<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Test-Swab-PCR-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas medis melakukan pengambilan cairan di tenggorokan dan hidung warga saat Swab test PCR Covid-19 di Puskesmas Kebon Baru, Tebet, Jakarta, Rabu (17/6/2020). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas medis melakukan pengambilan cairan di tenggorokan dan hidung warga saat Swab test PCR Covid-19 di Puskesmas Kebon Baru, Tebet, Jakarta, Rabu (17/6/2020). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operator Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) mengantisipasi penularan virus korona dari penumpang atau dari luar. Langkahnya, menyiapkan laboratorium dianogsic di kawasan bandara.  Pembangunan Lab Covid-19 itu menggandeng perusahaan asal Korea Selatan (Korsel), Hemera International Pte Ltd, LG International Corp, dan Eone Laboratories.  Kepala Bandara APT Pranoto Samarinda Dodi Dharma Cahyadi menuturkan, pihaknya berharap laboratorium diagnosa Covid-19 bisa membantu masyarakat Samarinda dan Kaltim. "Lab ini bisa membantu pemerintah," ujar Dodi Dharma Cahyadi dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Rabu (24/6).  Dodi Dharma menyebut, pihaknya sengaja menggandeng Hemera International Pte Ltd, LG International Corp, dan Eone Laboratories, agar lab tersebut dapat disiapkan dengan cepat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/apt-pranoto-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bandara APT Pranoto, Samarinda, Kaltim (Dok. Prokal.co/Jawa Pos Group)  Menurut Dodi Dharma, masyarakat selama ini sangat terbebani dengan tes PCR yang biayanya cukup mahal. Untuk satu spesimen dalam tes PCR di RS swasta dan lab konvensional membutuhkan biaya Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta.  Sebab, dengan protokol kesehatan di bandara pada new normal, setiap penumpang wajib melakukan tes PCR Covid-19. "Bandara merupakan pintu gerbang kota, kita harus menjaganya. Virus korona ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, tapi kita tidak bisa diam melihat situasi ini," kata Dodi Dharma Cahyadi. Dengan alasan itu, Dodi menerima penawaran dari pihak Hemera International.  Dengan adanya lab diagnosa ini, dia berharap tes PCR bisa dilakukan dengan biaya murah dan hasilnya dapat diketahui lebih cepat. Tentunya hasil dari tes itu lebih akurat.  Dengan adanya lab diagnosa ini, maka masyarakat tidak perlu repot repot melakukan pemeriksaan sample beberapa hari sebelum berangkat. Mereka cukup melakukan tes PCR di bandara pada hari keberangkatan.  Head of Indonesia Business Solution Division LG International Corp Mr Choi Min mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam memutus mata rantai Covid-19.  “Sebelumnya kami sudah memberi bantuan untuk Pemerintah Indonesia melalui BNPB. Kami sangat bangga bisa ikut berpartisipasi dalam menangani wabah Covid-19 di Indonesia,” kata pria yang sudah 24 tahun tinggal di Indonesia tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-24-at-09.50.58-750x563.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Penandatanganan MoU pembangunan Lab diagnosa Covid-19 di Bandara APT Pranoto, Samarinda, Kaltim. (Istimewa)  Menurut Choi Min, Pembangunan Lab Diaganostic Covid-19 ini adalah upaya bersama pemerintah dan pihak swasta asing dalam penanganan pandemi Covid -19. Seluruh pembiayaan pembangunan Lab tersebut ditanggung oleh Hemera International Pte Ltd. Sedangkan operasional Lab, nantinya dilakukan secara bersama oleh Konsorsium Hemera dan pihak pengelola bandara.  Director Hemera International Pte Ltd Justin Lim mengatakan, pihak konsorsium tidak semata mata mempertimbangkan nilai bisnis dalam investasi. Ada nilai kemanusiaan di dalam proyek tersebut.  “Kami berniat membantu Indonesia untuk mempercepat penanganan Covid-19, agar dunia bisnis bisa bergerak kembali,” ujar Justin Lim.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Dv4dOG8skZg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UrZrDha3FMA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=sU9Je3wNass&amp;t

