<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/tpn-gama-3061155807.jpg" alt="Andi Widjajanto usai pertemuan ketua umum partai politik pengusung bacapres Ganjar Pranowo di Gedung High End, Jakarta, Rabu (11/10)." width="100%">
<figcaption>Andi Widjajanto usai pertemuan ketua umum partai politik pengusung bacapres Ganjar Pranowo di Gedung High End, Jakarta, Rabu (11/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) menyelenggarakan Seminar Nasional Evaluasi Kebijakan Pemerintah Presiden Joko Widodo: Bidang Politik, Keamanan, Media. Acara disiarkan secara dalam jaringan (daring) pada 8 Oktober. Salah topik yang dibahas dalam seminar itu bertajuk Modernisasi TNI di Bawah Jokowi: Profesional atau Politis? Usai seminar tersebut, Penasihat Senior LAB45 Andi Widjajanto mengemukakan pandangannya soal Angkatan Siber. Andi menyampaikan, dari perspektifnya, yang dibutuhkan TNI saat ini justru satuan taktikal. Bukan angkatan baru. &rdquo;Karena yang langsung dibutuhkan adalah yang operasional mengatasi insiden-insiden siber yang semakin hari semakin marak,&rdquo; kata Andi Widjajanto pada Selasa (8/10). Dia pun mencontohkan, satuan taktikal itu bisa dimulai dari level batalyon. Kemudian terus naik secara berjenjang sampai bisa dipimpin perwira tinggi. &rdquo;Sebetulnya dari batalyon bisa langsung naik ke level bintang satu di masing-masing angkatan, terus akhirnya naik ke level gabungan (menjadi jabatan) bintang tiga di TNI. Dan itu bisa dilakukan lima sampai tujuh tahun ke depan,&rdquo; kata Andi Widjajanto. Jika satuan taktikal tersebut sudah mapan, sambung Andi, barulah bisa dibentuk angkatan baru, yakni Angkatan Siber. Yang terpisah dari TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Namun demikian, untuk melahirkan Angkatan Siber, Andi pun menyampaikan bahwa dibutuhkan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tanpa amandemen UUD 1945, Angkatan Siber tidak akan pernah terwujud. &rdquo;Selain itu, dibutuhkan juga revisi UU TNI,&rdquo; tandas Andi Widjajanto. Dengan modal yang dimiliki saat ini, Andi menilai bahwa pembentukan Angkatan Siber yang dimulai dari satuan taktikal sangat mungkin untuk dilakukan. Sebab, TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU sudah memiliki satuan siber. Bahkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pun sudah punya Pusat Pertahanan Siber. &rdquo;Tinggal bergerak ke atas, ke bawah. Bergerak ke bawah menyiapkan satuan taktikalnya, bergerak ke atas ke level regulasi, kebijakan, dan juga nanti komando di level bintang tiga atau bintang empat,&rdquo; beber Andi Widjajanto.

Penasihat Senior LAB45 Andi Widjajanto menyampaikan, yang dibutuhkan TNI saat ini satuan taktikal bukan angkatan siber

Ketimbang Angkatan Siber, Eks Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Nilai saat Ini TNI Lebih Butuh Satuan Taktikal untuk Tangani Insiden Siber

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/JKT_GLADI-JELNAG-HUT-TNI_HANUNG-HAMBARA_01102024-3-2445600527.jpg" alt="Sejumlah prajurit melakukan gladi jelang HUT TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (01/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah prajurit melakukan gladi jelang HUT TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (01/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyarankan pembentukan Angkatan Siber harus dilakukan dengan persiapan matang. Itu bisa dilakukan dengan satuan taktikal atau satuan siber di TNI. Dengan begitu, pemerintah punya waktu untuk menyusun dan menyiapkan pembentukan Angkatan Siber dengan lebih baik. Termasuk di antaranya yang terkait dengan urusan anggaran. &rdquo;Angkatan Siber ini tidak akan punya beban alutsista yang usianya 30 tahun. Angkatan Siber ini tidak punya beban ada perwira bintang satu yang nonjob. Tidak ada beban itu. Benar-benar mulai dari nol,&rdquo; kata Andi Widjajanto pada Selasa (8/10). Menurut penasihat Senior Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) itu, akan jauh lebih mudah mengatur dan merencanakan anggaran untuk satuan siber ketimbang langsung menyusun rencana anggaran untuk angkatan baru. Karena itu, bila persiapannya dilakukan jauh hari dan berlangsung secara berjenjang dengan pentahapan yang baik, keinginan menghadirkan Angkatan Siber akan menjadi lebih mudah. &rdquo;Jadi, kalau perencanaannya disiapkan secara ajeg dari awal ya akan lebih mudah menyiapkan anggaran untuk Angkatan Siber,&rdquo; ungkap Andi. Dia pun menyinggung soal sumber daya manusia atau SDM yang bisa mengisi Angkatan Siber. Sebagai angkatan di bawah TNI, Andi menyatakan bahwa Angkatan Siber mestinya diisi oleh seratus persen militer. Namun demikian, kompetensi mereka harus diperhatikan. Sebab, kebutuhannya tidak sampai dengan TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. &rdquo;Nanti sebagai konsekuensinya mungkin di tahun pertama di Akmil akan memiliki kurikulum dasar yang bareng. Tapi, begitu tahun kedua, ketiga, itu kompetensi yang disiapkan akan sangat-sangat beda antara siber dengan angkatan-angkatan lain,&rdquo; bebernya.

