<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pns-diminta-sosialisasikan-keberhasilan-jokowi-tjahjo-jangan-dicela_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo meminta PNS menyampaikan keberhasilan Jokowi-JK selama 4 tahun memimpin." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo meminta PNS menyampaikan keberhasilan Jokowi-JK selama 4 tahun memimpin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Tjahjo Kumolo mencopot seorang pegawai di lingkungan Kemenkumham karena mengunggah konten berisi ideologi anti Pancasila di media sosial. Alasan pencopotan itu, karena diduga mendukung terhadap ideologi lain.  "Betul Pak Menteri baru menonjobkan salah satu pegawai karena mengunggah konten ideologi lain yang non Pancasila, tapi itu di lingkungan Kemenkumham, bukan di Kemendagri," kata Plt Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Bahtiar dalam keterangannya, Kamis (17/10).  Bahtiar menuturkan, ASN yang dinonjobkan itu sebelumnya bertugas di kantor wilayah Kemenkumham Balikpapan. Namun hingga kini kasus yang bergulir masih ditangani aparat kepolisian.  Oleh karenya, ASN di lingkup Kementerian manapun, harus menerima risiko dan menerima sanksi tegas jika mempersoalkan ideologi Pancasila. Karena memiliki pandangan lain yang bertolak belakang dengan Pancasila. "Prinsipnya siapapun, ASN di lingkungan manapun, jika menolak ideologi Pancasila akan disanksi," pungkasnya.

Unggah Konten Anti-Pancasila, PNS di Kemenkumham Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ustad-baasyir-anti-pancasila-hasto-silakan-jadi-warga-negara-lain_m_.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mempersilakan Ustad Ba" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mempersilakan Ustad Ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Jelang pembebasan tanpa Syarat Ustad Abu Bakar Ba'asyir tersiar kabar bahwa terpidana kasus terorisme itu disebut tidak mau menandatangani janji setia kepada Pancasila. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pun angkat bicara soal kabar tersebut. Anak buah Megawati itu menegaskan, Pancasila dan NKRI merupakan harga mati bagi seluruh warga Indonesia. Tidak boleh ada satupun yang lepas dari ideologi negara tersebut. "Setiap wagra negara Indonesia wajib untuk setia pada Pancasila dan NKRI.&nbsp;Jadi kami sangat kokoh di dalam menjalankan perintah konstitusi itu," ujar Hasto di kantor DPC PDIP Jakarta Timur, Minggu (20/1). Karena itu, Hasto meminta siapapun yang tidak berkomitmen dengan Pancasila untuk mencari status warga negara baru di luar Indonesia.&nbsp; "Sekiranya tidak mau punya komitmen yang kuat tehadap NKRI sebagai kewajiban warga negara, ya dipersilakan untuk jadi warga negara lain," imbuhnya. Oleh karena itu, Hasto meminta agar Ba'asyir mau menandatangi janji setia kepada Pancasila. Selain itu PDI Perjuangan tetap komitmen mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan terpidana terorisme itu.&nbsp; "Mereka yang tidak setia berarti tidak mengikatkan diri kepada bangsa Indonesia, maka dipersilakan untuk menjadi warga negara lain," tegas Hasto. Di sisi lain, anak buah Megawati Soekarnoputri itu menekankan, jika keputusan pembebasan Ba'asyir tidak berhubungan dengan politik. Sepenuhnya murni atas pertimbangan kemanusiaan. "Tetapi prinsip kemanusian tidak boleh melanggar konstitusi, karena itulah terkait dengan Pancasila juga NKRI dan itu tidak bisa ditawar," pungkas Hasto. Diketahui, Ba'asyir dijebloskan ke penjara di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Jaksa penuntut umum kala itu mengatakan Ba'asyir memberikan dukungan penting bagi kamp pelatihan jihad yang ditemukan pada awal 2010 di Aceh.&nbsp; Tepat pada 16 Juni 2011, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun memvonis Ba'asyir 15 tahun penjara karena terbukti mendukung kelompok terorisme di Aceh. Berdasarkan putusan tersebut, Ba'asyir seharusnya bebas pada 24 Desember 2023 mendatang.&nbsp; Tak hanya di Era SBY ia ditahan. Pada 1983 pada saat orde baru masih berkuasa Abu Bakar Ba&rsquo;asyir juga pernah ditangkap bersama dengan Abdullah Sungkar.&nbsp;Keduanya ditangkap karena menolak asas Pancasila. Bahkan, dikabarkan melakukan pelarangan pada santrinya untuk hormat pada bendera tiap kali upacara bendera. Sebab, menurut Ba&rsquo;asyir hormat pada bendera termasuk dalam perbuatan syirik. Selain dijatuhi tuduhan sebagai penghasut, Ba'asyir juga dianggap sebagai tokoh gerakan Hispran (Haji Ismail Pranoto). Di pengadilan, Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar divonis dengan hukuman penjara selama sembilan tahun. Namun, ia berhasil kabur ke Malaysia. Ia kembali ke Indonesia pada 1999. Namun, di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Ba'asyir kembali terlibat aksi terorisme. Kala itu, ia dituduh terlibat Bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang termasuk puluhan warga asing. Meski oleh Kepolisian, Abu Bakar Ba&rsquo;asyir resmi ditetapkan menjadi tersangka pada 18 Oktober 2002 yakni di era Megawati, tetapi baru pada era SBY, yakni pada 3 Maret 2005, berhasil dihukum penjara dengan vonis hukuman hanya selama 2,6 tahun penjara.

