<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/Penggeledahan-Kejari-1084250889.jpg" alt="Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat menggeledah kantor PT. Quartee Technologies dan kantor PT. Haka Luxury Indonesia yang berlokasi di Komplek Taman Semanan Indah, Duri Kosambi, Cengkareng." width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat menggeledah kantor PT. Quartee Technologies dan kantor PT. Haka Luxury Indonesia yang berlokasi di Komplek Taman Semanan Indah, Duri Kosambi, Cengkareng.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat menggeledah kantor PT. Quartee Technologies dan kantor PT. Haka Luxury Indonesia yang berlokasi di Komplek Taman Semanan Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (27/7) kemarin. <div dir="auto">Kepala Kejari Jakarta Barat Iwan Ginting mengatakan, penggeledahan itu dilakukan Tim Intelijen dan Tim Penyidik dari Tindak Pidana Khusus Kejari Jakarta Barat atas dugaan korupsi oleh anak usaha Telkom yang rugikan negara ratusan miliar rupiah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang di anak usaha Telkom, yang diduga merugikan negara lebih dari Rp 200 Millyar," ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011786255/silaturahmi-antar-bumn-agenda-bumn-fest-2023-diikuti-lebih-dari-3200-peserta">Silaturahmi Antar BUMN, Agenda BUMN Fest 2023 Diikuti Lebih dari 3.200 Peserta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Iwan menerangkan, pelaksanaan penggeledahan itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat&nbsp; Nomor : Print-3615/M.1.12/Fd.1/06/2023 tanggal 19 Juni 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011709327/pengumuman-resmi-kelulusan-tkd-bumn-bakal-diumumkan-hari-ini-jangan-sampai-kelewatan-ya">Pengumuman Resmi Kelulusan TKD BUMN Bakal Diumumkan Hari Ini, Jangan Sampai Kelewatan Ya!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang mana dalam kegiatan penggeledahan, tim penyidik dari Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berhasil menyita dan mendapatkan 51 bundel dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan dalam proses penyidikan," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penggeledahan yang dimulai pukul 10.00 WIB itu, ia memastikan bahwa dari pihak kelurahan hingga Ketua RT setempat turut menyaksikan kejadian tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kegiatan berakhir pada pukul 16.30 WIB dengan tertib, aman, dan ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Penyitaan sejumlah dokumen yang berhasil didapatkan," pungkas Iwan.</div>

Kepala Kejari Jakarta Barat Iwan Ginting mengatakan, penggeledahan itu dilakukan Tim Intelijen dan Tim Penyidik dari Tindak Pidana Khusus.

Kejari Jakbar Geledah 2 Kantor Terkait Korupsi Anak Usaha BUMN, Kerugian Negara Capai Rp 200 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Wamen-BUMN-Budi-Gunadi-Sadikin-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Budi Gunadi Sadikin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Budi Gunadi Sadikin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mau tahu berapa total jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berikut anak usaha dan jaringan dibawahnya? Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin menyebut, keseluruhan perusahaan pelat merah jika ditotal beserta anak dan cucunya bisa sampai 1.200 lebih.  Meskipun demikian, dirinya mengaku tidak tahu persis berapa angka pasti keseluruhan perusahaan BUMN yang sebanyak 142 perusahaan itu jika digabungkan dengan anak dan cucu perusahaan.  "Mungkin 1.000-1.200 deh. Kita juga nggak tahu angka yang benarnya berapa," ujarnya di The Energy Building, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).  Budi menjelaskan, dirinya bertugas membantu Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengawasi dan mengelola BUMN berikut anak usaha dan jaringan di bawahnya yang jumlahnya mencapai angka ratusan.  “Nggak ada yang tahu bahwa Pertamina punya anak usaha saja mencapai saja 207 unit usaha," tuturnya.  Sebagai informasi, banyaknya anak dan cucu usaha BUMN membuat kinerja perusahaan menjadi kurang efektif. Sehingga, banyak perusahaan BUMN yang merugikan negara melalui suntikan dana APBN. Padahal tugas perusahaan pelat merah adalah berkontribusi bagi negara melalui keuntungan atau dividen.

