<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/25/Presiden-Joko-Widodo-Dery-Ridwansah-2-1911194344.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peringatan puncak Bulan Bung Karno (BBK) 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023). PDI Perjuangan menggelar konsolidasi akbar dalam memperingati puncak Bulan Bung K" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peringatan puncak Bulan Bung Karno (BBK) 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023). PDI Perjuangan menggelar konsolidasi akbar dalam memperingati puncak Bulan Bung K</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nilai luhur Pancasila harus bisa diaplikasikan dalam setiap kebajikan guna kemajuan bangsa dan negara. Termasuk para pemimpin bangsa harus menjadikan Pancasila sebagai roh kehidupan bernegara. "Kalau pemimpin memiliki roh Pancasila, dia akan mencintai rakyat dan memperhatikan kebijakan-kebijakan untuk rakyatnya," kata Pakar komunikasi politik, Antonius Benny Susetyo kepada wartawan, Selasa (27/6). Menurut budayawan itu, selain harus berjiwa Pancasila, seorang pemimpin juga harus memiliki jiwa kerahiman agar bertindak welas asih, berkata dengan bijak, dan menjaga roh kesatuan bangsa. Tantangan ke depan seorang pemimpin haruslah memiliki jiwa pelayan, mengacu pada nilai Pancasila. "Kerahiman itu pula yang menuntun jiwa seorang yang kredibel dalam kasih dan yang bisa menunjukkan kasihnya kepada mereka yang miskin, tersisih, dan lemah," imbuhnya. Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute itu mengatakan, orientasi pemimpin berjiwa kerahiman itu meskipun tidak sempurna, namun bisa dekat dengan rakyat dan memiliki belas kasih. Selain itu yang terpenting mau merangkul lawan politiknya dan membangun kebersamaan. Benny juga menanggapi pantun seorang Budayaawan bermana Butet Kertaredjasa yang turut hadir dalam puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (24/6). "Catatan butet ini mungkin menarik untuk kita kaji secara mendasar, karena apa yang dikatakan Butet Kertaredjasa adalah dia menginginkan dalam demokrasi kepemimpinan ke depan itu jangan cari pemimpin yang transaksional, jangan cari pemimpin yang ada beban masa lalu, tapi carilah prmimpin yang berani untuk bekerja bersama rakyat," jelasnya. Bagi Benny, pantun Butet itu menunjukan bagaimana Butet membaca realitas politik terhadap pilihan Jokowi. "Butet meyakini, bahwa jagoannya yang berambut putih secara simbolik akan di endorse oleh Presiden Jokowi. Meskipun secara simbolik, Pak Jokowi tidak secara benderang meng-endorse salah satu calon siapa presiden itu," ujarnya. Benny menilik, dalam bahasa Gus Dur atau bahasa mimik, serta bahasa komunikasi bahwa Jokowi tidak bisa melepaskan diri dari ikatan partai yang membesarkannya. Menurutnya, Jokowi akan memilih pemimpin yang punya integritas baik seperti dalam pantun Butet. "Meskipun katanya bersayap, berjuang bersama-sama memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan PDIP, sebenarnya secara simbolik Pak Jokowi ke depannya memang akan memilih alternatif apa yang dikatakan oleh Butet, bukan pemimpin yang transaksional, tetapi juga pemimpin yang punya integritas dan tidak ada masalah di masa lalunya," pungkasnya. Menurut Benny, pertarungan ruang publik antara panggung belakang dan panggung depan perpolitikan saat ini adalah pertarungan perebutan wacana simbol. Simbol dikatakan sangat penting dalam mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil. "Misalnya simbol pertemuan para partai-partai yang hari ini hadir bersama memperingati ulang tahun PDIP, itu mengisyaratkan memang akan ada kejutan-kejutan di dalam politik, karena dalam politik yang seperti sekarang ini, tidak ada kekuatan politik yang dominan," ujarnya. Masing-masing partai politik dikatakan Benny, selalu merebut simbol-simbol tersebut. Karena simbol-simbol itu akan menentukan kedepannya dalam hal siapa yang akan mendapatkan kemenangan. "Karena masing-masing partai politik itu ujung-ujungnya adalah mencari posisi untuk mendapatkan kekuasaan," ucapnya. Namun Benny juga menerangkan, kualitas politik Indonesia saat ini tidak bisa dominasi satu partai, tetapi membutuhkan kerjasama antar partai untuk sharing kekuasaan. "Sharing kekuasaan itulah yang sebenarnya saat ini terjadi, sehingga dalam berbulan-bulan ini akan ada perebutan simbol-simbol, dan yang direbutkan adalah simbolnya Pak Jokowi. Karena pak Jokowi dianggap punya relasi kuasa dan dominasi yang kuat untuk menentukan pemimpin kedepan yang didukung oleh Pak Jokowi, kontesi kemenangan itu akan terjadi," tutupnya.