Ustad Ba'asyir Anti Pancasila? Hasto: Silakan Jadi Warga Negara Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-tolak-pancasila-dua-dosen-ugm-dinonaktifkan_m_219119.jpeg" alt="Kampus UGM Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Kampus UGM Jogjakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menonaktifkan dua dosen. Mereka diduga menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, nasib kedua dosen akan dipertimbangkan Dewan Kehormatan Universitas (DKU). Sebelum penonaktifan, kedua dosen telah diajak berdialog dan diminta penjelasan di Gedung Pusat UGM, Jumat (8/6) kemarin. Materinya seputar Pancasila sebagai pandangan ideologi negara. "Hasil dialog segera diserahkan kepada Dewan Kehormatan Universitas untuk dilakukan proses lebih lanjut," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Iva Aryani, Sabtu (9/6). Demi kelancaran proses di DKU, maka kedua dosen dinonaktifkan sementara dari jabatan struktural. Nantinya, rekomendasi dari DKU menjadi pertimbangan utama bagi pimpinan universitas untuk mengambil langkah selanjutnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua dosen itu diduga menolak Pancasila sebagai ideologi negara karena aktivitasnya di media sosial. Yaitu menunjukkan rasa simpati terhadap organisasi yang telah dilarang pemerintah. Sebelum organisasi itu dilarang pemerintah, mereka diketahui pernah&nbsp;mengikuti pelatihan-pelatihan. Di UGM, kedua dosen itu menjabat sebagai Kepala Departemen serta Kepala Laboratorium di Fakultas Teknik.

Diduga Tolak Pancasila, Dua Dosen UGM Dinonaktifkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/warga-pesisir-malang-selatan-dibekali-penguatan-antiradikalisme_m_174742.jpeg" alt="SEPAKAT: Deklarasi penolakan paham radikal dan paham anti Pancasila." width="100%">
<figcaption>SEPAKAT: Deklarasi penolakan paham radikal dan paham anti Pancasila.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Penguatan antiradikalisme dan gerakan organisasi anti-Pancasila semakin digalakkan oleh polisi. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir juga tidak luput dari penguatan nasionalisme tersebut. Sedikitnya 325 warga di Desa Banjarejo dan Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, mendapatkan penguatan nasionalisme dari Ditpolairud Polda Jatim, Rabu (13/12). Kedua desa ini berada di pesisir Pantai Ngliyep. Para nelayan itu mendapatkan materi mengenai penertiban hukum bagi organisasi radikal, dan anti-Pancasila. Pemberian materi dan penguatan diberikan oleh Kepala Satuan Patroli Daerah (Kasatrolda) Polda Jatim, AKBP Heru Prasetyo. Sementara itu, Kapolsek Donomulyo AKP Sardikan, mengaku senang warga di pesisir dan nelayan di wilayahnya mendapatkan perhatian dari Polda Jatim. Apalagi, Donomulyo memiliki wilayah pesisir yang cukup panjang. Beberapa pantai di kecamatan ini misalnya saja, Bantol, Ngliyep, dan Pasir Panjang. ''Nelayan dan warga mendapatkan pencerahan mengenai radikalisme dan anti-Pancasila. Pemberian materi ini dapat menjadi bahan untuk ketahanan ideologi Pancasila,'' beber Sardikan. Dia menerangkan, ideologi Pancasila dapat membuat warga tidak mudah terjerumus apabila ada ideologi negatif yang masuk ke wilayah tersebut. ''Hal itu dapat membantu Polsek dalam tingkatkan stabilitas Kamtibmas,'' tegas dia. Selain itu, kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan deklarasi penolakan paham radikal dan anti-Pancasila. Para nelayan juga mendapatkan bantuan safety gear berupa pelampung, life jacket, ring buoy, lampu senter kepala, sarung, dan alat olahraga.

