<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/kartini-3364501955.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Sejarah perempuan dipenuhi perbuatan-perbuatan mulia yang tidak pernah tercatat saking disepelekannya perbuatan-perbuatan itu. KEBIASAAN buruk warisan para patriark ini, yang kurang berhasil digugat hingga sekarang, menghasilkan banyak perempuan yang kisah hidupnya menyempil di sela-sela lembar halaman buku biografi atau tersembunyi di balik bayang-bayang. Satu di antara perempuan yang terabaikan ini adalah seorang emban bernama Rami. Sebagai abdi dalem, hari-hari Rami jelas diisi kegiatan mengurus rumah dan melayani sang ndoro, putri kesayangan pangeran bupati Jepara. Dia pun memelihara sikap patuh dan diam seperti patung agar segala sesuatu terasa lebih mudah dijalani. Pada tahun 1929, Virginia Woolf menyuarakan keinginannya untuk mempunyai &rdquo;ruang sendiri&rdquo;, yang diperjuangkan lewat karyanya, A Room of One&rsquo;s Own. Tiga puluh delapan tahun sebelumnya, ndoro Rami sudah menyadari hal ini tepat ketika beliau memasuki masa pingitan pada usia 12 tahun. Dalam salah satu surat kepada sahabat penanya di Negeri Belanda, beliau mengeluhlah, &rdquo;Waktu aku berumur dua belas, aku dipulangkan ke rumah &ndash;aku harus masuk ke dalam &rsquo;kotak&rsquo;; aku dikurung di dalam rumah dan sama sekali terputus hubungan dengan dunia luar...&rdquo; Sementara itu, persis di depan pintu kamar sang ndoro setiap malam, Rami mesti berbaring kelelahan di dalam &rdquo;kotak&rdquo;-nya sendiri yang hanya seukuran tikar rotan kasar tipis. Apa yang terjadi selanjutnya adalah ndoro Rami berusaha memperjuangkan &rdquo;ruang pribadinya&rdquo; dengan membuka sekolah khusus untuk perempuan serta terus memperluas kawan dan wawasannya, hingga dikenallah namanya sebagai pejuang emansipasi perempuan Indonesia. Apa yang terjadi pada Rami adalah &rdquo;ruang pribadinya&rdquo; tetap sesempit tikar rotan kasar tipis. Tersebab sekolah sang ndoro hanya untuk perempuan kaum bangsawan, kondisi Rami yang rakyat jelata jelas tidak berubah. Rami tidak bisa membaca dan menulis karena tidak pernah diperkenalkan pada huruf. Rami hanya mengenal pertanyaan &rdquo;bagaimana&rdquo;, bukan &rdquo;kenapa&rdquo;, karena tidak pernah diperkenalkan pada gugatan, apalagi perubahan, hanya perintah. Lewat surat-suratnya yang belakangan dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, ndoro Rami lantas ditahbiskan sebagai pemberi inspirasi bagi perempuan Indonesia. Tentu saja, dalam surat-surat itu, nama Rami sebagai orang yang melayani sang ndoro dan menyalakan pelita demi menerangi malam-malam gelapnya, terutama kala menulis surat, tidak pernah disebutkan. Untung saja, penulis perempuan Belanda Marie C. van Zeggelen mau repot-repot meneliti kehidupan sang ndoro dan berbaik hati mencatat nama si emban. Kelak, Pramoedya Ananta Toer menemukan nama Rami dalam Kartini, een baanbreekster voor haar volk (1947) karya Marie, yang dibagikannya lewat Panggil Aku Kartini Saja (2000). Inspirasi dan Konstruksi Sebagaimana dikatakan Naomi Wolf dalam bukunya, Mitos Kecantikan, perempuan tidak hanya mesti bekerja berkali-kali lipat untuk bisa terlihat bahwa dia sedang bekerja, tapi juga harus menerima nilai-nilai maskulin dan menerapkannya demi mendapat pengakuan. Adapun untuk meraih pengakuan tertinggi, perempuan diharapkan menunjukkan peran-peran yang kolosal atau melakukan kebaikan-kebaikan heroik. Bukti betapa sukanya masyarakat patriarkal pada kekolosalan dan keheroikan adalah lahirnya perempuan-perempuan pilihan berkategori tinggi, seperti si pengumpul medali, si sukses lulusan luar negeri, si paling humanis, atau si paling berani di bidang-bidang yang didominasi laki-laki, seperti politik, teknik, teknologi. Perempuan didorong untuk berani meninggalkan ranah domestik demi memenuhi ukuran-ukuran tertentu sebagai pembuktian bahwa perempuan telah sejajar dengan laki-laki. Ironisnya, tidak semua perempuan mendapat kemudahan akses ke hal-hal besar, termasuk Rami. Dia justru mengalami penindasan eksistensi meski berdiri tepat di belakang seorang perempuan inspiratif pilihan. Filsuf Adorno meyakini bahwa realitas tidak bisa diringkas, apalagi dalam sebuah konsep yang tereduksi. Ketika masyarakat memberi label kepada seorang perempuan sebagai inspirator, akan ada banyak perempuan tak berlabel yang seolah tidak terlihat. Ketika sejumlah perempuan mengagumi seorang perempuan inspiratif dengan segala standar dan ukurannya yang serbatinggi, akan ada penurunan derajat penghargaan diri dari para perempuan pengagum, tanpa sadar. Ketika Kartini berkata dalam suratnya bahwa gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya, jelas dia tidak memikirkan Rami. Memang, Rami tidak mungkin bisa menjadi apa pun, kecuali perempuan seadanya, tapi itu bukan berarti dia tidak memiliki peran besar bagi sekitarnya. Rami-lah yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan Kartini di ranah domestik. Dia menjalani peran yang diwariskan nenek moyangnya, yaitu sebagai perempuan pelaksana tugas-tugas domestik, hanya agar Kartini bisa terus belajar, menulis surat, dan mengejar cita-citanya. Setiap perempuan terlahir dengan potensi masing-masing yang unik. Itulah mengapa semua perempuan bisa menjadi berdaya tanpa perlu melibatkan apa pun yang berasal dari luar dirinya, seperti tuntutan rasa hormat dari orang lain entah demi mendapat akses, kontrol, atau kuasa, sebab sesungguhnya kehormatan hadir dari legitimasi dominasi. Apa yang dibutuhkan perempuan hanyalah sedikit waktu luang untuk melihat ke dalam cermin diri demi menumbuhkan kesadaran bahwa dia memiliki kebebasan untuk menjadi apa adanya dirinya. Berani membebaskan diri dari ketersesatan standar-standar produk masyarakat patriarkal tentang perempuan idola yang sempurna. Sebab, setiap perempuan adalah pejuang yang gigih, pembawa perubahan yang penuh kasih, dan sumber kekuatan yang tidak kenal lelah. Bukan sekadar karakter yang disematkan, setiap perempuan adalah inspirator bagi sekitarnya dengan cara masing-masing. (*) ANINDITA S. THAYF, Novelis dan esais

Sejarah perempuan dipenuhi perbuatan-perbuatan mulia yang tidak pernah tercatat saking disepelekannya perbuatan-perbuatan itu.

