<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200512_233127.jpg" alt="thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus" width="100%">
<figcaption>thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran 900/2069/SJ tentang Pencairan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi ASN di daerah. SE tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah.  Dalam SE tersebut, daerah diminta mempercepat pencairan THR maksimal H-10 Lebaran.  Sementara itu, gaji ke-13 diinstruksikan diberikan pada Juli. Tito mengatakan, daerah harus segera mengeluarkan peraturan kepala daerah (perkada) sebagai dasar hukum pencairan. ”Tanpa melalui proses fasilitasi oleh menteri dalam negeri,” ujarnya kemarin.  Bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD TA 2022, Mendagri memberikan sejumlah opsi solusi. Pemda, kata Tito, dapat mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada APBD TA 2022. Namun, jika belum mencukupi, daerah bisa menggeser anggaran dengan melakukan pencairan mendahului perubahan APBD TA 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  ”Bisa bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan/sub kegiatan, atau memanfaatkan kas yang tersedia,” imbuhnya. Dalam SE tersebut, Tito juga meminta para gubernur memantau pencairan THR dan gaji ke-13 di tiap pemerintah kabupaten/kota.  Sementara itu, pencairan THR di sektor swasta belum berjalan penuh. Namun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yakin para pengusaha membayar THR keagamaan 2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. Keyakinan tersebut didasari kondisi perekonomian saat ini yang jauh lebih baik daripada dua tahun sebelumnya.  ”Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan dan keberhasilan kita mengendalikan persebaran Covid-19 dan cakupan vaksinasi yang tinggi. Ini berdampak positif terhadap normalisasi aktivitas masyarakat,” paparnya.  Normalisasi aktivitas masyarakat tersebut ditandai dengan meningkatnya aktivitas pekerja/buruh yang bekerja secara offline pada aktivitas usaha, baik sektor formal maupun informal. Kemudian, pulihnya kegiatan belajar-mengajar hingga kelonggaran aktivitas masyarakat yang bepergian ke luar kota atau ke luar negeri. ”Selain itu, pelaksanaan rangkaian kegiatan skala nasional, internasional, serta meningkatnya wisatawan mancanegara,” ungkapnya.  Lebih lanjut, dia menjelaskan, akselerasi pemulihan ekonomi 2022 juga telah mendorong perbaikan pada indikator sektor riil awal tahun ini. Hal itu ditandai dengan indeks keyakinan konsumen di level optimistis 113,10 pada Februari 2022 dan purchasing managers’ index (PMI) manufaktur di level ekspansif 51,2 per Februari 2022. ”Ini indikasi yang bagi kami, THR dibayar penuh (oleh pengusaha, Red),” tegasnya. Karena itu, perusahaan didorong membayar THR sesuai dengan surat edaran yang telah diterbitkan. Dibayar penuh tanpa mencicil.

