<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210921_133944-1.jpg" alt="Para siswa mengikuti asesmen nasional (AN). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Para siswa mengikuti asesmen nasional (AN). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) mendapatkan respons positif. Hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 15-26 November 2021 menunjukkan bahwa mayoritas responden sebesar 64,6 persen menilai bahwa program Asesmen Nasional (AN) dapat mengukur kualitas pendidikan di Indonesia.  Untuk AN sendiri, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Jumeri menjelaskan, Kemendikbudristek telah dilakukan penilaian terhadap mutu pendidikan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter), serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran.  “Kita saat ini mengukur dan mendeteksi baseline-nya atau angka dasar yang kita capai, berapa literasi dan numerasinya. Selama ini kita belum pernah melakukan pengukuran secara rutin tiap tahun. Nanti bisa kita lihat progres yang diperoleh dari tahun ke tahun,” kata dia dalam acara daring, Jumat (17/12).  Jumeri pun mengajak satuan pendidikan agar menggunakan hasil AN tahun pertama untuk memperbaiki pembelajaran di satuan pendidikannya masing-masing. Hal ini dilakukan guna pendidikan kualitas Indonesia.  “Ayo kita perbaiki agar dari tahun ke tahun nilai AN sekolah terus mengalami peningkatan. Ini tugas kita bersama. Mari kita jadikan AN sebagai dasar perencanaan dalam memperbaiki pembelajaran di satuan pendidikan yang kita kelola,” tuturnya.  Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika menjelaskan penyelenggaraan AN di Kabupaten Buleleng dimulai dengan persiapan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang ada di satuan pendidikan.  Kemudian pendataan peserta, lalu rapat persiapan dengan melibatkan beberapa lembaga termasuk PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan terakhir adalah tahap evaluasi.  "Kami juga memberikan arahan kepada seluruh satuan pendidikan penyelenggaraan bahwa Asesmen Nasional tidak perlu dipersiapkan untuk menghadapi ini kepada anak-anak peserta didik yang akan mengikuti AN. Yang perlu dipersiapkan itu adalah dari pihak satuan pendidikan khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana,” tuturnya.  Adapun, survei ini melibatkan kepala sekolah dan guru dengan rentang usia 25-69 tahun yang berada di 34 provinsi. Hasil survei tersebut digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualitas program untuk kemajuan pendidikan nasional.

Asesmen Nasional Diklaim Dapat Respons Positif Warga Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210921_133944-1.jpg" alt="Para siswa mengikuti asesmen nasional (AN). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Para siswa mengikuti asesmen nasional (AN). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sudah dilaksanakan di sejumlah daerah. Penyelenggaraan ini dilaksanakan secara offline dengan kelas 5, 8, dan 11 sebagai peserta ANBK.  Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jumeri mengatakan bahwa pelaksanaaan AN untuk memetakan kualitas pendidikan di suatu sekolah dan daerah.  "AN akan bisa memetakan kognisi siswa, seperti literasi dan numerasi, dan kompetensi kunci yang harus dikuasai siswa, karakter dan lingkungan belajarnya. Ini penilaian secara komprehensif," tutur dia kepada JawaPos.com, Selasa (16/11).  Kata dia, AN akan menjadi rujukan wilayah mana yang akan mendapatkan prioritas peningkatan kualitas pendidikan. Sebab, sebelumnya dengan mekanisme Ujian Nasional (UN), hal itu tidak bisa terakomodir.  "Hasil AN akan menjadi bahan refleksi dan perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan," jelasnya.  Adapun sebelumnya, Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja menyampaikan bahwa penyelenggaraan ANBK tidak menentukan kelulusan daripada siswa. Hal ini hanya dilakukan untuk pemetaan pendidikan saja.  “Tidak ada kaitannya lulus atau tidak lulus, tidak berkaitan sama sekali. Jadi ANBK ini sifatnya hanya untuk pemetaan saja. Jadi tidak menentukan kelulusan, ini juga untuk kelas 5 saja,” jelas dia ketika dihubungi JawaPos.com, Senin (15/11).  Sebagai informasi, AN adalah program penilaian terhadap mutu pendidikan setiap sekolah, madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yakni literasi, numerasi dan karakter serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran.  Adapun informasi tersebut diperoleh dari tiga instrument utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar. AN ini perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memetakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Kemendikbudristek Yakin AN Dapat Petakan Kualitas Pendidikan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asesmen Nasional (AN) sudah dilaksanakan di sejumlah jenjang pendidikan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pun mengatakan, ini akan dapat memetakan kualitas pendidikan di setiap daerah.  Dia mengatakan, dengan mengetahui peta pendidikan, mengejar ketertinggalan akibat learning loss akibat pandemi menjadi lebih tersistematis. Untuk itu, AN dilaksanakan pada masa pandemi.  "Itulah makanya ujian nasional sudah kita hilangkan dan digantikan ke asesmen nasional yang fokusnya itu untuk mengukur numerasi, literasi dan juga karakter Pancasila," jelas dia dalam webinar Bangkit Bareng, Selasa (28/9).  Nadiem mengungkapkan bahwa ini pertama kalinya Indonesia bisa benar-benar melihat dan memetakan per sekolah. Artinya, dengan sistem ini, pemberian bantuan atau pelaksanaan program jadi lebih terarah.  "Mana yang paling membutuhkan bantuan kita, mana yang paling ketinggalan, mana yang tidak terlalu ketinggalan dan kenapa mereka tidak terlalu ketinggalan. Mereka yang ketinggalan bisa dibantu oleh kita," imbuhnya.  Menurutnya, AN inilah yang akan menjadi base line kementeriannya untuk mengetahui secara detail daerah mana yang kesenjangannya masih tinggi. Diharapkan AN dapat menjadi revolusi dunia pendidikan.  "Jadinya mengukur keberhasilan dan mengukur ketertinggalan menjadi prioritas utama tahun atau kita tidak mengetahui di mana harus butuh bantuan," tandas Nadiem.

