<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/07/Andhi-Pramono-Dery-Ridwansah-1-2421710631.jpg" alt="Kepala Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono usai dimintai klarifikasi KPK terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (14/3/2023). Foto: Dery Ridwansah/ Ja" width="100%">
<figcaption>Kepala Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono usai dimintai klarifikasi KPK terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (14/3/2023). Foto: Dery Ridwansah/ Ja</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono diduga melakukan pencucian uang dengan modus berinvestasi, lewat lembaga kursus bahasa asing. Dalam menjalankan bisnisnya, Andhi menggandeng Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL) M Yusuf S Barusman dan seorang wiraswasta bernama Desi Falena.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini didalami tim penyidik KPK saat memeriksa Yusuf dan Desi di gedung Merah Putih KPK pada Kamis (10/8) kemarin. Keduanya diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat tersangka Andhi Pramono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kegiatan bisnis dari Tersangka AP berupa kursus bahasa asing dan kedua saksi sebagai pihak yang diajak untuk join kerjasama," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (11/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun lembaga kursus bahasa asing itu bernama Bina Global Komunika. Yayasan yang berdiri pada 10 Jun 1997 itu dipimpin oleh Desi Falena.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam temuan awal KPK, Andhi Pramono diduga telah menerima gratifikasi selama menjabat sebagai pegawai di Bea Cukai sebesar Rp 28 miliar. Fee itu diduga diterima atas 'jasa' Andhi menjadi makelar barang di luar negeri dan memberi karpet merah kepada pengusaha yang bergerak di bidang ekspor-impor sejak 2012 hingga 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012652416/kpk-tetapkan-kepala-baguna-pdip-max-ruland-boseke-tersangka-kasus-korupsi-di-basarnas">KPK Tetapkan Kepala Baguna PDIP Max Ruland Boseke Tersangka Kasus Korupsi di Basarnas</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam jabatannya selaku PPNS sekaligus pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diduga memanfaatkan posisi dan jabatannya tersebut untuk bertindak sebagai broker atau perantara dan juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor-impor sehingga nantinya dapat dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnisnya," ungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012652620/harun-masiku-3-tahun-lebih-buron-kpk-klaim-tak-ada-hambatan-dalam-pencarian-meski-tak-kunjung-menemukan">Harun Masiku 3 Tahun Lebih Buron, KPK Klaim Tak Ada Hambatan dalam Pencarian Meski Tak Kunjung Menemukan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, Andhi menghubungkan antarimportir untuk mencarikan barang logistik yang dikirim dari wilayah Singapura dan Malaysia yang di antaranya dikirim ke Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja. Menurut Alex, setiap rekomendasi yang dibuat dan disampaikan Andhi, diduga menyalahi aturan kepabeanan termasuk para pengusaha yang mendapatkan izin ekspor-impor yang tidak berkompeten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil rekomendasinya itu, Andhi diduga menerima imbalan sejumlah uang dalam bentuk fee. Modus yang dilakukan Andhi untuk menerima fee, di antaranya melalui transfer uang ke beberapa rekening bank dari pihak-pihak kepercayaannya yang merupakan pengusaha ekspor-impor dan pengurusan jasa kepabeanan dengan bertindak sebagai nomine.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan Andhi itu diduga sebagai upaya menyembunyikan, sekaligus menyamarkan identitasnya sebagai pengguna duit yang sebenarnya untuk membelanjakan, menempatkan, maupun dengan menukarkan dengan mata uang lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga menemukan adanya transaksi keuangan melalui layanan perbankan melalui rekening bank milik Andhi dan ibu mertuanya, Kamariah. Adapun dugaan uang gratifikasi itu digunakan Andi untuk sejumlah kepentingan pribadi dan keluarganya. Salah satunya membeli rumah mewah bernilai miliaran rupiah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menemukan bukti permulaan jika Andhi diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dan akhirnya menetapkan Andhi sebagai tersangka TPPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus TPPU, Andhi dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara dalam kasus penerimaan gratifikasi, Andhi dijerat dengan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.&nbsp;</div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono diduga melakukan pencucian uang dengan modus berinvestasi, lewat lembaga kursus bahasa asing.