Wamen BUMN Ungkap Ada 1.200 Perusahaan BUMN Berikut Anak Usahanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SERTIJAB-MENTERI-BUMN-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik penyelundupan Harley-Davidson yang menjerat jajaran direksi Garuda Indonesia turut membuka karut-marut tata kelola di berbagai badan usaha milik negara (BUMN). Salah satunya tentang direksi BUMN yang merangkap jabatan komisaris di banyak anak perusahaan.  Menteri BUMN Erick Thohir menganggap rangkap jabatan tersebut rawan membuat perusahaan tidak sehat. Karena itu, dia menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 pada Kamis (12/12).  Dalam aturan tersebut, Erick meminta pendirian anak perusahaan dan perusahaan patungan (joint venture/JV) dihentikan untuk sementara (dimoratorium). Moratorium berlaku sampai menteri BUMN sendiri yang mencabutnya.  Selain itu, Kementerian BUMN akan melakukan review terhadap anak perusahaan dan perusahaan patungan yang kinerjanya dianggap tidak baik. ”Ini dengan tujuan jangan sampai BUMN dimanfaatkan oknum-oknum yang ingin menggerogoti perusahaan yang sehat,” tegas Erick di kantor Direktorat Jenderal Pajak kemarin (13/12).  Namun, ada juga anak perusahaan atau JV yang mendapat pengecualian. Yakni mereka yang mengikuti tender untuk melaksanakan proyek bagi BUMN yang memiliki bidang usaha jasa konstruksi atau pengusahaan jalan tol. Namun, hal itu pun harus disampaikan terlebih dahulu kepada menteri BUMN untuk mendapat persetujuan.  Pengecualian lainnya berlaku untuk anak perusahaan atau JV yang sedang melaksanakan kebijakan atau program pemerintah. Namun, lagi-lagi, hal tersebut harus di-review tim yang dibentuk menteri BUMN. Hasil review itu selanjutnya bisa diajukan direksi dengan dukungan komisaris atau dewan pengawas untuk disetujui menteri BUMN.  Erick bersikap tegas bukan tanpa sebab. Skandal Garuda yang menghebohkan juga menyeret fakta lain bahwa maskapai penerbangan kelas kakap tersebut memiliki anak usaha yang diberi nama Garuda Tauberes Indonesia. Erick mengaku belum mengetahui bidang apa yang diurus PT Garuda Tauberes Indonesia itu. ”Mohon maaf, buat saya sih menggelitik. Ada cucu perusahaan Garuda yang namanya Garuda Tauberes Indonesia. Enggak tahu bidang apa. Bayangkan, ada itu,” ucapnya lantas tertawa.  Bos Mahaka Group tersebut masih mempelajari PT Garuda Tauberes Indonesia. Jika ke depan anak usaha itu dinilai tidak memiliki kinerja cemerlang, akan dilakukan evaluasi. ”Saya akan keluarkan kepmen untuk anak-cucu perusahaan agar di-review. Jangan sampai menggerogoti perusahaan yang sehat,” tegasnya.  Erick juga menyinggung jabatan komisaris di perusahaan itu yang diduduki mantan Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara. Ari sendiri dicopot karena diduga terlibat skandal penyelundupan Harley. ”Kalau enggak salah, dia (Ari Askhara, Red) komisaris di enam anak perusahaan. Itu dicopot semua,” tegasnya.  Erick juga mengaku kaget dengan banyaknya jabatan komisaris yang bisa dipegang Ari. Sebab, menurut dia, rangkap jabatan semacam itu tidak sehat.  Garuda Tauberes Indonesia adalah anak usaha Garuda Indonesia yang bergerak di bidang layanan pengiriman barang. Perusahaan tersebut memiliki aplikasi bernama Tauberes yang menawarkan layanan kirim paket, kargo udara, dan belanja online. Aplikasi itu diklaim punya kelebihan dibanding aplikasi logistik lain. Salah satu kelebihannya, konsumen bisa mengirim barang dalam waktu sehari ke seluruh daerah tanpa harus menunggu kapasitas barang minimal 10 kilogram.  Erick juga mengaku kaget saat mengetahui bahwa Pertamina memiliki 142 anak dan cucu usaha. Dia meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memetakan jenis usaha hingga kondisi 142 perusahaan itu.  Terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan hal senada. Bahkan, bukan hanya Pertamina, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) juga tercatat punya sekitar 60 anak dan cucu perusahaan. ”Banyak sekali, KRAS punya sampai 60-an. Akan ditanya kepada perusahaan apakah akan digabungkan atau dimerger. Kalau memang tidak ada gunanya, tutup aja. Tapi ditanya dulu ke mereka,” terang Arya.  Pihaknya juga tengah mengkaji berapa batas sesungguhnya agar direksi bisa merangkap jabatan komisaris anak perusahaan BUMN. Sebab, ada satu direktur BUMN yang menjabat komisaris di delapan anak perusahaan. ”Nanti akan ditinjau dari jumlah anak atau cucu perusahaan yang boleh ditempati dan honor yang diterima,” ucap dia.  Sebelumnya Arya sempat menyebutkan bahwa aturan main dalam peraturan menteri (permen) BUMN selama ini memang memperbolehkan direksi BUMN memegang posisi komisaris anak perusahaan. Namun, jelas Arya, direktur BUMN yang merangkap jabatan tersebut tidak akan mampu mengawasi sampai delapan anak perusahaan BUMN.  ”Kenapa dulu direksi bisa merangkap jabatan sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN? Mungkin alasannya agar direktur BUMN bisa juga mengawasi jalannya anak perusahaan. Tapi, kalau sampai jadi komisaris di delapan anak perusahaan BUMN, tidak mungkin juga mengawasinya,” tutur dia.  Arya juga mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN akan merampingkan anak hingga cucu usaha yang memiliki bisnis berbeda. Kementerian BUMN akan menyesuaikan struktur perusahaan dengan bisnis inti (core business) dari induk usaha. Namun, bentuknya tak sama dengan holding sektoral. ”Kami ingin buat semua kembali ke bisnis inti masing-masing. Itu tetap mekanisme bisnis,” ujarnya.  Kejagung Pantau BUMN  Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, pihaknya rutin melakukan pemantauan terhadap BUMN. Baik ada maupun tidak ada permintaan. ”Itu kan salah satu tugas dan fungsi kejaksaan. Tanpa diminta pun, kita (kejaksaan, Red) terus awasi perusahaan BUMN,” terangnya kemarin.  Burhanuddin mencontohkan beberapa kasus yang sedang ditangani. Misalnya dugaan korupsi di Bank Tabungan Negara (BTN). Namun, untuk kasus BUMN lain yang sedang ramai seperti penyelundupan Harley-Davidson, Kejagung belum menyentuhnya. Kejagung menunggu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polri. ”Kalau ada SPDP-nya, pasti kami tindak lanjuti,” ujarnya.  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga siap turun tangan untuk pengusutan kasus-kasus BUMN. Namun, mereka meminta waktu karena diperkirakan data yang harus dianalisis sangat luas. Meskipun secara data awal PPATK telah mengantongi lembaga-lembaga dan badan usaha mana saja yang paling berpotensi korupsi.  ”Kita (PPATK, Red) sudah mengidentifikasi lembaga-lembaga mana yang paling berisiko korupsi. Itu lebih efektif daripada mengejar satu orang,” tutur Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae kemarin.

