<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9551_27107_Anang-Iskandar-jpnn.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Anang Iskandar." width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Anang Iskandar.</figcaption>
</figure> MANTAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar memang telah lama pensiun. Namun, kepeduliannya terhadap penegakan hukum narkotika masih sangat tinggi. Berbagai fenomena hukum terkait narkotika terus disorotnya. Kepedulian itu, kata Anang, karena memang masih banyak yang salah mengartikan penegakan hukum narkotika. Soal hukuman mati terhadap terpidana narkotika misalnya. &rdquo;Seharusnya ancaman pidana narkotika itu mati. Tapi, hukuman tidak boleh hukuman mati,&rdquo; paparnya. Selama ini hukuman mati menimbulkan problem. Anang berharap penegak hukum benar-benar memahami konsep supply and demand dalam narkotika. &rdquo;Kunci utamanya itu menghilangkan demand atau permintaan. Kalau fokus tangkap bandar, ya hanya akan diganti orang lain,&rdquo; tuturnya. (idr/c9/fal)

Mantan kepala BNN Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar memang telah lama pensiun. Namun, dia masih peduli terhadap penegakan hukum narkotika.

Anang Iskandar Masih Tetap Soroti Kasus Narkotika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/anang-iskandar-keasyikan.jpg" alt="Anang Iskandar (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Anang Iskandar (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>SELEPAS pensiun dari Polri, Komjen (pur) Anang Iskandar aktif menjadi pengajar. Tepatnya sebagai dosen kajian strategis di Universitas Indonesia dan Universitas Trisakti. Di luar itu, Anang punya kegiatan lain. Yakni, bertani. ”Saya juga menjadi petani di desa,” ungkap mantan Kabareskrim tersebut.  Ada beragam jenis tanaman yang kini ditanamnya. Di antaranya, durian, avokad, dan jambu kristal. Dia mendapatkan keasyikan tersendiri dalam bertani. Sekadar mengamati tanaman tumbuh pun menyenangkan. ”Tumbuh daun mudanya saja senang, apalagi memetik buahnya,” ujarnya.  Kesulitan dalam bertani juga dirasakan Anang. Terutama kalau tanaman terkena hama. ”Kalau tanaman kena penyakit, ya sedih,” katanya.  Anang ingin membangun desa. Karena itu pula, mantan kepala BNN tersebut bercocok tanam di lahan di sebuah desa di Subang. ”Asal saya itu Mojokerto. Tapi, karena ingin membangun desa, ya desa sebelah sajalah. Buat kebun di Subang. Yang penting membangun desa,” jelasnya.

Anang Iskandar Keasyikan Bertani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PENDAFTARAN-CAPIM-KPK-FED-5.jpg" alt="PENDAFTARAN CAPIM KPK-FED (5)" width="100%">
<figcaption>PENDAFTARAN CAPIM KPK-FED (5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua hari menjelang penutupan, pendaftar calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bertambah. Hingga Rabu sore (3/7), angkanya mendekati jumlah lima tahun lalu.  "Sudah 191 pendaftar," kata Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK Indriyanto Seno Adji kepada Jawa Pos. Pada pendaftaran capim KPK lima tahun lalu, hingga masa pendaftaran ditutup, jumlah pendaftar tercatat 200 orang. Lantaran dinilai belum memenuhi, pansel kemudian memperpanjang hingga ada 600 orang yang mendaftar.  Meski kondisi saat ini relatif mirip dengan lima tahun lalu, Indriyanto belum berani memastikan kemungkinan dilakukannya perpanjangan pendaftaran. "Belum dibicarakan," kata mantan pimpinan KPK itu. Sesuai jadwal, pendaftaran capim KPK ditutup hari ini (4/7).  Sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnarsih mengatakan, keputusan memperpanjang atau tidak akan memperhatikan dua aspek. Yakni, kualitas dan kuantitas. Jika potensinya dinilai belum memenuhi, pendaftaran akan diperpanjang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PENDAFTARAN-CAPIM-KPK-FED-6-750x457.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan Kabareskrim Polri dan Kepala BNN Komjen (purn) Anang Iskandar diwawancara wartawan usai mengikuti pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Sementara itu, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen (pur) Anang Iskandar mendaftarkan diri sebagai capim KPK kemarin. Bersama stafnya, dia memilih mendaftar secara manual dengan mendatangi sekretariat pansel capim KPK di kompleks Kementerian Sekretariat Negara.  Anang menuturkan, keputusan mengikuti seleksi capim KPK diambil setelah menerima masukan dari berbagai kalangan. Apalagi, kondisinya sehat. Secara usia, dia juga masih cukup untuk produktif. Sebagai sosok yang sudah malang melintang di dunia penegakan hukum, dia yakin memiliki kapasitas yang cukup untuk mengisi satu slot pimpinan KPK. "Saya punya pengalaman menjadi seorang guru, sebagai penyidik, pengalaman menjadi atasan penyidik korupsi, atasan penyidik TPPU (tindak pidana pencucian uang)," ujar pria kelahiran Mojokerto itu.  Anang punya sejumlah ide jika kelak terpilih. Yakni, menyeimbangkan pencegahan, pemberantasan, serta penelusuran TPPU. Namun, dia belum bisa membeberkan secara detail. Yang pasti, Anang belajar dari pengalaman selama 34 tahun di kepolisian.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PENDAFTARAN-CAPIM-KPK-FED-7-750x386.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ruang pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Hal lain yang disiapkan adalah pembentukan team building yang kuat. Itu diperlukan untuk meninggalkan friksi atau perpecahan di internal yang saat ini terjadi di lembaga antirasuah tersebut. "Supaya kita sukses dalam melaksanakan tugas bidang apa saja, yang pertama adalah team building sama peningkatan kemampuan," imbuhnya.  Di sisi lain, dua komisioner KPK saat ini dipastikan kembali maju mengikuti seleksi. Indriyanto Seno Adji membenarkan informasi tersebut. Namun, dia belum bersedia menyebutkan dua nama itu.  Di antara lima pimpinan saat ini, baru Ketua KPK Agus Rahardjo yang telah memastikan tidak akan maju lagi untuk periode kedua.