Mantan gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menyarankan pembentukan Angkatan Siber harus dilakukan dengan persiapan matang.

Andi Widjajanto Sarankan Persiapan Pembentukan Angkatan Siber Dimulai dari Satuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/Presiden-Joko-Widodo-Dery-Ridwansah-5JPG-3337307823.jpg" alt="Mayjen TNI Djon Afriandi yang menjadi Komandan Upacara acara puncak HUT ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mayjen TNI Djon Afriandi yang menjadi Komandan Upacara acara puncak HUT ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bersama MPR berwacana&nbsp;membentuk angkatan siber dalam tubuh TNI. Wacana itu bentuk dari modernisasi alutsista TNI. Pemikiran itu memunculkan beragam polemik. Terbaru muncul dari mantan gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto. Menurut dia, saat ini yang dibutuhkan TNI justru satuan taktikal. Bukan angkatan baru. &rdquo;Karena yang langsung dibutuhkan adalah yang operasional mengatasi insiden-insiden siber yang semakin hari semakin marak,&rdquo; kata Andi Widjajanto di sela-sela diskusi publik yang berlangsung secara daring pada Selasa (8/10). Diskusi yang digelar oleh Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) itu bertajuk Seminar Nasional Evaluasi Kebijakan Pemerintah Presiden Joko Widodo: Bidang Politik, Keamanan, Media. Salah satu topik yang dibahas dalam seminar itu bertajuk Modernisasi TNI di Bawah Jokowi: Profesional atau Politis?" Andi Widjajanto menyebut satuan taktikal itu bisa dimulai dari level Batalyon. Kemudian terus naik secara berjenjang sampai bisa dipimpin oleh perwira tinggi. &rdquo;Sebetulnya dari batalyon bisa langsung naik ke level bintang satu di masing-masing angkatan, terus akhirnya naik ke level gabungan (menjadi jabatan) bintang tiga di TNI. Dan, itu bisa dilakukan lima sampai tujuh tahun ke depan,&rdquo; kata dia. Jika satuan taktikal tersebut sudah mapan, sambung Andi, barulah bisa dibentuk angkatan baru, yakni Angkatan Siber. Yang terpisah dari TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Namun demikian, untuk melahirkan Angkatan Siber, dibutuhkan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tanpa amandemen UUD 1945, Angkatan Siber tidak akan pernah terwujud. Selain itu, dibutuhkan juga revisi UU TNI. Dengan modal yang dimiliki saat ini, Andi menilai pembentukan Angkatan Siber yang dimulai dari satuan taktikal sangat mungkin untuk dilakukan. Sebab, TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU sudah memiliki satuan siber. Bahkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pun sudah punya Pusat Pertahanan Siber. &rdquo;Tinggal bergerak ke atas, ke bawah. Bergerak ke bawah menyiapkan satuan taktikalnya, bergerak ke atas ke level regulasi, kebijakan, dan juga nanti komando di level bintang tiga atau bintang empat,&rdquo; bebernya.

Pemerintah bersama MPR berwacana membentuk angkatan siber dalam tubuh TNI. Wacana itu bentuk dari modernisasi alutsista TNI.

Mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Sarankan Pemerintah Bentuk Satuan Taktikal untuk Tangani Insiden Siber

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/26/Andi-Wijayanto-3572453140.jpg" alt="Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengaku telah menjadi kader PDI Perjuangan sejak perhelatan Pilpres 2024." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengaku telah menjadi kader PDI Perjuangan sejak perhelatan Pilpres 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengaku telah menjadi kader PDI Perjuangan sejak perhelatan Pilpres 2024. Saat gelaran Pilpres 2024 berlangsung, Andi Widjajanto merupakan anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. <div dir="auto">"Iya kira-kira (saat masa Pilpres 2024)," kata Andi di sela-sela Rakernas-V PDIP di Beach International Stadium Jakarta, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (25/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku menerima kartu tanda anggota (KTA) PDIP secara otomatis, langsung diberikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kayaknya otomatis aja saat itu, di kantor mas Hasto," ucap Andi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andi mengaku turut berkontribusi dalam Rakernas-V PDIP, dirinya didapuk menjadi tim pakar pada gelaran Rakernas PDIP kali ini. Menurutnya, tugas tim pakar menyiapkan draft pembahasan strategi politik partai berlambang banteng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi menyediakan draft awal untuk ketiga komisi, komisi sikap politik, komisi program kerakyatan dan komisi pilkada, draft-nya dibahas di rapat-rapat SC (stering comite) di DPP," ujar Andi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tokoh nasional yang juga baru bergabung dengan PDIP tak hanya Andi Widjajanto, sebelumnya terdapat mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang juga terlihat pertama kali mengenakan seragam PDIP saat menghadiri Rakernas, pada Jumat (24/5). Andika turut disapa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan menyebutkan bahwa telah mengantongi KTA PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Andika kesengsem sama PDIP, sekarang KTA dia PDIP, loh," tutur Megawati saat memberikan pidato politik pembukaan Rakernas-V PDIP, Jumat (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Megawati juga berpesan kepada Andika agar memiliki pendirian. Hal ini berkaca dari kasus kader PDIP yang keluar saat Pilpres 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Asal jangan balelo aja kapan-kapan," pungkas Megawati.&nbsp;</div>

Saat gelaran Pilpres 2024 berlangsung, Andi Widjajanto merupakan anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Tak Hanya Mantan Panglima TNI Andika, Eks Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto jadi Kader PDIP Sejak Masa Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/Menteri-Sekretaris-Negara-Pratikno-Salman-Toyibi-2-1908726976.jpg" alt="Pratikno, Menteri Sekretaris Negara memberikan sambutan saat acara serah terima mobil listrik BMW i7 sebagai Sustainable Mobility Partner KTT Asean Plus 2023 di Jakarta (6/6/2023). Mobil listrik BMW i7 nantinya akan digunakan bagi semua pemimpin negara y" width="100%">
<figcaption>Pratikno, Menteri Sekretaris Negara memberikan sambutan saat acara serah terima mobil listrik BMW i7 sebagai Sustainable Mobility Partner KTT Asean Plus 2023 di Jakarta (6/6/2023). Mobil listrik BMW i7 nantinya akan digunakan bagi semua pemimpin negara y</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah kabar pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto, dua hari sebelum Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden (cawapres), dikutip dari ANTARA. "Dua hari sebelum pengumuman Mas Gibran sebagai cawapres ya tidak benarlah. Tidak benar ada pertemuan antara Bapak Presiden dengan Pak Andi dua hari sebelum pengumuman Mas Gibran sebagai cawapres," kata Pratikno melalui Humas Setneg di Jakarta, Selasa (13/2). Pratikno mengatakan dua hari sebelum deklarasi Ghibran atau tepatnya pada 20 Oktober 2023, Presiden Jokowi masih berada di Arab Saudi dalam rangkaian kunjungan kerja. "Jadi tanggal 16 Oktober, Pak Presiden terbang ke RRT, lanjut ke Arab Saudi. Tiba di Jakarta tanggal 21 Oktober dini hari jam 3 pagi. Ya kalau pertemuannya saja enggak ada, isi pertemuannya juga enggak ada," katanya. Pertemuan terakhir Andi Wijayanto sebagai Gubernur Lemhanas dengan Presiden Jokowi berlangsung pada 4 Oktober 2023 pada forum terbuka di Istana Negara dalam acara Arahan Presiden kepada para peserta Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dan Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Lemhanas, kata Pratikno yang saat itu mendampingi Presiden. Sebelumnya, dalam acara dialog Political Show Podcast yang ditayangkan di Youtube CNN Indonesia, Sabtu (10/2), Andi Widjajanto menyatakan kepada publik pertemuannya dengan Presiden Jokowi yang berisi sejumlah poin pembicaraan. "Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, PSI akan masuk parlemen, nomor tiga, suara PDIP akan turun. Itu yang dinyatakan Pak Jokowi. Di situ Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya," ucap Andi. Pratikno yang telah menyaksikan tayangan itu, menilai pernyataan Andi Widjajanto tidak benar. "Saya ikut sih podcast-nya dan juga pernyataan berikutnya yang seakan-akan Bapak Presiden katanya dinyatakan, 'bisa kamu mengalahkan saya', itu tidak benar sekali," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014156621/apa-itu-epilepsi-ada-9-mitos-umum-yang-tak-boleh-dipercayai-dan-kumpulan-faktanya">Apa Itu Epilepsi? Ada 9 Mitos Umum yang Tak Boleh Dipercayai dan Kumpulan Faktanya</a> Menurut Pratikno Presiden Jokowi bukanlah tipe orang yang rendah hati dan tidak pernah merendahkan orang lain. "Ya kalau itu kan penilaian saya sebagai orang yang bawaan beliau. Lebih fair tanyakan saja ke rakyat Indonesia apakah memang pak Presiden tipe-nya seperti itu. Pasti jawabannya enggak, Pak Presiden orangnya rendah hati, penyabar, dan santun. Jadi tolong jangan dibalik-balik lah," tuturnya.