KPK Duga Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Cuci Uang di Lembaga Kursus

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/07/Andhi-Pramono-ditahan-Miftah-1911731850.jpg" alt="Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono di tahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/7/2023). Andhi Pramono Dijadikan oleh KPK terkait kasus korupsi gratifikasi dan pencucian uang." width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono di tahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/7/2023). Andhi Pramono Dijadikan oleh KPK terkait kasus korupsi gratifikasi dan pencucian uang.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang&nbsp;bukti elektronik,&nbsp;usai menggeledah kantor PT Bahari Berkah Madani di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (11/7). Penyitaan ini diduga terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono.</p> <p>"Dari kegiatan tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara Rabu (12/7).<br /><br />Tim penyidik KPK selanjutnya melakukan analisis terhadap temuan barang bukti tersebut untuk kemudian disertakan ke dalam berkas perkara.<br /><br />Penggeledahan di kantor yang beralamat di salah satu perumahan di Kota Batam tersebut berlangsung pada Selasa, pukul 10.00-14.45 WIB. Usai penggeledahan, tim penyidik KPK tampak membawa tiga koper berukuran besar dan sedang.<br /><br />Dalam kasus ini, pada Jumat (7/7), KPK menahan&nbsp;Andhi Pramono&nbsp;sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).&nbsp;Andhi diduga memanfaatkan jabatannya untuk memfasilitasi pengusaha dan menerima gratifikasi sebagai balas jasa.<br /><br />Sebagai broker, Andhi&nbsp;diduga menghubungkan antar-importir untuk mencarikan barang logistik yang dikirim dari wilayah Singapura dan Malaysia di antaranya menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Dari rekomendasi dan tindakan broker yang dilakukannya, AP diduga menerima imbalan sejumlah uang dalam bentuk&nbsp;<em>fee</em>.<br /><br />Rekomendasi yang dibuat dan disampaikan AP diduga juga menyalahi aturan kepabeanan, termasuk para pengusaha yang mendapatkan izin ekspor dan impor diduga tidak berkompeten.<br /><br />Siasat Andhi menerima&nbsp;<em>fee</em>&nbsp;tersebut salah satunya&nbsp;melalui transfer uang ke beberapa rekening bank dari pihak-pihak kepercayaannya yang merupakan pengusaha ekspor impor dan pengurusan jasa kepabeanan.<br /><br />Penerimaan gratifikasi tersebut diduga terjadi pada rentang waktu 2012-2022, di mana saat itu Andhi menduduki beberapa posisi mulai dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) hingga pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan posisi terakhir sebagai kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Makassar.<br /><br />Dugaan penerimaan gratifikasi oleh Andhi&nbsp;itu hingga kini tercatat sekitar Rp28 miliar dan masih terus dilakukan penelusuran lebih lanjut. Uang hasil korupsi tersebut diduga digunakan tersangka Andhi&nbsp;untuk belanja keperluan dia dan keluarganya.<br /><br />Kemudian, dalam kurun waktu 2021 dan 2022, Andhi diduga melakukan pembelian berlian senilai Rp 652 juta, pembelian polis asuransi senilai Rp 1 miliar, dan pembelian rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan, senilai Rp 20 miliar.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011740265/kpk-resmi-tahan-eks-pejabat-bea-cukai-makassar-andhi-pramono">KPK Resmi Tahan Eks Pejabat Bea Cukai Makassar Andhi Pramono</a></strong><br /><br />Atas perbuatannya, tersangka Andhi&nbsp;Pramono dijerat Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Andhi&nbsp;Pramono juga disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.</p>

"Dari kegiatan tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini,"

