<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/suicide-2347543_1920-1-171854254.jpg" alt="Ilustrasi Lansia Gantung Diri di Kecamatan Rendang, Karangasem, Bali (Sumber: Pixabay/ArtWithTammy)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Lansia Gantung Diri di Kecamatan Rendang, Karangasem, Bali (Sumber: Pixabay/ArtWithTammy)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perempuan ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi rumahnya di Desa Putatgede, Kecamatan Ngampel, Kendal pada Sabtu (17/2). Dikutip Radar Semarang (Jawa Pos Grup), peristiwa ini terjadi saat korban berinisial I berusia 25 tahun berpamitan kepada ibunya setelah makan malam di rumah untuk ke kamar mandi sekitar pukul 18.30 WIB. Dilansir dari Radar Semarang pada Senin (19/2), Saat itu korban berpamitan untuk buang air besar. Kemudian selang 30 menit korban tidak kunjung keluar dari kamar mandi. Selanjutnya orang tua korban menerima kejadian ini dan meminta agar korban langsung dikebumikan di TPU Desa Putatgede. "Dari keterangan kedua orang tuanya, sebelum kejadian tidak ada keluhan maupun sakit dan tanda-tanda mencurigakan," jelas pihak Polres Informasi yang diperoleh korban tercatat sebagai anggota KPPS yang bertugas di wilayah Desa Putatgede, Ngampel. Adapun dugaan melakukan bunuh diri, lantaran korban diduga depresi karena permasalahan pribadi. Kendati begitu keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Serta tidak akan menuntut secara hukum dan menolak untuk dilakukan autopsi atau pemeriksaan dalam. Kasus ini ditangani Polsek Pegandon dan Polres Kendal.

Seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perempuan ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi rumahnya di Kendal.

Diduga Alami Depresi, Anggota KPPS di Kendal Putuskan Gantung Diri, Berikut Kronologinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/sby-3082159930.jpg" alt="Jenazah Joko Budiono, petugas KPPS Ngagel Rejo, dimakamkan di TPU Keputih, Surabaya. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Jenazah Joko Budiono, petugas KPPS Ngagel Rejo, dimakamkan di TPU Keputih, Surabaya. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya&nbsp;mencatat ada dua petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)&nbsp;Pemilu 2024&nbsp;Kota Surabaya&nbsp;yang meninggal dunia. Pihaknya&nbsp;memastikan&nbsp;akan memberikan santunan sesuai regulasi pusat. Sekretaris KPU Kota Surabaya,&nbsp;Titus Saptadi mendapatkan laporan petugas KPPS yang meninggal dunia. Hingga saat ini, totalnya ada dua petugas yang gugur,&nbsp;yaitu&nbsp;Joko Budiono, 52, warga Jalan Krukah Utara, dan Imnesti Aufa Emnistya, 22, warga Jalan Plemahan. &ldquo;Almarhum Pak Joko ini terkonfirmasi ketua KPPS TPS 42, Kelurahan Ngagel Rejo. Beliau tak sadarkan diri sejak perhitungan suara. Langsung dibawa ke rumah sakit,&rdquo; terangnya pada&nbsp;Minggu (18/2), dikutip dari Radar Surabaya (Jawa Pos Grup), Senin (19/2). Sementara,&nbsp;Imnesti Aufa Emnistya merupakan anggota KPPS TPS 041 Kelurahan Kedungdoro. Korban meninggal karena mengalami kecelakaan tunggal saat pulang dari TPS pada Rabu (14/2) lalu. &ldquo;Jadi, memang kelelahan ditambah ada riwayat gula darah tinggi. Kalau yang satunya (Imnesti) karena kecelakaan seusai penghitungan suara dan langsung lanjut kerja,&rdquo; kata&nbsp;Titus. Pihaknya memastikan akan ada santunan kematian dan kecelakaan terhadap kedua ahli waris dari keluarga. Aturan itu sudah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023. Itu sebagai pedoman teknis yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya kepada petugas KPPS yang meninggal. &ldquo;Memang benar, kami sudah menerima laporan ini. Maka, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 untuk pedoman teknis pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kami nanti akan memproses almarhum berdua ini. Kami akan lakukan prosedur administrasi dan secara faktual kami akan menemui secara langsung ahli waris,&rdquo; paparnya. Dia menyampaikan&nbsp;bahwa seluruh prosesnya akan sesuai dengan regulasi, yaitu santunan kematian sebesar Rp36 juta. Selain itu juga, pihaknya menambahkan biaya pemakaman. &ldquo;Untuk besarannya berdasarkan ketentuan tadi. Untuk kematian badan adhoc yang tertimpa musibah sampai dengan meninggal diberi santunan kematian sebesar Rp 36 juta. Kemudian dapat diberikan biaya pemakaman Rp 10 juta,&rdquo; ucapnya. Titus menjelaskan&nbsp;jika&nbsp;santunan berlaku selama masa kerja petugas pemilu sejak dilantik, terhitung mulai 25 Januari&nbsp;hingga 25 Februari nanti. Pihaknya akan memastikan keduanya dapat ter-cover santunan tersebut. &ldquo;Berdasarkan ketentuan, kita bisa meng-cover sejak tanggal pelantikan sampai masa kerja berakhir. Jadi, harus kita teliti, mereka sudah dilantik tanggal 25 Januari batas terakhir 25 Februari, bisa ter-cover nanti santunannya. Jika ada kejadian sebelum coblosan atau pemungutan suara, asalkan itu sudah di atas masa kerjanya, ya tetap di-cover,&rdquo; pungkasnya.

