<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/sespri-edhy-prabowo.jpg" alt="Anggia Tesalonika di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Anggia Tesalonika di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Eks Menteri KKP Edhy Prabowo mengaku memberi apartemen bagi 3 sekretaris pribadi (sespri) perempuan, salah satunya Anggia Tesalonika Kloer. Dia juga memberi mobil dinas HRV. Edhy Prabowo mengaku merogoh kocek sendiri untuk keperluan fasilitas Anggia dan 2 sekpri dari uangnya sendiri karena uangnya masih cukup.  Hal itu Edhy sampaikan saat bersaksi di sidang perkara suap ekspor benih bening lobster atau benur dengan terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito. Edhy, yang juga tersangka dalam kasus ini, mengaku meminta sesprinya, Amiril Mukminin, agar menyewakan apartemen untuk Anggia, Yusri Fidya, dan Putri Elok.  “Menyuruh Amiril sewa apartemen buat Anggia dan Fidya (Yusri)?” tanya jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/3).  “Saya meminta Amiril untuk menyiapkan satu apartemen yang bisa dipakai buat bertiga. Tadinya Putri Elok karena belum berkeluarga tinggal di situ, kemudian Anggia dan Fidya Yusri, dalam pelaksanaannya Saudari Anggia seperti yang bapak lihat sekarang,” jelas Edhy seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Kamis (18/3).  Edhy juga mengaku telah meminta Amiril mencarikan mobil untuk Anggia. Namun, Edhy tidak mengetahui soal mobil tersebut atas nama Ainul Faqih yang merupakan staf pribadi istrinya, Iis Rosita Dewi.  “Saya perintahkan Amiril untuk carikan mobil dinas buat dia, tapi karena tidak ada akhirnya saya carikan kredit. Saya tidak tahu atas namanya,” ujar Edhy.  Jaksa kemudian menanyakan soal sumber pembiayaan apartemen dan mobil yang diberikan kepada Anggia. Edhy menjawab membayar sendiri biaya kedua fasilitas itu. “Bapak tahu sumber uang untuk menyewa kedua apartemen dan mobil H-RV, sumber uang dari mana, Pak?” cecar jaksa.  “Karena itu perintah saya dan uang saya masih cukup untuk membayarkan dua hal tersebut,” ucap Edhy.  Jaksa sempat membandingkan pernyataan Edhy dengan keterangan Amiril soal sumber biaya sewa apartemen dan pembelian mobil yang berasal dari keuntungan perusahaan pengiriman benur, PT Aero Citra Kargo (ACK).  Namun, Edhy tidak memberikan jawaban. “Saya konfirmasi dari keterangan Amiril, uang diambil dari keuntungan Amri dan Achmad Bachtiar dari PT ACK,” ucap jaksa.  Dalam sidang ini yang duduk sebagai terdakwa adalah Direktur PT DPPP Suharjito. Dia didakwa memberi suap ke Edhy Prabowo yang saat itu menjabat Menteri KKP. Suharjito disebut jaksa memberi suap ke Edhy sebesar Rp 2,1 miliar terkait kasus ekspor benur.  Jaksa menyebut uang suap diberikan ke Edhy melalui staf khusus menteri KKP Safri dan Andrau Misanta Pribadi, lalu Sekretaris Pribadi Edhy bernama Amiril Mukminin, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy Prabowo Iis Rosita Dewi.  Dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus Pendiri PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Siswadhi Pranoto Loe. Suap diberikan agar Edhy mempercepat perizinan budi daya benih lobster ke PT DPP.