Asesmen Nasional Gantikan UN, Nadiem Sebut Agar Bantuan Lebih Terarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ujian-sekolah.jpg" alt="BERGANTUNG NILAI RAPOR: Pemerintah resmi meniadakan ujian nasional. Sebab, pandemi Covid-19 terus merebak. Sebagai gantinya, siswa harus menjalani ujian sekolah serta mendapatkan nilai bagus di rapor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERGANTUNG NILAI RAPOR: Pemerintah resmi meniadakan ujian nasional. Sebab, pandemi Covid-19 terus merebak. Sebagai gantinya, siswa harus menjalani ujian sekolah serta mendapatkan nilai bagus di rapor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak 2020 sudah meniadakan Ujian Nasional (UN). Adapun, penggantinya adalah Asesmen Nasional (AN).  Terkait ini, pemerhati pendidikan sekaligus mantan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Doni Koesoema menyampaikan bahwa ada hal yang berbahaya dari kebijakan tersebut. Sebab, AN tidak menampilkan standar kompetensi lulusan seperti UN.  "Mas Nadiem menghapus UN, mengajukan AN, tapi itu tidak diberikan alternatifnya untuk menilai standar kompetensi lulusan anak-anak Indonesia seperti apa," kata dia dalam siaran YouTube Vox Populi Institute Indonesia dikutip, Selasa (21/9).  Dengan tidak adanya alat ukur berupa ujian yang objektif per mata pelajaran, dikhawatirkan anak Indonesia tidak mampu bersaing dengan negara lain. Pasalnya, tidak ada penilaian secara utuh dari anak didik tersebut.  "Anak-anak kita lulusan SMA itu gimana kualitasnya kalau tidak ada semacam ujian objektif per mata pelajaran. Ini akan membahayakan karena kita tidak punya kriteria menentukan kualitas anak-anak kita," ujarnya.  Kata dia, UN semestinya tidak perlu dihapus dan hanya perlu perbaikan sedikit.  "Kami mendapat masukan, misal UN mendapat kritikan, lalu kemudian kita evaluasi jadi UNBK, dan hasilnya luar biasa. Jadi ketika sistemnya bagus dan hasil UN bisa dipertanggungjawabkan, yang jadi masalah sifat dan tujuan dari UN yang keliru, karena dipakai dengan berbagai macam tujuan," jelasnya.  Pelaksanaan AN ini, kata Doni akan mengacaukan pola pikir pelajar di kelas tingkat akhir. Pelajar di tingkat akhir tidak lagi dinilai kompetensinya sebagai lulusan, namun sudah harus bersiap masuk ke jenjang berikutnya.  "Jadi misalnya yang SMA, ya pikirannya sudah UTBK, SNMPTN. Berarti kita membiarkan anak kelas 12 itu bimbel. Semua sudah untuk mempersiapkan diri ke perguruan tinggi," tandasnya.