KPU Surabaya mencatat ada dua petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 Kota Surabaya yang meninggal dunia.

KPU Surabaya Catat Dua Petugas KPPS Meninggal Dunia, Pihaknya akan Beri Santunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pemilu-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI: PEMILU 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: PEMILU 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keluarga penyelenggara pemilu yang meninggal dunia sudah didata KPU. Namun, mereka belum tahu kapan pencairan dana santunan yang akan diberikan pemerintah.  Misalnya, keluarga almarhum M. Saiful Arif yang merupakan ketua KPPS TPS 40 Kelurahan Gundih. Nur Kholifah, putri almarhum, menyatakan sudah ada pendataan dari petugas KPU pada Rabu (15/5) saat ayahnya meninggal. Data-data terkait sudah diberikan kepada petugas yang datang. ''Tapi, soal kapan pencairannya belum tahu,'' ucapnya saat ditemui di rumahnya kemarin (18/5).  Kemarin siang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini datang ke rumah Saiful untuk takziah. Dia memberikan perhatian kepada keluarga korban dan semangat untuk mereka yang ditinggalkan. Kholifah mewakili keluarga sangat mengapresiasi perhatian dari pemerintah. Termasuk Pemkot Surabaya. ''Ndak menyangka juga kalau Bu Wali sampai ke sini. Bapak memang punya jiwa sosial tinggi. Kalau ada kegiatan di kampung selalu ikut,'' katanya. Dia menyebutkan bahwa ayahnya memang punya riwayat penyakit diabetes. Kondisinya drop sejak menjadi petugas KPPS Begitu pula keluarga almarhum Karji yang menjadi anggota KPPS TPS 36 Kelurahan Dupak. Karji meninggal dunia pada 28 April lalu karena sakit setelah kakinya tertimpa meja yang roboh. Karji dibawa ke rumah sakit. Namun, nyawanya tidak tertolong. Endang Sumarni, 50, istri Karji, menuturkan sudah ada pendataan dari pihak KPU. Namun, dia menyebut belum ada pencairan bantuan. ''Sudah didata, ditanya tragedinya bagaimana,'' ucap Endang yang kemarin juga didatangi Risma.  Sementara itu, berdasar data KPU Surabaya, hingga kemarin tercatat ada 77 korban pemilu di Surabaya. Perinciannya, 15 penyelenggara meninggal dunia, 1 orang cacat tetap, 4 orang sakit berat, 4 lainnya sakit sedang, dan 53 orang sakit.  Anggota KPU Surabaya Wahyu Kuncoro mengungkapkan, pihaknya sudah mendata keluarga korban. Terutama yang meninggal dunia. ''Terus kami sampaikan ke pusat, provinsi yang mengoordinasikan,'' jelasnya kemarin. Pencairan tunjangan memang masih menunggu kabar dari pusat. ''Senin ada penyerahan santunan dari provinsi oleh gubernur Jatim,'' tambah Wahyu.  Orang-orang yang sakit atau meninggal dunia karena menjadi penyelenggara pemilu memang mendapatkan santunan. Yang meninggal dunia, misalnya, mendapatkan santunan Rp 36 juta. Yang cacat tetap mendapatkan Rp 30,8 juta.  Wahyu mengungkapkan, sejauh ini banyak laporan dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang menyebut ada anggota KPPS atau linmas yang sakit. KPU Surabaya pun memilih berhati-hati ketika menerima kabar tersebut. Sebab, kabar itu harus benar-benar diverifikasi.  ''Karena kriterianya sudah jelas. Ada resume medic yang jelas. Tidak bisa sembarangan. Karena ini pertanggungjawabannya uang negara,'' ungkap Wahyu.