Yang Menyalakan Pelita untuk Kartini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/feodalisme.jpg" alt="ILUSTRASI (BUDIONO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI (BUDIONO/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Dalam majalah Tanah Air yang terbit di Amsterdam (12/1990), <a href="https://www.jawapos.com/tag/wiji-thukul/">Wiji Thukul</a> menulis sebuah puisi yang sebait isinya: ”Inilah puisi jalanan, puisi ngamen, puisi yang tidak butuh legitimasi dewan kesenian.” Puisi Wiji Thukul tersebut bisa dilihat sebagai sebuah pernyataan sikap dirinya sebagai seorang penyair. Bahwa untuk berkarya, dia tidak membutuhkan legitimasi dari siapa pun.  ---  SEBUAH deklarasi untuk menolak feodalisme dan inferioritas dalam ruang sastra. Mengapa secara khusus Thukul menyebut dewan kesenian?  Pada masa Thukul hingga sekarang, dewan kesenian sering bertindak layaknya dewa dalam jagat kesusastraan. Dengan fasilitas yang dimiliki, dewan-dewan ini berusaha mengonstruksikan kualitas sebuah karya sastra: mana yang unggul, mana yang jeblok. Suara mereka pula yang menentukan apakah seorang seniman berhak atau tidak mendapat panggung untuk tampil.  Peran hegemonik dewan kesenian, terutama yang berada di pusat kekuasaan seperti Jakarta, begitu kuat terasa pada masa Thukul. Akibatnya, pada masa itu timbullah berbagai gesekan dan upaya resistansi, salah satunya gerakan Revitalisasi Sastra Pedalaman. Tujuan gerakan ini adalah melawan hegemoni Jakartasentris dalam ranah kesusastraan. Terlepas dari berhasil atau tidaknya Revitalisasi Sastra Pedalaman, gerakan ini telah menunjukkan usaha untuk menggugat ketimpangan kuasa antara pusat dan pinggiran, juga memutus rantai-rantai feodalistik yang membelenggu ranah sastra.  Sebagaimana disampaikan Pierre Bourdieu, medan sastra tidak bisa lepas dari medan kekuasaan. Adapun medan kekuasaan jelas dimiliki oleh siapa saja yang memegang kuasa atas aset ekonomi dan politik. Kekuasaan seperti inilah yang kemudian memberikan legitimasi terhadap karya sastra. Dalam kasus Pramoedya Ananta Toer, umpamanya, medan kekuasaan negaralah yang memberikan legitimasi atas pengharaman karya-karya Pram untuk dibaca dan diedarkan kepada publik. Sementara itu, dalam lingkup sastra dunia, Akademi Nobel mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam memberikan legitimasi atas karya-karya yang dianggap terbaik di muka bumi. Jelaslah terlihat bahwa medan kekuasaan berada di luar pengarang kendati dia sendiri mempunyai peran sentral dalam produksi kesusastraan. Inilah mengapa legitimasi lantas menjadi sesuatu yang sangat diburu.  Kekuasaan atas wilayah hegemonik tidak hanya berwujud negara, tapi bisa juga berupa lembaga kesenian, kantong-kantong kebudayaan, media massa, ajang anugerah sastra, hingga kesenioritasan dan tingkat keilmuan seseorang. Sebagaimana dalam masyarakat feodal, patron sastra adalah patriark yang memiliki kekuasaan luas. Di sisi lain, para pengarang yang memburu legitimasi patron-patron sastra adalah hamba sahaya. Selama ada pihak yang berkuasa dan dikuasai, di situlah terjadi relasi hubungan tuan-hamba sebagaimana yang ada dalam dunia sastra kita.  Kehadiran medan kekuasaan sebagai pemberi legitimasi sastra kian menyuburkan sikap feodal. Seorang pemula yang sedang berjuang mendapatkan posisi dalam dunia sastra akan berusaha mencari patron melalui lembaga-lembaga kesenian, sastrawan senior, atau kritikus sastra yang dianggap mumpuni. Tujuan si pemula sudah jelas: berburu legitimasi agar namanya dikerek tinggi-tinggi layaknya bendera sehingga bisa turut berkibar bersama nama-nama sastrawan termasyhur lain.  Warisan  Sebetulnya, feodalisme dalam proses pencarian legitimasi sudah berakar sejak lama. Pada zaman kerajaan, setiap pujangga merasa perlu mencari restu dari pemegang kekuasaan kala itu, entah dewa atau raja, hanya agar karyanya bisa diterima. Dalam kakawin Sumansantaka karya Mpu Monaguna, umpamanya, bukti penghambaan tersebut tercatat jelas. Tertulis pada pembukaan karya itu: ”Sang hyang-hyang pinakadidewa ini karas para kawi makatattwa ng aksara” (Sang yang mahadewa papan tulis penyair, dialah hakikat aksara tersurat). Adapun dalam pupuh 1 Sumansantaka, para dewa dipercaya sebagai tempat ”bersemayam pangeran segala penyair”, ”tersembunyi dalam serbuk pensil yang diruncingkan”, sehingga puisi pun ”berbunga kakawin dan berhias keindahan” untuk dijadikan ”sesaji kembang” kepada sang mahadewa.  Dalam masyarakat kesusastraan yang feodal, koneksi jelas lebih penting daripada kualitas karya. Mendekatkan diri kepada pihak pemegang otoritas sastra dipercaya bisa membuat sebuah karya buluk tampil berkilau bak karya adiluhung. Begitu pula si penciptanya: menjadi tampak lebih elite dan berkelas. Bahkan ketempelan nama sastrawan besar yang tepat juga ampuh membuat puisi kamar seorang pemula mendapat ketenaran instan dan namanya menggelembung sebesar paus. Situasi ini tentu dapat mengakibatkan kerusakan dalam ekosistem sastra. Salah satu bentuk kerusakan itu adalah lahirnya inferioritas dalam diri pengarang.  Pertunjukan inferioritas yang paling sering terjadi adalah, dengan bangga, seorang pengarang mengaku mengirimkan karyanya yang bakal terbit kepada seorang pesohor sastra demi memohon tanggapan. Terlepas dari apakah karyanya benar-benar dibaca atau hanya dilirik judulnya oleh sang pesohor, tanggapan itu sungguh sangat dinantikan. Kalaupun usaha tersebut berbuah satu–dua kalimat pujian kosong, bagi si pengarang, itu penting untuk mengukuhkan posisinya, mendongkrak kualitas karyanya, sekaligus menumbuhkan rasa percaya dirinya sebagai pengarang biasa-biasa saja yang bercita-cita tinggi.  Sejumlah pengarang juga membiasakan diri sowan ke kantor-kantor media massa demi melaporkan kegiatan kreatif terbaru mereka atau sekadar mencurahkan unek-unek receh. Alhasil, nama-nama mereka mestilah rajin muncul di media tersebut, bersanding dengan artis, penyanyi, dan para pesohor lain.  Disadari atau tidak, feodalisme dan inferioritas yang sudah ada sejak zaman pujangga keraton terwariskan hingga sekarang. Zaman boleh berganti, tapi sikap sebagian besar pengarang masa kini ternyata tidak jauh berbeda dengan pujangga zaman kerajaan. Jangan heran, karya sastra yang banyak bermunculan sekarang adalah karya sastra pengejar legitimasi, bukan yang berkualitas tinggi. (*)  ---  <a href="https://www.jawapos.com/tag/anindita-s-thayf/">ANINDITA S. THAYF</a>, Novelis dan esais

Feodalisme dan Inferioritas dalam Kesusastraan Kita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/sastra-yang-terasing.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Ada keluh kesah tentang karya sastra yang sulit, bahkan tidak diminati sama sekali oleh para pembaca. Ia tersisih dari buku-buku fiksi populer atau nonfiksi bertema pengembangan diri, strategi cepat sukses, hingga cara menata hati dan ruangan. Rak-rak buku sastra pun menghuni lorong paling sepi, baik di toko buku maupun perpustakaan. Tentu ada alasan di balik keterpencilan ini.  ---  DALAM esainya, Elite atau Keterasingan, Jakob Sumardjo mengakui bahwa ”seni di Indonesia belum bisa berdialog dengan massa bangsanya.” Karya seni, termasuk sastra, baru menjadi konsumsi elite pembaca yang jumlahnya sangat kecil. Jelas Jakob, penyebab seni bisa terasing di tengah publik antara lain dimulai dari ketidakberesan dalam pembinaan seni hingga sang seniman yang kian asyik dengan estetik dan logikanya sendiri sehingga menghasilkan karya yang hanya dimengerti sesama seniman. Akibatnya, menurut Jakob, ”...sajak, novel, drama... [lebih] banyak dibicarakan oleh kelompok terpencil.” Jadilah karya sastra laksana barang elite. Namun, apakah hanya itu penyebab karya sastra terasing dari pembacanya?  Komodifikasi Buku  Di tengah pasar, kapitalisme menaruh karya sastra seposisi dengan produk massal lain seperti ponsel, sepatu, baju, bahkan minyak goreng. Ia telah menjadi komoditas yang dijual demi mendapatkan laba. Itulah mengapa label best seller atau mega best seller kerap hadir menghiasi sampul sejumlah buku sastra, entah sebagai tanda karya tersebut benar-benar laris atau sekadar trik pemasaran. Yang jelas, kehadiran label semacam ini membawa satu pesan penting. Bahwa jumlah cetakan jauh lebih penting ketimbang kualitas karya.  Selanjutnya, kapitalisme mengonstruksi pasar dengan sebuah logika bisnis nan cerdik. Bahwa kuantitas penjualan berbanding lurus dengan kualitas karya. Dalam medan produksi semacam itu, para pengarang jelas dikondisikan agar mengikuti selera pasar. Soal pemberhalaan pasar semacam ini sebenarnya telah diungkap Nietzsche dalam Sabda Zarathustra. Bagi Nietzsche, pasar merupakan sebuah tempat riuh rendah di mana para ”aktor besar” bermunculan bersama ”lalat-lalat beracun”. Para aktor besar inilah yang berperan penting dalam proses mengubah, meminjam istilah Marx, ”nilai guna” menjadi ”nilai tukar”. Alhasil, sebuah karya sastra tidak lagi dibeli karena kegunaannya, melainkan nilai tukarnya yang tinggi, entah sebagai koleksi, prestise, atau sekadar mengikuti tren. Adapun ”lalat beracun” bisa berwujud endorsement dari sastrawan senior, akademisi, pejabat, atau artis hingga label penghargaan dan jejak prestasi si pengarang meskipun sudah kedaluwarsa.  Pada akhirnya, pasarlah yang menentukan apakah sebuah buku sastra mesti duduk di rak teratas yang terpencil, rak strategis di bagian tengah, atau rak terbawah yang nyaris sejajar lantai. Adapun yang terpampang di rak-rak khusus sudah pasti buku-buku sastra yang termasuk 10 besar terlaris, bukan yang layak dibaca karena kualitasnya. Pembaca sengaja dibentuk untuk memilih buku yang laku, bukan yang bermutu.  Kapitalisme dan Orang yang Membaca  Dalam lanskap kapitalisme, sebagian besar pembaca buku adalah kelas menengah ke atas. Mereka inilah yang memiliki akses terhadap buku karena, selain mempunyai kemampuan finansial, juga memiliki kesempatan untuk membacanya. Dua hal ini menjadi faktor penting seseorang bisa menikmati buku. Lantas, bagaimana dengan buruh, petani, dan kaum miskin perkotaan?  Waktu para buruh jelas habis dalam proses produksi di pabrik. Bayangkan saja, mereka mesti bekerja delapan jam sehari atau lebih bila terkena kewajiban lembur. Jika untuk beristirahat saja mereka kekurangan waktu, apalagi membaca buku. Selain itu, dengan upah yang lebih sering di bawah upah minimum regional, isi dompet para buruh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan harga senilai uang makan seminggu, wajarlah jika buku dipandang sebagai barang mewah bagi mereka. Hal serupa dialami para petani dan kaum miskin perkotaan.  Kapitalisme seolah sengaja menciptakan kelompok-kelompok marginal yang jumlahnya mayoritas ini menjauh dari buku. Kesempatan membaca mereka terus-menerus digerus untuk proses produksi yang tiada habis. Kemampuan finansial mereka juga ditekan seminimal mungkin agar tidak mampu membeli buku. Kendati demikian, selera mereka sengaja diatur agar terikat pada produk massal tertentu. Misalnya, barang-barang hiburan yang mampu meraup banyak laba sekaligus dan ampuh membuat kecanduan jangka panjang seperti ponsel. Maka, bukan salah para buruh jika tidak membaca Ibunda karya Maxim Gorki, para petani tidak menengok Sekali Peristiwa di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer, atau kaum miskin perkotaan tidak mengetahui tentang novel Merahnya Merah karya Iwan Simatupang.  Bila membaca karya sastra bisa membuat seseorang menjadi lebih kritis dan maju, apa yang diinginkan kapitalisme adalah sebaliknya. Demi menjaga perputaran mesin pabrik, kapitalisme menginginkan pekerja-pekerja patuh yang mampu berproduksi seefektif dan seefisien mungkin. Demi menumpuk laba terus-menerus, kapitalisme mengharapkan orang-orang senantiasa menghabiskan waktu untuk melakukan ”hal-hal produktif” yang sesuai kepentingan mereka. Jika sudah begini, jelaslah sudah mengapa minat baca masyarakat, apalagi membaca karya sastra, sangat rendah –ini salah satu penyebabnya.  Sangat sulit menyisipkan iklan dalam karya sastra. Sebuah buku juga tetap bisa dibaca tanpa perlu mengisi pulsa, kecuali buku elektronik atau terbitan aplikasi menulis daring. Seandainya tidak demikian, barangkali kapitalisme akan memberikan dukungan penuh pada kegiatan membaca buku (sastra) sebagaimana halnya menonton televisi yang penuh iklan atau aktivitas berbelanja online dan bermain ponsel dengan pulsa penuh. Yang pasti, hingga hari ini, karya sastra masih terasing dari pembacanya, baik disertai endorsement maupun tanpa endorsement. (*)  <hr />  ANINDITA S. THAYF, Novelis dan esais