Warga Pesisir Malang Selatan Dibekali Penguatan Antiradikalisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pemerintah-diminta-bentuk-panel-definisikan-ormas-anti-pancasila_m_166635.jpeg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy mengusulkan pemerintah membentuk panel. Itu guna menindaklanjuti rencana revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Pria yang akrab disapa Romi itu mengatakan, pemerintah tidak bisa serta merta mendefinisikan suatu organisasi bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Jika pemerintah saja yang menilai, akan terjadi penilaian sepihak dan menjadi tidak adil. "Kalau penerjemahannya oleh pemerintah saja maka bisa membahayakan demokrasi ke depan," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Minggu (5/11). Karena itu, untuk mendefinisikan orang atau Ormas tidak sesuai Pancasila dan NKRI harus dilakukan lembaga independen atau panel. Mereka harus terdiri dari orang yang memiliki jiwa kenegarawanan dan berintegritas. "Kami masih mendalami namun prinsipnya panel ahli yang punya integritas dan kredibilitas dan memiliki jiwa kenegarawanan sehingga tidak terkooptasi kepentingan sesaat," tegas Romi. Untuk membentuknya, pemerintah kiranya perlu membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menyaring orang-orang yang akan duduk dalam panel tersebut dan prinsipnya harus diisi oleh orang-orang yang kredibel. Selain soal panel, PPP juga mengusulkan adanya mekanisme pembelaan yang dimungkinkan dalam UU Ormas tersebut. Ormas yang disangka bertentangan dengan UU Ormas diberikan ruang pembelaan secara formal apakah melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau melalui pengadilan perdata. Begitu pula mekanisme pembelaan Ormas pasca dijatuhkan hukuman. Sebab, pada dasarnya konstitusi Indonesia menjamin warga negara mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Kalau hak-hak itu direnggut tanpa proses pembelaan, menurut Romi, pemerintah terjerumus dalam otoritarianisme. "Ketiga poin itu yang akan kami ajukan dalam revisi UU Ormas, akan diajukan setelah masa reses pada masa sidang ini," pungkas legislator asal Sleman itu.

Pemerintah Diminta Bentuk Panel Definisikan Ormas Anti-Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/menteri-tjahjo-jokowi-tidak-ingin-ada-negara-lain-di-indonesia_m_150429.jpeg" alt="HTI" width="100%">
<figcaption>HTI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah resmi membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), lantaran dianggap bertentangan dengan Pancasila. Pembubaran HTI tersebut berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah butuh 10 tahun melakukan kajian dan mengumpulkan bukti-bukti sebelum resmi membubarkan HTI. "Tentang Peppu Ormas ini&lrm; pemerintah sudah punya datanya, kemudian juga ormas Gafatar yang ketahuan ingin membangun negara lagi," ujar Tjahjo dalam diskusi mengenai UU Pemilu yang diselenggarakan Galang Kemajuan di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/8). Dalam sebelum mengeluarkan Perppu Ormas tersebut, Tjahjo mengaku, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin adanya ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Sehingga perlu dibuatnya Peppu untuk menertibkan ormas anti terhadap Pancasila. "Pak Jokowi tegas tidak ingin ada negara lain di Indonesia," katanya. Oleh sebab itu, dengan adanya Perppu tersebut pemerintah akan melakukan tindakan membubarkan ormas&lrm; yang tidak sejalan dengan ideologi di Indonesia. Pemerintah tidak ingin kecolongan dengan keberadaan ormas-ormas tersebut. "Siapa yang membangkang harus disikat, siapa yang anti-Pancasila harus disikat, ormas keagamana boleh &lrm;ada asalkan tidak keluar dari Alquran dan hadis," pungkasnya.