Pengamat Beberkan Sejumlah Dampak Negatif Dari Penghapusan UN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbud-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makariem - Dery Ridwansah (1)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makariem - Dery Ridwansah (1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memastikan bahwa mutu pendidikan akan tetap terjamin. Kementeriannya sendiri telah membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).  "Kami pastikan bahwa sistem kualitas pengendalian mutu itu akan terjamin ke depannya," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (8/9).  Saat ini, juga masih ada Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang dapat memberikan informasi kepada sekolah untuk memperbaiki diri. Mereka akan memberikan penilaian yang dibutuhkan bagi sekolah.  "Kami ingin badan akreditasi itu sebagai badan yang bisa membantu memberikan informasi kepada sekolah bagaimana cara memperbaiki," imbuhnya.  Selain itu, ada Asesmen Nasional (AN) yang dapat menjadi tolak ukur terkait kualitas sekolah sudah mencapai standar atau tidak. "Dan dilihat dari standar tersebut dan menghindari subjektifitas penilaian dan lebih meningkatkan matrik-matrik yang objektif," kata Nadiem.  AN ini nantinya akan menjadi sistem pengendalian mutu dan kualitas pendidikan. Nadiem mengatakan AN menjadi instrumen yang membantu Badan Akreditasi Nasional (BAN) dalam memperbaiki kualitas pendidikan.  "Jadi harapannya arahan kami akan seperti itu. Dan, harapannya AN bisa menjadi salah satu tolak ukur objektif yang membantu proses tersebut," pungkas Nadiem.

Mendikbudristek Sebut AN Bakal Bantu Peran Badan Akreditasi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - September ini direncanakan satuan pendidikan di semua jenjang akan melaksanakan Asesmen Nasional (AN). Mereka yang mengikutinya adalah kelas 5, 8, dan 11 dengan mengisi instrumen asesmen kompetensi minimum (AKM), survei lingkungan belajar dan survei karakter.  Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan ada hal lain yang bisa didapatkan dari AN ini. Salah satunya adalah mendeteksi adanya potensi atau kasus perundungan di sekolah.  "Alasan utama kenapa AN punya survei karakter dan survei lingkungan belajar itu yang akan menguji aspek perundungan itu," ungkap Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (8/9).  Menurut Nadiem, informasi mengenai perundungan di sekolah itu sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar pihaknya punya langkah untuk menangani kasus tersebut.  "Apakah perundungan itu terjadi di sekolah, apakah anak-anak merasa aman bersekolah. Jadi, AN kita punya komponen yang memetakan dan langsung memberikan inforamasi ke kepala sekolah ini isu serius yang harus ditangani," ucap Nadiem.  AN juga menjadi sistem pengendalian mutu dan kualitas pendidikan. AN menjadi instrumen yang akan membantu Badan Akreditasi Nasional (BAN) dalam memperbaiki kualitas pendidikan.  "Jadi harapannya arahan kami akan seperti itu. Dan, harapannya AN bisa menjadi salah satu tolak ukur objektif yang membantu proses tersebut," pungkasnya.