"Tidak benar ada pertemuan antara Bapak Presiden dengan Pak Andi dua hari sebelum pengumuman Mas Gibran sebagai cawapres,"

Mensesneg Bantah Kabar Pertemuan Jokowi dengan Andi Widjadjanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/76E297F7-7D51-4428-B0A8-DEFCB6315F99-3049292576.jpeg" alt="Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto." width="100%">
<figcaption>Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto memprediksi perang antarnegara adidaya (hegemonic war) menjadi salah satu ancaman bagi pertahanan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Saat resmi berdiri nanti, IKN Nusantara menjadi pusat pertahanan (center of gravity) Indonesia. Andi Widjajanto menjelaskan, ancaman perang terbuka tidak datang dari negara tetangga seperti Malaysia dan Australia. Tetapi justru dari dampak konflik dua negara adidaya yang saat ini pengaruhnya dapat ditemukan di berbagai negara di dunia. Misalnya, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. &rdquo;Dalam 5 sampai 10 tahun lagi, kalau memikirkan mempertahankan IKN, konteksnya perang hegemoni. Itu konteksnya bukan Tiongkok menyerang Indonesia, bukan Amerika Serikat menyerang Indonesia, bukan Malaysia menyerang Indonesia, melainkan saat kita berusaha mempertahankan IKN, konteksnya ada pertarungan di global, pertarungan geopolitik besar Amerika Serikat versus Tiongkok,&rdquo; kata Andi Widjajanto seperti dilansir dari Antara. Andi menjelaskan, IKN dan wilayah lain di Indonesia kemungkinan tidak menjadi sasaran utama serangan. Tetapi Indonesia menjadi titik yang dilintasi atau dilewati untuk memobilisasi serangan. &rdquo;Indonesia bukan menjadi mandala utama. Melainkan dari Darwin, dari Adelaide menuju ke mandala utamanya pasti lewat ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) II. Pasti, harus melakukan itu,&rdquo; kata Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto. Daerah perairan ALKI II yang membentang dari Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi, kata dia, merupakan daerah pelayaran terbuka yang dekat dengan IKN. Oleh karena itu, dalam kajian awal mengenai pertahanan IKN, dia menyampaikan, ada beberapa skenario pertahanan yang dapat dipersiapkan. &rdquo;Di antaranya menerapkan delapan protokol A2/AD (anti-akses/penangkalan wilayah). Strategi pertahanan A2/AD saat ini juga telah diatur dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg),&rdquo; papar Andi Widjajanto. &rdquo;Kita bisa menggelar A2/AD (anti access area denial), anti akses/penangkalan wilayah. Katakanlah kita bisa menggelar delapan protokol A2/AD, mulai dari pertahanan berlapis, pengawasan laut-udara, yang paling susah nanti zona larangan terbang, zona eksklusi maritim sebagai bagian dari ADIZ (zona identifikasi pertahanan udara),&rdquo; terang Andi Widjajanto. Dalam paparan Andi, yang mengutip hasil kajian Lab 45 pada 2022, delapan protokol A2/AD yang dapat digelar di IKN, yaitu pertahanan berlapis, pengawasan laut dan udara, gelar tindakan balasan, penetapan zona larangan terbang, zona eksklusi maritim, pertahanan siber, pemutusan komunikasi, dan diplomasi. Lab 45 merupakan lembaga kajian yang berkonsentrasi membuat analisis dan riset mengenai dinamika geopolitik berikut dampak-dampaknya terhadap kemajuan dan stabilitas di Indonesia. Andi Widjajanto merupakan salah satu penasihat senior Lab 45. &rdquo;Hal-hal ini saya ungkapkan sebagai titik awal dari kajian kita memperkuat pertahanan Nusantara, tetapi tesis utama yang saya sampaikan membangun pertahanan Nusantara,&rdquo; ujar Andi Widjajanto. &rdquo;Jadi, bukan sekadar membangun Ibu Kota Nusantara, melainkan memikirkan bagaimana pertarungan negara (pemegang) hegemoni, terutama Amerika Serikat, Tiongkok, yang nanti menjadikan Indonesia, Nusantara sebagai salah satu titik yang harus mereka dapatkan untuk memastikan kemenangan dalam pertarungan mereka,&rdquo; tambah dia. Dengan&nbsp;demikian, kata dia,&nbsp;cenderung tidak akan bilateral A lawan Indonesia, B lawan Indonesia, tetapi A dan B bertarung, lalu Indonesia terjepit di tengah-tengah. Indonesia masih memiliki waktu untuk menyusun strategi pertahanan dan menyiapkan pasukan dan alutsista untuk membuat pertahanan berlapis demi menjaga wilayah NKRI, terutama Ibu Kota Nusantara. &rdquo;Kita masih punya waktu untuk mengembangkan pertahanan-pertahanan ini, terutama untuk mengadopsi teknologi,&rdquo; kata Andi Widjajanto. &nbsp;