Pemda Boleh Realokasi Anggaran untuk THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/uang-ilustrasi.jpeg" alt="uang ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>uang ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tidak perlu khawatir pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bakal telat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengantisipasi dan menjamin pencairan bisa tetap dilakukan sesuai jadwal.  Sebelumnya kekhawatiran keterlambatan pencairan di daerah dipicu isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 dan 36 Tahun 2019. Dalam pasal 10 ayat 2 PP itu disebutkan, pemberian gaji, uang pensiun, tunjangan ke-13, dan THR yang bersumber dari APBD harus diatur dengan peraturan daerah (perda).  Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menjelaskan, pihaknya telah meminta menteri keuangan serta menteri pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB) merevisi PP tersebut. Itu tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/ 3746/SJ tanggal 13 Mei 2019.  Rekomendasi tersebut, kata Hadi, sudah disetujui kementerian terkait. "Menteri PAN dan RB telah mengajukan surat kepada menteri sekretaris negara serta menteri hukum dan HAM agar melakukan perbaikan revisi khusus," ujarnya di kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.  Hadi mengakui, pencairan THR bagi PNS melalui perda memang rawan terjadi keterlambatan. Sebab, proses pembuatan perda tidak sederhana. Kepala daerah harus duduk bersama dengan DPRD. Tahapannya pun bisa memakan waktu yang cukup panjang. Padahal, Lebaran kian dekat.  Karena itu, dalam rekomendasi yang telah disetujui, redaksi pasal 10 PP diubah. Dari "peraturan daerah" menjadi "peraturan kepala daerah". Dengan perubahan tersebut, Hadi optimistis THR bisa dicairkan tepat waktu. Sebab, secara teknis, pembuatan peraturan kepala daerah relatif lebih mudah daripada perda. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan 58/2019, THR diberikan paling cepat sepuluh hari sebelum Lebaran. "Kalau enggak cair yo PNS gejolak pasti yah," kata mantan Sekda Jawa Tengah tersebut.  Bagaimana jika terjadi keterlambatan pencairan? Hadi mengatakan, itu bergantung pada persoalannya. Jika ada unsur kesengajaan penundaan, itu tidak bisa dibenarkan. Sebab, pemberian THR yang diatur dalam UU dan wujud peningkatan kesejahteraan pegawai harus dilaksanakan sesuai ketentuan.  Konsekuensinya adalah pemberian sanksi bagi pejabat terkait. "Sesuai PP 12/2017, sanksi ada tahapan teguran pertama, kedua, dan sebagainya," kata dia. Jika menemukan kasus keterlambatan semacam itu, Hadi meminta PNS tidak segan mengadukan ke Kemendagri.  Terkait dengan nasib pegawai honorer di daerah, Hadi menjelaskan, selama ini ketentuannya hanya mengatur THR yang diterima PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya. THR untuk para pegawai honorer tidak diatur. "Tidak mengatur sampai ke sana karena yang diatur adalah ASN (istilah baru PNS, Red)," ucapnya.  Pihaknya menyerahkan masalah THR bagi pegawai honorer kepada instansi pemerintah daerah masing-masing. Sebab, hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Dengan demikian, wajar apabila THR yang diterima pegawai honorer akan berbeda-beda.  Hadi menjelaskan, dari kerangka aturan memang tidak dikenal istilah pegawai honorer di lingkup pemerintah. Dalam UU, selain PNS, kelompok pegawai lain yang dikenal adalah PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Honorer muncul saat terjadi moratorium pengangkatan pegawai.  Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pihaknya sedang merevisi PP THR sebagai tindak lanjut rekomendasi Kemendagri. Dia memastikan bahwa revisi dilakukan dalam waktu cepat.  "Sedang direvisi dan hampir selesai. Mungkin akan keluar dalam satu atau dua hari ini," ujarnya di kantor Kementerian ESDM kemarin.  Setelah revisi PP selesai, kata Sri Mulyani, kepala daerah bisa langsung menyiapkan aturan turunannya. "Pemda sudah bisa melakukan pembayaran melalui peraturan kepala daerah," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.  