<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/11835a77-46e0-4793-8616-a0e4310e1806-2270166259.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti. (Akun X @azissubekti)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti. (Akun X @azissubekti)</figcaption>
</figure>
&nbsp;JawaPos.com&nbsp;- Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti mengingatkan pemerintah terhadap potensi risiko sistemik bagi perekonomian Indonesia akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.
Eskalasi militer antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, terutama ancaman penutupan Selat Hormuz, dinilai berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia yang berdampak langsung pada ketahanan fiskal nasional.
Azis menegaskan, Selat Hormuz merupakan arteri energi global yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Gangguan pada jalur strategis ini akan menimbulkan efek domino, mulai dari kenaikan premi asuransi pelayaran hingga terganggunya rantai pasok global.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/internasional/2603030341/menlu-as-akui-serangan-ke-iran-karena-israel-klaim-untuk-cegah-balasan-teheran">Menlu AS Akui Serangan ke Iran karena Israel, Klaim untuk Cegah Balasan Teheran</a>
&ldquo;Krisis di Selat Hormuz bukan hanya soal geografi, melainkan risiko sistemik. Ketika jalur ini terganggu, harga minyak akan melonjak dan inflasi menjalar ke biaya transportasi hingga harga pangan di dalam negeri,&rdquo; kata Azis kepada wartawan, Rabu (4/3).
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti dilema yang dihadapi pemerintah. Yakni mempertahankan harga BBM melalui subsidi yang kian membengkak atau menyesuaikan harga dengan risiko penurunan daya beli masyarakat.
Sebab, kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan permintaan dolar AS yang pada akhirnya menekan nilai tukar rupiah.
&ldquo;Subsidi yang terlalu besar dapat menggerus ruang fiskal yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Namun, penyesuaian harga yang terlalu tajam juga berisiko melemahkan konsumsi domestik. Indonesia bisa menghadapi tekanan simultan pada fiskal, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi jika konflik ini berkepanjangan,&rdquo; jelasnya.
Menghadapi situasi ini, Azis mendorong pemerintah menempuh dua langkah strategis.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2603030290/menhub-pastikan-penerbangan-dari-indonesia-ke-arab-saudi-masih-berjalan-normal-di-tengah-konflik-as-israel-dan-iran">Menhub Pastikan Penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi Masih Berjalan Normal di Tengah Konflik AS-Israel dan Iran</a>
Pertama, diplomasi aktif. Indonesia sebagai pemimpin kawasan dan anggota G20 perlu mendorong de-eskalasi melalui forum internasional serta memperkuat suara negara-negara Global South demi menjaga stabilitas jalur energi.
Kedua, penguatan struktural di dalam negeri. Pemerintah didorong mempercepat diversifikasi energi, memperkuat cadangan strategis nasional, dan memastikan subsidi energi tepat sasaran.
&ldquo;Transisi energi bukan lagi agenda jangka panjang yang bisa ditunda, melainkan strategi ketahanan nasional. Kita harus memastikan guncangan eksternal tidak berubah menjadi krisis domestik melalui koordinasi fiskal dan moneter yang disiplin,&rdquo; tegasnya.
Meski secara geografis jauh dari Indonesia, Azis mengingatkan bahwa gangguan pada jalur energi global tetap akan berdampak pada ekonomi rumah tangga nasional.
Ia berharap Indonesia mampu tampil sebagai kekuatan menengah yang tangguh dan bermoral dalam mendorong stabilitas dunia.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/sepak-bola-dunia/2603030287/bintang-timnas-iran-mehdi-taremi-dikabarkan-gantung-sepatu-untuk-angkat-senjata-lawan-israel-as">Bintang Timnas Iran Mehdi Taremi Dikabarkan Gantung Sepatu untuk Angkat Senjata Lawan Israel-AS</a>
&ldquo;Pilihan kebijakan di dalam negeri, baik melalui diplomasi maupun pembenahan struktur ekonomi, akan menentukan apakah kita hanya menjadi korban dampak atau mampu bertahan di tengah ketidakpastian global,&rdquo; pungkasnya.

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti mengingatkan pemerintah terhadap potensi risiko sistemik bagi perekonomian Indonesia akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.

Komisi II Ingatkan Efek Serangan AS-Israel ke Iran, Minta Pemerintah Waspada Lonjakan Subsidi BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/andi-arief-sambangi-rsko-cibubur-ini-yang-dilakukan_m_.jpg" alt="Politisi Demokrat Andi Arief" width="100%">
<figcaption>Politisi Demokrat Andi Arief</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengaku telah mengadukan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri ke Komisi III DPR dari fraksi Partai Demokrat. Hal ini dilakukan Andi, lantaran dirinya terkait dipanggil oleh KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur 2021-2022.  Menurut Andi, dirinya tidak pernah menerima panggilan surat dari KPK untuk diperiksa di kasus yang sudah menjerat Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud tersebut. "Saya sudah lapor anggota Komisi III DPR Partai Demokrat untuk memanggil Jubir KPK dan apa motifnya umumkan sembarangan berita salah," ujar Andi, Senin (28/3).  Staf Khusus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut juga mengatakan, sampai saat ini menunggu permohonan maaf dari Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri terkait pemanggilan dirinya ke lembaga antirasuah ini. Sebab menurut Andi, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri telah menyesatkan publik.  Ali Fikri dinilainya telah menghubungkan dirinya dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU Kalimantan Timur 2021-2022. "Saya menunggu permintaan maaf Jubir KPK yang sudah membuat berita hoaks dan tidak profesional, sehingga merugikan saya," tegasnya.  Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief, pada Senin (28/3) ini.  Andi Arief diperiksa sebagai saksi kasus suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur 2021-2022. Kasus ini telah menjerat Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud.  "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AGM (Abdul Gafur Ma'sud)," ujar Ali kepada wartawan, Senin (28/3).  Belum diketahui materi yang bakal didalami tim Penyidik KPK yang akan memeriksa Andi Arief. Namun diduga pemeriksaan tersebut karena Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud, adalah sorang kader Partai Demokrat.  Di partai yang dikomandoi oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut, Abdul Gafur Mas'ud menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan. Saat ditangkap KPK di sebuah mal di Jakarta pada 12 Januari 2022 lalu, Abdul Gafur sedang bersama Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis.  Diketahui, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya menetapkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur Abdul Gafur Mas'ud sebagai tersangka suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.  Abdul Gafur Mas'ud diamankan bersama 10 orang yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Kalimantan Timur pada 12 Januari 2022 lalu. Selain Bupati, KPK juga menetapkan Plt Sekda PPU Mulyadi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU Edi Hasmoro.  Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU, Jusman serta Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis. Selain itu, KPK juga menetapkan satu pihak swasta sebagai pemberi suap yaitu Achmad Zuhdi alias Yudi.  Alex menjelaskan, Pemkab PPU mengagendakan beberapa pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dengan nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar pada tahun 2021. Pekerjaan itu antara lain untuk proyek multi-years peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.

Dipanggil Pemeriksaan, Andi Arief Tunggu Permintaan Maaf Jubir KPK

Andi Arief ngadu ke Komisi III DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Andi Arief ngadu ke Komisi III DPR

Berita Terkini

Komisi II Ingatkan Efek Serangan AS-Israel ke Iran, Minta Pemerintah Waspada Lonjakan Subsidi BBM

Dipanggil Pemeriksaan, Andi Arief Tunggu Permintaan Maaf Jubir KPK

Download Aplikasi JawaPos.com