Sastra yang Terasing dari Pembacanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/memorium.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Di kota ini, bayang-bayang memanjati dinding nyaris secepat laba-laba. Sesuatu yang, anehnya, hanya disaksikan oleh mereka yang berusia di atas enam puluh tahun: para sepuh. Sebenarnya, hal itu bukan rahasia karena keberadaannya tidak pernah ditutup-tutupi.  ---  PARA sepuh selalu berusaha memberi tahu anak-anak dan cucu-cucu mereka perihal bayang-bayang meresahkan tersebut, tapi tiada yang percaya. Anak-anak dan cucu-cucu malah menuduh para sepuh hendak mencari perhatian dengan mengarang cerita demikian, termasuk anak-cucu Mima.  Mima berpikir, barangkali itulah satu dari sejumlah alasan di balik keputusan kedua anaknya untuk menitipkannya di Memorium. Sebuah keputusan yang disodorkan kepadanya semendadak angin menampar helai daun tua. Membuatnya terkejut hingga gemetar lama.  ”Sebenarnya, berita soal rencana pemerintah itu sudah terdengar lama, Mami. Jika Mami rajin melihat berita, bukan hanya menonton drama dan acara hiburan, Mami pasti akan tahu,” beber si sulung yang tiba-tiba saja menemuinya di rumah si bungsu pada malam itu.  ”Lagi pula itu cuma semusim. Mami akan keluar pada musim panas nanti, seperti janji pemerintah. Mami tidak usah khawatir.”  ”Betul, Mami. Kata pemerintah, itu hanya semacam pusat peningkatan kesehatan dan kesejahteraan untuk orang-orang seumuran Mami,” tambah si bungsu yang biasanya lebih suka berbicara kepadanya lewat pesan di ponsel kendati mereka serumah, tapi malam itu ikut bersuara.  ”Lihat dulu brosur dan foto tempatnya, Mi.” Si bungsu menunjukkan sederet gambar pada layar ponselnya kepada Mima. ”Bukankah Memorium tidak seperti rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, tempat karantina, apalagi panti jompo? Ia lebih seperti kapal pesiar mewah, menurutku. Pemerintah pasti menghabiskan banyak dana untuk membangunnya.”  Mima meraih kacamata baca yang selalu tergantung di dadanya demi bisa melihat dengan jelas apa yang disodorkan anaknya. Usia telah merampok banyak hal darinya, termasuk semangat mengikuti kabar dan berita seperti dulu, tapi setidaknya Mima ingin tahu satu hal. Meskipun buta pada banyak kejadian di sekelilingnya, Mima merasa perlu tahu ke mana anak-anak akan menyingkirkannya walaupun, kata mereka, itu hanya sementara.  Sebuah pusat rehabilitasi khusus lansia telah dibangun oleh pemerintah atas dasar kepedulian dan kemanusiaan, demikian beri tahu kalimat pertama pada brosur elektronik Memorium. Sebagai penduduk dengan populasi terbanyak abad ini sekaligus warga senior, pemerintah merasa perlu untuk memberikan pelayanan kesehatan dan perbaikan kesejahteraan terbaik kepada para sepuh, jelas kalimat kedua. Penjelasan tersebut lalu ditutup dengan sebuah slogan berlogo huruf P&amp;L yang dirangkai membentuk hati.  Peduli Bangsa, Lindungi Masa Depan. Pedulilah dan Lindungilah, Mima membacanya dalam hati. Sesaat, dia dihampiri perasaan seolah pernah membaca kalimat yang nyaris serupa itu, tapi entah kapan dan di mana, dia sudah lupa. Begitu pun, Mima masih ingat apa yang terjadi di rumah si sulung empat tahun lalu sebab kejadian itulah yang menempatkannya pada posisi ini.  Kejadiannya setelah Mima memasuki masa pensiun. Di tengah waktu luangnya yang melimpah, di dalam hunian sempit anaknya, Mima menyaksikan langsung kemunculan bayang-bayang meresahkan itu dan membuatnya diserang ketakutan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap sepuh yang mengaku pernah melihat ”bayang-bayang cepat memanjat dinding” mestilah bakal terjebak dalam kondisi mental yang tercemari klaustrofobia parah.  Awalnya, rasa gelisah dan serangan panik saat berada di ruang sempit masih bisa ditahan-tahan hingga batas tertentu. Selanjutnya, kondisi fisik penderita akan menunjukkan perubahan drastis yang lebih disebabkan oleh aneka penyakit yang muncul bersama tahap awal kegilaan. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu yang berbeda pada tiap sepuh. Hal serupa telah dialami lebih dulu oleh kakak Mima, yang membuat tubuh tambunnya berubah setipis kasur kapuk tua dalam waktu tidak sampai setahun. Di ujung penderitaan itu, dia ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terduduk dan mata terbuka di depan televisi umum sebuah rumah sakit jiwa. Sungguh Mima tidak bisa membayangkan penderitaan yang harus dilalui sang kakak.  Mima telah menghuni Memorium selama lima bulan dua puluh satu hari. Mima sengaja merekam detail waktu masa tinggalnya per hari dalam aplikasi Diari Bersuara yang diunduhkan cucu keempatnya ke dalam ponselnya. Mima melakukan itu hanya agar dia tidak lupa untuk bersiap jika tiba saatnya anak-anak dan cucu-cucu datang menjemput. Pun, agar dia tidak terlena.  Mima menyetujui pujian si bungsu untuk Memorium. Tempat ini benar-benar hebat. Selain pelayanan kesehatan terbaik, lengkap, dan rutin, lingkungan Memorium yang lapang, tenang, dan nyaman memulihkan kesehatan mental Mima dengan cepat. Gejalanya memang masih tahap awal. Namun, selama di Memorium, Mima seolah berada dalam kenangan terindah masa lalunya.  Itulah masa ketika tempat-tempat yang luas dan rumah-rumah berteras masih ada. Begitu pula pohon-pohon dan kebun hijau, garasi, hingga kolam ikan koi masih mudah ditemukan. Pada masa itu, Mima pernah memiliki sebuah rumah berteras dengan pot-pot bunga kebanggaan. Rumah pemberian orang tua Mima, tempat dia membesarkan anak-anak, tapi terpaksa dijual ketika suaminya wafat dan kedua anaknya membutuhkan hunian sendiri. Sejak itu, Mima menumpang tinggal di tempat anak-anaknya.  Seiring Mima menua, kota ikut menua bersamanya. Serupa para sepuh yang mulai kehilangan rambut, kota juga kehilangan rumah-rumah berteras, apalagi tempat-tempat luas. Daratan dirontokkan oleh sapuan banjir dan gerusan air laut. Sebagai gantinya, kini kota hanya diisi gedung-gedung tinggi. Untuk hunian warga, isi gedung dipetak-petak dalam ukuran yang seragam kecilnya. Sepetak tempat tinggal yang dijual sangat mahal, tapi bisa disewa dengan harga yang cukup terjangkau bagi pekerja yang mau terus bekerja lembur setiap hari. Rumah dengan pot-pot bunga yang berbaris, apalagi yang memiliki banyak pohon buah serupa rumah omanya dulu, sudah lama punah dan hanya tertinggal dalam cerita-cerita Mima untuk cucu-cucunya.  Mima tidak pernah menyalahkan anak-anak atas apa yang dialaminya, bahkan setelah mereka bergegas memindahkan barang-barangnya ke Memorium sehari sesudah mereka menyampaikan soal itu. Tidak pula Mima menyalahkan kesombongan para dokter, psikolog, dan ahli gerontologi yang menganggap klaustrofobia para sepuh sebagai wujud keterasingan sosial yang lumrah terjadi pada lansia. Orang-orang muda nan pandai itu, juga anak-anak dan cucu-cucu, tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana rasanya hidup di tengah abad yang kian maju teknologinya, tapi kian terasing orang-orangnya. Hanya Mima dan orang-orang seusianya pula yang paling tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik serangan klaustrofobia para sepuh yang merata.  Itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar bagian dari proses penuaan. Sebuah trauma yang berasal dari masa lalu. Masa-masa saat pandemi Covid-19 mengganas dan membuat Mima dan lansia seangkatannya terpaksa menjalani karantina rumah selama hampir dua tahun. Masa-masa ketika anak-anak dan cucu-cucu masih berwujud ide dalam kerangka takdir calon orang tuanya.  Mima tidak akan pernah lupa betapa terpenjara hidupnya kala itu. Hari-harinya dibayang-bayangi rasa takut pada virus tak kasatmata sekaligus kesepian yang sulit diungkapkan. Dia masih berumur enam tahun. Baru saja lulus TK dan bermimpi memakai seragam SD serupa milik kakaknya saat pandemi datang. Terpaksalah Mima bersekolah dari rumah, bermain dalam rumah, menghabiskan waktu dengan menatap dinding atau berputar-putar dalam kamar. Hingga tiba saatnya pandemi itu pergi sendiri setelah meninggalkan luka kenang-kenangan dalam diri para penyintasnya. Sebuah perasaan terkurung yang hanya bisa dimengerti oleh lebah yang tersesat lama di balik tirai jendela tebal.  Dari puncak Memorium, pemandangan laut lepas, berikut pantai cokelat dan cakrawalanya, selalu terlihat indah di mata Mima, meskipun sebuah proyek pembangunan entah apa yang belum selesai membentangkan tendanya di sisi kanan pantai. Sejak hari pertama tiba di Memorium, Mima memutuskan itulah tempat favoritnya. Sejujurnya, itu bagian terbaik dari Memorium, menurut Mima. Sehamparan geladak luas beratap akrilik bening yang dilengkapi dengan barisan kursi pijat otomatis, taman berbantal kursi empuk yang dihiasi bunga-bunga plastik, hingga kolam buatan dangkal berair hangat untuk mencelupkan kaki. Di salah satu sudut geladak, sebuah akuarium besar berisi ikan warna-warni yang berenang lincah dan beberapa sangkar berisi burung-burung ribut juga disediakan bagi para sepuh yang ingin merasakan kembali sensasi memiliki hewan piaraan. Di tempat itu, Mima merasa hidup kembali.  Memorium adalah sebuah kapal Angkatan Laut karam yang telah disulap dengan sangat canggih dan indah oleh pemerintah untuk para sepuh. Awalnya, Mima sempat khawatir saat mengetahui dia akan tinggal di atas kapal. Namun, kedua anaknya meyakinkan keamanan Memorium dengan berkata bahwa pemerintah tidak mungkin membahayakan keselamatan warganya. Mereka juga mengingatkan tentang keputusan sulit yang mesti diambil pemerintah untuk mengatasi situasi saat ini dan betapa beruntungnya Mima bisa merasakan kelegaan hidup biarpun hanya semusim.  ”Seandainya kapal itu untuk hunian warga, aku mau saja bertukar tempat dengan Mami,” ucap si sulung.  ”.... apalagi anak-anakku,” tambah si bungsu. ”Mereka pasti akan sangat senang tinggal di tempat seluas itu.”  Mendengar kata-kata tersebut, Mima memilih pasrah. Diam-diam, dia menyimpan niat untuk membagikan pengalamannya tinggal di Memorium kepada cucu-cucunya nanti sebagai dongeng sebelum tidur. Namun, malam ini, Mima lagi-lagi hanya bisa menyimpan rencana itu dalam hati dan memutuskan tidur lebih cepat. Mima hanya harus bertahan kurang lebih dua–tiga bulan lagi dan rajin-rajin berdoa agar cuaca tidak seekstrem biasanya. Sambil menatap kalender hujan pada ponselnya, Mima berharap puncak musim hujan lekas terlewati agar semuanya segera berakhir.  Di luar Memorium, hujan deras yang tidak berhenti selama seminggu seolah membuat laut yang muak merasa perlu mengamuk. Mengempaskan ombak besarnya keras-keras ke arah pantai hingga menghanyutkan segala benda dan makhluk yang sudah direncanakan dan ditakdirkan untuk hanyut malam itu. Salah satunya terpal penutup proyek pembangunan dekat pantai hingga terungkaplah apa yang disembunyikan dari umum dan selalu membuat Mima penasaran jika melihatnya dari kejauhan.  Sebuah tugu peringatan yang siap diresmikan pemerintah sudah berdiri sana. Tanpa setahu Mima, namanya tertera pada puncak sebuah daftar di bawah tulisan ”Pasien Memento Mori Sanatorium (Memorium) dalam Kenangan”. Pada hari peresmian tugu itu nanti, Mima jelas tidak bisa hadir sebab dia telah menjadi bagian dari masa lalu yang harus dikorbankan demi kepentingan pemerintah dan keturunannya, bangsa dan masa depan. Anak-anak dan cucu-cucunyalah yang akan diundang. Para pewaris ganti rugi yang sudah mengantongi surat perwalian berisi tanda tangan para sepuh, termasuk Mima. Surat sakti yang akan ditukar dengan uang tanda belasungkawa pemerintah. Uang senilai satu petak rumah baru. (*)  <hr />  *) ANINDITA S. THAYF, Lahir 5 April 1978 di Makassar. Menulis cerpen dan novel. Novel terbarunya Ular Tangga (2018).

