<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/Screenshot_2024-10-25-18-24-24-36_1c337646f29875672b5a61192b9010f9-4157830631.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga membagikan momen saat mengenakan seragam Komando Cadangan atau Komcad di Akademi Militer (Akmil). (IG Sri Mulyani)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga membagikan momen saat mengenakan seragam Komando Cadangan atau Komcad di Akademi Militer (Akmil). (IG Sri Mulyani)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara resmi menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara di Kabinet Merah Putih untuk melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Dalam hal ini, diharapkan bisa melakukan penghematan minimal 50 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dikutip Minggu (10/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015295507/4-zodiak-paling-beruntung-besok-11-november-2024-banjir-peluang-karier-dan-finansial">4 Zodiak Paling Beruntung Besok 11 November 2024, Banjir Peluang Karier dan Finansial</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan surat yang diterbitkan Menkeu pada 7 November 2023 ini, terdapat sejumlah arahan dari Sri Mulyani terkait penghematan belanja negara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meliputi, para pejabat negara diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud dilakukan penghematan minimal 50 persen dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan," bunyi aturan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan. Maka, menteri atau pemimpin lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun penghematan belanja perjalanan dinas dikecualikan untuk belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas. Kemudian, belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015295483/steelseries-arctis-gamebuds-earbuds-gaming-premium-untuk-semua-platform-dengan-anc-dan-baterai-40-jam">SteelSeries Arctis GameBuds, Earbuds Gaming Premium untuk Semua Platform dengan ANC dan Baterai 40 Jam</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan," bunyi aturan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman.</div>

Menkeu Sri Mulyani Indrawati secara resmi menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara untuk melakukan efisiensi anggaran belanja.

Sri Mulyani Minta Menteri hingga Pimpinan Lembaga Hemat Anggaran Perjalanan Dinas Minimal 50 Persen

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/Screenshot-2024-06-13-174505-4195158555.png" alt="Presiden Jokowi saat berikan keterangan. (Tangkapan Layar Setpres)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat berikan keterangan. (Tangkapan Layar Setpres).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan terhadap Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, perihal anggaran negara. Jokowi meminta agar Prabowo bisa mengelola APBN secara transparan dan akuntabel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi meyakini, PRabowo bisa mengelola anggaran dengan baik dan mengedepankan perhatian pada setiap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakin pemerintahan Presiden Terpilih, Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK, agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," ujar Jokowi dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (8/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014840756/polri-bongkar-kasus-judi-online-dengan-nilai-transaksi-rp-500-m-diotaki-wn-taiwan">Polri Bongkar Kasus Judi Online dengan Nilai Transaksi Rp 500 M, Diotaki WN Taiwan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, Jokowi pun meminta kepada BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan darinya kepada Presiden Terpilih, Prabowo Subianto. Ia berharap, melalui dukungan itu pemerintahan bisa berjalan baik dan berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh Presiden Terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik, menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara kita Indonesia," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, ia juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil pemerintahan saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak lupa, Jokowi juga meminta kepada seluruh jajaran mulai dari menteri hingga kepala daerah untuk menyelesaikan rekomendasi dari BPK. Tujuannya agar seiring tahun berganti, pengelolaan uang negara bisa semakin baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya minta kepada para Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun, semakin baik," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan terhadap Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, perihal anggaran negara.

Soal Anggaran Negara, Jokowi Pesan ke Prabowo untuk Kelola Secara Transparan dan Akuntabel

