukur tekanan darah yang baik dan benar dilakukan pada pagi dan malam hari dengan alat ukur tekanan darah digital.

Rutin Mengukur Tekanan Darah untuk Deteksi Hipertensi, Ketahui Ambang Batasnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/taruna-sekolah-kedinasan.jpg" alt="ILUSTRASI - TARUNA SEKOLAH KEDINASAN (INSTRAGRAM TARUNA_KEDINASAN)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - TARUNA SEKOLAH KEDINASAN (INSTRAGRAM TARUNA_KEDINASAN)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menetapkan nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar (SKD) untuk sekolah kedinasan. Tahun ini nilai kumulatif tertinggi SKD ditetapkan sebesar 550.<br /> <br /> Dalam Surat Keputusan Menteri PAN-RB No 93 Tahun 2022 diputuskan bahwa nilai minimal atau ambang batas untuk tes karakteristik pribadi (TKP) sebesar 156 dengan nilai kumulatif tertinggi 225. Lalu, pada tes inteligensia umum (TIU), calon praja/taruna/mahasiswa harus mencapai minimal 80 untuk lolos. Pada materi TIU, mereka bisa mendapat nilai tertinggi hingga 175.<br /> <br /> Sementara itu, pada tes wawasan kebangsaan (TWK), untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya, calon praja/taruna/mahasiswa harus bisa mendapat nilai minimal 65. Di tes itu, nilai kumulatif tertinggi peserta bisa mencapai 150.<br /> <br /> Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menjelaskan, untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah satu dan nilai tertinggi lima. Tidak menjawab bernilai nol. Sementara itu, pada materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan nilai 0 jika tidak menjawab atau salah. ”Ketentuan tersebut dikecualikan bagi peserta yang berasal dari daerah tertentu yang mendapat afirmasi sebagaimana diusulkan instansi penyelenggara dan disetujui menteri PAN-RB,” papar Tjahjo kemarin (2/6).<br /> <br /> Dia menambahkan, nilai kumulatif SKD bagi daerah afirmasi tersebut paling rendah 281 untuk semua jenis soal. ”Namun, peserta harus mendapat nilai TIU paling rendah 55,” sambungnya.<br /> <br /> Dalam SK tersebut dijabarkan pula jumlah soal. Misalnya, TKP terdiri atas 45 butir soal, TIU 35 soal, dan TWK 30 soal. Peserta diberi waktu 100 menit untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Soal SKD yang telah disusun nanti digunakan dalam seleksi delapan instansi yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan 2022.

Kemen PAN-RB Tetapkan Ambang Batas SKD Sekolah Kedinasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_PENGAMANAN-GEDUNG-MK-JELANG-SIDANG-PUTUSAN-PHPU_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Pengamanan gedung di Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan gedung di Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ambang batas pencalonan Presiden alias presidential threshold sebesar 20 persen dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang UU Pemilihan Umum kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materiil tersebut dilayangkan oleh 27 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada dari manca negara di seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Belanda, Perancis, Swiss, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Australia, dan Qatar menjadi pemohon.<br /> <br /> Permohonan tersebut diajukan melalui daring, pada 31 Desember 2021. Para Pemohon menghendaki agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena telah membatasi hak masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi Presiden.<br /> <br /> “Hadirnya Pasal 222 UU Pemilu telah mengakibatkan tertutupnya hak rakyat yang ingin maju mencalonkan diri menjadi presiden dan justru memperkuat oligarki partai politik. Akibatnya, partai politik cenderung mengabaikan kepentingan rakyat dan lebih memilih mengakomodir kepentingan para pemodal," kata Denny Indrayana selaku kuasa hukum para pemohon dalam keterangannya, Selasa (4/1).<br /> <br /> Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhohono (SBY) ini mengutarakan, berkaca pada dua periode pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019, terdapat dua pasangan calon yang sangat erat kaitannya dengan elit partai politik. Dia memandang, itu dampak nyata akibat adanya presidential threshold yang justru menghambat pencalonan tokoh-tokoh alternatif di luar elit partai politik tersebut.<br /> <br /> Selain itu, ambang batas 20 persen tersebut juga telah menyebabkan polarisasi disintegratif yang tidak berorientasi pada gagasan dan program, namun cenderung memecah belah masyarakat. Polarisasi dan perpecahan tersebut akan tetap terus terjadi bahkan justru menguat apabila ambang batas tidak dihapuskan.<br /> <br /> "Harapan Para Pemohon yang merupakan diaspora Indonesia yakni tanah air dan kampung halaman mereka dapat tetap terbangun dengan terpilihnya pemimpin yang hadir dari masyarakat dan mewakili kepentingan masyarakat," tegas Denny.<br /> <br /> Sementara itu, Refly Harun mengungkapkan bahwa salah satu alasan penghapusan presidential threshold adalah untuk menghilangkan budaya candidacy buying yang sudah menjadi rahasia umum dan sering terjadi pada proses Pemilu, bahkan hingga pemilihan tingkat desa sekalipun. Refly menambahkan, fenomena ini terjadi karena mahalnya biaya politik.<br /> <br /> Sehingga ambang batas tersebut menjadi komoditas transaksi dalam perhelatan pesta demokrasi (political transaction). Dia memandang, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden hanya menjadi tiket oligarki untuk memenangkan kontestasi secara mudah dan murah.<br /> <br /> "Hal ini justru menandai demokrasi kriminal dimana hanya yang berkuasa dan berduit lah yang dapat menentukan siapa-siapa saja yang dapat menjadi calon presiden," pungkas Refly yang juga Ahli Hukum Tata Negara.

Ambang Batas Pencalonan Presiden Digugat WNI Diaspora ke MK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ambang batas

Berita Terkini