Penjelasan Edhy Prabowo Soal Pemberian Sekpri Apartemen dan Mobil HRV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/sespri-edhy-prabowo.jpg" alt="Anggia Tesalonika di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Anggia Tesalonika di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami skema bank garansi senilai Rp 52,3 miliar yang disita tim penyidik dari BNI 46 Cabang Gambir. Kemarin (17/3) penyidik memeriksa Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M. Yusuf sebagai saksi.  Setelah diperiksa, Yusuf yang merupakan mantan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelaskan bahwa skema bank garansi terkait perizinan ekspor benih lobster (benur) tidak melanggar hukum. Meski ketentuan jaminan bank tersebut belum diatur dalam peraturan. ”Secara hukum (skema bank garansi) tidak ada yang dilanggar,” ujarnya.  Sebagaimana diwartakan, KPK menyita uang tunai Rp 52,3 miliar pada Senin (15/3). Duit pecahan Rp 100 ribu itu merupakan barang bukti perkara dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster (benur) di KKP. Penyitaan tersebut dilakukan karena tim penyidik menduga duit itu berasal dari para eksportir benur.  Skema bank garansi sebenarnya lumrah dalam pengadaan barang dan jasa. Umumnya, kontraktor atau vendor memberikan jaminan bank dalam mengerjakan proyek tertentu. Namun, untuk perizinan ekspor, skema tersebut belum diatur secara khusus. Bank garansi itu diduga gagasan eks Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut.  Yusuf menjelaskan, skema bank garansi merupakan hasil kesepakatan bersama di KKP. Itu berawal dari belum adanya regulasi yang mengatur hak negara dalam kegiatan ekspor benur. ”Karena belum ada regulasi, jadi belum bisa dipungut. Tapi, ada komitmen dari eksportir untuk membayar kepada negara,” terang Yusuf.  Regulasi tersebut, lanjut Yusuf, sejatinya telah digodok pasca kebijakan pemerintah membuka keran ekspor benur pada Juli lalu. Namun, sebelum regulasi itu selesai, KPK lebih dulu menangkap Edhy Prabowo. Di sisi lain, kegiatan ekspor benur sudah berjalan. ”Maka, dijadikan bank garansi sebagai jaminan (para eksportir, Red),” paparnya.  Yusuf menambahkan, kegiatan ekspor benur merupakan salah satu upaya pemerintah menyejahterakan nelayan. Meski begitu, pihaknya juga mencari formula agar penangkapan benur yang merupakan sumber daya alam (SDA) itu menguntungkan bagi negara. ”Kami menyurati menteri keuangan untuk berkenan membuat regulasi khusus biaya masuk dan keluar BBL (benih lobster, Red),” ungkapnya.  Kementerian Keuangan, kata Yusuf, meminta KKP untuk merumuskan persoalan tersebut dalam peraturan pemerintah (PP). Namun, karena ada UU Cipta Kerja, perumusan PP itu belum menjadi prioritas KKP. ”Kami prioritaskan PP Cipta Kerja dulu. Sehingga ini (PP terkait ekspor benur) tertunda sampai ada penangkapan (Edhy Prabowo) dari KPK,” imbuhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/03/2021/sespri-akui-disewakan-unit-apartemen-hingga-mobil-dari-edhy-prabowo/">Sespri Akui Disewakan Unit Apartemen Hingga Mobil dari Edhy Prabowo</a>  Yusuf menyebutkan, selama ini pihaknya tidak pernah menerima laporan atau pengaduan indikasi penyimpangan terkait kegiatan ekspor benur. ”Kalau saya tahu (ada laporan korupsi, Red), pasti saya larang,” ungkapnya.  Selain Yusuf, KPK sejatinya mengagendakan pemeriksaan Sekjen KKP Antam Novambar untuk dimintai keterangan seputar bank garansi itu. Namun, Antam tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.  Sementara itu, sidang lanjutan perkara suap perizinan ekspor benur dengan terdakwa Suharjito, penyuap Edhy Prabowo, berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan delapan saksi. Di antaranya, Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi. Jaksa juga menghadirkan Anggia Tesalonika Kloer, sekretaris pribadi Edhy.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/sespri-edhy-prabowo-1-750x876.