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto memprediksi perang antarnegara adidaya menjadi salah satu ancaman bagi pertahanan IKN Nusantara

Gubernur Lemhannas Sebut Perang Hegemoni Jadi Ancaman Pertahanan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-21-at-16.07.27.jpg" alt="Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto (tengah) di Gedung Lemhannas. Melalusa Susthira K./Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto (tengah) di Gedung Lemhannas. Melalusa Susthira K./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi simbol pergeseran paradigma pembangunan di Indonesia.  Hal tersebut, kata Andi, merupakan salah satu kajian terkait IKN yang dihasilkan Lemhannas sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dia dilantik menjadi Gubernur Lemhannas pada Februari.  ”IKN tidak hanya sekadar menjadi pembangunan kota, tetapi menjadikan IKN sebagai simbol pergeseran paradigma pembangunan di Indonesia,” kata Andi seperti dilansir dari Antara di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu (21/12).  Dia menjelaskan, pergeseran paradigma pembangunan di IKN yang dimaksud meliputi simbol bagaimana Indonesia akan bergerak ke arah smart economy, digital economy, green economy, dan menjadikan Indonesia bagian dari regional maupun global hub.  ”IKN harus menjadi simbol dari transformasi pembangunan ekonomi di Indonesia,” ujar Andi Widjajanto.  Andi mengatakan, kajian Lemhannas tentang IKN selanjutnya mencermati perihal pertahanan IKN di mana IKN akan menjadi pusat gravitasi dan kekuatan di Indonesia sehingga memunculkan kerawanan baru.  ”Berpindahnya Jakarta ke IKN akan mengubah centre of gravity Indonesia, termasuk akan membutuhkan gelar-gelar militer baru pada saat IKN akan menjadi pusat kekuatan di Indonesia,” tutur Andi Widjajanto.  Untuk itu, lanjut dia, kerawanan strategis baru di IKN harus segera dimitigasi, antara lain dengan melakukan gelar udara yang sifatnya mengandalkan air centric warfare sebagai strategi pertahanan IKN. Lalu ada gelar laut yang sifatnya mengandalkan dua strategi kembar, antiakses dan area denial.  ”Strategi itu sudah kami tawarkan ke pemerintah,” imbuh Andi Widjajanto.  Andi mengatakan, strategi pertahanan yang bersifat air centric dibutuhkan karena pertempuran pertahanan pertama yang akan dihadapi di IKN cenderung berupa pertempuran udara dengan memanfaatkan teknologi-teknologi baru dan cenderung hybrid. Tantangan pertahanan lain di IKN berkaitan dengan perang cyber.  ”Menyimak apa yang terjadi terutama di Rusia dan Ukraina, kita melihat adanya teknologi-teknologi baru yang dikembangkan, yang dipergunakan dalam perang di Ukraina. Yang paling menonjol memang sifatnya air centric, terutama drone dan rudal yang sudah masuk ke era hipersonik,” ucap Andi Widjajanto.  Oleh karena itu, dia berharap Indonesia bisa segera bersiap untuk melakukan adopsi teknologi-teknologi terbaru dalam bidang pertahanan udara maupun cyber.  ”Teknologi-teknologi baru ini kami amati terus menerus untuk kemudian diusulkan, diadopsi Kementerian Pertahanan-Mabes TNI, termasuk untuk penguatan pertahanan IKN ke depan,” papar Andi.  Secara keseluruhan, Andi menyebut, Lemhannas telah menghasilkan 42 kajian atau rekomendasi kebijakan pada periode 2022 dari lima topik yang diinstruksikan presiden. Yakni konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan IKN. ”Dari Februari sampai pertengahan Desember, kami sudah memberikan kajian berupa rekomendasi-rekomendasi kebijakan, kalau tercatat sekarang sebanyak 42 kajian atau rekomendasi kebijakan dari lima topik yang diminta presiden,” terang Andi Widjajanto.

