<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/JKT_GROUNDBREAKING-STASIUN-MRT-HARMONI_HANUNG-HAMBARA_20012026-7-1799616820.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan sambutan saat peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan entrance Stasiun MRT Harmoni di Jakarta, Selasa (20/01/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan sambutan saat peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan entrance Stasiun MRT Harmoni di Jakarta, Selasa (20/01/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Pramono Anung memaparkan kinerja APBD DKI Tahun 2025 di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (21/1). Dari total APBD DKI 2025 yang mencapai Rp 91,86 triliun itu, Pramono menyebutkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa)-nya sebesar Rp 5,78 triliun. Untuk serapan, dia hanya memaparkan untuk belanja dan pendapatan daerah. Perinciannya, dari target pendapatan Rp 84,45 triliun, yang terealisasi sebesar Rp 79,94 triliun atau sekitar 94,65 persen. ''Pendapatan daerah sebesar Rp 79,94 triliun tidak hanya berasal dari pajak dan retribusi daerah, tetapi juga pemanjatan aset yang mencapai Rp 448 miliar,'' terangnya. Sementara untuk belanja daerah, dari target Rp 85,98 triliun, yang terealisasi sebesar Rp 76,05 triliun atau 88,45 persen. Lebih lanjut, Pramono juga memaparkan, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan ketiga tahun 2025 tercatat angka 4,96 persen. ''Ini menunjukkan bahwa pemulihan dan stabilitas perekonomian kota Jakarta dengan Indeks Keyakinan Konsumen pada bulan Desember 2025 berada pada level 145,33. Ini menunjukkan optimisme yang tinggi,'' terang Pramono. Di lokasi yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Lusiana Herawati menuturkan, dari target Rp 84,45 triliun pendapatan daerah tahun 2025, di antaranya ditargetkan berasal dari pajak daerah, yakni sebesar Rp 48 triliun. Sisanya, dari retribusi, dana transfer, dan lainnya. Untuk pajak daerah itu, mereka berhasil merealisasikan sebesar Rp 43,98 triliun atau 91,63 persen. Realisasi itu tidak terlepas dari kebijakan insentif fiskal atau tax expenditure yang diberikan Pemprov DKI mulai periode Januari sampai Desember 2025 yang mencapai Rp 7,13 triliun. Memang, ketika pemerintah pusat memilih menaikkan pajak, Pemprov DKI memilih memberikan insentif kepada wajib pajak Jakarta. Dengan kebijakan tax expenditure itu, Lusi bahkan menyebutkan kontribusinya cukup besar dalam penerimaan pajak daerah tersebut, mencapai 13,96 persen. ''Tax expenditure sebesar Rp 7,13 triliun itu merupakan langkah strategis yang diambil Pemprov DKI dalam mendukung pemulihan dan keberlanjutan ekonomi. Melihat angka yang mencapai Rp 7,13 triliun itu, sebenarnya potensi pajak kita bisa di atas Rp 50 triliun,'' terangnya. Namun, lanjutnya, kebijakan itu diambil untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Dalam kegiatan itu, selain pendapatan, dipaparkan juga terkait peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur Kota Jakarta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Atika Nur Rahmania menuturkan, layanan publik transportasi sudah mencapai 92,42 persen. Sementara untuk perbaikan kualitas lingkungan, penambahan ruang terbuka hijau (RTH) meningkat 0,24 persen. Yakni, sebesar 5,36 persen pada 2024 menjadi 5,6 persen pada 2025. Angka itu masih jauh dari standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang terdiri dari 20 persen RTH publik (pemerintah) dan 10 persen RTH privat (swasta). Standar itu ditetapkan untuk memastikan kualitas lingkungan, estetika kota, dan ketersediaan udara bersih. Untuk mencapai standar itu, Pemprov DKI sudah menyusun target untuk bisa merealisasikannya pada 2045. ''Kami akan mencoba mencapai 30 persen di 2045. Oleh karena itu, secara bertahap beberapa strategi memang kami lakukan. Karena tentunya tidak hanya terbatas pada pengeluaran yang dari APBD saja, tetapi juga memanfaatkan berbagai upaya,'' katanya. Dia memisalkan, dengan penagihan fasus-fasum dan pemanfaatan lahan yang tidak digunakan menjadi RTH.

Gubernur DKI Pramono Anung memaparkan kinerja APBD DKI Tahun 2025 di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (21/1).