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Iis Rosita Dewi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Di hadapan majelis hakim, Anggia mengakui bahwa dirinya disewakan apartemen oleh Edhy. Itu terungkap ketika jaksa bertanya kepada Anggia terkait bagaimana dirinya bekerja sebagai sespri Edhy. Termasuk fasilitas yang diperoleh. ’’Saya disewakan apartemen sebagai apartemen saya karena tidak punya keluarga di Jakarta. Saya dari daerah, dari Manado,’’ ungkap Anggia.  Selain apartemen, Anggia mengaku mendapat mobil Honda HR-V hitam dari Edhy. Surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil tersebut atas nama Ainul Faqih, staf istri Edhy. ’’Kendaraan itu pasca saya sembuh Covid-19 awal Oktober. Saya dipinjami mobil untuk mempermudah dari tempat tinggal ke kantor agar tidak menggunakan kendaraan umum,’’ tuturnya.  Sebelumnya, nama Anggia mencuat lantaran diduga menerima aliran dana dari Edhy. Anggia merupakan mantan Miss Internet Indonesia asal Sulawesi Utara (Sulut). Anggia diduga telah menggunakan uang dari Edhy untuk membeli mobil dan menyewa apartemen. Anggia juga disebut-sebut kerap ikut dalam kunjungan kerja Edhy ke beberapa daerah.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/l2ju9PUQQz4

Sespri Edhy Prabowo Akui Disewakan Apartemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Perpanjangan-Masa-Tahanan-Edhy-Prabowo_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-1-248.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2/2020). Edhy melakukan perpanjangan masa penahanan selama 30 hari. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2/2020). Edhy melakukan perpanjangan masa penahanan selama 30 hari. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggia Tesalonika Kloer, sekretaris pribadi (Sespri) mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengakui, pernah diberikan mobil hingga penyewaan unit apartemen oleh Edhy Prabowo. Hal ini dilontarkan Anggia saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster (benur) dengan terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP), Suharjito.  "Saya disewakan apartemen sebagai apartemen saya, karena tidak punya keluarga di Jakarta dan saya dari daerah dari Manado, saya disewakan apartemen," kata Anggia saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (17/3).  Anggia mengklaim, tidak mengetahui soal biaya sewa apartemen tersebut. Lantas jaksa penuntut umum (JPU) mengingatkan Anggia soal penyewaan unit apartemen tersebut.  "BAP (nomor) 8 karena pada saat penyewaan apartemen Amiril (sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin) sempat mengatakan kepada saya bahwa terkait dengan penyewaan adalah dari bapak. Bapak di sini maksudnya adalah Edhy Prabowo," ucap jaksa KPK membacakan BAP.  "Iya," singkat Anggia.  Selain penyewaan unit apartement, Anggia juga mengaku diberikan mobil merek Honda HRV berwarna hitam dari Edhy Prabwo. Menurutnya, surat tanda nomor kendaraan (STNK) itu atas nama Ainul Faqih selaku staf istri Edhy, Iis Rosita Dewi.  "Kendaraan itu pasca saya sembuh Covid-19 bulan awal Oktober, saya dipinjamkan mobil untuk mempermudah dari tempat tinggal ke kantor agar tidak menggunakan kendaraan umum. STNK atas nama Ainul," pungkas Anggia.  Dalam persidangan ini, pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito didakwa menyuap mantan Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo. Suharjito didakwa menyuap mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu senilai USD 103.000 dan Rp 706.055.440 dengan total Rp 2,1 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/02/2021/edhy-prabowo-jelaskan-kedekatannya-dengan-pebulu-tangkis-putri/">Edhy Prabowo Jelaskan Kedekatannya dengan Pebulu Tangkis Putri</a>  Pemberian suap itu bertujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020.  Suharjito didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UxWzcdMpCbg

Sespri Akui Disewakan Unit Apartemen Hingga Mobil dari Edhy Prabowo