Keluarga KPPS yang Meninggal Sudah Didata, Santunan Belum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ombudsman-bandingkan-gaji-anggota-bpip-dengan-nasib-honorer_m_216391.jpeg" alt="Anggota Ombudsmen Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala menilai pemerintah telah melakan maladministrasi soal gaji BPIP." width="100%">
<figcaption>Anggota Ombudsmen Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala menilai pemerintah telah melakan maladministrasi soal gaji BPIP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia. Hal itu salah satu karena kelelahan yang dialami para petugas.  Komisioner ‎Ombudsman, Adrianus Meliala mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasilnya banyak petugas KPPS yang tidak memahami mengenai kondisi dirinya sendiri.  "Saya menduga kelihatannya hak dan kewajiban itu tidak terjadi, belum terjadi, khususnya di KPPS ini. Jadi saya kira yang dipikirkan KPPS, pemenuhan kerja saja tidak berpikir risikonya," ujar Adrianus dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/5).  Misalnya menurut Adrianus, petugas KPPS tidak memahami apabila bekerja maksimal apa implikasi yang dapatnya. Sehingga mereka memaksakan kondisi badannya untuk menyelesaikan tugas-tugas dari hajatan serentak ini.  "Dia (KPPS) mungkin tahu haknya dia tahu enggak risikonya? Tahu enggak implikasinya?," katanya.  Adrianus berujar, KPU seharusnya juga memberikan sosialisasi kepada petugas KPPS mengenai risiko yang didapatkan apabila bekerja kelewat batas.  "KPU harusnya kasih tahu kalau punya sakit ini akan muncul risiko seperti ini. Si pemberi kerja (KPU) tidak memberi penjelasan," ungkapnya.  ‎Adrianus mengatakan, pihaknya juga bakal meminta klarifikasi dari KPU mengenai banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. Misalnya apa yang dilakukan KPU saat ada petugas KPPS yang gugur.  "Pada hari-hari jatuh korban, maka kita mau tahu apakah ada reaksi cepat dari KPU. Bentuknya reaksinya seperti apa," pungkasnya.  Sekadar informasi, dari‎ data terakhir terdapat 11.239 petugas KPPS yang jatuh sakit. Sementara 527 jiwa meninggal dunia.   Banyaknya korban, terjadi karena petugas KPPS mengalami kelelahan. Sehingga penyakit-penyakit yang dideritanya kambuh. Seperti penyakit jantung dan hipertensi.

