<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/JKT_Sidang-Vonis-Angin_MIFTAHUL-HAYAT-13-3452796733.jpeg" alt="Mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memotong hukuman mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Angin Prayitno Aji dalam kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjadi 5 tahun penjara. Padahal, pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Angin Prayitno dihukum pidana 7 tahun penjara</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hukuman ini diubah setelah Majelis Hakim Tinggi menerima upaya hukum banding yang diajukan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (DP2) pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Angin Prayitno Aji dengan pidana penjara selama 5 tahun,&rdquo; demikian putusan banding, yang dilansir dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), Kamis (7/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013447425/pertama-di-dunia-tiongkok-mulai-operasikan-reaktor-nuklir-generasi-keempat">Pertama di Dunia, Tiongkok Mulai Operasikan Reaktor Nuklir Generasi Keempat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini diketuk oleh Ketua Majelis Hakim Tinggi Gunawan Gusmo dengan Anggota Berlin Damanik dan Umbrhorma Maya Marbun, pada Rabu (6/12) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pidana badan, Angin Prayitno juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 750.000.000 subsider 3 bulan kurungan. Ia juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3.737.500.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis Hakim Tinggi meyakini, Angin Prayitno Aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angin Prayitno terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan fakta pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Angin Prayitno Aji terbukti menerima suap terhadap dari sejumlah pihak swasta, mereka di antaranya PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. tahun pajak 2016 dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rincian penerimaan itu di antaranya, sebesar SGD 500 ribu dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati pada pertengahan 2018. Uang senilai SGD 500 ribu yang diduga diterima Angin itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp 25 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, senilai Rp 15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (GMP), pada Januari - Februari 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, penerimaan uang dengan nilai total SGD 3 juta dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan hukum PT Jhonlin Baratama pada Juli - September 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angin Prayitno juga terbukti mengubah bentuk uang hasil tindak pidana korupsinya menjadi 101 bidang tanah dan bangunan, satu apartemen, dan satu unit mobil. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diduga diterima dari hasil tindak pidana korupsi.</div>

Hukuman mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Angin Prayitno Aji dalam kasus penerimaan gratifikasi dan TPPU menjadi 5 tahun.

Hukuman Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Aji Dipangkas jadi 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/20230726200604_IMG_9288JPG-630250655.jpg" alt="Penyidik saat menunjukan barang bukti terkait OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta (26/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Penyidik saat menunjukan barang bukti terkait OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta (26/7/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji divonis 7 tahun pidana penjara atas perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Angin Prayitno juga divonis membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Angin Prayitno Aji dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," kata Hakim Ketua Fahzal Hendri membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (28/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angin Prayitno juga dibebankan hukuman pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 3,7 miliar. Harta benda Angin Prayitno akan disita dan dilelang jika tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01372367/kpk-siap-hadapi-banding-angin-prayitno">KPK Siap Hadapi Banding Angin Prayitno</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun," ucap Fahzal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01438361/kpk-jebloskan-dua-penyuap-eks-pejabat-pajak-angin-prayitno-aji">KPK Jebloskan Dua Penyuap Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Aji</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal dalam menjatuhkan vonis terhadap Angin Prayitno. Hal yang memberatkan, majelis hakim menilai Angin Prayitno tidak membantu program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, tidak merasa bersalah, dan tidak menunjukkan rasa penyesalan dalam perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan, merupakan kepala rumah tangga, mempunyai beban tanggung jawab terhadap terhadap istri dan anak-anaknya," ungkap Fahzal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angin Prayitno terbukti bersalah melanggar Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut Angin Prayitno Aji untuk dihukum 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider pidana kurungan selama 6 bulan. Jaksa juga menuntut Angin Prayitno diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 29,5 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah mendengar vonis tersebut, Angin Prayitno dan Jaksa KPK menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu dalam menyikapi putusan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Angin Prayitno merupakan terpidana kasus suap pemeriksaan pajak. Dalam perkara itu, Angin Prayitno divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 2 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 3,375 miliar.</div>

Angin Prayitno juga dibebankan hukuman pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 3,7 miliar.