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/20231222212907_IMG_5861JPG-1065817082.jpg" alt="Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan gagasannya saat debat cawapres di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan gagasannya saat debat cawapres di Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD memamerkan 21 program unggulan yang dicanangkan bersama calon presiden (capres) Ganjar Pranowo jika memenangkan kontestasi Pemilu 2024. Bahkan, puluhan program itu akan menghabiskan anggaran senilai Rp 2.500 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelenggarakan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar-Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai Rp 2.500 triliun selama lima tahun," kata Mahfud saat mengakhiri debat cawapres yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menegaskan, setiap kebijakan pemerintah akan mengutamakan kemakmuran rakyat. Ia pun berjanji akan memelihara fakir miskin dan anak terlantar, jika memenangkan Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013648031/usai-debat-cawapres-tagar-gibranmembooming-trending-di-media-sosial">Usai Debat Cawapres, Tagar #GibranMembooming Trending di Media Sosial</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar seperti ketentuan Pasal 34 Ayat 1 UUD," tegas Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun 21 program yang digagas Ganjar-Mahfud, yakni:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. 17 juta lapangan kerja</div> <div dir="auto">2. 1 Desa, 1 Faskes, 1 Nakes</div> <div dir="auto">3. Uang saku kader posyandu</div> <div dir="auto">4. 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor</div> <div dir="auto">5. Sekolah dapat gaji, lulus pasti kerj</div> <div dir="auto">6. 1 keluarga miskin, 1 sarjana</div> <div dir="auto">7. Perempuan maju</div> <div dir="auto">8. Buruh naik kelas</div> <div dir="auto">9. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bhayangkara</div> <div dir="auto">10. Mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi</div> <div dir="auto">11. Masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi</div> <div dir="auto">12. Guru ngaji dan guru agama lain digaji</div> <div dir="auto">13. Pasokan pangan aman, harga enak di kantong</div> <div dir="auto">14. Lansia bahagia, anak-cucu gembira</div> <div dir="auto">15. Petani bangga bertani</div> <div dir="auto">16. Di laut kita jaya, nelayan sejahtera</div> <div dir="auto">17. Disabilitas mandiri, berprestasi, 1 Desa, 1 mobil akse</div> <div dir="auto">18. Internet super cepat, gratis, dan merata</div> <div dir="auto">19. Bansos pasti lanjut, tapi harus tepat sasaran</div> <div dir="auto">20. Sikat KKN</div> <div dir="auto">21. KTP Sakti</div>

Cawapres Mahfud MD memamerkan 21 program unggulan yang dicanangkan bersama calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Mahfud MD Pamer 21 Program yang Akan Habiskan Anggaran Negara Rp 2.500 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/prabowo-sebut-25-persen-anggaran-negara-bocor-ditaksir-capai-rp-500-t_m_.jpg" alt="Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto memperkirakan 25 persen anggaran negara bocor. Jenis kebocorannya pun macam-macam. Dia bahkan menyebut telah mencatat dan menghitungnya di sebuah buku.</p><br /> <p>"Saya hitung dan saya sudah tulis di buku kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya mungkin lebih sebetulnya 25 persen taksiran saya anggaran bocor. Bocornya macem-macam," ujar Prabowo saat menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) ke-20 tahun di Hall Sport Mall kelapa Gading, Jakarta, Rabu (6/2).</p><br /> <p>Dia mencontohkan, ada sejumlah proyek yang nilainya tidak sesuai dengan keharusannya. Mantan Danjen Kopassus ini pun menduga ada mark up yang dilakukan pemerintah.</p><br /> <p>"Proyek yang harganya 100 dibilang 150 itu namanya apa? penggelembungan namanya mark up. Harga 100 dia tulis 150 bayangkan. Jembatan harga 100 ditulis 150 dan ini terjadi terus menerus," tuturnya.</p><br /> <p>Prabowo memperkirakan, anggaran yang bocor tersebut mencapai Rp 500 triliun. "Kalau anggaran kita yang sudah sepakati USD 200 miliar, kalau kebooran tadi 25 persen artinya yang hilang...hampir Rp 500 triliun yang bocor," sambungnya.</p><br /> <p>Menurut dia, seharusnya anggaran tersebut bisa di optimalkan untuk kesejahteraan rakyat dalam mendukung perekonomian dalam negeri. </p><br /> <p>"Kita bayangkan apa yang bisa dibuat saya bicara dengan pakar industri dengan tadi 50 mikiar dollar kurang lebih kita bisa gabung 200 pabrik sehingga kita bisa ciptakan produk terbaik Indonesia," tuturnya.</p><br /> <p>Oleh karena itu, dirinya optimis untuk kembali maju sebagai calon presiden presiden periode 2019-2024. Dirinya pun membantah sebagai sosok yang membangun pesimistis. "Kita mampu karena saya yakin kita mampu. Maka saya bersedia maju capres," tandasnya.</p>

Prabowo Sebut 25 Persen Anggaran Negara Bocor, Ditaksir Capai Rp 500 T

anggaran negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran negara

Berita Terkini

Sri Mulyani Minta Menteri hingga Pimpinan Lembaga Hemat Anggaran Perjalanan Dinas Minimal 50 Persen

Soal Anggaran Negara, Jokowi Pesan ke Prabowo untuk Kelola Secara Transparan dan Akuntabel

Mahfud MD Pamer 21 Program yang Akan Habiskan Anggaran Negara Rp 2.500 Triliun

Prabowo Sebut 25 Persen Anggaran Negara Bocor, Ditaksir Capai Rp 500 T

Download Aplikasi JawaPos.com