Ombudsman Duga Petugas KPPS Bekerja Tak Pikirkan Risikonya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sandiaga-Uno-pemilu-curang.jpg" alt="Sandiaga Uno mengunjungi keluarga KPPS yang meninggal saat menjalani tugas pada Pemilu 2019 lalu." width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno mengunjungi keluarga KPPS yang meninggal saat menjalani tugas pada Pemilu 2019 lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menggelar safari di sejumlah lokasi di Surabaya kemarin (15/5). Selain bersilaturahmi dengan jajaran tim pemenangan Prabowo-Sandi, mantan Wagub DKI Jakarta itu mengunjungi keluarga penyelenggara pemilu yang meninggal. Dalam kesempatan tersebut, Sandi mengungkapkan sikap dan pandangannya terkait dinamika politik pasca coblosan pilpres.  Salah satu agenda yang dihadiri Sandi adalah silaturahmi bersama para ulama dan jajaran tim pemenangan Prabowo-Sandi di kantor Badan Pemenangan Provinsi (BPP) di kawasan Gayungsari. Sandi membeberkan persoalan pilpres. Di antaranya, dugaan pelanggaran secara masif pada masa kampanye hingga perhitungan suara. "Di Jatim saya mendapat laporan praktik politik uang secara masif, tapi dibiarkan," katanya.  Sandi juga menyoroti pemilu kali ini yang menelan banyak korban. Lebih dari 600 petugas meninggal dan ribuan orang lainnya terbaring sakit. ''Inilah pemilu yang paling memilukan karena menelan banyak korban," ujarnya.  Dia juga menyoroti beberapa temuan lain selama pilpres. Mulai temuan kesalahan perhitungan secara manual maupun di sistem perhitungan (situng), hingga soal daftar pemilih yang diduga invalid.  Sebelumnya, Sandi bertakziah di kediaman anggota KPPS yang meninggal, Noor Aida Hayati, di kawasan Ngagel. Di sana Sandi bertemu dengan keluarga mendiang. Selain menyampaikan belasungkawa, Sandi memberikan apresiasi terhadap dedikasi mendiang.  Sandi juga mengungkapkan pandangannya soal wacana otopsi terhadap penyelenggara pemilu yang meninggal. Dia menyebut hal itu masuk ranah privasi. "Bisa dilakukan, asal mendapat izin dari keluarga," ucapnya.

Sandiaga Uno Kunjungi Keluarga Petugas KPPS yang Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kpps.jpg" alt="Ridho Hidayat/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ridho Hidayat/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berdasarkan laporan dinas kesehatan sebanyak 13 jenis penyakit telah berhasil diidentifikasi sebagai sebab meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun, kelelahan dikatakan tetap menjadi pemicu dari penyakit yang sudah ada.  Hal itu dikemukakan dokter spesialis Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) saat membahas kelelahan sebagai pemicu para petugas KPPS meninggal dunia. Lalu bagaimana sebetulnya kelelahan bisa berkontribusi membuat seseorang meninggal dunia?  Dalam laman Kementerian Kesehatan, telah dilakukan investigasi penyebab kematian petugas pemilu di 15 provinsi. Hasilnya, diketahui jumlah korban meninggal di DKI Jakarta sebanyak 22 jiwa, Jawa Barat 131 jiwa, Jawa Tengah 44 jiwa, Jawa Timur 60 jiwa, Banten 16 jiwa, Bengkulu 7 jiwa, Kepulauan Riau 3 jiwa, Bali 2 jiwa, Kalimantan Selatan 8 jiwa, Kalimantan Tengah 3 jiwa, Kalimantan Timur 7 jiwa, Sulawesi Tenggara 6 jiwa, Gorontalo tidak ada, Kalimantan Selatan 66 jiwa, dan Sulawesi Utara 2 jiwa.  Berdasarkan laporan dinas kesehatan dari 15 provinsi itu jika diakumulasikan, ditemukan kematian disebabkan oleh 13 jenis penyakit dan 1 kecelakaan. Ke 13 penyakit tersebut adalah infarct myocard, gagal jantung, koma hepatikum, stroke, respiratory failure, hipertensi emergency, meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multi organ. Kebanyakan usia korban meninggal di kisaran 50-59 tahun.  "Sebab-sebab kematian mendadak dan jumlah kesakitan cukup banyak dalam waktu singkat. Seharusnya didalami dan diteliti secara serius independen dan ilmiah," kata Ketua Umum PB IDI Periode 2018-2021 dr. Daeng M Faqih, SH, MH. dalam konferensi pers, Senin (13/5).  Kelelahan Hanya Faktor Pemicu  Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.JP(K). menjelaskan kelelahan hanya sebagai salah satu faktor pemicu seseorang terserang penyakit jantung hingga meninggal dunia. Dia meyakini para petugas KPPS yang meninggal dunia umumnya sudah memiliki bakat atau riwayat penyakit jantung. Misalnya dari angka tekanan darah yang tinggi, kolesterol dan kadar gula darah yang tinggi.  "Saya sepakat bahwa kelelahan hanya pemicu. Sebelumnya orang tersebut sudah punya riwayat atau bakat penyakit jantung. Harus ada bakat itu dulu. Tak bisa kita salahkan kelelahan sebagai faktor tunggal," tukas dr. Anwar.  Data yang tercatat ada 13 petugas KPPS yang meninggal karena serangan jantung dan rata-rata itu yang tercatat atau dirawat di rumah sakit sebelumnya. Kelelahan menyumbang 26 persen dari serangan jantung atau kematiam tiba-tiba. Gejalanya seperti keringat dingin, hipertensi, berdebar-debar, sakit dada dan lainnya. Faktor lain juga bisa dipicu karena stres atau tegang.  "Bahkan pasien bisa tak punya waktu atau hanya dalam hitungan menit bisa meninggal seketika," katanya.  Kelelahan Juga Bisa Memicu Stroke  Kelelahan bukan hanya menjadi pemicu penyakit jantung atau kematian, tetapi juga menjadi pemicu penyakit stroke. Dokter Spesialis Saraf dr. Rakhmad Hidayat , SpS. menjelaskan stroke berbeda dengan serangan jantung. Jika serangan jantung menyerang irama dan menyebabkan kematian mendadak, stroke disebabkan oleh adanya kerusakan saraf otak.  "Stroke bukan kali ini terjadi tetapi biasanya sudah punya bakat bertahun-tahun terjadi. Kelelahan bisa memicu stroke. Dehidrasi juga iya. Stres iya. Hubungannya, bisa menyebabkan penurunan fungsi otak. Aliran darah tak mengalir ke otak," tuturnya.  Perlu Dilakukan Autopsi  Dokter Spesialis Forensik dr. Ade Firmansyah Sugiharyoto SpF. menjelaskan autopsi dilakukan untuk menentukan atau menggali penyebab kematian dengan cara yang tak wajar. Jika ada yang tak wajar, maka bisa dilakukan autopsi klinis sesuai kewenangan dari pihak keluarga atau persetujuan keluarga. Jika memang penyebabnya karena kelelahan yanh memicu serangan jantung hal itu akan terdeteksi.  "pemeriksaannya luar dan dalam. Kita buka semua organ tubuh panggul dan lainnya. Bila perlu darah dan urin. Kenapa? Karena akan mencari tahu kebenarannya. Autopsi klinis adalah kewenangan keluarga. Keluarga minta persetujuan. Bisa dilakukan di fasilitas terkait," tegas dr. Ade.

