<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/persss-573662614.jpg" alt="Jumpa pers pencipta lagu memberikan update terkait perkembangan informasi soal permohonan uji materi yang diajukan ke MA. (Abdul Rahman)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers pencipta lagu memberikan update terkait perkembangan informasi soal permohonan uji materi yang diajukan ke MA. (Abdul Rahman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Polemik terkait masalah hak cipta masih terus memanas. Hal itu terjadi setelah sejumlah pencipta lagu resmi memasukkan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung (MA). Sejumlah pencipta lagu melakukan gugatan atau uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik serta Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) No. 27 Tahun 2025 yang merupakan aturan pelaksanaannya. Gugatan secara resmi dimasukkan pencipta lagu ke MA pada Rabu (29/10) dengan dokumen cukup tebal mencapai 285 halaman. Langkah hukum ini ditempuh sejumlah pencipta lagu karena keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sejumlah pencipta lagu tersebut menilai, keberadaan LMKN tidak memiliki dasar hukum melenceng dari UU Hak Cipta. Salah satu yang dikritisi adalah LMKN yang ada saat ini menjadi alat bantu negara dan merasa tidak bertanggung jawab kepada LMK yang memiliki mandat langsung dari para pemilik hak cipta. "LMKN itu seharusnya alat bantu LMK, tapi yang berjalan sekarang LMKN menjadi alat bantu negara. Ini masalah yang sangat serius," kata Ali Akbar, salah satu pemohon uji materi yang juga pencipta lagu untuk God Bless dan Gong 2000, di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (30/10). Menurut dia, dalam UU Hak Cipta, yang diberikan kewenangan untuk&nbsp;mengumpulkan dan distribusikan royalti adalah LMK, bukan LMKN. Karena di dalam UU tidak dikenal LMKN seperti sekarang ini. "LMK itu lembaga otonom. Tidak ada di atas lembaga otonom yang memayungi lagi kecuali negara. Apakah ada lembaga lain yang memayungi partai politik? Tidak ada kan," katanya. Kesalahan fatal lainnya, menurut Ali Akbar, terletak pada proses pembentukan LMKN yang dibentuk oleh menteri. Dia pun mempertanyakan apa kewenangan menteri dalam membentuk LMKN, apalagi sampai campur tangan ke dalam urusan royalti hak cipta. "Royalti itu beda dengan pajak. Kalau pajak haknya negara, tapi royalti hak para pencipta. LMKN yang ada sekarang adalah anak haram konstitusi," paparnya. Hal senada juga diungkapkan Eko Saky selaku pencipta lagu legendaris &ldquo;Jatuh Bangun&rdquo;. Menurut dia, akar permasalahan pengelolaan royalti di Tanah Air bisa terjadi karena terjadi kesalahan sejak awal proses pembentukan LMKN yang tidak sesuai dengan amanat UU No. 28 Tahun 2014.&nbsp; &ldquo;LMKN sejak awal sudah tidak sesuai dengan UU Hak Cipta. Maka tidak heran jika dalam perjalanannya, lembaga ini menimbulkan banyak persoalan dan keresahan di kalangan pencipta lagu,&rdquo; paparnya. Menurut dia, untuk memperbaiki tata kelola royalti di Tanah Air harus dibetulkan dari awal yaitu dimulai proses pembentukan LMKN. Eko Saky tidak menampik LMK membutuhkan wadah komunikasi supaya menjadi satu pintu. Namun, LMKN yang ada sekarang disebutnya menjadi alat negara, bukan menjadi alat bantu LMK. Dan hal itu dinilai bertentangan dengan UU. &nbsp;&nbsp; "Menteri Hukum mungkin tidak baca UU Hak Cipta, sebaiknya beliau baca dulu UU biar kesalahannya tidak semakin jauh," paparnya. Dia pun bingung dengan komisioner LMKN yang ada sekarang karena bukan merepresentasikan pencipta lagu. Bahkan, sejumlah komisioner LMKN sekarang ini merupakan ASN, termasuk ada staf khusus menteri. "Apa kaitannya mereka dengan royalti dari pemilik hak cipta? Coba tanya ke mereka apa lagu yang mereka ciptakan. Pasti bingung," katanya.

Polemik hak cipta semakin memanas saat pencipta lagu menggugat peraturan pemerintah ke Mahkamah Agung.