Terbukti Lakukan Pencucian Uang, Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Divonis 7 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Angin-Prayitno-Resno-Esnir-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Tidak terima divonis sembilan tahun penjara oleh majelis hakim, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Angin Prayitno Aji mengajukan banding.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya siap menghadapi banding yang dilakukan oleh Angin Prayitno. Termasuk menyiapkan bukti-bukti untuk menghadapinya.<br /> <br /> "Tentu tim Jaksa KPK akan segera siapkan kontra memori banding untuk membantah atas seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh terdakwa dimaksud," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (1/3).<br /> <br /> Ali berharap majelis hakim bisa menolak gugatan yang dilakukan oleh Angin Prayitno tersebut. Sehingga bisa menjalani vonis sembilan tahun penjara.<br /> <br /> "Kami berharap majelis hakim tingkat banding akan menolak upaya hukum terdakwa dan memutus sebagaimana tuntutan jaksa dalam perkara dimaksud," katanya.<br /> <br /> Sebelumnya, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji mengajukan upaya hukum banding atas vonis sembilan tahun penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.<br /> <br /> Angin keberatan dengan vonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair tiga bulan kurungan.<br /> <br /> Terlebih, ia bersama dengan mantan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Tahun 2016-2019, Dadan Ramdani, dihukum membayar uang pengganti masing-masing senilai Rp 3.375.000.000 dan Sin$ 1.095.000.<br /> <br /> KPK Era Firli Terbitkan 10 Sprindik TPPU Angin dan Dadan dinilai terbukti menerima suap senilai Rp15 miliar dan Sin$ 4 juta atau sekitar Rp 42.169.984.851 dari para wajib pajak.<br /> <br /> Suap itu diberikan agar kedua terdakwa bersama-sama dengan Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian selaku Tim Pemeriksa Pajak merekayasa hasil penghitungan pada wajib pajak.<br /> <br /> Wajib pajak dimaksud yakni PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016; PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. tahun pajak 2016; dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.<br /> <br /> Tak lama setelah divonis, KPK kembali menetapkan Angin sebagai tersangka. Kali ini ia dijerat dengan sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).<br /> <br /> Tim penyidik lembaga antirasuah itu pun sudah menyita aset Angin senilai Rp 57 miliar. Beberapa di antaranya berupa tanah dan bangunan.

KPK Siap Hadapi Banding Angin Prayitno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Angin-Prayitno-Resno-Esnir-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang menjerat mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji. Penyidik KPK menggali kepemilikan aset Angin Prayitno yang berada di Bogor.<br /> <br /> Materi pemeriksaan ini didalami penyidik KPK kepada lima pihak swasta mereka di antaranya Marisah, Moh. Anwar, Amat, Aswita dan Endang. Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (15/2) kemarin.<br /> <br /> "Seluruh saksi hadir dan penyidik mendalami terkait dugaan aset berupa tanah milik tersangka APA yang berada di Bogor," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (16/2).<br /> <br /> Jeratan hukum TPPU ini merupakan pengembangan perkara suap yang menjerat Angin Prayitno Aji. Dia menerima suap dari pihak swasta PT. Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. tahun pajak 2016 dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Karena itu, upaya TPPU ini dilakukan untuk memulihkan keuangan negara.<br /> <br /> "Perlu kami sampaikan bahwa kebijakan KPK saat ini dalam pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan tidak hanya menghukum pelaku korupsi dengan pidana penjara. Namun juga mengoptimalkan asset recovery melalui perampasan aset," tegas Ali.<br /> <br /> Langkah ini juga dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. KPK tak segan memiskinkan setiap pihak yang melakukan praktik korupsi.<br /> <br /> "KPK mengupayakan asset recovery tersebut diantaranya melalui tuntutan uang pengganti, denda, maupun perampasan aset melalui penerapan TPPU," ucap Ali.<br /> <br /> Pengembangan perkara ini dilakukan, karena KPK menduga ada beberapa aset Angin yang berasal dari hasil suap perpajakan disamarkan. KPK menegaskan, sudah mengantongi bukti yang cukup dalam tudingan barunya ke Angin.<br /> <br /> "Tim penyidik menduga kuat adanya kesengajaan tersangka APA dalam menyembunyikan hingga menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi," ungkap Ali.<br /> <br /> Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menyatakan, akan mencari bukti lain terkait dugaan pencucian uang ini. Pencarian bukti juga akan dilakukan dengan pemeriksaan saksi.<br /> <br /> "Perkembangan akan diinformasikan," tegas Ali menandaskan.