Antisipasi Korona, Bandara APT Pranoto Bangun Lab Covid-19 Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Masker-Kain-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan proses pembuatan masker berbahan kain di Kampung Anggur, Kota Tangerang, Banten, Selasa (7/4//2020). Produksi masker secara swadaya ini nantinya dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai tindak lanjut atas seruan pemerintah untuk" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan proses pembuatan masker berbahan kain di Kampung Anggur, Kota Tangerang, Banten, Selasa (7/4//2020). Produksi masker secara swadaya ini nantinya dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai tindak lanjut atas seruan pemerintah untuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah pandemi global Covid-19, alat kesehatan (alkes) seperti masker dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Akan tetapi, untuk saat ini, karena permintaan yang tinggi, persediaan masker pun menipis.  Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung pun meminta agar produksi masker semakin ditingkatkan, khususnya untuk masker kain. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa menyerap ke masker kain, sehingga masker khusus kesehatan hanya diperuntukkan untuk tenaga medis.  "Semua pejabat dan segala macam harus memakai masker kain, itu akan membuat masyarakat mencari masker kain, sehingga stop (pembelian) yang ada untuk tenaga medis dan tidak diambil oleh masyarakat," terangnya dalam diskusi online, Minggu (19/4).  Untuk saat ini, persoalannya adalah produksi masker kain tidak terlalu banyak. Dirinya pun telah meminta perusahaan BUMN, yakni PT Pertamina (Persero) untuk memproduksi alat kesehatan tersebut.  "Saya bilang ke Pertamina apa sih susahnya, Pertamina kan dia ada program CSR, kenapa tidak membanjiri pasar dengan masker kain, masker kain hanya Rp 4 ribu perak kalau dia produksi, katakanlah satu juta, itu baru Rp 4 miliar," tambahnya.  Ia pun tidak habis pikir, kenapa untuk produksi masker kain saja membutuhkan waktu yang lama. Padahal, bahan bakunya pun ada.  "Kenapa kita terlambat untuk masker kain ada, itu saya nggak masuk akal kalau kayak gini bisa terjadi, itu kan simpel dan itu tidak bisa dilakukan, saya juga nggak ngerti," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JdzempCalxw  https://www.youtube.com/watch?v=uQYYdx_gjNc  https://www.youtube.com/watch?v=u3hMjacE1E0

Stok Makin Menipis, DPR Minta Pertamina Produksi Masker Kain

JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung diselenggarakannya kegiatan Istighotsah dan Dzikir Nasional untuk memohon doa kepada Allah SWT dalam rangka menangkal pandemi virus korona atau Covid-19, yang tengah melanda Indonesia. Acara ini dapat dilakukan secara daring yang disiarkan langsung melalui televisi nasional.  "Sebagai umat beragama, berdoa menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Berdoa merupakan ikhtiar batin untuk memohon pertolongan Allah SWT, agar bangsa Indonesia diberikan kekuatan, kesabaran dan keselamatan dalam menerima ujian, cobaan, musibah dan marabahaya termasuk wabah pandemi virus korona," kata Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid dalam keterangannya, Kamis (9/8).  Wakil Menteri Agama ini menjelaskan, usulan menyelengarakan Istighotsah dan Dzikir Nasional ini muncul pada saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama. Saat itu, juru bicara Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menyampaikan menanggulangi wabah Covid-19 perlu menghadirkan pendekatan spritual melalui Istghotsah dan Dzikir Nasional, dengan mengajak seluruh masyarakat untuk bermunajat kepada Allah SWT. Ini agar bangsa Indonesia diselamatkan dari ancaman wabah Covid 19.  Menurut Zainut, dalam kesempatan itu Kementerian Agama diharapkan menginisiasi kegiatan tersebut dan mengusulkan agar Istighotsah dan Dzikir Nasional, langsung dipimpin oleh Wakil Presiden RI Kyai Ma'ruf Amin yang juga sebagai Ketua Umum MUI.  Zainut menuturkan, dalam kegiatan istighotsah itu akan diisi dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah, seperti dzikir, shalawat kepada Nabi dan pembacaan doa. Kegiatan tersebut juga bisa dikaitkan sekaligus dengan acara targhib dalam menyongsong bulan suci Ramadan yang sebentar lagi tiba.  "Karena ada kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak aman phisical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka kami mengusulkan pelaksanaan kegiatan istighosah dan dzikir bersama dilakukan secara online yang disiarkan langsung melalui televisi nasional, sehingga bisa diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dari kediamannnya masing-masing," harapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6smf6ccIYrw  https://www.youtube.com/watch?v=cwhh4R_v_Iw  https://www.youtube.com/watch?v=eD-vKNfjfzA