Menteri Tjahjo: Jokowi Tidak Ingin Ada Negara Lain di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ppp-jangan-sampai-ada-ormas-yang-belakangi-pancasila_m_144379.jpeg" alt="Ketum PPP Romahurmuziy dikalungkan bunga saat tiba di Pekanbaru untuk mengisi acara bertemakan Piagam Madinah dan Korelasinya dengan Pancasila." width="100%">
<figcaption>Ketum PPP Romahurmuziy dikalungkan bunga saat tiba di Pekanbaru untuk mengisi acara bertemakan Piagam Madinah dan Korelasinya dengan Pancasila.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diterbitkannya Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2/2017 tentang pembubaran organisasi masyarakat (ormas) menjadi momentum kembali ke Pancasila. Para penggawa ormas harus melihat kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung keputusan pemerintah. Untuk dia ikut m&lrm;enyoroti adanya paham atau gerakan-gerakan radikal dan juga ormas anti-Pancasila. "Karena memang pemerintah ingin menertibkan ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKR)I)," ujar M Romahurmuziy saat menghadiri Silahturahmi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau di Pekanbaru, Sabtu (15/7). Pembinaan ASN di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenag Riau itu bertemakan Piagam Madinah dan Korelasi dengan Pancasila. Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, ormas tidak boleh mengkoyak-koyakkan ideologi Indonesia. Padahal ormas itu sendiri izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Apabila izin dikeluarkan oleh pemerintah, maka sudah seharusnya merawat ideologi Indonesia. "Keberadaan ormas ini kan diakui oleh badan hukum, jadi jangan sampai keberadaannya membelakangi dan menggoyang Pancasila," kata pria yang biasa disapa Romy itu. Cicit pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Wahab Chasbullah ini &lrm;juga meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) terus memberikan sosialisasi kepada para pelajar di madrasah dan yang lainnya. Jangan sampai generasi muda ikut andil dalam pembesaran ormas anti-Pancasila ataupun gerakan radikal. "Jangan sampai membawa ajaran yang mencoba menggoyang sendi-sendi persatuan Indonesia, dan Kemenag harus memastikan itu," ungkapnya. Romy mendapat informasi dalam pertemuan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tingkat internasional pada 2007 di&lrm;sebutkan ormas itu ingin menjadikan bangsa di Asia sebagai khilafah atau negara Islam. Pria kelahiran Yogyakarta itu pun memertanyakan apakah sah negara yang berlandaskan Pancasila namun ada ormas yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. "Jadi apakah ini relevan, dan ini menjadi persoalan serius karena telah menganggu NKRI," tegasnya. Dengan demikian pemerintah dalam mengeluarkan Perppu sudah tepat, jangan sampai nantinya ormas atau paham radikal semakin berkembang karena pemerintah telat tidak mencegah sedari awal. Oleh sebab itu sebelum berkembang semakin besar pemerintah dan pihak-pihak lainnya perlu menyadarkan orang-orang yang menjadi bagian dalam kelompok tersebut. "Kalau kemudian ada paham-paham yang salah maka diluruskan. Kalau diteruskan maka akan salah paham," kata dia. Romy juga mengeluhkan adanya percikan kegaduhan yang muncul setelah dikeluarkannya Perppu Ormas. Padahal cara yang dilakukan pemerintah adalah lebih baik ketimbang negara-negara lain. Pemerintah tetap megedepankan nilai-nilai kemanusiaan ketimbang negara lain yang diketahui membubarkan HTI dengan cara-cara reprensif. Sekadar informasi, dalam acara itu diketahui dihadiri oleh Wakil Gubernur Wan Thamrin Hasyim, Bupati Kampar Aziz Zainal, Ketua DPP PPP Rusli Efendi, Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Riau Ahmad Supardi. (cr2/JPG)