Erick Thohir Stop Pembentukan Anak-Cucu BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/cari-tambahan-modal-delapan-anak-usaha-segera-ipo_m_115216.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengurus proses pencatatan pendahuluan sekitar 8 anak usaha badan usaha milik negara (BUMN) untuk &nbsp;melantai di pasar modal. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio mengungkapkan sampai saat ini belum ada anak usaha BUMN yang masuk dalam pipeline BEI. Sebab, masih dalam proses mengurus pencatatan pendahuluan di OJK.&nbsp; "Anak BUMN belum ada yang masuk, tapi prosesnya sudah, yang di OJK ada sekitar 7-8 anak usaha," ungkapnya seperti ditulis Indopos (Jawa Pos Group), Jum'at (10/3). Untuk melakukan penawaran umum saham perdana di pasar modal, katanya, cukup banyak langkah yang harus di lewati, khususnya bagi anak usaha. Namun, bila induk &nbsp;perusahaan &nbsp;BUMN sudah melakukan IPO, maka proses listing akan lebih mudah bagi anak usaha karena laporan keuangan anak usaha tentunya sudah rapi. Disebutkan, terdapat tujuh anak usaha BUMN yang berencana melakukan penjualan saham kepada investor melalui Bursa Efek Indonesia pada 2017. Mereka antara lain 3 entitas anak PT PP (Persero) Tbk., yaitu PT PP Peralatan, PT PP Energi dan PT PP Pracetak. Lalu, 2 entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yaitu PT Wika Realty dan PT Wika Gedung. Ada juga, entitas anak PT Adhi Karya (Persero) Tbk, yaitu PT Adhi Persada Gedung dan entitas anak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yaitu PT Garuda Maintenance Facility. Pada tahun ini, Kementerian BUMN memproyeksikan bakal ada 9 anak usaha BUMN yang siap melantai di BEI. &nbsp;Adapun target raihan dana atas pelepasan saham perdana itu berpotensi mencapai Rp21 triliun sepanjang 2017.&nbsp; Sekitar delapan anak badan usaha milik negara (BUMN) tengah mengantre izin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. (ers/nas/JPG)