Memorium

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/paus_pergi.jpg" alt="ILUSTRASI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI/JAWA POS</figcaption>
</figure>Dalam ranah kesusastraan kita, peran pembaptis mesti selalu hadir dan dihadirkan. Kehadirannya dianggap perlu untuk menahbiskan sebuah karya dengan penilaian baik atau buruk yang, tentu saja, sesuai ukuran pembaptis. Maka lahirlah istilah ”paus” sastra.  ---  PASCA kemerdekaan, Mh. Rustandi Kartakusuma (1957) memperkenalkan istilah pijpers yang berarti peniup seruling dalam esainya. Rustandi menautkan istilah ini dengan kritikus sastra asal Negeri Belanda. Menurutnya, tugas pijpers adalah memberikan penilaian tentang karya sastra yang ditulis pengarang Indonesia. Legitimasi para pijpers ini begitu kuat. Pendapat-pendapat mereka dijadikan pegangan sehingga, sebagaimana dikatakan Rustandi: ”Jika seruling lambat lagunya, lambat pula kita berdansa, bila seruling cepat, cepat pula kita. Dengan kata lain, kita hanya pembuntut.”  Sayangnya, para pijpers ini tidak bisa terus-terusan ”mengasuh” sastrawan Indonesia. Maka dilahirkanlah ”paus” sastra Indonesia: H.B. Jassin. Dengan tugas pokok serupa para kritikus Belanda, yaitu membaptis sastrawan Indonesia, baik lewat majalah Kisah atau Horison maupun lewat buku semacam Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei. Sang paus pula yang membaptis para sastrawan yang hendak masuk ke dalam daftar Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, dan Angkatan 66. Di bawah tekanan Orde Baru, dia pula yang membuang sastrawan-sastrawan Lekra dari Gema Tanah Air. Dengan kata lain, sang paus inilah yang menentukan sastrawan mana yang harus diangkat dan mana yang harus disingkirkan dari peta sastra Indonesia.  Berbeda dengan para pijpers yang menyerahkan tongkat suci pembaptis kepada H.B. Jassin setelah meninggalkan tanah jajahan mereka tercinta, sang paus sastra tidak pernah menunjuk penggantinya. Otoritasnya tidak diwariskan kepada siapa pun. Alhasil, tongkat suci itu seolah menguap usai sang paus sastra tunggal tiada.  Apa yang terjadi selanjutnya adalah ramailah muncul para Mas, Bang, dan Prof dengan huruf kapital lambang penokohan yang suci dalam jagat kesusastraan kita. Kesucian yang mereka dapat dari tongkat pembaptis buatan masing-masing yang diperoleh entah dari kesenioritasan, posisi dalam kelembagaan, ataupun gelar akademis. Sebagaimana yang terjadi kepada para pijpers dan sang paus, mereka juga muncul dengan pengekor dan jagoan masing-masing, bahkan media.  Paman dan Keponakan  Ada sebuah istilah seksis yang hadir pasca Soeharto lengser. Istilah tersebut adalah sastrawangi. Istilah ini, sudah pasti, tidak hadir begitu saja. Ia digunakan untuk menyebut para pengarang perempuan yang muncul dengan karya-karya mereka yang dianggap menjebol tabu.  Tema-tema sastrawangi yang kontroversial, yaitu ”penggambaran seksualitas dan aktivitas sosial”, dipandang Faruk H.T. (2004) sebagai sesuatu yang ”membuat entakan keras pada sejarah sastra Indonesia.” Sementara itu, dalam kebimbangannya, Sapardi Djoko Damono (2004) berani berandai-andai seputar kehadiran sastrawangi dengan berujar bahwa ”di masa depan mungkin perkembangan sastra kita akan ditentukan oleh perempuan.” Itulah era di mana para pembaptis yang umumnya laki-laki tercatat mulai mengonstruksi kemunculan para pengarang perempuan secara gamblang.  Ada pula upaya untuk membuat sastrawan Angkatan 2000. Upaya ini seolah hendak meniru semangat gerbong kereta api kelas ekonomi dalam hal memaksimalkan ruang untuk semua jenis penumpang. Tua-muda, senior-junior, semuanya dijejalkan ke dalam gerbong sastra Angkatan 2000 yang sangat panjang itu. Kendati demikian, gaung Angkatan 2000 tidak sekuat gaung angkatan-angkatan sebelumnya.  Dalam situasi seperti di atas, jagat sastra Indonesia kedatangan generasi baru. Mereka yang mulai menelurkan karya setelah tahun 2000 membutuhkan pembaptis baru. Para pembaptis lama dinilai kurang representatif untuk mengesahkan karya-karya mereka yang konon menawarkan kebaruan. Mereka menyebutnya eksperimental. Ironisnya, kendati mengusung napas pembaruan, generasi ini masih belum bisa lepas dari apa yang diwariskan para pijpers kepada jagat sastra Indonesia. Kebutuhan generasi baru penulis sastra kita atas kehadiran sosok pembaptis membuat mereka mulai mencari-cari hingga bertemulah dengan paman-paman yang baik hati.  Sebagaimana masyarakat Vietnam menyebut Ho Chi Minh dengan sebutan ”Paman Ho”, banyak yang menilai sebutan ”paman” lebih egaliter dibandingkan sebutan ”paus”. Para paman yang sudah menduduki posisi strategis dalam kesusastraan, entah sebagai pengurus lembaga kesenian atau keseringan menjadi juri sayembara dan penghargaan sastra, dianggap mempunyai legitimasi yang kuat untuk membaptis kelahiran sastrawan baru. Maka atas dukungan para keponakan baru, dari tangan paman-paman ini lahirlah banyak bintang baru dalam kesusastraan negeri kita.  Gampang untuk melihat betapa cepat lesatan para keponakan dalam jagat sastra Indonesia. Panggung-panggung acara sastra tiada pernah sepi dari kehadiran nama-nama mereka. Begitu pula media-media sastra baru. Mereka menduduki posisi penting di sana, entah sebagai narasumber ajang sastra internasional atau redaksi jurnal kritik sastra. Tidak sulit pula bagi kita menampaki para paman yang berdiri dekat di belakang mereka. Pun, kita bisa menyaksikan betapa besar semangat berbakti yang ditunjukkan para keponakan kepada paman mereka yang sedang tertimpa musibah, misalnya terkena tuduhan plagiasi. Mereka membelanya beramai-ramai.  Akibat kadung terjadi, hubungan timbal balik semacam ini memang mesti selalu dijaga baik-baik. Alam sudah lama membuktikan bahwa selalu ada konsekuensi berat di balik hubungan simbiosis mutualisme yang retak. Ada organisme yang bakal lenyap dari muka bumi. Untungnya, jagat sastra Indonesia masih menyediakan banyak ruang bagi sebuah ekosistem sastra yang lebih mandiri. Ekosistem yang tidak mengenal para paman dan kursi-kursi kekuasaannya, sebab dalam jagat kesusastraan sesungguhnya kita semua adalah sama. Kitalah sang pengarang. (*)