KPK Dalami Kepemilikan Aset Angin Prayitno Aji di Wilayah Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Angin-Prayitno-Resno-Esnir-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani. Kedua eks pejabat Ditjen Pajak itu terbukti secara sah dah meyakinkan melakukan korupsi, menerima suap terkait perhitungan pajak tiga perusahaan.<br /> <br /> Adapun tiga perusahaan yang memberikan suap antara lain yaitu PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. tahun pajak 2016 dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.<br /> <br /> "Kami mengapresiasi majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Pertimbangan majelis hakim telah mengakomodasi seluruh analisa yuridis tim Jaksa," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (6/2).<br /> <br /> Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Sementara itu, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak tahun 2016-2019, Dadan Ramdhani divonis enam tahun dan denda Rp 300 juta subsider dua bulan kurungan.<br /> <br /> Selain dijatuhi pidana pokok berupa kurungan penjara, Angin dan Dadan juga dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti masing-masing senilai Rp 3,375 miliar dan SGD 1,095 juta. Hukuman uang pengganti ini harus dibayarkan setelah satu bulan berkekuatan hukum tetap.<br /> <br /> Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh hukuman tetap, maka harta benda disita dan dilelang jaksa untuk membayar uang pengganti. Jika tidak mencukupi, diganti pidana dengan tiga tahun penjara.<br /> <br /> Ali menyampaikan, KPK akan mempelajari terlebih dahulu putusan hakim tersebut. Sehingga saat ini sikap Jaksa KPK masih pikir-pikir terkait vonis terhadap Angin dan Dadan tersebut.<br /> <br /> "Kami akan pelajari lebih dahulu seluruh pertimbangan putusan dimaksud sehingga saat ini sikap Jaksa KPK masih pikir-pikir untuk menentukan langkah berikutnya dengan batas waktu maksimal tujuh hari ke depan," ucap Ali.<br /> <br /> Majelis hakim menyatakan, kedua terdakwa terbukti secara sah dah meyakinkan melakukan korupsi, menerima suap terkait perhitungan pajak tiga perusahaan, yakni PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. tahun pajak 2016 dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.<br /> <br /> Rincian penerimaan suap itu di antaranya, sebesar SGD 500 ribu dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati pada pertengahan 2018. Uang senilai SGD 500 ribu yang diduga diterima Angin dan Dadan itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp 25 miliar.<br /> <br /> Kemudian, senilai Rp 15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (GMP), pada Januari - Februari 2019.<br /> <br /> Terakhir, penerimaan uang dengan nilai total SGD 3 juta dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan hukum PT Jhonlin Baratama yang merupakan perusahaan milik Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam. Uang itu diterima keduanya pada Juli - September 2019.<br /> <br /> Keduanya terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

KPK Pelajari Putusan Hukum atas Angin Prayitno dan Dadan Ramdhani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Angin-Prayitno-Resno-Esnir-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji menanggapi replik jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angin Prayitno melalui tim kuasa hukumnya, Syaefullah menyebut replik jaksa hanya mengulang tuntutan.<br /> <br /> "Replik penuntut umum hanya mengulang kembali apa yang pernah disampaikan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan, bahkan terdapat pemutarbalikan fakta," kata Syaefullah saat membaca duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (27/1).<br /> <br /> Syaefullah tetap mengkalaim, tidak menerima suap dari pengurusan perpajakan dari pihak sejumlah perusahaan swasta. Dia membantah, adanya penukaran uang rupiah senilai Rp 13,8 miliar ke dolar Singapura oleh Yulmanizar alias Deden Suhendar.<br /> <br /> Pasalnya dalam surat dakwaan, jaksa menerangkan hasil penukaran dalam bentuk dolar Singapura diteruskan sebagai suap kepada Dadan Ramdani dan sebagian ke Angin Prayitno.<br /> <br /> Jaksa kemudian dalam sidang agenda replik mengajukan bukti lain berupa penukaran uang rupiah ke dolar AS sebesar Rp 3,049 miliar menjadi USD 227.100. Alat bukti tersebut diklaim, tidak bisa membuktikan adanya penerimaan uang sebesar SGD 750 ribu sebagaimana yang didakwakan kepada Angin Prayitno.<br /> <br /> "Jika Penuntut Umum menganggap penukaran uang sebesar Rp 3,049 miliar menjadi USD 227.100 sebagai bagian dari tindak pidana yang dituduhkan, maka berarti Penuntut Umum mengingkari Dakwaan dan Tuntutannya sendiri dan secara implisit mengakui Dakwaannya tidak terbukti," ucap Syaefullah.<br /> <br /> Dalam kasusnya, mantan pejabat pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani diyakini menerima suap dalam kasus pengurusan perpajakan. Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dituntut pidana sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.