Cari Tambahan Modal, Delapan Anak Usaha Segera IPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/tiga-pengembang-incar-rp-69-t-di-pasar-modal_m_108262.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Tiga pengembang properti anak badan usaha milik negara (BUMN) mengincar dana Rp 6,9 triliun dari pasar modal. Ketiganya memiliki bisnis andalan membangun proyek properti hunian vertikal. Ketiga pengembang itu adalah PT Wika Gedung anak usaha PT Wijaya Karya Tbk. Lalu, PT Adhi Persada Properti (PT Adhi Jarya Tbk) dan PT HK Realtindo (PT Hutama Karya Tbk). Ketiga perusahaan ini &nbsp;tengah menunggu lampu hijau dari Kementerian BUMN untuk &nbsp; melantai di pasar modal melalui penawaran perdana saham (initial public offering/IPO). Ini &nbsp;disampaikan Direktur Utama PT Adhi Persada Properti (APP) Agus Sitaba, Direktur Properti Wika Gedung Nur Al Fata, Sekretaris Perusahaan PTHK Realtindo (HKR) Anri Rienal Siregar, Direktur Pemasaran PT Adhi Persada Properti (APP) Pulung Prahasto. "Wika Gedung berencana IPO tahun ini, persiapan sudah dilakukan. Kami menunggu lampu hijau dari Kementerian BUMN. Proses dana yang kami targetkan mininal Rp 3 triliun," tutur Al Fata. Dia menjelaskan, menjadi perusahaan terbuka akan memacu untuk bertumbuh (growth) dan berkelanjutan (sustain) serta lebih transparans (governance). Wika Gedung meyakini jika perusahaan dikelola secara governance akan menghasilkanperfomance yang baik sehingga harapan pemegang saham untuk terus tumbuh dansustainable akan tercapai. Di sisi lain, APP menanti waktu yang tepat untuk masuk pasar modal. "Kami berencana IPO awal 2018. Persiapan sudah dilakukan, sedangkan dana dari IPO diharapkan Rp 2,5 triliun atau lebih," jelas Agus Sitaba. Kesiapan melantai di pasar modal juga dilontarkan manajemen HKR. Pengembang itu mengaku bahwa secara prinsip telah memeuhi persyaratan untuk melantai di bursa karena sudah melengkapi semua komponen dan kolateral terkait persiapan go public.&nbsp; "Pemegang saham, dalam hal ini perusahaan induk juga sudah memberikan lampu hijau dalam rangka persiapan IPO," kata Anri Rienal. Dia menambahkan, pihaknya juga sudah menggelar roadshow ke beberapa investor baik dalam dan luar negeri juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Untuk jadwal go public, HKR masih menunggu aba-aba dari Kementerian BUMN terkait persiapan holdingisasi BUMN Karya dan Perumahan yang rencananya siap dirampungkan semester pertama tahun ini.&nbsp; "Kami masih optimis menetapkan target IPO sebesar Rp 1,4 triliun dengan book value perusahaan senilai Rp 7 triliun," ujarnya. (ers/indopos/nas/JPG)

Tiga Pengembang Incar Rp 6,9 T di Pasar Modal

anak usaha bumn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anak usaha bumn

Berita Terkini

Kejari Jakbar Geledah 2 Kantor Terkait Korupsi Anak Usaha BUMN, Kerugian Negara Capai Rp 200 Miliar

Wamen BUMN Ungkap Ada 1.200 Perusahaan BUMN Berikut Anak Usahanya

Erick Thohir Stop Pembentukan Anak-Cucu BUMN

Cari Tambahan Modal, Delapan Anak Usaha Segera IPO

Tiga Pengembang Incar Rp 6,9 T di Pasar Modal

Download Aplikasi JawaPos.com