Selain Cek Kualitas Pendidikan, AN Bisa Deteksi jika Ada Perundungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Sejumlah siswa saat melakukan belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (04/06/2021). Kegiatan belajar tatap muka ini diikuti 50 persen dari total siswa untuk setiap kelas guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa saat melakukan belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (04/06/2021). Kegiatan belajar tatap muka ini diikuti 50 persen dari total siswa untuk setiap kelas guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asesmen Nasional (AN) segera dilakukan guna memaksimalkan pemetaan kualitas pendidikan di suatu wilayah. Hal ini tentunya berbeda dengan Ujian Nasional (UN).  Sebab, AN ini tidak akan menilai individu murid, melainkan per sekolah atau wilayah. Jadi, tidak perlu persiapan yang mendalam, seperti mengikuti try out atau latihan-latihan, lebih baik apa adanya.  Terlebih kepada orang tua, tidak perlu khawatir ketika anaknya terpilih sebagai peserta AN. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo.  "Bagi orang tua, tidak perlu cemas menghadapi ini," kata dia dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Minggu (5/9).  Dia pun meminta orang tua untuk lebih memahami bagaimana AN terselenggara. Hal ini perlu dilakukan agar kekhawatiran AN yang dinilai akan mendiskreditkan anaknya sirna.  "Pertama cari informasi tentang AN dari sumber yang valid, setelah dapat informasi bisa mengecek pemahaman kita apakah betul, kalau belum ya kita bisa mengajak diskusi menggali pemahaman anak dan guru soal AN ini," ungkapnya.  Orang tua pun juga perlu menjadi teman belajar anak. Ditegaskan lagi bahwa AN ini bukan soal ketuntasan penyampaian materi, lebih kepada nalar berpikir anak.  "Jadi tidak perlu beli buku AN, jadilah teman belajar anak untuk menemukan minat mereka, fasilitasi hobi apapun yang bisa mengasah nalar dan belajar anak," tambah dia.  Kepada para guru, setelah AN sudah terlaksana dan hasilnya sudah keluar, mereka diminta untuk merancang sistem pembelajaran di sekolahnya. "Mengajak kolaborasi, ajak para guru melakukan refleksi bersama guru agar mengarah pada bernalar dan berkarakter, merubah paradigma ketuntasan materi menjadi pengembangan karakter," tandas Nino.

Anak yang Ikut AN, Orang Tua yang Gelisah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sejumlah siswa SMPN 240 melakukan ujian akhir sekolah secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan di Jakarta, Selasa (6/4/2021). Beberapa siswa melakukan ujian secara tatap muka dengan diawasi guru dikarenakan banyaknya siswa yang mengalami" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa SMPN 240 melakukan ujian akhir sekolah secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan di Jakarta, Selasa (6/4/2021). Beberapa siswa melakukan ujian secara tatap muka dengan diawasi guru dikarenakan banyaknya siswa yang mengalami</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ujian Nasional (UN) telah ditiadakan dan digantikan dengan skema Asesmen Nasional (AN). Skema ini benar-benar berbeda dengan UN. Sebab AN adalah untuk pemetaan kualitas pendidikan di berbagai daerah Indonesia. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo mengatakan, untuk tahun ini hanya difungsikan hanya untuk pemetaan saja. "2021 itu hanya untuk pemetaan awal, kinerja sekolah akan diukur dari perubahan skor tahun ke tahun, itu bisa dilihat melalui AN berikutnya," jelasnya dalam webinar Asesmen Nasional, Paradigma Baru Evaluasi Pendidikan Nasional, Kamis (2/9). Namun yang pasti, untuk cara meningkatkan kualitas pendidikan ini tidak bisa instan atau hanya 1-2 bulan saja. Perlu perencanaan mendalam oleh sekolah dan dinas pendidikan untuk bisa mencapai target yang diinginkan. "Gimana cara meningkatkan itu, tidak ada jalan pintas, ini perlu diupayakan dengan transformasi pembelajaran, tidak bisa 1-2 bulan, perlu upaya lebih, yang diawali dengan refleksi diri, itu dilakukan perencanaan program yang berfokus pada kualitas pembelajaran," jelasnya. Kata dia, keberhasilan AN ini tergantung pada pemahaman semua stakeholder pendidikan. AN tidak akan mengkotak-kotakan sekolah unggulan dan bukan. "Bagi guru dan sekolah, itu tidak perlu menyiapkan apapun, selain bersifat teknis seperti jumlah komputer sudah siap, pemahaman protokol kesehatan ketika melaksanakan AN. Tidak ada konsekuensi sama sekali," tuturnya. "Bagi murid tidak ada implikasi (negatif), tidak perlu belajar soal, try out soal untuk meningkatkan skor, karena itu juga tidak bisa dilakukan secara singkat," tandas dia.