Mantan Kabareskrim Ikut Seleksi Capim KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/komentar-mantan-kepala-bnn-soal-hasil-tes-narkoba-andi-arief_m_.jpg" alt="Andi Arief saat ke BNN." width="100%">
<figcaption>Andi Arief saat ke BNN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tes narkotika terhadap Andi Arief di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur dinyatakan negatif. Kendati begitu, tak berarti Andi Arief sama sekali tidak menjadi pengguna. Memang ada kondisi saat zat narkotika tidak terbaca oleh berbagai tes narkotika. Kabaghumas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombespol Sulistyo Pudjo Hartono menuturkan bahwa setelah mengonsumsi narkotika, seorang pengguna memiliki batas waktu untuk menjalani tes. Ada masa ketika zat narkotika di tubuh tidak terbaca. "Baik di darah, urine, maupun rambut," ujarnya. Untuk tes narkotika di darah, sehari atau dua hari setelah penggunaan, zat narkotikanya bisa terbaca. Tidak bisa lebih dari dua hari. Lalu, untuk tes urine, batas waktunya tiga hari. "Kalau lebih dari tiga hari tidak terbaca. Yang paling lama itu rambut, bisa bertahan hingga lima hari," paparnya. Meski begitu, tak berarti Andi tidak menggunakan narkotika dan terbebas dari kewajiban rehabilitasi. Menurut dia, dalam penggerebekan Bareskrim, Andi memang menggunakan narkotika. "Rehabilitasi itu bukan soal menggunakan atau tidak, tapi ketergantungannya," ujar dia. Apalagi, dari hasil assessment diketahui bahwa Andi sudah cukup lama menggunakan narkotika. Dengan tes medis atau pengamatan fisik itulah kesimpulannya. "Makanya rehabilitasi," terangnya. Menurut dia, rehabilitasi tersebut merupakan kebutuhan Andi dan keluarga. Dengan begitu, rehabilitasi sebaiknya dijalankan dengan baik. Pengawasan untuk menjalankan rehabilitasi tersebut ada di RSKO. "Demi kesehatan Pak Andi sendiri ini," ujarnya. Sementara itu, mantan Kepala BNN Komjen (pur) Anang Iskandar menuturkan, rehabilitasi tersebut justru sebenarnya merupakan hukuman yang berat bagi pengguna narkotika. Sebab, dia harus melawan ketergantungan. "Jangan dipandang rehabilitasi ini seperti lolos hukuman," ujarnya. Kalau dipenjara, pengguna itu justru akan bisa melanjutkan untuk mengonsumsi narkotika. Sudah jadi rahasia umum bahwa napi sering kali tertangkap menggunakan narkotika. Bahkan, mengedarkan narkotika. "Rehabilitasi yang paling tepat, tidak bisa pakai dan bisa sembuh," jelasnya. Belum lagi, masalah overkapasitas penjara yang selama ini disebabkan pengguna yang justru dibui.&nbsp;