Tangkal Korona, MUI Dorong Pelaksanaan Istighotsah dan Dzikir Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menhub-disediakan-kuota-39446-unit-unit-mudik-gratis-sepeda-motor_m_198909.jpeg" alt="Ilustrasi: Suasana arus mudik dengan sepeda motor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Suasana arus mudik dengan sepeda motor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai mengantisipasi bila terjadi arus mudik disaat pandemi Covid-19 berlangsung. Sejumlah skema pembatasan kendaraan mulai digodok agar physical distancing bisa tetap terjaga.  Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Korlantas Polri Kombes Pol Benyamin mengatakan, khusus untuk pemudik sepeda motor, akan dilarang berboncengan. Motor hanya boleh ditumpangi oleh 1 orang pengendara.  "Iya (larangan berboncengan untuk mudik). Untuk mudik pun masih dibahas di Kementerian," kata Benyamin saat dikonfirmasi, Rabu (8/4).  Bagi pemudik yang menggunakan motor tapi nekat berboncengan, akan diberi tindakan tegas. Mereka tidak boleh melanjutkan perjalanan, dan harus kembali ke Jakarta.  "Diputar balikan ke arah Jakarta, pos atau cek pointnya. Banyak nanti (opsi penindakannya)," tambahnya.  Sedangkan untuk pemudik yang menggunakan mobil juga akan diberlakukan aturan khusus. Yakni hanya boleh membawa orang, maksimal 50 persen dari kapasitas penumpang mobil tersebut.  "Untuk mobil sedan hanya 2 orang, minibus 3 orang, setengah dari kapasitas kendaraan tersebut," pungkas Benyamin.  Bagi pengendara yang melanggar pun akan diberi sanksi yang sama dengan pemudik motor. Kendati demikian aturan ini masih menunggu kebijakan Kementeri Perhubungan terkait mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Aturan Mudik: Motor Tidak Boleh Boncengan, Mobil Batasi Penumpang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Lazizmu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Muhammadiyah Jawa Timur melalui Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu), menyiapkan 100.000 ribu paket sembako senilai Rp 20 miliar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi wabah Covid-19. Paket sembako tersebut berupa beras 10 kg, gula 2 kg, daging kering 5 bungkus.   Ketua Lazismu Jawa Timur Zainul Muslim mengatakan, paket sembako itu akan dihimpun dari banyak pihak, yaitu dari Lazismu sendiri yang ditarget 30-35 ribu paket, kemudian dari rumah sakit, masjid, sekolah-sekolah Muhammadiyah dan para pengusaha Muhammadiyah di Jawa Timur.   Paket sebanyak itu nantinya tidak akan dihimpun secara terpusat di Lazismu wilayah Jawa Timur, tapi ditempatkan di daerah, cabang, ranting atau Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). "Sehingga warga yang kesulitan mendapatkan pangan akibat wabah Covid-19 ini bisa terbantu dengan mudah," tutur dia.   Zainul mengatakan, pemberian paket sembako akan dibagikan secara berkala, tidak hanya sekali saja. “Yang akan memulai dalam waktu dekat adalah Lazismu Ngawi yang akan membagikan 500 paket sembako hari Senin (05/04),” katanya.   Zainul menambahkan, ke depan, pihaknya berencana untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dengan mendirikan bulogmu (bulog Muhammadiyah).   Saat ini, Lazismu Jawa Timur juga sudah mendistribusikan telur untuk relawan medis, paramedis dalam program 10 Ton Telur Murah Untuk Relawan Medis dan Para Medis yang bertugas di rumah sakit Muhammadiyah maupun Aisyiyah di Jawa Timur. "Lazismu juga membagikan paket bantuan untuk para pengemudi online, pedagang kaki lima dan kelompok masyarakat lain yang terdampak langsung wabah Covid-19," kata Zainul.   Pada 30 Maret 2020 lalu, Lazismu Jawa Timur sudah menginstruksikan seluruh Lazismu daerah binaannya untuk membentuk lumbung pangan (stok logistik), serta mempersiapkan ransum kemanusiaan siap saji bagi warga terdampak. Ini dalam rangka untuk mengantisipasi jika wabah Covid-19 ini berkepanjangan dan mengancam ketahanan pangan warga.   Untuk mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 Lazismu Jawa Timur bersama dengan MDMC, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dan unsur Persyarikatan yang lain juga telah melakukan penyemprotan disinfektan di 2.400 titik tersebar di 24 kabupaten dan kota. Sasaran penyemprotan, yaitu AUM, masjid atau mushola, rumah sakit, klinik, perguruan tinggi milik Muhammadiyah hingga fasilitas-fasilitas umum. "Bahkan tempat ibadah milik pemeluk agama lain," Zainul.