Paus Pergi, Paman Datang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WAYANG-perempuan.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Pada tahun 2018, dua orang perupa perempuan memprotes makna kata ”perempuan” dalam kamus bahasa Indonesia. Protes ini menimbulkan pro dan kontra, tapi baru mendapat tanggapan dari pihak pemegang otoritas, dalam hal ini tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pada Februari 2021.  ---  SEBENARNYA, protes terhadap makna kata ”perempuan”, baik dalam kamus maupun bahasa, tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejak puluhan tahun lampau, di negara-negara berbahasa Inggris, aksi serupa pernah dilakukan. Serangkaian protes yang tidak berinti perkara moral. Pun, bukan masalah yang sengaja dicari-cari para feminis atau mereka yang kerap diejek pseudofeminis. Apa yang melatarbelakangi munculnya protes semacam ini adalah persoalan ideologi patriarkal yang diskriminatif terhadap perempuan.  Pelecehan Semantik  Pembagian jenis kelamin dalam bahasa Indonesia ditandai dengan kata ”perempuan” dan ”laki-laki”. Dalam KBBI, makna dua kata tersebut sama-sama ditautkan dengan seksualitas. Kendati demikian, superioritas laki-laki tampak jelas pada makna ”laki-laki” sebagai: (3) orang yang mempunyai keberanian, pemberani. Lebih jauh lagi, pengunggulan semacam ini tercatat dalam lema ”laki-laki” di mana dari kedelapan belas kata yang ada pada kelas ”pria”, semuanya bermakna positif. Adapun kata turunan ”laki-laki” yang berkonotasi negatif, berjumlah enam kata, dimasukkan ke dalam kelas ”jahat”.  Sebaliknya, lema ”perempuan” yang berkonotasi negatif ternyata berjumlah sekitar enam kali lipat dari milik laki-laki. Anehnya, seolah tidak cukup diwadahi dalam satu kelas terpisah, kata-kata turunan perempuan yang berkonotasi negatif justru ditulis berkali-kali, baik dalam kelas ”wanita”, kelas ”jahat”, maupun kelas ”pelacuran”. Saking semangatnya, bahkan kata ”gigolo” yang jelas bermakna (1) laki-laki bayaran yang dipelihara seorang wanita sebagai kekasih; (2) laki-laki sewaan yang pekerjaannya menjadi pasangan berdansa digeneralisasi secara tidak masuk akal sebagai milik perempuan. Mengapa ini bisa terjadi?  Bahasa merupakan suara otoritas sekaligus produk sosial masyarakat. Ketika masyarakat berada dalam lanskap patriarkal, bahasa yang dihasilkan mestilah memproyeksikan hal serupa. Sebagai kelompok dominan, kaum laki-laki menciptakan bahasa sebelum kemudian melembagakannya dalam berbagai bidang kehidupan. Sebaliknya, sebagai kelompok yang dikuasai, kaum perempuan berada dalam posisi pasif, yang hanya menerima bahasa buatan kaum laki-laki. Maka lahirlah apa yang, oleh Muriel Schulz (Gaddol &amp; Swann, 2003: 177), disebut sebagai pelecehan semantik.  Berkaitan dengan pelecehan semantik, Schulz menjelaskan bahwa ”kata-kata yang merujuk pada kaum perempuan telah secara sistematik berkonotasi negatif (dan kerap kali seksual).” Konotasi ini tidak muncul secara spontan, melainkan sengaja diciptakan secara sistematis demi ”menandai” perempuan. Adapun tujuannya bukan sekadar untuk mendiskreditkan perempuan, tapi lebih agar perempuan tetap berada pada posisi terdominasi.  Semula, kedudukan perempuan sangat dihargai dalam bahasa Indonesia. Itulah mengapa kita bisa mengenal istilah seperti ”ibu bumi”, ”ibu pertiwi”, ”ibu jari”, hingga ”ibu sungai”. Ada pula istilah ”Dewi Sri” sebagai penjaga kehidupan. Ini wajar karena beberapa daerah di Indonesia menganut sistem matriarkal. Namun, seiring budaya patriarkal yang kian mendominasi, kemuliaan perempuan sedikit demi sedikit meluntur pula. Alhasil, terciptalah banyak kata yang maknanya diasosiasikan dengan organ genital jika merujuk pada perempuan. Tidak hanya menunjukkan kemerosotan nilai perempuan, kehadiran kata-kata itu juga telah menciptakan ruang tumbuh bagi sejumlah stereotipe, pelecehan, dan ketidaksetaraan bagi kaum perempuan.  Bias Diskriminasi Linguistik Warisan  Benar bahwa tugas kamus mencatat kata-kata yang dipakai masyarakat. Namun, tugas mencatat ala kamus tidak sama dengan tugas mencatat ala petugas sensus penduduk. Rumitnya proses menyusun kosakata hingga menjelma kamus bisa disaksikan dalam film The Professor and the Madman. Ialah serangkaian kerja keras yang membutuhkan upaya kolektif dan kolosal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kendati demikian, kamus bukanlah kitab nan agung. Sebagai bagian dari produk sosial, kamus terikat dengan lingkungan sosialnya, dan justru di situlah letak kelemahannya.  Dalam tanggapannya, tim penyusun KBBI mengedepankan fungsi kamus yang bersifat historis sebagai argumen atas pencantuman kata-kata turunan ”perempuan” yang penuh stigma dan konotasi negatif. Bahwa hal itu terjadi karena kamus merekam semua fakta kebahasaan yang ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dulu hingga hari ini. Yang kurang disadari, pada saat yang sama, kamus juga menyimpan segala pandangan, prasangka, dan sikap-sikap yang merendahkan perempuan yang tecermin lewat kata-kata.  Dalam hal ini, diakui atau tidak, kamus memainkan peran sebagai pelanggeng bias-bias diskriminasi warisan masyarakat patriarki. Bahwa dalam usahanya untuk menjadi contoh bagaimana masyarakat memandang perempuan, kamus juga membantu mereproduksi konsep tradisional ”feminitas dan maskulinitas” sesuai tatanan patriarkal, entah dalam bentuk pelecehan semantik atau kesenjangan leksikal.  Mengingat persoalan kata ”perempuan” bertautan dengan ideologi patriarkal, tuntutan untuk mengubah paradigma perempuan dalam kamus bukanlah perkara moral. Ia bukan pula perkara etika apakah ”perempuan” itu baik atau buruk dalam kamus. Persoalan ini lebih merupakan usaha untuk mengubah basis konstruksi masyarakat patriarki yang diskriminatif dan bias gender, termasuk dalam kamus. Menggugat segala bentuk ketidaksetaraan linguistik yang ada, yang terkait dengan ketidaksetaraan sosial antara perempuan dan laki-laki.  Menghadapi tuntutan perubahan semacam ini memang tidak mudah. Namun, bersikap defensif dengan melempar kesalahan kepada masyarakat sebagai penutur bahasa bukanlah tindakan yang bijak. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa benar ada bias gender dalam kamus kita. Sebuah kondisi yang semestinya tidak diterima begitu saja, melainkan perlu diubah. Pun, kesadaran bahwa kamus bukan semata kitab penyimpan bahasa yang bersifat pasif, tapi juga aktif dalam fungsinya sebagai acuan berbahasa yang mesti disusun dengan penuh ketelitian dan sensitif tidak hanya terhadap kondisi sosial dan dinamika berbahasa, tapi juga masalah gender.  Memang benarlah pepatah yang berkata bahwa bahasa adalah cermin peradaban suatu bangsa. Namun, jangan pula dilupakan bahwa kepribadian dan kehidupan sosial kita juga dibentuk oleh bahasa. (*)  ---  *) ANINDITA S. THAYF, Novelis dan esais