Lemhannas Sebut IKN Simbol Pergeseran Paradigma Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Bendera-Ukraina-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak pandemi terhadap ekonomi yang masih membekas dan situasi geopolitik yang makin memanas berdampak terhadap rantai pasok global. Kolaborasi kepemimpinan mutlak dibutuhkan guna memperbaiki ekosistem konektivitas tersebut. Sebagai tuan rumah Presidensi G20 2022, Indonesia punya peran penting memimpin kolaborasi agar potensi-potensi krisis dapat segera dieliminasi.  Gubernur Lemhanas RI Andi Widjajanto menjelaskan, situasi global saat ini telah memicu krisis pada tiga sektor yaitu; pangan, energi, dan finansial. Secara simultan, hal ini juga diperparah dengan meningkatnya tensi geopolitik yang disebabkan perang antara Rusia dan Ukraina. Imbasnya muncul ketidakpastian yang dapat memicu resesi global dan mempersulit upaya pemulihan ekonomi paska pandemi.  "Seperti yang diungkapkan Presiden Joko Widodo bahwa tahun ini merupakan tahun yang berat, dan tahun depan akan menjadi tahun yang gelap. Saat Indonesia menerima mandat sebagai tuan rumah G20 tahun ini, fokus kita adalah bagaimana mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi. Saat amanat Presidensi G20 dijalankan, muncul situasi geopolitik yang membuat dunia makin keras," ungkap Andi dalam keterangan tertulis, Rabu (12/10).  Oleh karenanya, Andi menilai Presidensi G20 2022 di Indonesia saat ini makin menantang. Karena tak hanya sebagai momentum pemulihan ekonomi dunia pasca-pandemi, melainkan juga sebagai sarana memimpin kolaborasi antar negara dalam mendorong resolusi global.  "Seminar PPRA LXIV Lemhanas RI Tahun 2022 salah satunya hadir sebagai forum untuk memberi masukan-masukan kepada pemerintah, termasuk Presidensi G20. Karena peserta di Lemhannas telah dibekali perspektif ketahanan nasional saat menghadapi krisis. Mari kita bersama-sama mendorong kolaborasi dan meninggalkan permusuhan, sekaligus meninggalkan upaya saling mengisolasi, dan marjinalisasi antarnegara," sambung Andi, saat membuka Seminar Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Lemhanas RI Tahun 2022 bertajuk Kolaborasi/Kepemimpinan G20: Konektivitas dan Rantai Pasok Global di Jakarta, Selasa (11/10).  Pidato Presiden Jokowi Widodo yang dibacakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto turut menyoroti situasi global yang menjadi tidak kondusif. Situasi ini membuat kepemimpinan Indonesia pada Presidensi G20 tahun ini menjadi lebih kompleks sekaligus makin vital. Sebab, rentetan krisis dan seteru geopolitik memiliki dampak buruk yang sangat masif.  "Kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden G20 merupakan sebuah tanggung jawab dan amanah yang besar bagi Indonesia karena pandemi Covid-19 di dunia belum selesai, sementara pemulihan global masih terpecah-pecah dan terjadi secara tidak merata di berbagai negara. Sementara itu, dalam waktu kurang dari tiga bulan Presidensi Indonesia, dunia dikejutkan dengan perang Rusia-Ukraina, dan tidak dapat disangkal tanggung jawab G20 jauh menjadi lebih kompleks," ujar Airlangga.  Kepemimpinan Indonesia di G20 menjadi lebih penting akibat perang tersebut. Airlangga mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi global direvisi ke bawah karena inflasi yang tinggi, harga komoditas, pengetatan kebijakan moneter, volatilitas pasar keuangan, terutama di negara-negara berkembang.  International Monetary Fund (IMF) memprediksikan pertumbuhan tahun ini sebesar 3,2 persen akan menurun tahun depan menjadi 2,9 persen. Kondisi ini sering disebut the perfect storm atau tantangan akibat 5C yaitu Covid-19 yang belum selesai, (conflict) konflik Ukraina, perubahan iklim (climate change), tingginya harga komoditas (commodity price increase) dan tingginya biaya hidup sampai terjadi inflasi (cost of living) yang berakibat kepada inflasi. Akibatnya terjadi krisis energi dan pangan.  "Bahkan jumlah orang yang mengalami kerawanan pangan meningkat dua kali lipat dari 135 juta orang sebelum pandemi menjadi 276 juta hanya dalam dua tahun. Kini bahkan bisa meningkat sampai 323 juta orang sebagai efek dari perang Rusia dan Ukraina," papar Ketua Umum Partai Golkar itu.  Kondisi konflik dan krisis global ini pada akhirnya tak hanya berpengaruh terhadap negara-negara yang memiliki kepentingan, namun juga negara lainnya di seluruh dunia. Pasalnya, hal ini turut memengaruhi konektivitas serta rantai pasok global hingga berujung resesi.  Di sini, Indonesia dapat memainkan peranan penting sebagai tuan rumah Presidensi G20 2022 untuk mendorong terciptanya kerja sama strategis sekaligus memperbaiki konektivitas global. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang turut memberikan sambutan, menjelaskan bahwa sejauh ini, Presidensi G20 2022 di Indonesia secara perlahan memang telah menjadi jembatan atas dinamika situasi global saat ini.  Ia menjelaskan, kepercayaan global terhadap Indonesia meningkat cukup signifikan dengan politik bebas aktif yang dilakukan. "Trust must be earned. Dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, kita memperoleh kepercayaan global. Bebas aktif adalah bebas menentukan pilihan dan tidak terikat pilihan mana pun. Kiblat kita jelas adalah kepentingan nasional. Semoga selama Indonesia berdiri, kita tidak jadi permasalahan dunia, tapi jadi solusi," ungkap Retno Marsudi.  Dalam memimpin aksi resolusi global melalui Presidensi G20 2022 ini, Retno menjelaskan, Indonesia juga selalu mengedepankan paradigma kolaborasi, bukan kompetisi. Termasuk saat Sidang Majelis PBB ke-77.  Indonesia dituntut untuk sukses menyelenggarakan Presidensi G20. Jika gagal, taruhannya terlalu besar. Nasib dan kesejahteraan miliaran penduduk dunia terutama negara berkembang akan terdampak.  "Kolaborasi dengan paradigma win win, bukan zero sum. Paradigma kolaborasi, bukan kompetisi, dan paradigma engagement bukan containment. Pandemi mengajarkan pelajaran berharga bahwa no one is safe until everyone is," terang Retno.