Geledah Kantor Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono di Batam, KPK Sita Barbuk Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230308_175340.jpg" alt="Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Instagram/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Instagram/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono, Jumat (7/7). Ia merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, hari ini pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara gratifikasi dan TPPU di Ditjen Bea Cukai telah hadir di Gedung Merah Putih," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (7/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengatakan, Andhi Pramono saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Namun, dia belum memberikan keterangan apakah akan dilakukan penahanan terhadap tersangka Andhi Pramono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkembangannya akan kami sampaikan," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski berstatus tersangka, KPK hingga kini&nbsp;belum melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Padahal, tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu telah dua kali menjalani pemeriksaan KPK.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan, kehendak penahanan merupakan bagian dari strategi penyidikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011226016/kpk-sita-mobil-land-cruiser-hingga-tujuh-tas-mewah-milik-eks-pejabat-bea-cukai-makassar">KPK Sita Mobil Land Cruiser hingga Tujuh Tas Mewah Milik Eks Pejabat Bea Cukai Makassar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan saudara AP sudah dua kali diperiksa, AP ini udah naik ke penyidikan kenapa tidak dilakukan penahanan. Jadi ini rekan-rekan kami sampaikan bahwa pertama penyidikan itu juga tidak selalu kita memanggil tersangka langsung melakukan penahanan," ucap Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep menjelaskan, penyidik KPK membutuhkan keterangan baru untuk mengonfirmasi ke pihak-pihak lain. Karena itu, memerlukan waktu untuk memprosesnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi penyidikan itu juga ada strateginya dari penyidik, apakah nanti akan dikonfirmasi ternyata dari misalkan tersangka setelah dikonfirmasi ada keterangan baru dan nanti kalau ada keterangan baru itu akan dikonfirmasi ke pihak yang tertentu, sehingga itu memerlukan waktu yang cukup untuk mengkonfirmasi ke pihak-pihak tertentu," ucap Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01942237/kpk-buka-penyelidikan-dugaan-korupsi-eks-kepala-bea-cukai-jogjakarta-eko-darmanto">KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta Eko Darmanto</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika dilakukan penahanan maka ada batasan waktunya 20 hari pertama kemudian 40 hari kemudian seperti itu ya. Nah nanti seandainya kita lakukan penahanan maka penyidikan itu dibatasi untuk waktunya sehingga untuk konfirmasi terhadap pihak-pihak yang lain itu menjadi terbatas," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, Andhi Pramono telah disangkakan pasal TPPU. Sehingga, KPK membutuhkan waktu untuk menelusuri aset kekayaan milik Andhi Pramono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apalagi dalam perkaranya saudara AP itu terkait dengan masalah TPPU, sehingga diperlukan waktu yang cukup untuk men-trac follow the money untuk men-trac uangnya hasil dari dana korupsi larinya ke mana saja," pungkas Asep.</div> </div> </div>

Andhi Pramono saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Namun belum bisa dipastikan soal penahanan dirinya.

KPK Kembali Periksa Tersangka Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/Screenshot_20230314_165613_Video-Player-1139397837.jpg" alt="Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono (kedua dari kiri)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono (kedua dari kiri).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan mencari kaitan kasus dugaan penerimaan gratifikasi mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dengan permainan selundupan barang. Lembaga antirasuah memastikan, akan mengembangkan kasus tersebut, apakah ada persekongkolan dengan importir di bea cukai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah ada kaitannya ini dengan pejabat yang kita sudah tetapkan tersangka itu (Andhi) melakukan persekongkolan pihak importir atau eksportir dengan mengakali dokumen pemberitahuan impor barang atau ekspor barang, menurunkan tarif bea masuk, atau pajak-pajak lainnya sehingga yang bersangkutan menerima gratifikasi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, Kamis (8/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Alex, kantor bea cukai merupakan garda terdepan untuk mengamankan Indonesia dari barang selundupan. Namun, ia menyayangkan masih ada pejabat yang tergiur dengan tawaran haram dari importir yang menginginkan produknya bisa masuk ke Tanah Air meskipun dilarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01767228/sindir-isu-penjegalan-anies-hasto-justru-pertanyakan-prestasinya-selama-jabat-gubernur-dki">Sindir Isu Penjegalan Anies, Hasto Justru Pertanyakan Prestasinya Selama Jabat Gubernur DKI</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya memang itu menjadi sangat rawan ketika importir ingin memasukkan barang-barang yang sebetulnya dilarang di Indonesia, atau menurunkan bea masuk itu menjadi modus dari aparat atau pejabat di (kantor) Bea Cukai," ucap Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK dua periode ini menegaskan, pendalaman kasus Andhi Pramono dengan permainan kotor itu akan didalami lebih lanjut. Salah satunya mengusut proses perizinan yang berlangsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Misalnya tarif yang dibebankan kepada pihak importir atau eksportir lebih rendah dari ketentuan. Pasti ada kerugian negaranya," tegas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya telah menetapkan Andhi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Andhi Pramono disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses pengusutan kasus ini, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Salah satunya di kediaman Andhi Pramono di Kota Batam dan Bogor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK pun sebelumnya menyatakan tak segan menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna pemulihan keuangan negara.</div> </div>

KPK akan mencari kaitan kasus dugaan penerimaan gratifikasi mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dengan selundupan barang.