Perempuan dan Kitab Kosakata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/realitas.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Ada anggapan bahwa karya sastra harus menggambarkan realitas. Anggapan itu ditambahi pula dengan penekanan bahwa realitas harus digambarkan secara jujur apa adanya.  ---  INI membuat karya sastra, yang termasuk dalam ranah estetika (filsafat keindahan), mendapat tambahan beban tugas etika (filsafat moral), yaitu kejujuran. Alhasil, lahirlah karya-karya sastra yang dimuliakan berkat kejujuran semacam itu. Pemikiran ini dianut oleh para pemuja realisme klasik atau realisme borjuis.  Sebenarnya, seperti apakah realisme yang diagung-agungkan itu? Pramoedya Ananta Toer dalam risalah Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia memberikan penjelasan. Baginya, realisme borjuis ’’merupakan pembatasan terhadap pandangan seseorang pada realitas-realitas an sich tanpa membutuhkan kritik.’’ Padahal, menurut Pram, ’’Setiap realitas, setiap fakta, cuma sebagian dari kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri.’’ Dengan analisis dialektika Marx, Pram melihat realitas yang tampak sebagai hanya sebuah tampilan dari realitas sesungguhnya yang tidak tampak. Faktanya, realitas yang tampak telah banyak dan sering kali dimanipulasi demi dan oleh berbagai kepentingan, entah itu politik, agama, maupun ekonomi.  Realitas dalam Fiksi  Adalah Franz Kafka yang menjungkirbalikkan realitas borjuis itu dalam novel Metamorfosis. Pagi hari setelah bangun tidur, Gregor Samsa berubah menjadi kecoak. Sementara itu, dalam novel Proses, setelah bangun tidur, K mendapati dirinya ditahan tanpa mengetahui kesalahannya. Realitas yang ditampilkan Kafka bukanlah realitas yang dihasilkan oleh akal saat menangkap objek, tapi sebuah realitas mimpi sebagaimana disampaikan Erich Fromm. Serupa yang terjadi dalam mimpi, sebuah realitas tidak akan tampil apa adanya, melainkan telah jalin-menjalin dengan realitas lain sehingga menghasilkan sebuah realitas baru yang berbeda dengan realitas yang dilihat manusia saat terjaga.  Samsa dan K merupakan satire terhadap realisme borjuis yang mendewa-dewakan realitas apa adanya. Padahal, karya sastra bukanlah produk salin tempel dari apa yang dicerap indra manusia. Seorang pengarang juga bukan kertas karbon atau mesin cetak. Pengarang sama dengan manusia lain yang mempunyai mimpi, harapan, obsesi, dan keinginan, juga membawa kepentingan ideologi dan politiknya sendiri. Ketika dia menumpahkan kerja kreatifnya ke dalam karya, apa yang tertulis itulah dirinya. Kendati dia berkata bahwa apa yang ditulisnya merupakan realitas apa adanya, tetap saja realitas dalam karyanya adalah realitas fiksi hasil imajinasi pengarang itu berdasar ideologi kepengarangannya.  Bisa saja seorang pengarang menggambarkan, umpamanya, sebuah adegan pelecehan seksual sedetail-detailnya di dalam novelnya dengan dalih itulah realitas. Bahwa realitas harus ditampilkan secara jujur apa adanya sebagai pengingat masyarakat bahwa kejadian tersebut benar-benar ada. Namun, sebagai penikmat karya sastra, kita bisa pula mempertanyakan sikap si pengarang terhadap penyintas. Dalam kasus ini, di manakah dia berdiri? Apa sesungguhnya yang ingin dia sampaikan melalui penggambaran semacam itu?  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/minggu/halte/20/09/2020/tersingkirnya-pengarang-perempuan/">Tersingkirnya Pengarang Perempuan</a>  Kita jangan percaya begitu saja saat mendengar seorang pengarang berkata bahwa dia hanya mengalihwahanakan secuplik realitas ke dalam karyanya. Tidak perlu pula kita mengintip biografinya atau mencari latar belakang mengapa dia menghasilkan karya begitu. Biografi dan kata-kata si pengarang bisa saja sudah dipoles sedemikian rupa demi menggelembungkan dirinya. Terkadang, para penikmat karya sastra merasa segan dengan pengarang yang citranya telah menggelembung berkat sejejer penghargaan yang diraihnya. Akibat keseganan ini, penilaian yang dihasilkan mudah menjadi bias. Cukuplah kita menelisik karya yang dihasilkan si pengarang demi mengetahui siapa sebenarnya dia di balik citranya.  Sensor Realitas, Bisakah?  Lantas, bagaimana semestinya realitas ditampilkan dalam karya sastra? Bila realitas tidak bisa ditampilkan apa adanya, seperti dalam adegan pelecehan seksual tersebab hal tersebut akan membuat penyintas kian trauma, bagaimana realitas itu harus ditampilkan? Apakah realitas perlu disensor?  Jika mau, seorang pengarang bisa menyensor realitas sesuai dengan kepentingan atau ideologi kepengarangannya. Dalam karya-karya berlatar belakang peristiwa 1965 yang ditulis oleh bukan penyintas, sensor itu terasa kuat. Contohnya, novel Pulang karya Leila S. Chudori. Dalam novel yang seolah-olah menggemakan simpati terhadap penyintas peristiwa 1965 ini, semangat propaganda politik antikiri tergemakan dengan lantang. Hal tersebut dapat dilihat lewat penggambaran tokoh kirinya yang dekaden, baik secara moral maupun politik. Secara moral, seorang tokoh utamanya digambarkan sebagai sosok yang gemar berselingkuh dengan pelacur demi merasakan ’’nafsu kaum proletar yang bergelora’’. Sementara itu, secara ideologi, dia diciptakan sebagai seseorang yang tidak berpendirian sehingga mudah terjebak dalam ’’kecelakaan sejarah’’. Hal ini jelas memperlihatkan bagaimana si pengarang telah menyensor realitas agar sesuai dengan kepentingannya.  ’’Semuanya politis,’’ ucap Gottfried Keller. Karena itu, realitas dalam karya sastra juga bersifat politis. Seorang pengarang akan selalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politisnya. Pun menyensor realitas demi kepentingannya sendiri, tanpa perlu diakui atau tidak. Semakin piawai seorang pengarang meramu kata, akan semakin cerdik pula caranya menyembunyikan semua itu. Di hadapan publik, dia bisa saja seorang pengarang misoginis yang dengan santai berceloteh perihal kehumanisan karya-karyanya. Atau, dia juga bisa menyaru sebagai pengarang pembela korban ketidakadilan, yang justru merendahkan mereka lewat narasi dan tokoh fiktif ciptaannya. Di sinilah kehadiran kritik sastra dan penikmat sastra yang kritis sangat diperlukan agar kita tidak gampang terkecoh oleh sebuah karya sastra. (*)  *) ANINDITA S. THAYF, Novelis dan esais  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HsbNXG4qKWU