Antisipasi Covid-19, Muhammadiyah Bagikan Sembako Senilai Rp 20 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Ojol-Mangkal.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyebaran Covid-19.   Kebijakan itu sendiri dimaksudkan untuk mendisiplinkan masyarakat agar tidak ada kontak fisik yang menjadi salah satu penyebab penularan virus tersebut. Namun hingga saat ini, masyarakat sepertinya tidak mengindahkan hal itu dan tetap berkerumun.  Berdasarkan pantauan JawaPos.com di berbagai lokasi, salah satunya di Pasar Saraswati Ciledug, masih ada beberapa orang yang berkerumun. Alasannya adalah untuk membeli bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari.  "Saya ke sini cuma mau beli bahan makanan, saya juga tau kalo ada kebijakan itu, makanya saya pake masker juga kan, ya namanya belanja kan pasti ada orang, mau nggak mau ya kita belanja juga dong, apalagi kalo harganya murah," tutur Hanum (35) kepada JawaPos.com, Minggu (5/4).  Di tempat terpisah, kerumunan juga terjadi di kawasan Puri Beta. Kali ini keramaian itu berasal dari para pengemudi ojek online (ojol). Salah satu pengemudi bernama Asep menjelaskan, kenapa dirinya malah berkerumun itu di sebabkan oleh kebiasaannya.  "Ya sudah biasa seperti ini (ngumpul bareng ojol yang lain), biar nggak bosen juga. Kita kan cari duit juga buat makan, kalo sendirian gitu nggak enak, nggak ada temen ngobrolnya," jelasnya.  Kemudian, di satu lokasi pemukiman masyarakat, yakni di Kreo pun masih terlihat adanya keramaian. Salah satu warga, Budi (27) mengungkapkan bahwa alasannya berkumpul dengan tetangganya yang lain adalah karena bosan hanya di dalam rumah saja.  "Bosen cuma di dalem rumah aja, biasanya aktivitas kerja gitu, sekarang malah di rumah kan bosen ya. Makanya nongkrong bareng yang lain," terang dia.

Orang Masih Berkerumun, Alasannya Mulai Cari Uang Hingga Bosan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/anies-baswedan-preskon-Balkot-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan memo nomor 03/memo/04042020 perihal Penggunaan Masker. Anies meminta Direktur Utama PT TransJakarta, LRT dan MRT Jakarta, membuat kebijakan wajib masker untuk penumpang.   Anies meminta para dirut membuat kebijakan, siapa saja yang tak bermasker tak diperkenankan naik angkutan. Kebijakan ini mulai disosialisasikan pada Senin (6/4) besok.  "Harap buat kebijakan untuk mewajibkan semua penumpang menggunakan masker. Bila tanpa masker maka tidak diizinkan untuk naik kendaraan umum," kata Anies sebagaimana tertulis di dalam memo, Minggu (5/4).  Anies mengharapkan, kebijakan itu hendaknya disosialisasikan ke sejumlah titik seperti stasiun, halte hingga bus. Sosialiasi tersebut dilakukan mulai Senin (6/4) besok.  "Sosialisasikan kebijakan ini kepada penumpang/warga secara masif di semua stasiun/halte, bus/gerbong dan sebagainya," urai Anies.  Menurutnya, kebijakan ini akan sepenuhnya berlaku pada Minggu (12/4) mendatang. Hal ini sebagai upaya mencegah penyabaran virus korona atau Covid-19 di Ibu Kota Jakarta.  "Sosialisasi dilakukan mulai Senin, 6 April 2020 dan penegakkan mulai dilaksanakan Minggu, 12 April 2020," tukasnya.

Anies Harapkan Warganya Gunakan Masker Saat Naik Kendaraan Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Penumpang-MRT-Bersmasker-Dery-Ridwansah-2-1-640x447.jpg" alt="Ilustrasi Penumpang-MRT-Bersmasker-Dery-Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Penumpang-MRT-Bersmasker-Dery-Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan memberlakukan kebijakan baru, yakni mewajibkan pelanggan untuk menggunakan masker per 12 April 2020. Hal ini untuk menindaklanjuti seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang penggunaan masker dia area publik.  Untuk jenis masker yang disarankan adalah masker kain dua lapis yang dicuci setiap hari agar terjaga kebersihannya. Bagi para pelanggan yang tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan untuk masuk ke halte maupun bis.  "Selama 6 hari ke depan, Transjakarta mengimbau bagi seluruh pelanggan untuk mempersiapkan masker pribadi," kata Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas Transjakarta Nadia Diposanjoyo dalam siaran pers, Minggu (5/4).  Kebijakan baru ini tidak meninggalkan kebijakan-kebijakan sebelumnya yang sudah diberlakukan di Transjakarta	mengenai kebijakan layanan sehubungan dengan darurat COVID-19, seperti	 memastikan sanitasi di halte maupun bus, menjaga jarak antar pelanggan satu dengan lainnya, hingga mendeteksi suhu tubuh.  "Mendahulukan petugas medis dan menyediakan hand sanitizer serta wastafel portable di beberapa halte, serta memberlakukan pembatasan jumlah pelanggan di dalam bis maupun di halte , untuk memastikan jarak aman antar pelanggan terpenuhi," tambah dia.  Pihaknya pun mengimbau agar para pelanggan tetap di rumah saja dan selalu menjaga kesehatan dengan memberikan asupan yang cukup, agar daya tahan tubuh tetap baik dalam kondisi saat ini.  "Di samping itu, kami pun berharap agar pelanggan selalu membiasakan cuci tangan dengan sering, agar penyebaran virus Covid-19 tetap dapat diminimalisir. Begitu juga kepada masyarakat agar selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang darurat," tutup Nadia.