Pramono Paparkan Kinerja APBD 2025, Insentif Pajak Sampai Rp 7,13 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/IMG-20250316-WA0040-1678453017.jpg" alt="Tangkapan rekaman CCTV Dishub yang memperlihatkan balap liar di kawasan Surabaya. (Dishub Surabaya untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan rekaman CCTV Dishub yang memperlihatkan balap liar di kawasan Surabaya. (Dishub Surabaya untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komitmen memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor) sedang dikampanyekan oleh Pemkot Surabaya. Namun, di tengah kampanye itu, anggaran pengadaan CCTV justru dicoret dari APBD 2025. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. Ia pun mempertanyakan kesungguhan Pemkot Surabaya dalam memberantas curanmor yang kerap meresahkan warga. &ldquo;Ajak perangi curanmor, tetapi kok di pokir (pokok pikiran) nggak ada CCTV? dan CCTV gak masuk di SIPD. Padahal CCTV terbukti sebagai salah satu instrumen keamanan yang cukup efektif," tutur Yona di Surabaya, Minggu (20/4). Menurut Yona, peranan sebuah kamera pengawas atau CCTV tidak bisa dianggap sepele, yakni untuk mengawasi wilayah yang tidak bisa dijangkau petugas maupun warga. Sebagai alat bantu strategis, keberadaan CCTV juga dapat memperkuat sistem keamanan warga. Apalagi kini tak hanya curanmor, tetapi juga tindak pidana penculikan anak yang semakin meresahkan. &ldquo;Jika instrumen warga seperti portal dan pos kamling diaktifkan, lalu CCTV juga lengkap, maka keamanan kampung-kampung di Surabaya insyaAllah bisa terjaga,&rdquo; lanjut Politikus Partai Gerindra itu. Yona berharap pemberantasan curanmor tak sekedar omon-omon. Ia mendorong Pemkot Surabaya untuk mempertimbangkan kembali kebijakan penghapusan anggaran CCTV. &ldquo;Kalau kita ingin keamanan Surabaya terjaga, maka pendekatannya harus menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Sinergi warga, aparat, dan teknologi harus diperkuat, bukan dikurangi,&rdquo; tutur Yona. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi berkomitmen memberantas tindak pidana curanmor yang kerap membuat masyarakat resah. Salah satunya dengan meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan. "Insya Allah penjagaan di perbatasan (dengan Sidoarjo, Gresik, Bangkalan Madura) akan diperketat dengan pendirian pos-pos keamanan. Curanmor ini isu krusial bagi keamanan kota," jelas Eri Cahyadi.&nbsp;

DPRD Surabaya menyoroti penghapusan anggaran CCTV dari APBD 2025, yang dianggap penting untuk upaya memberantas curanmor.

Pemkot Surabaya Gembar-Gembor Berantas Curanmor, Tapi Anggaran CCTV Malah Dicoret dari APBD 2025, Dewan Layangkan Kritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/8046c681-ac1c-48da-9b51-51c69502ad8c-1479930855.jpeg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para pegawai Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para pegawai Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemkot Surabaya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.3/3258/436.2.2/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025. edaran itu merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam edaran tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) hingga camat di lingkungan Pemkot untuk melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran yang sistematis dan terukur. "Melakukan efisiensi belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025," tutur Eri dalam Surat Edaran, dikutip JawaPos.com, Selasa (18/2). Berdasarkan salinan surat edaran yang diterima JawaPos.com, terdapat 10 poin utama yang diinstruksikan: 1. Melakukan review lanjutan untuk mempertajam efisiensi anggaran belanja pada APBD TA 2025 yang telah dilakukan di awal tahun sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. 2. Melakukan efisiensi belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. 3. Membatasi belanja yang termasuk namun tidak terbatas pada yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau focus group discussion. 4. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. 5. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Perpres mengenai Standar Harga Satuan Regional. 6. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. 7. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik. Tidak berdasarkan pemerataan antarperangkat daerah alau alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. 8. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga. 9. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2. 10. Menyampaikan hasil review dan efisiensi belanja sebagaimana poin nomor 1 sampai dengan 9 kepada Sekretaris Daerah maksimal Rabu, 19 Februari 2025.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh KPD hingga camat di lingkungan Pemkot untuk melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran.