AN 2021 Hanya Pemetaan Awal Kualitas Pendidikan, Harus Ada Perencanaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ujian-sekolah.jpg" alt="BERGANTUNG NILAI RAPOR: Pemerintah resmi meniadakan ujian nasional. Sebab, pandemi Covid-19 terus merebak. Sebagai gantinya, siswa harus menjalani ujian sekolah serta mendapatkan nilai bagus di rapor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERGANTUNG NILAI RAPOR: Pemerintah resmi meniadakan ujian nasional. Sebab, pandemi Covid-19 terus merebak. Sebagai gantinya, siswa harus menjalani ujian sekolah serta mendapatkan nilai bagus di rapor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo menyampaikan, banyak pertanyaan terkait dengan Asesmen Nasional (AN). Khususnya apakah relevan dilakukan di masa pandemi Covid-19?  Dirinya pun menjawab pertanyaan tersebut. Kata dia, hal ini justru bersifat wajib untuk dilaksanakan, karena dapat memetakan seperti apa kualitas pendidikan Indonesia selama pandemi ini.  "Jawabannya justru karena pandemi ini kita perlu mendapat informasi untuk memitigasi kehilangan kesempatan belajar dari pandemi ini," ujar dia dalam webinar Asesmen Nasional, Paradigma Baru Evaluasi Pendidikan Nasional, Kamis (2/9).  Sebab, berdasarkan penelitian dari Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Kemendikbudristek, ada indikasi penurunan hasil pembelajaran sebesar 40 sampai 56 persen untuk kelas 1 dan 2 SD yang sangat membutuhkan bimbingan dasar. Ini tentu jelas kondisi yang mengkhawatirkan bagi generasi muda Indonesia.  "Potensi terjadinya learning loss ini bervariasi antar daerah. Kalau tidak punya data antar daerah, Kemendikbud akan kesulitan mengalokasikan anggaran dan SDM, kalau ada kita bisa alokasikan dengan tepat," tutur dia.  Dengan adanya data, pihaknya bisa mengetahui wilayah mana yang sangat membutuhkan sumber daya manusia. Setelahnya, Kemendikbudristek pun akan mengirimkan para mahasiswa yang tergabung dalam program Kampus Mengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah yang masih tertinggal.  "Kita punya Kampus Mengajar, mahasiswa untuk menjadi tutor di SD dan SMP, kalau kita punya peta awal, kita bisa mengirimkan mahasiswa tersebut ke daerah itu," imbuhnya.  "Itu contoh bagaimana AN ini akan digunakan untuk dilakukan intervensi terarah agar learning loss ini dapat semaksimal mungkin bisa diatasi," sambung Nino.

AN saat Pandemi, Kemendikbudristek: Bisa Memetakan Kualitas Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/pjj_tak_efektif.jpg" alt="JAGA JARAK: Siswa SMAN 1 Kaur, Bengkulu, mengikuti ujian semester secara tatap muka kemarin (3/12). Pemerintah merencanakan pembelajaran tatap muka dimulai pada Januari 2021. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK: Siswa SMAN 1 Kaur, Bengkulu, mengikuti ujian semester secara tatap muka kemarin (3/12). Pemerintah merencanakan pembelajaran tatap muka dimulai pada Januari 2021. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah telah melakukan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 30 Agustus mendatang. Dalam pembaharuan kebijakan ini, sejumlah aturan mendapatkan pelonggaran, salah satunya adalah terkait pendidikan.  Terdapat tiga Inmendagri yang diterbitkan, pertama adalah Inmendagri 35/2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, lalu Inmendagri 36/2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua. Kemudian, Inmendagri 37/2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.  Dalam PPKM Level 4 di kawasan Jawa-Bali serta di luar Jawa-Bali, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan tetap dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun, yang membedakan adalah satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan persiapan teknis Asesmen Nasional (AN) pada 24 Agustus hingga 2 September 2021 dengan maksimal 25 persen pendidik dan tenaga kependidikan.  Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan wilayah PPKM level 1-3 dapat dilakukan melalui PTM terbatas dan/atau PJJ sesuai dengan pengaturan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.  Aturan yang terbit pada 23 Agustus 2021 ini menyebutkan bahwa satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 3 dan level 2 bisa melaksanakan sekolah tatap muka dengan kapasitas maksimal 50 persen.  Namun, terdapat pengecualian untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMLB) dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB) yang kapasitas maksimalnya bisa sampai 62 persen hingga 100 persen. Syaratnya menjaga jarak maksimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.  Pengecualian juga diberikan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kapasitasnya maksimal adalah 33 persen. Warga pendidikan juga harus menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.

Sekolah di Kawasan PPKM Level 4 Tetap PJJ, tapi Boleh Simulasi AN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#an

Berita Terkini