KPK Akan Kembangkan Kasus Andhi Pramono dengan Dugaan Permainan Selundupan Barang di Bea Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230308_175340.jpg" alt="Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Instagram/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Instagram/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan&nbsp;Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP). KPK melakukan penggeledahan&nbsp;di Kota Batam dalam rangka pengumpulan alat bukti.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini (6/6) tim penyidik KPK melaksanakan tindakan penggeledahan di wilayah Kota Batam dalam rangka pengumpulan alat bukti," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (6/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggeledahan itu, kata Ali, dilakukan di rumah yang diduga milik pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Rumah itu berlokasi di kompleks perumahan mewah Jalan Everest, Sekupang Batam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses penggeledahan saat ini tengah berlangsung. KPK akan memberikan keterangan setelah menemukan alat bukti dari hasil tempat penggeledahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kegiatan saat ini sedang berlangsung dan updatenya segera akan kami sampaikan kembali," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya telah menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP) sebagai tersangka. Andhi Pramono ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jeratan hukum itu dilakukan, setelah KPK mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait penerimaan dugaan gratifikasi oleh Andhi Pramono. Oleh karenanya, KPK meningkatkan status temuan Andhi Pramono dari tingkat penyelidikan ke tahap penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, dengan ditemukannya dugaan peristiwa pidana terkait penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat di Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan diperkuat pula dengan adanya kecukupan alat bukti sehingga KPK meningkatkan perkara dimaksud ke tahap penyidikan," ucap Ali Fikri beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah Andhi Pramono untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Andhi Pramono sudah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 12 Mei 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian hingga saat ini, KPK belum juga melakukan penahanan terhadap Andhi Pramono.&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Rumah itu berlokasi di kompleks perumahan mewah Jalan Everest, Sekupang Batam. Proses penggeledahan masih berlangsung.

Usut Dugaan Penerimaan Gratifikasi Eks Pejabat Bea Cukai, KPK Geledah Rumah Mewah di Batam

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230308_175340.jpg" alt="Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Instagram/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Instagram/Antara</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP) sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebab saat ini, Andhi baru ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini kami masih terus telusuri aliran uang dugaan penerimaan gratifikasinya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (31/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sedang mengupayakan untuk merampas aset-aset milik Andhi Pramono yang diduga hasil pencucian uang. Salah satunya, dengan menelisik asal-usul aset Andhi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, KPK terus kembangkan penyidikan ini ke arah pencucian uang untuk optimalisasi perampasan hasil korupsi yang telah berubah menjadi aset ekonomis dalam perkara dimaksud," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asal-usul aset itu ditelisik lewat sejumlah saksi di antaranya, Direktur Utama PT Connusa Energindo, Kohar Sutomo; Kepala Kepatuhan PT Valuta Inti Prima, Carolina Wahyu Apriliasari; Mitra Pengemudi Aktif Grab Indonesia, Kristophorus Intan Kristianto; serta Wiraswasta, Budi Harianto Ishak. Para saksi didalami pengetahuannya soal asal-usul aset berupa rumah yang dibeli Andhi Pramono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para saksi didalami terkait pengetahuannya atas dugaan pembelian aset rumah oleh tersangka perkara ini dengan cara tukar valas milik tersangka dan kemudian membayar dalam bentuk rupiah dengan cara transfer ke pemilik rumah dimaksud," ujar Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya telah menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP) sebagai tersangka. Andhi Pramono ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK telah mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait penerimaan dugaan gratifikasi oleh Andhi Pramono. Oleh karenanya, KPK meningkatkan status temuan Andhi Pramono dari tingkat penyelidikan ke tahap penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, dengan ditemukannya dugaan peristiwa pidana terkait penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat di Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan diperkuat pula dengan adanya kecukupan alat bukti sehingga KPK meningkatkan perkara dimaksud ke tahap penyidikan," ucap Ali Fikri beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01700809/sandi-beri-kode-ingin-jadi-cawapres-ganjar-pranowo">Sandi Beri Kode Ingin jadi Cawapres Ganjar Pranowo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah Andhi Pramono untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Andhi Pramono sudah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 12 Mei 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian hingga saat ini, KPK belum juga melakukan penahanan terhadap Andhi Pramono.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Saat ini kami masih terus telusuri aliran uang dugaan penerimaan gratifikasinya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri

KPK Buka Peluang Jerat Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Tersangka Pencucian Uang