Terbitkan Edaran Wali Kota untuk Hemat Anggaran, Ini 10 Jurus Efisiensi Belanja APBD 2025 Ala Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/banggar-dprd-4278972125.jpg" alt="Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyusun Rancangan KUA-PPAS APBD 2025, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/10/2024). (Ryandi zahdomo)" width="100%">
<figcaption>Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyusun Rancangan KUA-PPAS APBD 2025, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/10/2024). (Ryandi zahdomo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 disahkan dalam paripurna yang digelar di DPRD DKI Jakarta hari ini, Kamis (28/11). Nilainya mencapai Rp 91.344.891.241.214 atau tembus Rp 91 triliun&nbsp; Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menjelaskan, besaran APBD Rp 91,34 triliun itu berasal dari Pendapatan Daerah yang ditargetkan Rp 81,7 triliun. Ditambah penerimaan pembiayaan sebesar Rp 9,6 triliun. Rincian pembiayaan daerah tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun sebelumnya sebesar Rp 5 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 4,5 triliun. "Sedangkan postur anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 8,6 triliun. Terdiri dari penyertaan modal daerah (PMD) Rp 6,7 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp 1,9 triliun," ujar Taufik. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap Pemprov DKI Jakarta segera menindaklanjuti raperda yang telah disahkan menjadi perda sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Politikus PKS itu berharap agar segala saran dan masukan dari legislatif ditindaklanjuti. &ldquo;Dengan harapan kiranya Penjabat Gubernur memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD,&rdquo; ujar Khoirudin. Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengapresiasi DPRD DKI Jakarta yang telah memberikan persetujuan dengan tepat waktu. Sebab, tenggat terakhir untuk persetujuan Raperda APBD adalah 30 November 2024.&nbsp; Teguh menegaskan, berbagai saran, komentar, serta rekomendasi dari pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta yang disampaikan dalam rapat paripurna akan ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif. &nbsp;&ldquo;Kami akan menindaklanjuti semua saran, komentar, dan rekomendasi yang telah diberikan anggota dewan untuk penyempurnaan Raperda APBD DKI Tahun Anggaran 2025 ini,&rdquo; katanya. Teguh menambahkan, APBD sebesar Rp 91,34 triliun itu akan difokuskan untuk sejumlah program. Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat Jakarta, serta peningkatan akses pemberian hunian layak, aman dan terjangkau. Kemudian penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), peningkatan jaringan transportasi publik untuk mengurangi tingkat kemacetan dan polusi udara, dan penanganan stunting pada anak. Juga upaya penanggulangan banjir dengan peningkatan kapasitas sungai dan saluran drainase. Lalu juga peningkatan layanan kesehatan, dengan penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan berdasarkan standar kebutuhan layanan unggulan stratifikasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan. Serta mempertahankan kestabilan dan ketahanan pangan, juga penanganan pengangguran melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi yang berlisensi/sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

Raperda ABPD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 disahkan dalam paripurna yang digelar di DPRD DKI Jakarta hari ini, Kamis (28/11).

DPRD DKI Jakarta sahkan Perda APBD 2025, Anggaran APBD Jakarta Tahun Depan Tembus Rp 91 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/dprd-dki-598570388.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Rany Mauliani memimpin rapat penjadwalan kembali agenda DPRD DKI hingga akhir Desember 2024. (Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Rany Mauliani memimpin rapat penjadwalan kembali agenda DPRD DKI hingga akhir Desember 2024. (Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta batal membahas anggaran APBD DKI 2025. Pembahasan anggaran di tiap komisi di DPRD DKI seharusnya dilakukan sejak Senin (4/10/2024) namun batal terlaksana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tiap komisi akan membahas rinci berbagai program yang ada dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Priorotas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menuturkan, rapat kerja di tiap komisi di DPRD DKI batal dilakukan lantaran adanya permintaan Pemprov DKI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak eksekutif yang meminta jadi otomatis semua agenda yang kita laksanakan akan mundur," ujar Rani di DPRD DKI, Selasa (15/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemprov DKI, lanjut Rani, menyebut terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang harus disinkronisasi dengan rancangan KUA-PPAS APBD 2025. Sehingga, pembahasan di tiap komisi ditunda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Dalam suratnya) Dijelaskan karena adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang harus disinkronisasi lagi ke dalam APBD dalam KUA PPAS sebelum dibahas," jelas Rani.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Gerindra itu mengatakan, pihaknya telah menentukan kembali jadwal pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2025 dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). Pembahasan di tiap komisi telah dijadwalkan kembali pada Minggu depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di Banggar (Badan Anggaran) minggu depan dilanjut dengan (pembahasan) di Komisi-komisi," terang Rani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Dijelaskan karena adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang harus disinkronisasi lagi ke dalam APBD dalam KUA PPAS sebelum dibahas".

DPRD dan Pemprov DKI Batal Bahas APBD 2025 Pekan ini, Apa Alasannya?

APBD 2025

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APBD 2025

Berita Terkini

Pramono Paparkan Kinerja APBD 2025, Insentif Pajak Sampai Rp 7,13 Triliun

Pemkot Surabaya Gembar-Gembor Berantas Curanmor, Tapi Anggaran CCTV Malah Dicoret dari APBD 2025, Dewan Layangkan Kritik

Terbitkan Edaran Wali Kota untuk Hemat Anggaran, Ini 10 Jurus Efisiensi Belanja APBD 2025 Ala Pemkot Surabaya

DPRD DKI Jakarta sahkan Perda APBD 2025, Anggaran APBD Jakarta Tahun Depan Tembus Rp 91 Triliun

DPRD dan Pemprov DKI Batal Bahas APBD 2025 Pekan ini, Apa Alasannya?

Download Aplikasi JawaPos.com