Sudut Pandang Dokter Spesialis Soal Kematian Ratusan Petugas KPPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KORBAN-PEMILU-DWI-RESTU-KALTIM-POST.jpg" alt="KORBAN PEMILU. (DWI RESTU KALTIM POST/ JAWA POS GROUP)" width="100%">
<figcaption>KORBAN PEMILU. (DWI RESTU KALTIM POST/ JAWA POS GROUP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal saat bertugas. Kondisi itu memantik perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pekan ini mereka bakal menurunkan Tim Pemantau Pemilu 2019 untuk mencari tahu lebih jauh informasi terkait kondisi tersebut.  Komisioner Komnas HAM Choirul Anam termasuk anggota tim pemantau yang turun ke lapangan pada agenda puncak pemilu beberapa waktu lalu. Dia bertugas di Jawa Timur. Menurut pria yang biasa dipanggil Anam itu, banyak hal yang melatarbelakangi tumbangnya ratusan petugas KPPS. Selain kondisi fisik, masalah psikologis patut menjadi perhatian. "Konteks yang juga harus dilihat adalah psikologis," imbuhnya.  Beban kerja petugas KPPS yang berat memang menguras fisik. Namun, tekanan psikis juga tidak kalah hebat. Anam menyebutkan, situasi dan kondisi sepanjang pemilu bisa jadi menekan psikologis petugas KPPS. Media sosial yang gaduh, sambung dia, ditambah dengan ekspektasi masyarakat serta kekhawatiran dituduh curang berpotensi menekan psikis petugas KPPS.  Untuk memastikan dugaan tersebut, Tim Pemantau Pemilu 2019 yang dikerahkan Komnas HAM kembali bekerja. Mereka bakal menggali data dari sumber-sumber utama. Mulai keluarga petugas KPPS yang sakit maupun meninggal, petugas KPPS yang tidak tumbang, KPU, sampai instansi terkait lainnya. "Kami mau verifikasi," imbuh Anam. Verifikasi dilaksanakan dengan mengambil sampel dari beberapa daerah.  Sementara itu, Kemenkes telah digandeng KPU dan Bawaslu untuk menyelidiki penyebab kematian KPPS. Kemenkes telah menerima laporan dari 15 provinsi.  Dari 15 provinsi tersebut, ada 13 jenis penyakit penyebab kematian petugas KPPS dan 1 kecelakaan. Tiga belas penyakit tersebut adalah infarct myocard (penyumbatan otot jantung), gagal jantung, koma hepatikum (gagal hati), stroke, respiratory failure (gagal napas), hipertensi, meningitis, sepsis (infeksi), dan asma. Selain itu, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multiorgan.