Mulai 12 April Naik Transjakarta Wajib Pakai Masker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/com-sda-pembebasan-napi-masal-dimas-1.jpg" alt="sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengungkapkan kebahagianya usai dinyatakan bebas dari lapas kelas IIA sidoarjo, Kemarin (23/12) (dimas maulana)" width="100%">
<figcaption>sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengungkapkan kebahagianya usai dinyatakan bebas dari lapas kelas IIA sidoarjo, Kemarin (23/12) (dimas maulana)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 13.430 narapidana dan anak telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi pada Rabu (1/4) hari ini. Langkah ini sebagai upaya mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang overcrowding.  "Mulai tadi pagi sampai sore ini tercatat sudah 13.430 seluruh Indonesia. Yang keluar dengan asimilasi 9.091, yang keluar dengan program integrasi sejumlah 4.339," kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho melalui video conference di Jakarta, Rabu (1/4).  Nugroho menyampaikan, pihaknya berencana bakal mengeluarkan warga binaan sebanyak 30.000 melalui program asimilasi dan integrasi. Hal ini sebagaimana Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi, dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.  Yasonna, lanjut Nugroho, sudah memberikan peringatan keras terhadap jajarannya agar tidak melakukan pungutan liar (Pungli) dalam hal pengeluaran dan pembebasan warga binaan. Menurutnya, pihaknya juga bakal mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang terbukti memanfaatkan situasi dengan mengambil pungli.  "Tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada penjarahan," tegasnya.  Lebih jauh, Nugroho berujar pihaknya akan memberikan penjelasan terkait bahaya Covid-19 terhadap warga binaan yang akan bebas. Menurutnya, pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.  "Bagaimana caranya supaya di dalam Lapas/ Rutan sudah sehat, jangan sampai ketika pulang malahan terjangkit," pungkasnya.

Cegah Penyebaran Virus Korona, 13.430 Napi dan Anak Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menkumham-Yasonna-H-Laoly-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19 Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19" width="100%">
<figcaption>Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19 Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengeluarkan keputusan tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi. Kurang lebih sebanyak 30.000 Narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dibebaskan, sebagai upaya pencegahan dari virus corona atau Covid-19.  Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan. Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada Senin, 30 Maret 2020.  "Narapidana yang masa ⅔ pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020. Anak yang ½ masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020, dan Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti, Selasa (31/3).  Rika pun menyampaikan, usulan ini dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan dan surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Menurutnya, pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.   "Laporan mengenai pembimbingan dan pengawasan ini dilakukan secara daring. Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham," jelas Rika.  Sementara itu, Plt Dirjen Lapas Nugroho menyatakan, upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus korona terutama di lingkungan Rutan, Lapas dan LPKA. Salah satunya dengan mempercepat pengeluaran narapidana dan anak melalui crash program hak integrasi yang telah berjalan sejak tahun lalu.   "Percepatan pengeluaran Narapidana dan Anak pun dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 melalui Crash Program hak integrasi seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang sudah berlangsung sejak tahun 2019," ucap Nugroho.  Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Ditjenpas juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan lainnya. Dalam hal ini, pembatasan kunjungan dengan video call, pembatasan kegiatan pembinaan yang melibatkan mitra dari luar Lapas atau Rutan, pembuatan bilik sterilisasi, pengurangan intensitas kehadiran petugas melalui Work from Home serta penyemprotan disinfektan.   "Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan Tahanan, Narapidana dan Anak di tengah wabah seperti ini. Petugas juga kami jaga, terlebih mereka dari luar lapas atau rutan. Seluruh tim medis kami sudah siaga penuh, koordinasi dengan pihak terkait juga dilakukan," tukas Nugroho.

Cegah Mewabahnya Virus Korona, Yasonna Bebaskan 30 Ribu Napi dan Anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Antisipasi Virus Korona

Berita Terkini