LMKN Disebut Anak Haram Konstitusi, Pencipta Lagu Minta Menteri Hukum Baca UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221124-WA0053.jpg" alt="Tersangka U dan LB di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Tersangka U dan LB di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dalam 2 tahun terakhir, U, 32, secara terus-menerus menganiaya putrinya, AP, 6. Penganiayaan terakhir yang dilakukannya pada Minggu (21/11), membuat AP tewas.  Kasatreskrim Polres Pelabuhan AKP Arief Rizky menyebut, AP menjadi korban penganiayaan sejak berusia 4 tahun. ”Sudah dianiaya 2 tahun terakhir,” kata Arief pada Kamis (24/11).  Beberapa alat yang digunakan untuk menganiaya AP adalah sapu, gitar kentrungan, hingga sandal. Kepada polisi, U mengaku tak sendirian.  ”Tersangka ada 2, selain U, ada LB, 18. Keduanya tinggal bersama AP selama 2 tahun terakhir,” ungkap Arief.  Sesaat sebelum tewas, AP sedang mengambil panci sambil menangis. Kemudian U mendaratkan pukulan bertubi-tubi ke tubuhnya. U memukul tubuh putrinya dengan ujung sapu patah.  ”Pukulan diarahkan ke punggung,” kata Arief.  Saat itu, pukulan yang diterima U tak juga berhenti. LB, 18, teman ibunya yang juga tinggal di kediamannya, Jalan Bulak Banteng Kidul Surabaya, juga memukuli tubuh mungilnya.  Berdasar pengakuan U dan LB, AP pun urung makan malam. Dia memilih untuk minum susu. Namun U dan LB masih marah.  ”Tersangka LB, memukul korban menggunakan gitar kentrung ke arah kepala dan wajah korban,” ungkap Arief.  Akibatnya, AP mengalami luka sobek di pelipis kanan dan kiri. Bocah yang masih duduk di bangku SD itu juga mengalami lebam di dahi.  ”Kemudian korban saat ke kamar mandi dalam keadaan badan lemas dengan berjalan sempoyongan dan terjatuh di depan kamar mandi,” tutur Arief.  Kekerasan yang terjadi belum berhenti. Sebab ibu kandung AP memukuli kembali korban dengan sapu ke arah badannya. ”Karena Tersangka (U) tidak suka korban menangis, kemudian korban duduk terdiam dan sesak napas,” kata Arief.  Saat itulah U dan LB mengetahui ada yang tidak beres. Sebab napas AP tampak berat. U dan LB yang memiliki hubungan dekat sebagai teman pun membawa AP ke RSUD Soewandhie Surabaya.  ”Saat itulah pihak rumah sakit menyadari ada yang tidak beres. Mereka langsung menghubungi polisi. Kami pun datang untuk otopsi. Kemudian ditemukan fakta bahwa AP memang menjadi korban penganiayaan,” ungkap Arief.  Atas kejahatan itu, U dan LB didakwa dengan pasal 76C jo pasal 80 ayat (2), dan atau ayat (3), dan atau ayat (4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 351 ayat (3) KUHP, diancam hukuman 20 tahun penjara.

Dianiaya Selama 2 Tahun, AP Tewas di Tangan Ibu Kandungnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221124-WA0047.jpg" alt="Polisi menunjukkan alat yang digunakan untuk menganiaya bocah 6 tahun hingga tewas. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Polisi menunjukkan alat yang digunakan untuk menganiaya bocah 6 tahun hingga tewas. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kesal karena selalu disebut memiliki anak haram, U, 32, memilih untuk menganiaya AP, 6, putrinya hingga tewas. Dibantu LB, teman yang sudah dianggapnya sebagai saudara, keduanya menganiaya AP dengan berbagai alat.  ”Pakai kentrungan, sapu, sandal,” kata U saat press release di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (24/11).  AP juga sering kali diminta untuk bekerja sebagai pengemis. Bila AP menolak atau tak segera melakukan perintahnya, pukulan bertubi-tubi langsung melayang. ”Nangis terus. Biasanya disuruh ngamen,” kata U.  Dia mengaku menganiaya putrinya karena kesal sering disebut melahirkan anak haram. Mengingat pernikahannya tak disetujui keluarga.  ”Suami sudah meninggal. Saya kawin siri keluarga nggak setuju,” ucap U.  Saat tewas, AP mengalami luka lebam di sekujur tubuh. Luka terparah di bagian belakang kepala. ”Mukulnya di belakang, sama di lengan. Di kaki. Potongan sapu buat mukul,” ujar U.  Kasatreskrim Polres Pelabuhan AKP Arief Rizky mengatakan, sesaat sebelum tewas, AP sedang mengambil panci sambil menangis. Kemudian U mendaratkan pukulan bertubi-tubi ke tubuhnya. U memukul tubuh putrinya dengan ujung sapu patah.  ”Pukulan diarahkan ke punggung,” kata Arief.  Saat itu, pukulan yang diterima U tak juga berhenti. LB, 18, teman ibunya yang juga tinggal di kediamannya, Jalan Bulak Banteng Kidul Surabaya, juga memukuli tubuh mungilnya.  Berdasar pengakuan U dan LB, AP pun urung makan malam. Dia memilih untuk minum susu. Namun U dan LB masih marah.  ”Tersangka LB, memukul korban menggunakan gitar kentrung ke arah kepala dan wajah korban,” ungkap Arief.  Akibatnya, AP mengalami luka sobek di pelipis kanan dan kiri. Bocah yang masih duduk di bangku SD itu juga mengalami lebam di dahi.  ”Kemudian korban saat ke kamar mandi dalam keadaan badan lemas dengan berjalan sempoyongan dan terjatuh di depan kamar mandi,” tutur Arief.  Kekerasan yang terjadi belum berhenti. Sebab ibu kandung AP memukuli kembali korban dengan sapu ke arah badannya. ”Karena Tersangka (U) tidak suka korban menangis, kemudian korban duduk terdiam dan sesak napas,” kata Arief.  Saat itulah U dan LB mengetahui ada yang tidak beres. Sebab napas AP tampak berat. U dan LB yang memiliki hubungan dekat sebagai teman pun membawa AP ke RSUD Soewandhie Surabaya.  ”Saat itulah pihak rumah sakit menyadari ada yang tidak beres. Mereka langsung menghubungi polisi. Kami pun datang untuk otopsi. Kemudian ditemukan fakta bahwa AP memang menjadi korban penganiayaan,” ungkap Arief.  Atas kejahatan itu, U dan LB didakwa dengan pasal 76C jo pasal 80 ayat (2), dan atau ayat (3), dan atau ayat (4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 351 ayat (3) KUHP, diancam hukuman 20 tahun penjara.

Aniaya Anak Hingga Tewas karena Kesal Disebut Punya Anak Haram

anak haram

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anak haram

Berita Terkini

LMKN Disebut Anak Haram Konstitusi, Pencipta Lagu Minta Menteri Hukum Baca UU

Dianiaya Selama 2 Tahun, AP Tewas di Tangan Ibu Kandungnya

Aniaya Anak Hingga Tewas karena Kesal Disebut Punya Anak Haram

Download Aplikasi JawaPos.com