Komnas HAM Telisik Penyebab Kematian KPPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Bawaslu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyaknya petugas mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang meninggal dunia menimbulkan persoalan. Banyak pihak yang menginginkan supaya penyelenggaran Pemilu 2019 ini dievaluasi.  Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya akan membahas tindak lanjut dari banyaknya petugas pemilu yang menjad korban dalam Pemilu Serentak 2019 lalu.  Menurut Bagja, evaluasi itu adalah mengenai proses rekrutmen petugas pemilu. Hal ini supaya ke depannya tidak terjadi hal serupa pada pemilu selanjutnya.  "Kami (Bawaslu) akan evaluasi bagi seluruh komponen kepemiluan agar pemilu selanjutnya tidak terjadi hal serupa," ujar Bagja dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/5).  Bagja menambahkan, sudah banyak diminta kerja sama agar melakukan investigasi terkait banyaknya petugas pemilu yang menjadi korban.   Oleh sebab itu, Bagja bersama dengan para ketua dan anggota Bawaslu lainnya bakal menggelar rapat untuk memutuskan apa perlu adanya investigasi terhadap petugas pemilu yang meninggal dunia.  "Saya tidak bisa memutus sendirian, karena kami (komisioner) sifatnya kolektif kolegial, sehingga tidak bisa memutuskan sendirian saja," katanya.  Bagja menambahkan, dari data yang ia peroleh. Penyebab banyaknya petugas pemilu yang menjadi korban. Karena rekam jejak penyakit yang selama ini diderita oleh korban.  "Jadi karena rekam jejak penyakit para petugas yang tidak terdeteksi dengan baik," katanya.  Selain itu adanya tekanan kepada petugas pemilu, juga menjadi salah satu banyaknya korban. Karena tekanan itu membuat petugas menjadi stres, sakit hingga berujung meninggal dunia.  Sekadar informasi‎ sampai dengan saat ini petugas KPPS yang meninggal dunia mencapai 469. Sementara 4.602 dilaporkan sakit. Sementara dari Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang meninggal dunia ada 92 orang. Untuk petugas kepolisian yang meninggal dunia sebanyak 22 orang. Sehingga total ada 583 orang yang meninggal dunia di hajatan serentak ini.