Sebelumnya kewajiban mencairkan THR melalui perda dikeluhkan banyak daerah. Salah satunya disampaikan Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto. Dia menilai waktu tiga pekan tersisa menjelang Lebaran tidak cukup untuk menyiapkan perda.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/honorer-maunya-tetap-pns-revisi-asn-jalan-satu-satunya_m_-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI PNS: Pencairan THR untuk PNS daerah dipastikan tidak akan telat. (Jawa Pos Radar Madiun)  Petunjuk Teknis  Di bagian lain, kemarin Kemendagri juga mengeluarkan surat edaran terkait petunjuk teknis pencairan THR ke daerah. Surat edaran itu memberikan petunjuk bagi daerah yang memiliki persoalan dengan anggaran.  Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menerangkan, secara prinsip pihaknya sudah memberikan arahan untuk menyediakan alokasi THR sejak tahun lalu. Itu tertuang dalam Peraturan Mendagri 38/2018 mengenai Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019.  Namun, jika anggaran yang dialokasikan ternyata tidak cukup, ada skema yang bisa digunakan pemda. Skema itu adalah melakukan pengeluaran mendahului perubahan perda APBD dengan mengalihkan anggaran dari pos lain. "Karena ini sifatnya kebutuhan mendesak, penyediaannya dapat melalui perubahan penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2019," jelasnya.  Kasus ketidakcukupan anggaran THR pernah terjadi tahun lalu. Alokasi yang disiapkan daerah untuk THR PNS adalah sebesar gaji pokok. Namun, pemerintah pusat membuat kebijakan dengan memasukkan variabel tunjangan dalam pembayaran THR.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/honorer-maunya-tetap-pns-revisi-asn-jalan-satu-satunya_m_-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Pencairan THR PNS Daerah Tidak Bakal Telat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sejumlah-pemda-kesulitan-anggaran-untuk-cairkan-thr_m_217938.jpeg" alt="Sejumlah daerah tidak memiliki anggaran untuk mencairkan THR untuk PNS." width="100%">
<figcaption>Sejumlah daerah tidak memiliki anggaran untuk mencairkan THR untuk PNS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tunjangan hari raya (THR) ternyata tidak kabar baik bagi aparatur sipil negara (ASN). Sebab THR itu yang nilainya setara gaji pokok plus tunjangan hanya dapat dipastikan diberikan bagi ASN pemerintah pusat. Sedangkan ASN pemerintah daerah masih harap-harap cemas. Bahkan ada pemerintah daerah yang tidak memiliki anggaran untuk mencairkan THR tahun ini. Kebijakan baru yang memasukkan tunjangan dalam komponen THR rupanya belum diperhitungkan pemerintah daerah (pemda). Akibatnya, sebagian pemda kini pusing mencari anggaran untuk membayar ASN di daerah. Salah satu pemda yang mengaku kesulitan untuk membayar <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/03/06/2018/senin-thr-pns-mulai-cair-lebaran-pun-tenang" target="_blank">THR</a> dengan komponen gaji pokok plus tunjangan adalah Pemkot Bengkulu. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Marjon mengungkapkan, aturan THR baru itu belum diperhitungkan pemkot. "Itu di luar dugaan kami," ujarnya kepada Bengkulu Ekspres (Jawa Pos Group) kemarin (4/6). Menurut Marjon, pemkot butuh anggaran tambahan Rp 10 miliar untuk memenuhi pembayaran THR dengan komponen gaji pokok plus tunjangan. Di sisi lain, kondisi keuangan pemkot sangat menipis karena anggaran yang berjalan sudah banyak. Karena itu, pos anggaran lain sulit digeser untuk menutup kekurangan tersebut. "Saya kontak daerah lain juga sama. Mereka sedang menyiasati dana tambahan itu. Karena itu kan tidak dianggarkan tahun lalu," jelasnya. Untuk itu, lanjut Marjon, pemkot belum bisa memastikan apakah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/06/2018/ini-tanggal-pencairan-thr-pns-pemkot-pekanbaru" target="_blank">THR</a> akan bisa dibayar dengan skema gaji pokok plus tunjangan. Pihaknya hanya berjanji berupaya semaksimalnya untuk merombak mata anggaran apa saja yang bisa diambil di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menutupi kekurangan tersebut. Namun, jika dalam waktu 2-3 hari ini kebutuhan dana itu tidak mencukupi atau bahkan sulit dipenuhi, sangat mungkin THR khusus ASN kota