Kolaborasi Antarnegara Kunci Hadapi Krisis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Andi-Widjajanto.jpg" alt="Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, (21/2/2022). (ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, (21/2/2022). (ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Andi Widjajanto sebagai gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Andi bukan nama asing di lingkaran istana. Dia merupakan sekretaris kabinet (2014–2015) pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.  Andi menggantikan Agus Widjojo yang menjabat sejak 2016. Akademisi yang concern pada isu pertahanan dan hubungan internasional itu merupakan sipil keempat yang menjadi gubernur Lemhannas.  Seusai pelantikan di Istana Negara kemarin (21/2), Andi menyatakan pentingnya Lemhannas secara kelembagaan melakukan aktualisasi. ”Supaya tetap relevan dengan kondisi terkini. Kemudian, menyerap metodologi keilmuan terbaru,” katanya. Misalnya, pengembangan metodologi big data dan sejumlah tantangan ke depan.  Andi juga menyebutkan beberapa arahan dari Presiden Jokowi. Di antaranya, menguatkan transformasi Lemhannas sesuai dengan tantangan geopolitik abad ke-21. Dengan begitu, Lemhannas bisa menjalankan fungsi sebagai lembaga pendidikan pencetak kepemimpinan nasional. Selain itu, Lemhannas harus bisa menjadi dapur kajian strategis untuk presiden tentang kajian isu-isu lokal, regional, dan global. Kemudian, menjalankan fungsi untuk memantapkan nilai-nilai kebangsaan.  Selain Andi, kemarin presiden melantik Arief Prasetyo Adi sebagai kepala Badan Pangan Nasional. Sebelumnya, Arief merupakan direktur utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), BUMN yang bergerak di bidang pangan, manufaktur, perdagangan, dan distribusi.  Arief menegaskan bahwa Badan Pangan Nasional yang dipimpinnya bakal menjalankan tugas untuk membangun sinergi dan kolaborasi dari kementerian, lembaga, serta pemangku kebijakan terkait. Termasuk asosiasi peternak, nelayan, dan petani.