<br /> <br /> Sementara itu, mantan Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdhani dituntut pidana enam tahun penjara dan denda Rp 350 juta subsider lima bulan kurungan.<br /> <br /> Selain pidana pokok, kedua mantan pejabat Ditjen Pajak itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp 3.375.000.000 dan SGD 1.095.000, dengan perhitungan kurs pada 2019. Pidana tambahan berupa uang pengganti ini dibayarkan selambat-lambatnya setelah satu bulan berkekuatan hukum tetap.<br /> <br /> Prayitno Aji dan Dadan Ramadan diyakini Jaksa menerima suap sebesar Rp 15.000.000.000 dan SGD 4,000,000. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu menerima uang senilai Rp 57 miliar.<br /> <br /> Penerimaan suap itu dari tiga pihak swasta di antaranya PT. Bank Pan Indonesia (Panin), PT. Jhonlin Baratama dan PT. Gunung Madu Plantations.<br /> <br /> Kedua mantan pejabat pajak tersebut dituntut melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Tetap Bantah Terima Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Angin-Prayitno-Resno-Esnir-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani akan menjalani sidang pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua terdakwa kasus dugaan suap pengurusan perpajakan itu akan menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/1).<br /> <br /> "Hari ini 11/1/2022 sebagaimana penetapan majelis hakim, diagendakan pembacaan surat tuntutan tim jaksa dalam perkara terdakwa Angin Prayitno A dkk," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya.<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, tim JPU sudah siap untuk membacakan surat tuntutan kepada dua mantan pejabat Ditjen Pajak tersebut. Tuntutan terhadap Angin dan Dadan disusun berdasarkan hasil persidangan.<br /> <br /> "Tim jaksa sudah siap dengan surat tuntutannya. Surat tuntutan disusun tentu berdasarkan keadilan dan kebenaran dari fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud," tegas Ali.<br /> <br /> Dalam perkaranya, dua mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan didakwa menerima suap sebesar Rp 15.000.000.000 dan SGD 4,000,000. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu menerima uang senilai Rp 57 miliar.<br /> <br /> Penerimaan suap itu dari tiga pihak swasta di antaranya PT. Bank Pan Indonesia (Panin), PT. Jhonlin Baratama dan PT. Gunung Madu Plantations.<br /> <br /> Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Angin Prayitno dan Dadan Ramdhani Hadapi Sidang Tuntutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Angin-Prayitno-Resno-Esnir-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Polri Taufan Arif Nugroho menyampaikan, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji tak pernah mengajarkan hidup pemborosan. Hal ini disampaikan Taufan saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan perpajakan.<br /> <br /> "Saya selalu didik dengan sederhana," kata Taufan yang merupakan anak dari Angin Prayitno Aji saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (7/12).<br /> <br /> Taufan menyebut, ayahnya tidak pernah mengajarkannya untuk hidup boros. Dia mengklaim, uang jajan yang diberikan selalu terbatas, sehingga membuatnya bisa hidup dengan sederhana.<br /> <br /> "Iya, sama juga (perlakuan ke keluarga lain)," ungkap Taufan.<br /> <br /> Dalam persidangan ini, Jaksa KPK juga menghadirkan saksi sekaligus wiraswasta M Fatoni. Dia mengaku sempat mendapat pesan untuk bekerja sama dengan Angin Prayitno Aji.<br /> <br /> "Ada satu SMS (WhatsApp) untuk bekerja sama," ujar Fatoni.<br /> <br /> Dia menyampaikan, kerja sama itu untuk menyelamatkan aset milik Angin saat kasus tengah dalam proses penyidikan di KPK. Tetapi tidak menggubris pesan tersebut.<br /> <br /> Dalam perkaranya, dua mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan didakwa menerima suap sebesar Rp 15.000.000.000 dan SGD 4.000.000. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu menerima uang senilai Rp 57 miliar.<br /> <br /> Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Saksi dari Polri Klaim Terdakwa Angin Prayitno Sosok Sederhana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Angin-Prayitno-Resno-Esnir-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji melalui tim kuasa hukumnya Syaefullah Hamid mengklaim, pemeriksaan pajak PT Johnlin Baratama bukan padamasa kepemimpinan kliennya. Dia membantah bukan era kliennya ada penurunan pajak di PT Johnlin Baratama.<br /> <br /> "Faktanya pemeriksaan pajak PT Johnlin Baratama dilakukan sudah bukan era Angin Prayitno Aji," kata Syaefullah ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/11).<br /> <br /> Dia menyampaikan, berdasarkan saksi Yulmanizar yang juga merupakan tim pemeriksa pajak dari DJP Kemenkeu, penetapan besaran pajak Johnlin Baratama dilakukan sesuai dengan permintaan dari Agus Susetyo yang merupakan konsultan pajak perusahaan tersebut.