Realitas dan Karya Sastra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/mengibu.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Ada yang menghebohkan masyarakat Indonesia pada era 80-an. Seorang bocah bernama Arie Hanggara disiksa bapaknya dengan didukung ibu tirinya hingga meninggal.  ---  LEWAT film Arie Hanggara (1985), kekejaman yang diterima bocah 8 tahun itu bak sedang direka ulang dalam gedung bioskop hingga air mata para penonton bercucuran. Orang-orang tidak percaya ada orang tua yang tega menyiksa anaknya sedemikian rupa. Orang-orang juga semakin meyakini bahwa ibu tiri benar-benar ibu jahat yang tidak berhati.  Dalam beberapa tahun terakhir, media menyajikan banyak berita tentang kekejian yang menimpa anak-anak malang tanpa dosa. Ada bocah yang perutnya dipukuli, kepalanya dibenturkan ke tembok, hingga tubuhnya diseret motor. Ada pula bayi yang dicekoki air serupa sapi gelonggong, dikurung dalam lemari, bahkan dimasukkan ke mesin cuci. Semua kesadisan itu jauh melampaui apa yang disajikan film horor yang paling mengganggu sekalipun karena dua hal. Pertama, itulah kenyataan. Kedua, pelaku penyiksaan adalah ibu kandung korban. Rangkaian fakta keji tersebut mengail pertanyaan, ”Mengapa ibu kandung bisa sesadis itu?” Suatu kesadaran pun muncul di tengah masyarakat: ibu baik ternyata bisa berubah menjadi ibu jahat.  Ada yang bengkok dari konstruksi ibu. Itu bisa dilihat dari kisah Nobuyo, seorang tokoh perempuan dalam film Jepang, Shoplifters. Nobuyo tergerak menyelamatkan hidup seorang bocah bertubuh penuh bekas luka dari tangan orang tuanya yang kasar dan tidak menginginkannya. Keputusan tersebut membuat Nobuyo digelandang ke kantor polisi sebagai tersangka penculikan. Saat Nobuyo diinterogasi, seorang polwan menyatakan bahwa anak-anak membutuhkan ibunya dan ibu adalah perempuan yang melahirkan mereka. ”Kau tidak bisa menjadi ibu, kecuali kau melahirkan anak,” tegas si polwan yang membuat hati Nobuyo remuk. Nobuyo tersadar, jika begitu, dirinya tidak mungkin menjadi ibu karena tidak mampu melahirkan.  Ada tiga makna ibu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): (1) wanita yang telah melahirkan seorang anak; (2) sebutan untuk wanita yang sudah bersuami; (3) panggilan yang takzim bagi wanita, baik yang sudah bersuami maupun belum. Sekilas, posisi ibu dalam ketiga makna di atas tampak sejajar, tetapi ternyata tidak. Ibu pada makna pertama memiliki derajat lebih tinggi, bahkan mencapai batas suci. Pengkultusan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil konstruksi.  Setiap perempuan ditakdirkan fisiknya sebagai calon ibu lewat sistem reproduksi yang khas. Kata ”calon” barulah terlepas dari ”ibu” ketika dia melahirkan. Dengan kata lain, seorang ibu terlahir bersamaan dengan kelahiran anaknya. Dengan darah yang ditumpahkan saat melahirkan, ibu kandung dibaptis. Di sisi lain, ada perempuan yang tidak mengalami proses tersebut, entah karena kondisi medis atau sosialnya. Beberapa perempuan juga mungkin akan menjadi ibu asuh atau ibu sambung (ibu tiri) seorang anak. Oleh masyarakat, ibu kandung lantas dianugerahi sifat-sifat positif. Sebaliknya, ibu asuh dan ibu tiri sangat mudah dilekati sifat-sifat negatif. Pada titik ini, muncullah istilah ibu baik dan ibu jahat.  Sastra kita merekam pendikotomian ibu baik dan ibu jahat dalam berbagai kisah. Umpamanya, cerita Calon Arang yang merepresentasikan ibu jahat. Tokoh Janda dari Dirah yang berkemampuan sihir dinarasikan sebagai ibu yang serupa penyihir haus darah. Sementara itu, kisah Dewi Sri digambarkan sebagai ibu baik yang merawat kesuburan bumi sehingga berguna bagi manusia.  Pengkultusan ibu menghadirkan pandangan bahwa ibu adalah seorang manusia yang penuh kasih, penyayang, dan murah hati. Sifat-sifat keibuan dianggap serupa sifat materi yang mewujud begitu saja, padahal tidak demikian adanya. Menurut Simone de Beauvoir, seorang filsuf perempuan asal Prancis, insting keibuan itu tidak ada. Ia bukan bawaan lahir seorang perempuan, melainkan lebih semacam reaksi yang dipelajari dari situasi, pengalaman, dan lingkungan sekitarnya. Melahirkan tidak serta-merta membuat seorang perempuan mengibu atau menjadi ibu yang bukan sekadar panggilan.  Pada mulanya, insting keibuan hanyalah sebentuk respons maternal terhadap pengurangan jumlah bayi yang lahir akibat perubahan lingkungan sosial. Evelyn Reed dalam Evolusi Perempuan dari Klan Matriarkal Menuju Keluarga Patriarkal menjabarkan terjadinya proses evolutif tersebut ketika manusia mulai melakukan domestifikasi dalam kehidupan sosial. Menurut dia, meski kedua jenis kelamin setara, para ibulah yang dilengkapi dengan respons maternal yang mengarah pada karakter keibuan, yaitu merawat, menjaga, dan membesarkan anak-anaknya. Proses evolutif yang berlangsung selama jutaan tahun inilah yang kemudian mengekalkan hegemoni bahwa seorang perempuan setelah melahirkan mestilah mengibu.  Serupa bayi baru lahir yang sengaja diletakkan di atas dada ibunya agar instingnya menyusu terpicu, hal serupa terjadi pada sang ibu. Diperlukan pemicu dan persetujuan untuk membuatnya menjadi alamiah. Seorang perempuan bisa saja berada dalam kondisi terpaksa atau sukarela saat melahirkan anaknya. Tanggung jawab baru ini begitu kompleks dan membutuhkan dedikasi tinggi sehingga dibutuhkan panduan untuk menjalaninya dan penerimaan. Namun, bahkan seorang ibu yang telah belajar mengibu dari nenek atau ibunya dan kerabat perempuan senior atau sesama ibu lain belum tentu bisa menjadi ibu sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Yaitu, seorang manusia suci dengan kemurahan hati dan kesabaran tanpa batas. Moralitas semacam itu hanya ilusi. Sebab, bagaimanapun seorang ibu juga manusia.  Sebagai manusia, seorang ibu punya masalahnya dan batas-batasnya. Tekanan ekonomi serta kondisi keluarga dan lingkungan adalah sejumlah faktor yang membentuk karakter sekaligus memengaruhi perilaku dan kesadarannya, baik sebagai seorang manusia maupun ibu. Karena itulah, Multatuli merasa perlu mengeluarkan pernyataan, ”Tugas seorang manusia adalah menjadi manusia.” Multatuli menyadari, apa yang terlahir sebagai manusia belum tentu bisa menjadi manusia; dia bisa saja bersikap serupa binatang. Pun, seorang ibu.  Seorang ibu bisa saja seorang perempuan yang tidak bahagia, frustrasi, terluka, atau tertindas. Sementara menjadi ibu tidaklah sesederhana mengucapkan kata ”ibu.” Mengibu adalah sebentuk perjuangan fisik dan psikis yang memakan waktu nyaris seumur hidup dan tentu saja bukan sesuatu yang mudah dijalani. (*)  ---  ANINDITA S. THAYF, Novelis dan esais  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=fauGbfb0IF4

Mengibu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/tersingkirnya.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Di mana posisi pengarang perempuan dalam panggung kesusastraan Indonesia? Pertanyaan itu akan mudah dijawab jika kita memahami bahwa ranah kesusastraan tidak bisa lepas dari sosio kultural masyarakat patriarki yang saat ini berkuasa. --- DALAM lanskap patriarkal, posisi pengarang perempuan akan selalu diinferiorkan. Dia ada, tapi sebatas sebagai injakan sekaligus pembanding demi menunjukkan kepada dunia (maskulin) bahwa pengarang laki-laki berada di posisi tertinggi dan terbaik. Situasi seperti itu jelas tertampak dalam ajang penganugerahan sastra yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud tahun ini. Dari lima kategori penghargaan, tidak ada nama nomine bergender perempuan yang tercantum dalam daftar yang diumumkan pada 3 September 2020. Hebatnya, seluruh kategori dikuasai laki-laki. Sungguh superior pengarang laki-laki kita, setidaknya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Lewat politik penghargaan tersebut, terbaca dengan jelas bahwa pengarang laki-laki lebih superior daripada pengarang perempuan. Kondisi tersebut seakan hendak mengukuhkan pendapat Gerard Manley Hopkins bahwa kejeniusan kreatif hanya milik laki-laki. Karena itu, bila ada perempuan yang memiliki kejeniusan serupa atau lebih, maka haruslah dicari cara untuk menyingkirkannya. Cara penyingkirannya pun ada-ada saja. Entah secara kasar, semisal melalui perisakan berdalih kritik sastra, maupun secara halus seperti lewat penyusunan peta sastra atau pemberian penghargaan. Sebetulnya, penyingkiran pengarang perempuan bukan hal baru dalam kesusastraan Indonesia. Nama penulis Lekra, Sugiarti Siswadi, bisa diangkat kembali untuk melihat bagaimana upaya penyingkiran tersebut bekerja secara sistematis. Dalam Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik Esai I-IV hingga Gema Tanah Air yang disusun H.B. Jassin, atau Pokok dan Tokoh yang disusun A. Teeuw, nama Sugiarti tidak ditemukan. Hanya Ajip Rosidi yang sempat menyebutkan nama pengarang perempuan itu dalam Ikhtisar Sejarah Sastera Indonesia meski hanya sepintas lalu. Padahal, Sugiarti bukanlah pengarang dengan satu-dua karya. Dia produktif mengangkat tema-tema kerakyatan dalam sejumlah karyanya. Harga Sebuah Panggung Agar bisa naik panggung, apalagi mendapatkan penghargaan, jalan yang harus ditempuh pengarang perempuan jauh lebih sulit daripada pengarang laki-laki. Sebagai contoh, untuk mendapatkan penghargaan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dia harus mengirimkan karyanya untuk dinilai. Pada tahap tersebut, karya yang dihasilkan pengarang perempuan lebih mudah dicap medioker hanya karena, oleh masyarakat patriarkal, dinilai berbicara semata tentang dirinya. Atau, meminjam istilah A. Teeuw, sebuah karya ”penawar duka dan nestapa”. Sialnya, ketika pengarang perempuan mencoba keluar dari persoalan ranah domestiknya, yang diterimanya serupa penggalan puisi karya Lady Winchillsea: Duh! Perempuan yang coba menulis/Adalah makhluk sedemikian sok/. Ya, dia akan mudah dicap sok pintar karena membahas persoalan-persoalan yang semestinya menjadi hak prerogatif pengarang laki-laki. Di sisi lain, pengarang laki-laki, yang dianggap sudah selesai dengan dirinya, dinilai mampu menghasilkan karya-karya bertema besar dan penting seperti tentang sejarah bangsa hingga persoalan pelik perpolitikan. Dalam ketimpangan semacam itulah segelintir pengarang perempuan dituntut untuk lebih menonjol dibandingkan segerombolan pengarang laki-laki. Pihak penyelenggara penghargaan berhalusinasi bahwa posisi pengarang laki-laki dan perempuan sudah setara. Lewat argumentasi yang seolah-olah netral, bahwa kriteria penilaian berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan, pihak penyelenggara penghargaan menutup mata dari kondisi pengarang perempuan yang masih harus berjuang melawan dominasi maskulinitas dalam ranah kesusastraan. Agar bisa menghasilkan sebuah karya yang mampu bersinar dengan segala kualitasnya, pengarang perempuan terlebih dulu mesti menghadapi masyarakat patriarkal. Untuk itu, dia harus melakukan pemberontakan. Sayangnya, dengan segala aturan dan keterbatasan yang telah ditetapkan dunia maskulin untuk dirinya, pengarang perempuan lebih sering (dipaksa) kalah. Sehubungan dengan penghargaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, setelah karya seorang pengarang perempuan selesai, negara meminta dua hal darinya. Pertama, pajak 15 persen dari setiap persen royalti penjualan karyanya. Menolak tunduk pada aturan ini bakal membuatnya terjerat masalah. Kedua, sesuai peraturan, dia harus mengirimkan karyanya kepada panitia penghargaan. Menolak melakukan itu otomatis membuatnya tidak terdaftar. Bila harga jual novel karyanya Rp 165.000, dia mesti mengeluarkan uang Rp 990.000 untuk mengirimkan 6 eksemplar (belum termasuk ongkos kirim). Harga yang tidak murah bagi seorang penulis berkehidupan pas-pasan, dan negara, tanpa malu, (lagi-lagi) meminta hasil keringatnya secara gratis. Mungkin ada sanggahan bahwa jika pengarang tidak mampu, dia bisa meminta bantuan penerbit. Sanggahan semacam itu seolah melupakan penerbit sebagai organisasi profit. Tujuan penerbit adalah untuk mengeduk keuntungan. Bila diminta mengirimkan sejumlah buku secara cuma-cuma, penerbit mana pun pasti akan berpikir panjang. Mempertimbangkan korelasi antara mengikuti ajang penghargaan dan penjualan. Dengan ketentuan semacam di atas, jumlah pengarang perempuan yang terbatas akan semakin terbatas pula. Pada akhirnya, pengarang perempuan yang sedikit inilah yang dipaksa bertarung dengan pengarang laki-laki yang jauh lebih banyak. Kondisi tersebut jelas membuat kesempatan pengarang perempuan untuk naik ke atas panggung semakin tipis. Alhasil, nama pengarang perempuan absen dari daftar nomine. Namun, tidaklah kita perlu bersedih hati di hadapan penyingkiran pengarang perempuan dalam kesusastraan Indonesia. Upaya-upaya semacam itu akan tetap dan terus ada sehingga, kendati meratap-ratap, hendaknya dijadikan cambuk untuk maju. Untuk terus memperjuangan posisi pengarang perempuan, salah satunya dengan berani membongkar politik penyingkiran serupa ini agar kehidupan kesusastraan yang tidak bias gender bisa tercipta. Pun, agar pada suatu hari nanti kita bisa melihat seorang pengarang perempuan berdiri di atas panggung sana dengan kekuatan cahayanya dan prestasi sastranya yang luar biasa, memberi jalan bagi sesamanya untuk bersama-sama tampil ke muka. Di masa depan. *** Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=unwTBFpVXxw&amp;t