belum bisa direalisasikan. "Mencari dana mendadak itu tidak gampang. Tapi, kita berharap mampu menaikkan itu, dan kita sudah rapatkan itu tadi," jelas Marjon. Di sisi lain, jika THR hanya sebesar gaji pokok, pemkot sudah menyediakan anggaran Rp 19 miliar. Bahkan, sudah siap dicairkan hari ini. "Kenaikannya (tambahan tunjangan dalam THR) ini yang belum ada (anggarannya)," paparnya. Daerah lain yang juga tengah memutar siasat untuk memenuhi ketentuan THR yang baru adalah Pemkab Malang. Bupati Malang Rendra Kresna menuturkan, dirinya sudah memerintah Sekda untuk menindaklanjuti surat edaran (SE) Mendagri agar membayar THR dengan komponen gaji pokok plus tunjangan. Namun, setelah mengalkulasi, pemkab rupanya mengalami kekurangan dana Rp 7 miliar untuk pembayaran THR bagi 14.300 ASN. "Kekurangannya sekitar itu. Karena kalau untuk gaji ke-13 sudah kami anggarkan di APBD," ujarnya kemarin. Menurut Rendra, kekurangan tersebut disebabkan aturan baru THR yang menyertakan tunjangan sebagai komponennya. "Karena yang diberikan gaji pokok dan tunjangan, jadi dananya kurang," jelasnya. Sesuai petunjuk Kemendagri, untuk mencukupi kekurangan dana itu, bisa digunakan beberapa alternatif. Misalnya, menggeser anggaran tidak terduga. Tapi, Rendra menegaskan tidak akan menggunakan anggaran tersebut. Melainkan, bakal memakai dana yang ada. "Diambilkan dari acres anggaran (anggaran penyesuaian, Red). Cukup terpenuhi. Nanti harus tetap lakukan cara administrasi," katanya. Setali tiga uang, Pemprov Banten tengah mencari cara strategis untuk membayar anggaran THR. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Nandy Mulya S. mengatakan, pemberian THR kepada ASN di Pemprov Banten telah dianggarkan dalam APBD 2018. Hanya, THR yang dianggarkan cuma sebesar gaji pokok, sedangkan komponen lainnya belum dianggarkan. Menurut Nandy, tahun ini pemprov hanya menganggarkan THR berupa gaji pokok. "THR itu kita sebut gaji ke-14. Kalau dulu itu hanya gaji pokok. Kemudian, ada juga gaji ke-13, itu diberikan menjelang anak-anak mau sekolah, itu sudah dianggarkan dalam APBD. Tapi, pengecualian untuk THR sekarang karena ada komponen lainnya. Nah, yang tunjangan lainnya itu belum kita anggarkan," ujarnya. Berdasar SE Mendagri pada 30 Mei, THR sudah harus diberikan pada pekan pertama Juni dan gaji ke-13 pada minggu pertama Juli. "Kita persiapkan untuk pembayaran THR awal Juni ini. Tapi, hanya untuk besaran gaji pokok," ungkapnya. Terkait komponen tambahan untuk THR ASN seperti yang diamanatkan PP dan SE Mendagri, Nandy menyerahkan kepada gubernur. Menurut dia, mungkin akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2018. "Komponen tambahan tidak bisa dibayarkan sekarang karena belum dianggarkan," tuturnya. Dalam SE Mendagri disebutkan, daerah yang belum menganggarkan THR sesuai besaran yang diamanatkan PP bisa menggeser anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, atau menggunakan kas yang tersedia. Dengan begitu, pemda tidak perlu menunggu perubahan APBD 2018 alias hanya perlu mengubah penjabaran APBD 2018, selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Berdasar data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, jumlah ASN di Pemprov Banten lebih dari 10 ribu pegawai. Perinciannya, 4.380 ASN lama dan lebih dari 6.000 ASN guru SMA-SMK. Sementara itu, Pemprov Jatim belum mengambil kebijakan terkait THR pasca munculnya surat edaran Mendagri tentang besaran THR. Hingga tadi malam, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih membahas masalah itu. "Saat ini kami masih menganalisis surat itu," kata kepala BPKAD Jatim, Jumadi. Selain itu, kata Jumadi, pihaknya juga tengah menganalisis daftar pengisian anggaran (DPA) seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pada APBD Jatim. "Setelah ini segera kita laporkan ke pak gubernur," katanya.

Sejumlah Pemda Kesulitan Anggaran untuk Cairkan THR

anggaran thr

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran thr

Berita Terkini

Pemda Boleh Realokasi Anggaran untuk THR

Pencairan THR PNS Daerah Tidak Bakal Telat

Sejumlah Pemda Kesulitan Anggaran untuk Cairkan THR

Download Aplikasi JawaPos.com