<br /> <br /> "Besarnya nilai pajak berdasarkan permintaan Agus ini diserahkan kepada supervisor untuk diteruskan kepada Kasubdit Pengendali dan atas sepengetahuan Yulmanizar, Kasubdit meneruskannya kepada Direktur P2 Angin Prayitno Aji. Atas permintaan tersebut menurut Yulmanizar Direktur P2 Angin Prayitno Aji menyetujui," papar Syaefullah.<br /> <br /> Proses persetujuan itu terjadi pada April 2019. Dia mengklaim, kliennya pada waktu itu tidak lagi menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. "Proses pemeriksaan mulai dari Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan pada 22 Maret 2019, pelaksanaan pemeriksaan, penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) penghitungan nilai pajak dan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan pada masa Irawan sebagai pejabat yang baru," tandasnya.<br /> <br /> Dalam perkaranya, dua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan didakwa menerima suap sebesar Rp15 miliar dan SGD4 ribu. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu mencapai Rp57 miliar.<br /> <br /> Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Pembelaan Angin Prayitno soal Pengurangan Pajak Johnlin Baratama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/OTT-Bupati-Musi-Banyuasin-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Penyidik KPK saat menunjukan barang bukti hasil OTT Bupati Musi Banyuasin  di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabup" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK saat menunjukan barang bukti hasil OTT Bupati Musi Banyuasin  di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabup</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengurusan perpajakan, pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kedua tersangka baru dalam kasus ini merupakan pegawai pada Ditjen Pajak Kemenkeu.<br /> <br /> Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap yang menjerat mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan, Dadan Ramdani.<br /> <br /> "Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan data serta mencermati fakta persidangan dalam perkara terdakwa Angin Prayitno dkk, serta ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada sekitar awal November 2021," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/11).<br /> <br /> Kedua pegawai pajak yang menyandang status tersangka yakni, Wawan Ridwan selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak/ Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 2021. Saat ini menjabat selaku Kepala Bidang Pedaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra).<br /> <br /> Kemudian, Alfred Simanjuntak selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II.<br /> <br /> Ghufron menjelaskan, Wawan Ridwan selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan Alfred Simanjuntak atas perintah dan arahan khusus dari Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani melakukan pemeriksaan perpajakan untuk tiga wajib pajak, yaitu PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank Pan Indonesia (Panin) untuk tahun pajak 2016, dan PT. Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.<br /> <br /> "Dalam proses pemeriksaan tiga wajib pajak tersebut, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang agar nilai penghitungan pajak tidak sebagaimana mestinya dan tentunya memenuhi keinginan dari para wajib pajak dimaksud," ucap Ghufron.<br /> <br /> Dia menyampaikan, dalam hasil pemeriksaan pajak yang telah diatur dan dihitung sedemikian rupa, Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak diduga telah menerima uang yang selanjutnya di teruskan kepada Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani.<br /> <br /> Ghufron menyebut, pada Januari-Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 15 miliar<br /> diserahkan oleh Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi sebagai perwakilan PT GMP. Kemudian, pada pertengahan tahun 2018 sebesar SGD 500 ribu yang diserahkan oleh Veronika Lindawati<br /> sebagai perwakilan PT Bank Panin Tbk dari total komitmen sebesar Rp 25 miliar.<br /> <br /> Selanjutnya sekitar Juli-September 2019 sebesar total SGD 3 juta diserahkan oleh Agus Susetyo sebagai perwakilan PT Jhonlin Baratama. Menurutnya, dari total penerimaan tersebut, tersangka Wawan Ridwan diduga menerima jatah pembagian sejumlah sekitar sebesar SGD 625.000.<br /> <br /> Selain itu, diduga tersangka Wawan Ridwan juga menerima adanya pemberian sejumlah uang dari beberapa wajib pajak lain yang diduga sebagai gratifikasi yang jumlah uangnya<br /> hingga saat ini masih terus didalami.<br /> <br /> "Tim Penyidik KPK telah melakukan penyitaan tanah dan bangunan milik tersangka Wawan Ridwan di Kota Bandung yang diduga diperoleh dari penerimaan-penerimaan uang suap dan<br /> gratifikasi terkait pemeriksaan pajak," tegas Ghufron.<br /> <br /> Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus Suap Pejabat Ditjen Pajak, KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Angin Prayitno

Berita Terkini