Tersingkirnya Pengarang Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/saujana-1-12.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PETER Handke, sastrawan asal Austria, diganjar penghargaan Nobel Sastra 2019 oleh Akademi Swedia. Belum sampai sepekan setelah kabar itu tersiar, polemik bermunculan. Selebriti sastra dunia Salman Rushdie dan filsuf Slavoj Zizek mengajukan keberatan atas penganugerahan untuk Handke. Selain itu, muncul petisi online yang menggugat keputusan Akademi Swedia tersebut. Alasan semuanya sama: Handke dianggap pendukung pemimpin Serbia, Slobodan Milosevic –orang yang dianggap sebagai penjahat Perang Yugoslavia pada 1990.  Polemik Nobel Sastra untuk Handke ini mengingatkan pada hiruk pikuk serupa yang pecah ketika Pramoedya Ananta Toer memperoleh Hadiah Magsaysay pada 1995. Para sastrawan yang dulu tergabung dalam Manifes Kebudayaan (Manikebu) langsung meneriakkan penolakan. Mereka menggugat keputusan Yayasan Hadiah Magsaysay kala itu. Mochtar Lubis yang pernah menerima penghargaan tersebut juga bereaksi. Dia mengembalikan piagam Magsaysay karena permintaannya agar penghargaan kepada Pramoedya dibatalkan tidak dipenuhi.  Kita bisa menyimak kembali alasan penolakan kelompok Manikebu kala itu. Dalam pernyataannya, kedua puluh enam seniman yang dipelopori Mochtar Lubis dan Taufiq Ismail ini berargumen, antara lain: ’’Kami menduga bahwa Yayasan Hadiah Magsaysay tidak sepenuhnya tahu tentang peran tidak terpuji Pramoedya pada masa paling gelap bagi kreativitas di zaman Demokrasi Terpimpin, ketika dia [Pramoedya] memimpin penindasan sesama seniman yang tidak sepaham dengan dia.’’ Di Filipina, tempat Yayasan Hadiah Magsaysay berada, sastrawan F. Sionil Jose turut membuat pernyataan yang tidak kalah garang. Dia menyatakan bahwa memberikan Hadiah Magsaysay kepada Pramoedya sama saja dengan memberikan penghargaan kepada diktator Ferdinand Marcos (Polemik Hadiah Magsaysay, 1995).  Bila disimak baik-baik, irama tabuhan gendang penolakan itu, baik terhadap Handke maupun Pramoedya, memainkan tuduhan senada, yaitu mempermasalahkan masa lalu si pengarang. Bagi pihak penggugat, masa lalu seorang pengarang adalah tolok ukur yang sangat penting dalam menentukan apakah dia layak menerima penghargaan semacam Nobel Sastra atau Magsaysay. Para penggugat ini menghadirkan diri mereka layaknya ’’Polisi Moral’’ yang merasa berhak mengukur moralitas dan pilihan politik seorang pengarang di masa lalu. Bagi mereka, moralitas pengarang menentukan moralitas karyanya; bila moralnya baik maka karyanya mesti baik pula.  Bilapun kita mencoba mengikuti argumentasi yang ada, sebagaimana yang disampaikan Salman Rushdie, umpamanya, hal itu bisa saja berubah menjadi senjata makan tuan. Yaitu, ketika suatu hari nanti Rushdie terpilih menerima Nobel Sastra. Sebagian besar umat muslim, terutama di Iran, barangkali akan langsung melayangkan gugatan berjamaah kepada Akademi Swedia. Bagi mereka, Rushdie pengarang Islamofobia karena karyanya, Ayat-Ayat Setan, dianggap menghina Nabi Muhammad. Di mata mereka, Salman Rushdie tidak layak menerima Nobel Sastra.  Seorang pengarang tentu memiliki alasan tersendiri perihal pilihan moral dan keberpihakan politiknya. Ketika Gunter Grass bergabung dengan Nazi, Pramoedya menjadi anggota Lekra yang berafiliasi dengan PKI, dan Handke mendukung temannya, Slobodan Milosevic, semua itu adalah pilihan pribadi. Namun, hanyalah suatu penilaian cacat yang akan dihasilkan jika benar-salahnya pilihan tersebut dinilai oleh pihak lain yang jelas berada pada posisi berseberangan. Dan, adalah gegabah jika pilihan politik seorang pengarang dihubung-hubungkan dengan baik-buruknya karya si pengarang dan pantas-tidak pantasnya dia mendapat penghargaan atas karyanya.  Sastra, ya Sastra  Hal penting yang seolah terlupakan dari argumen para penggugat Pramoedya dan Handke adalah bahwa Hadiah Magsaysay dan Nobel Sastra merupakan penghargaan untuk karya sastra. Artinya, yang dinilai adalah karya sastra, bukan pengarangnya (moralitas, pilihan politiknya). Yang dilihat adalah teks sastra, bukan biografi individu pengarangnya. Maka, sungguh tepatlah pernyataan Gus Dur ketika dimintai pendapat terkait polemik Hadiah Magsaysay yang diberikan kepada Pramoedya, ’’Kalau saya sih menilai sastra, ya sastra (Polemik Hadiah Magsaysay, 1995).’’  Kejelasan posisi Nobel Sastra dan Hadiah Magsaysay sebagai bentuk penghargaan terhadap karya sastra bisa dilihat dari argumentasi pihak penyelenggara. Akademi Swedia berpendapat Handke berhak menerima Nobel Sastra karena ’’karya Peter Handke sukses memengaruhi ilmu linguistik dan mengeksploitasi berbagai pengalaman manusia.’’ Adapun alasan Yayasan Magsaysay memberikan penghargaan dalam bidang jurnalisme, sastra, dan seni komunikasi kepada Pramoedya adalah karena ’’telah menghasilkan karya-karya unggul mengenai kebangkitan sejarah dan pengalaman modern masyarakat Indonesia.’’  Terlepas dari apakah suatu penghargaan bisa dibatalkan atau tidak, perdebatan yang terjadi mestinya berpusar pada karya/teks sastra. Misalnya, kita bisa mempertanyakan dan mengkritisi ukuran apa yang dipakai pihak penyelenggara sehingga sebuah karya layak mendapat penghargaan. Dengan demikian, polemik yang terlahir akan lebih cerdas, bukan sesuatu yang banal.  Pemberhalaan terhadap pengarang memang acap kali terjadi. Gampang didapati pembaca lebih mengidolakan seorang pengarang dibandingkan karyanya. Dalam kosakata kita, sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra diartikan sebagai ’’bahasa (kata-kata, gaya bahasa) yang dipakai dalam kitab-kitab (bukan bahasa sehari-hari)’’, dan orang yang menghasilkan karya sastra disebut pujangga. Sebagai orang yang menghasilkan ’’bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab’’, seorang pujangga dianggap sebagai orang yang mempunyai kedudukan tinggi, baik dari segi moralitas maupun sebagai ’’ahli pikir’’ atau ’’ahli sastra’’. Seorang pujangga serta-merta pula dipandang sebagai bujangga, yaitu ’’pendeta, petapa; orang cerdik pandai.’’ Pandangan semacam inilah yang membuat pujangga/bujangga/sastrawan diberhalakan dan tidak disapih dari karyanya.  Seorang pengarang bisa saja menulis sembari menenggak abshinte dan mengisap ganja di dalam salah satu kamar rumah bordil, tapi sukses menghasilkan karya yang lebih bagus daripada seorang pengarang saleh yang minim kemampuan pertukangan menulis. Seorang pengarang yang mendukung temannya, yang penjahat perang, bisa saja menghasilkan karya humanis bernilai tinggi ketimbang pengarang yang sepanjang hidupnya menjadi jurnalis atau aktivis atau SJW, namun kurang kreatif dan imajinatif. Sekali lagi, Nobel Sastra diperuntukkan sastrawan yang karyanya dianggap terbaik oleh Akademi Swedia, bukan untuk memilih sastrawan malaikat terbaik sedunia. (*)  Anindita S. Thayf, novelis dan esais

Peter Handke dan Magsaysay untuk Pramoedya

Anindita S. Thayf

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Anindita S. Thayf

Berita Terkini