Banyak Meninggal Dunia, Bawaslu Akan Evaluasi Rekrutmen Petugas KPPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPU-SERVER-JAWA-POS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kembali bertambah jumlahnya yang meninggal dunia. Komisiner KPU Evi Novinda Ginting mengatakan, berdasarkan update pada Jumat (10/5), angka petugas KPPS yang meninggal mencapai 469. Kemudian sakit berjumlah 4.602.  "Yang meninggal dunia 469, sakit 4.602. Jadi total 5.071 yang tertimpa musibah ini," ujar Evi saat dikonfirmasi, Sabtu (11/5).  ‎Evi juga mengeluhkan banyaknya berita hoaks yang berseliweran terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. Misalnya mereka meninggal karena diracuni oleh seseorang.  Hal ini menurut Evi, adalah hoaks tidak bermutu di tengah keluarga korban yang sedang berduka. Namun muncul hoaks petugas KPPS meninggal akibat diracun.  "Tentu kami lihat dampaknya dulu secara luas seperti apa. Saya mau minta ampunan saja kepada Allah supaya mereka diampuni yang menyebarkan berita itu," tegasnya.  Evi juga menyarankan supaya masyarakat jangan mudah terkena hoaks yang berkaitan dengan petugas KPPS yang meninggal dunia. Karena menurut Evi, dari hasil komunikasi dengan pihak keluarga. Mereka yang meninggal mayoritas karena kelelahan dengan hajatan serentak ini.  "Itulah yang diceritakan oleh keluarga dari KPPS yang telah mendahului kita," katanya.  Menteri Kesehatan Nila F Moeloek juga telah menyambangi KPU. Berdasarkan dari laporan yang ia terima dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Mereka yang meninggal dunia disebabkan karena serangan jantung hingga infeksi otak meningitis. ‎ Dari laporan yang diterimanya diketahui 18 orang petugas KPPS di DKI Jakarta meninggal dunia. Sedangkan, 2.641 menderita sakit.  "Dari data 18 orang ini diketahui penyebab meninggal dunia. Delapan orang sakit jantung mendadak, kemudian gagal jantung, liver, stroke, gagal pernafasan, dan infeksi otak meningitis," kata Nila.  Sekadar informasi, ‎pemerintah juga telah menetapkan besaran santunan bagi penyelenggara pemilu yang meninggal atau mengalami kecelakaan saat proses pemilu 2019. Besaran santunan itu diketahui dari surat yang dikirim Menteri Keuangan Nomor S-316/MK.02/2019 tertanggal 25 April.  Berdasarkan surat tersebut santunan bagi penyelenggara pemilu atau KPPS yang meninggal dunia sebesar Rp 36 juta.  Kemudian yang mengalami cacat permanen karena bertugas diberikan santunan Rp 30 juta. Selanjutnya Rp 16,5 juta dana santunan diberikan kepada petugas yang luka berat. Mereka yang mengalami luka sedang mendapat santunan Rp 8,25 juta.  Santunan ini berlaku bagi penyelenggara yang mengalami kecelakaan kerja sejak Januari 2019 hingga berakhirnya masa tugas mereka. Penyelenggara yang sakit akan dimasukkan dalam kelompok petugas mengalami luka sedang maupun berat.

KPU Keluhkan Banyaknya Hoaks Terkait Petugas KPPS Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JOKOWI-JAWA-POS.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 terus bertambah. Informasi terakhir, sekitar 456 orang dinyatakan telah meninggal dunia, diduga karena kelelahan mengawal kontestasi politik lima tahunan itu.  Kondisi ini pun membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan duka mendalam atas banyaknya petugas KPPS yang meninggal dalam pemilu 2019.  "Atas nama bangsa dan negara, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya para petugas pemilu KPPS setelah menjalankan tugasnya. Semoga arwahnya diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT," kata Jokowi pada penutup pidatonya di acara Musrenbangnas 2019 di Jakarta, Kamis (9/5).  Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada kepala daerah yang telah menjaga demokrasi lima tahunan itu berjalan lancar. Sebaliknya, Jokowi bilang, pemilu serentak kali ini dinilai telah berjalan dengan cukup baik.  "Pemilu sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada seluruh kepala daerah, atas dukungannya," pungkasnya.  Namun sayangnya, alumnus UGM itu tidak menjelaskan lebih lanjut ihwal sikap apa yang diambil pemerintah terkait ratusan korban pemilu tersebut. Termasuk juga mengenai kemungkinan biaya yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga korban.  Sekadar informasi‎ sampai dengan Selasa (7/5), petugas KPPS yang meninggal dunia menvapai 456. Sementara 3.658 dilaporkan sakit. Sementara dari Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang meninggal dunia ada 92 orang.  Untuk petugas kepolisian yang meninggal dunia sebanyak 22 orang. Sehingga total ada 570 orang yang meninggal dunia di hajatan serentak ini.

Jokowi Sampaikan Duka Cita Atas Meninggalnya Ratusan Anggota KPPS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggota kpps meninggal

Berita Terkini