Tantangan ke depan seorang pemimpin adalah memiliki jiwa pelayan, mengacu pada nilai-nilai Pancasila.

  Pakar Politik: Mencari Pemimpin Berjiwa Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/BENNY-SUSETYO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>EUFORIA atau semangat peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 tahun masih tetap dirasakan oleh segenap masyarakat Indonesia walaupun di tengah situasi pandemi tahun ini. Sudah 77 tahun kita merdeka sebagai bangsa, menghadapi persoalan paling mendasar. Yakni bagaimana bangsa bisa keluar dari tantangan global: krisis ekonomi akibat pandemi korona. Tema besar yang diusung tahun ini adalah ”Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-620/M/S/TU.00.04/07/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2022.  Peringatan 77 tahun kemerdekaan menjadi refleksi bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Yakni kedaulatan di segala bidang, khususnya bagaimana mengolah pangan dan sumber ekonomi yang kita miliki. Pada dasarnya, kedaulatan pangan lebih berfokus pada hak negara yang bisa secara mandiri menentukan kebijakan dan menjamin terpenuhinya pangan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tentunya disesuaikan dengan kondisi bangsa yang sedang dialami saat ini. Termasuk pada masa pandemi korona seperti yang sedang terjadi. Dengan kata lain, kedaulatan pangan merupakan salah satu bentuk dari kemerdekaan bangsa demi terwujudnya kesejahteraan bangsa.  Sudah 77 tahun kita merdeka. Namun, kita belum juga paham memaknai arti berdikari alias berdiri di atas kaki sendiri. Sampai saat ini kita tidak menyadari bahwa ketergantungan tersebut yang membuat bangsa kita tidak juga mampu menyejahterakan rakyatnya. Orientasi pembangunan yang selalu dibiayai dengan utang dan tingginya ketergantungan hanya akan membatasi keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Karena kekuasaan ada pada si empunya uang, pelan tapi pasti, kedaulatan negara dibikin runtuh oleh titah si empunya uang.  Mengapa kita sulit berpikir jujur bahwa bangsa ini memiliki potensi yang begitu luar biasa. Kita sejatinya bisa hidup mandiri tanpa melulu bergantung pada kekuatan asing. Kita bisa mengembangkan sumber daya alam yang kita miliki sehingga sungguh-sungguh bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat semesta. Indonesia masih mempunyai sumber daya alam yang bisa digunakan untuk menjalankan pembangunannya, yang sejauh ini belum optimal dipergunakan untuk sepenuhnya bagi kepentingan rakyat. Dalam kehidupan bermasyarakat, visi kepala daerah yang memiliki kemampuan untuk mengapitalisasi produk lokal dan potensi daerah amat dibutuhkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi lokal.  Negeri kita punya sumber daya alam di seluruh kepulauan Nusantara. Negeri kita juga punya sumber daya energi alternatif yang melimpah. Negeri ini membutuhkan pemimpin yang berani keluar dari lingkaran setan ketergantungan asing dan kembali mengukuhkan kemandirian. Pemimpin itu mampu menggerakkan potensi rakyat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki bangsa ini. Pemimpin yang cerdas dan kritis, yang mampu berpikir dan berbuat nyata melepaskan bangsa dari ketergantungan untuk menjadi mandiri.  Keberanian keluar lingkaran, kepedulian terhadap kepentingan sempit dan politik bagi hasil, adalah kunci adanya harapan bangsa ini agar mampu menjadi bangsa besar dan memiliki peradaban. Kunci satu kalau pemimpin mempunyai visi dan misi yang jelas dalam menata keadaban publik dan keluar kepentingan politik bagi hasil.  