Presiden Minta Andi Widjajanto Lakukan Transformasi Lemhannas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-ungul-di-kaum-milenial-tapi-jokowi-lemah-di-basis-islam-modern_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai masih banyak kelemahan yang harus ditambal oleh pasangan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai masih banyak kelemahan yang harus ditambal oleh pasangan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Andi Widjajanto menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Andi Widjajanto menggantikan Agus Widjojo yang menjadi Duta Besar Indonesia di Filipina.  Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengatakan, dipilihnya Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lemhannas dinilai sudah tepat. Ia membeberkan tiga alasan kenapa Andi Widjayanto layak menjadi Gubernur Lemhannas.  "Penunjukan Andi sangat tepat karena pertama, beliau ahli di bidang pertahanan. Jadi, core competency-nya itu memang sesuai dengan lembaganya," ujar M. Qodari kepada wartawan, Senin (21/2).  Menurut Qodari, meskipun Andi dari sisi usia relatif muda tapi memiliki kompetensi yang lengkap, baik secara konsep maupun teknis. Selain sosok akademisi dan pengamat militer yang fokus pada kajian pertahanan dari kalangan sipil, Andi juga mampu berbicara mengenai konsep dan teknis persenjataan.  "Dia (Andi) adalah satu diantara sangat sedikit pengamat pertahanan militer dari kalangan sipil yang bisa berbicara teknis persenjataan. Dia itu hafal tuh jenis-jenis senjata, kebutuhan senjata seperti layaknya seorang militer," ucapnya.  Kedua lanjut Qodari, Andi memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui, Andi pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet periode 2014-2015 pada masa pemerintahan Jokowi periode pertama.  Lalu, pada 2016, Andi diangkat menjadi penasihat Senior Kepala Staf Kepresidenan. Dengan pengalaman ini, Qodari yakin, saran dan masukan yang dikeluarkan Lemhannas akan memiliki relevansi dengan kebijakan Jokowi.  "Saudara Andi ini memiliki kedekatan dengan Presiden, sehingga masukan dan saran dari Lemhannas itu nanti akan memiliki relevansi yang tinggi dengan pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan," bebernya.  Kemudian ketiga, Qodari menganggap Andi banyak berpikir dan terlibat dalam menyusun perencanaan kebijakan publik di Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. "Dia ini banyak mengkaji berpikir mengenai perencanaan kebijakan publik Indonesia 2045 yang merupakan momentum Indonesia Emas. Jadi, dia bisa membuatkan road map memperkuat pembangunan itu dalam kerangka Indonesia Emas dan dia bisa membangunnya lewat institusi Lemhannas," jelasnya.  Qodari meyakini Lemhannas akan menjadi lembaga yang berpengaruh dan penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah ke depan. "Saya punya keyakinan ke depan Lemhannas ke depan akan sangat berpengaruh dan penting dalam pengambilan keputusan di pemerintahan karena kedekatan Andi dengan Presiden," ungkapnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Andi Widjajanto menjadi Gubernur Lemhannas dan Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Pelantikan keduanya dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/2).  Pelantikan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 21/P/2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 7/M/2022.

Keputusan Presiden Tunjuk Andi Widjajanto Dinilai Tepat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#andi widjajanto

Berita Terkini