Komentar Mantan Kepala BNN soal Hasil Tes Narkoba Andi Arief

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9451_27003_Anang-Iskandar.jpg" alt="Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Anang Iskandar." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Anang Iskandar.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Anang Iskandar menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (5/11). Tiba di komisi KPK sekitar pukul 12.05 siang, Anang mengaku hanya ingin berkoordinasi dengan lembaga lembaga antirasuah pimpinan Taufiequrrahman Ruki itu. &quot;Koordinasi beberapa kasus,&quot; kata Anang saat memasuki gedung KPK. Selanjutnya, &lrm;mantan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu memilih bergegas masuk ke gedung KPK. Kunjungan Anang ini merupakan kali kedua ke KPK sejak menjabat Kabareskrim Mabes Polri. Kunjungan pertama adalah saat seminggu setelah dia dilantik menjadi kepala Bareskrim menggantikan Komjen Pol Budi Waseso pada 11 September lalu. Saat itu dia mengaku ingin sowan ke KPK sebagai pejabat baru di Bareskrim Anang dilantik menjadi Kabareskrim pada 7 September 2015. Dia bertukar posisi dengan Buwas-sapaan Budi Waseso yang saat ini menduduki jabatan Kepala BNN.(put/jpg)

Koordinasikan Kasus Korupsi, Kabareskrim Sambangi KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7848_25308_KABARESKRIM-ANANG-ISKANDAR.jpg" alt="Kabareskrim Komjen Anang Iskandar" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Komjen Anang Iskandar</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Penyelidikan jalur politik terus digulirkan Panitia Khusus Pelindo II DPR RI. Setelah menghadirkan mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso dan mantan anak buahnya, Brigjen Victor E Simanjuntak, kini giliran Komjen Anang Iskandar yang dipanggil. Datang bersama jajaran Bareskrim, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional terkesan tertutup saat diajak buka-bukaan oleh Pansus Pelindo II. Dalam penjelasan awalnya, alumnus akademi kepolisian tahun 1982 ini menerangkan, proses penyidikan terhadap dugaan korupsi pengadaan mobile crane (alat berat) berjalan lancar tanpa hambatan. &quot;Semuanya berjalan, kami juga sudah menambahkan jumlah penyidik, dari awalnya hanya 36, sekarang jadi 54,&quot; ujar Komjen Anang Iskandar di hadapan Pansus Pelindo II di Gedung DPR RI, Rabu (21/10) malam. Sementara, kata Herman Heri, salah satu anggota pansus mengatakan, pihaknya dibentuk untuk mengusut kasus atau pelanggaran yang ada di Pelindo II di luar kasus Mobile Crane. &quot;Pak Buwas bilang dari penggeledahan awal mengamankan berkas selain dugaan korupsi mobile crane, yang diduga ada pelanggaran dan kerugian negaranya diperkirakan Rp 3,1 triliun,&quot; ujarnya. Politikus dari PDI Perjuangan ini juga menanyakan, apakah berkas itu masih disita atau telah dikembalikan. &quot;Dikembalikan atau tidak Pak?&quot; timpalnya. Kabareskrim pun menjawab, bahwa pihaknya hanya mengamankan berkas perkara kasus mobile crane saja. &quot;Sisanya kami kembalikan,&quot; balas Anang menjawab pertanyaan dari pansus. Tentu jawaban dari jenderal bintang tiga ini membuat sejumlah anggota pansus tergelitik. Karena kata Masinton Pasaribu, salah satu anggota pansus lain, sebuah penyidikan mestinya dikembangkan. &quot;Bapak (Kabareskrim, red) sepertinya membuat sebuah perkara yang terang benderang menjadi gelap gulita,&quot; ujar Masinton dengan nada tinggi. Karena menurutnya, berdasarkan keterangan dari Komjen Budi Waseso mantan Kabareskrim yang telah dipanggil lebih dahulu menyatakan, memang ada dokumen dari penggeledahan. Dokumen itu menjadi bukti awal pelanggaran. &quot;Budi Waseso memberikan pernyataan itu bukan atas nama pribadi, tapi atas nama institusi Polri,&quot; cetus Masinton. Dengan pernyataan itu, Anang Iskandar sempat terdiam. Namun dia kembali berkilah. Dari berkas yang diamankan yakni dugaan korupsi pengadaan mobile crane bisa saja didapati pelanggaran lainnya. &quot;Kadang-kadang bisa ditemukan pelanggaran lain kalau penyidikan berjalan,&quot; ucap Anang membalas pernyataan dari Masinton. Sehingga pansus beranggapan, Anang Iskandar terkesan tertutup terhadap pansus dengan landasan sedang melakukan penyidikan. Seperti diketahui, saat ini Bareskrim melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus sedang melakukan penyidikan terhadap korupsi pengadaan mobile crane di Pelindo II. Satu tersangka sudah ditetapkan dengan nama Feriyaldi Nurlan yang menjabat sebagai Direktur Teknik dan Operasi. (elf/JPG)

Dihadirkan di Pansus Pelindo II, Kabareskrim Tertutup

anang iskandar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anang iskandar