Dengan hal sederhana sudah dapat kita lakukan untuk mengantisipasi krisis ketahanan pangan ini. Namun, yang terpenting, kini kesadaran tersebut perlu dibangun kembali dengan pendasaran pada kesadaran baru.  Bangsa Indonesia memiliki modal sosial dan budaya yang sangat kuat untuk menggerakkan kesadaran bersama. Hal sederhana seperti mengolah tanah kosong dan pekarangan untuk ditanami sayuran, ubi, cabai, atau tomat bisa dijadikan salah satu cara untuk mengantisipasi krisis ketahanan pangan yang mungkin terjadi. Aksi gerakan menanam ini juga mudah dilakukan cukup dengan memanfaatkan bahan bekas seperti botol bekas, kaleng, dan dipadukan dengan sistem hidroponik.  Gerakan merupakan wujud dari aktualisasi. Dalam hal ini dari momentum pilkada yang akan dilaksanakan, kita berharap para calon kepala daerah mampu memberikan pemikiran dan strategi yang mampu mengolah potensi lokal. Dan bahkan dapat menggali lebih dalam potensi-potensi besar yang belum digali di masyarakat. Kemerdekaan ini adalah momentum untuk menggerakkan potensi yang kita miliki untuk mengolah sumber daya alam dan kekayaan hayati. Dengan kekuatan lokal secara swadaya.  Namun, ada tantangan tidak mudah di era sekarang ini. Mulai digitalisasi, tanpa batas, dan permasalahan geopolitik dunia. Termasuk resesi akibat konflik Rusia-Ukraina dan Tiongkok-Taiwan yang dapat menyebabkan krisis pangan, energi, dan lainnya. Tantangan lainnya adalah persepsi yang dapat memecah belah masyarakat di era digital ini.  Momen perayaan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini dapat dilakukan dengan mengembalikan Pancasila sebagai roh pengambilan kebijakan bagi negara dan bangsa. Menciptakan spirit Indonesia tangguh dan mempercepat pemulihan krisis pascapandemi Covid-19 dan resesi ekonomi global yang menghancurkan banyak negara di dunia.  Mengembalikan Pancasila  Pancasila dikembalikan menjadi ideologi: living ideology dan working ideology. Living berarti Pancasila dihidupi dari masyarakat yang bersumber dari budaya dan kearifan lokal. Working memiliki arti Pancasila menjadi arah kebijakan dan pusat pikiran serta kerja masyarakat, pemerintah, elite politik, dan partai politik di Indonesia.  Bung Karno memformulasikan konsep Trisakti, yakni: Berdaulat dalam politik, Berdikari dalam ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan, sebagai bentuk revolusi suatu bangsa. Pancasila harus menjadi modal dan dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan hal itu dapat dilakukan dengan mengembalikan Pancasila sebagai ideologi yang dianut secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.  Kembalikan Pancasila sebagai ideologi. Mari koyakkan hati kita agar meninggalkan mentalitas serakah, korup, mau mencari muka; putuskan tali kekerasan; dan tinggikan martabat manusia sebagai ciptaan-Nya sebagai wujud menjadikan Sang Khalik sebagai Tuhan. Ini adalah kewajiban. Jadi manusia merdeka, memiliki kedaulatan, dan rela berkorban demi kepentingan umum.  Usia 77 tahun kita merdeka memberikan arah bagi masa depan bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi kerja dalam praksis kebijakan. Demi terwujudnya Indonesia merdeka yang mampu mengaktualisasi Trisakti Bung Karno. (*)  <hr />  *) ANTONIUS BENNY SUSETYO, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Merdeka dari Ketergantungan Asing

ANTONIUS BENNY SUSETYO

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ANTONIUS BENNY SUSETYO

Berita Terkini

Pakar Politik: Mencari Pemimpin Berjiwa Pancasila

Merdeka dari Ketergantungan Asing

Download Aplikasi JawaPos.com