PPP: Jangan Sampai Ada Ormas yang Belakangi Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/jaga-pancasila-dari-rongrongan-kelompok-kiri-dan-kanan_m_133859.jpeg" alt="Ketua Umum MUI KH Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum MUI KH Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&rsquo;ruf Amin menegaskan jangan lagi ada yang mempertentangkan antara agama dan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Kiai Ma&rsquo;ruf mengatakan, Pancasila adalah solusi kebangsaan (hulul wathaniyah) yang menjadi titik kesepakatan dan kompromi dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan ruh agama menjadi kekuatan besar yang mengilhami lahirnya Pancasila itu. &ldquo;Pancasila justru wujud nyata peran agama dalam kehidupan bangsa Indonesia,&rdquo; kata Kiai Ma&rsquo;ruf saat berbicara dalam Workshop bertajuk &ldquo;Pengawasan Melalui Peneguhan Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara&rdquo; yang digelar Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag di Jakarta, Selasa (30/5) Ma'ruf Amin yang juga Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU) itu mengingatkan, perlunya kembali penguatan pemahaman dan pengalaman Pancasila. Pemaparan pancasila ini berkaitan karena belakangan ini muncul gerakan radikal kanan yang hendak mengganti ideologi negara. Kelompok ini tak memiliki komitmen kebangsaan dan kenegaraan serta tak menghormati kesepakatan. Dia menyebut, kelompok pengusung sistem khilafah yang bukan termasuk kesepakatan ulama (mujma&rsquo; alaih). Padahal sistem itu tidak dipraktikkan di negara kelahirannya, Lebanon. Di Timur Tengah pun sistem ini tak populis. Arab Saudi menerapkan sistem kerajaan, begitu juga Yordania. Bahkna negara timur tengah lainnya menganut sistem republik. &ldquo;Kita punya konsensus nasional dan jika mau mengubahnya itu berarti pengkhianatan kesepakatan,&rdquo; kata Kiai Ma&rsquo;ruf. Untuk itu dia mengajak semua aparatur sipil negara (ASN) ataupun warga negara untuk menjaga Pancasila dari rongrongan kelompok kiri ataupun kanan. Sebab ada juga kelompok yang ingin memunculkan ideologi liberal di negara ini. Dalam kesempatan itu Ketua Umum MUI ini menyebutkan, bahwa ketika pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditegaskan, MUI yang menjadi wadah 70 ormas Islam, memiliki komitmen kuat berada dalam konsensus kebangsaan dan kenegaraan itu. Karena itu ormas Islam yang tak berkomitmen terhadap Pancasila tidak berada dalam barisan MUI. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu&rsquo;ti mengatakan Pancasila adalah sumbangsih luar biasa dari para pendiri bangsa. Bahkan kebaradaan Pancasila mendapat pengakuan dan apresiasi dari dunia internasional. Dia mengutip perkataan mantan duta besar Italia untuk Malaysia dan ASEAN, Mr Robert yang memuji Pancasila dan meminta Indonesia tetap mempertahankannya. Bagaimanapun Pancasila adalah produk perjanjian yang melewati proses tak sederhana di tengah fakta kemajemukan Indonesia. Bagi NU dan Muhammadiyah, kata dia, persoalan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sudah selesai. Ini seperti penegasan dalam Muktamar ke-47&nbsp; Muhammadiyah di Makassar.&nbsp;&nbsp; Namun demikian, Mu&rsquo;ti mengatakan ada persoalan di aspek fungsional Pancasila yang menjadi pekerjaan rumah semua pihak, yaitu bagaimana Pancasila dijadikan sebagai praksis sistem dan ideologi menuju bangsa yang adil dan makmur. Dalam level ini, Pancasila belum sepenuhnya dijadikan landasan pergerakan bangsa. Jika ini bisa dilakukan maka, dia berkeyakinan tak akan ada lagi yang meragukan Pancasila. &ldquo;Jika ini tak terselesaikan maka wajar muncul ideologi lain,&rdquo; tutur dia.&nbsp; (iil/JPG)

Jaga Pancasila Dari Rongrongan kelompok Kiri dan Kanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/astaga-ada-mantan-menteri-yang-ingin-ubah-pancasila_m_131760.jpeg" alt="Mendagri Tjahyo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahyo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, gerakan radikal yang berupaya mengubah sistem Pancasila bukan hanya menyebar ke masyarakat umum. Namun juga mulai meracuni otak aparat negara, tak terkecuali mantan menteri. Tjahjo mengatakan, pemerintah saat ini sudah mencatat sosok tersebut. &ldquo;Pak Wiranto menyebut data itu ada rekaman visualnya. Di mana, jam berapa, itu ada semua,&rdquo; ujarnya di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSMD) Jakarta, Senin (22/5).  Hanya saja, politisi PDIP itu enggan membeberkan lebih jauh siapa dan di kementerian mana sosok tersebut pernah menjabat. Menurutnya, hal itu sejatinya sudah jelas mengingat rekamannya bertebaran di media sosial.  &ldquo;Masa gak tahu, kan ada rekamannya,&rdquo; ujarnya.  Namun dia sedikit membocorkan, jika mantan menteri tersebut saat ini duduk sebagai komisaris di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).&nbsp;Disinggung soal pencopotan, Tjahjo menyerahkan hal tersebut pada Menteri BUMN.  &rdquo;Yang penting sudah tahu organisasinya apa. Kalau copot itu urusan menteri BUMN,&rdquo; pungkasnya. (far)

Astaga. Ada Mantan Menteri Yang Ingin Ubah Pancasila

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anti pancasila

Berita Terkini