<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/banggar-dprd-4278972125.jpg" alt="Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyusun Rancangan KUA-PPAS APBD 2025, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/10/2024). (Ryandi zahdomo)" width="100%">
<figcaption>Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyusun Rancangan KUA-PPAS APBD 2025, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/10/2024). (Ryandi zahdomo)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun. Eksekutif dan legislatif pun telah menandatangai nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada Jumat (1/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khoirudin menjelaskan, penandatanganan MoU ini merupakan komitmen untuk memastikan anggaran daerah berjalan sejalan dengan visi dan misi pemerintah, serta tepat sasaran untuk kebutuhan masyarakat. Dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2025, beberapa program prioritas telah disepakati. Termasuk pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang merupakan pilar utama dalam pengembangan kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah,&rdquo; ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, MoU ini juga membuka jalan bagi program besar sekolah gratis yang akan mencakup SD, SMP, dan SMA negeri hingga swasta pada Juli 2025. &ldquo;Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta,&rdquo; lanjut Khoirudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara DPRD dan Pemprov demi menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran. Serta mengajak warga Jakarta untuk aktif memberi masukan dalam pembangunan kota. Tujuannya tak lain adalah memastikan setiap program berdampak langsung pada kesejahteraan warga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan ini agar semua program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta,&rdquo; ucap Khoirudin.</div>

Dalam rancangan KUA-PPAS 2025, beberapa program prioritas telah disepakati. Termasuk pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Sah! KUA-PPAS APBD DKI Jakarta 2025 Capai Rp 91,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1pj-gu20221110123508.jpeg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama atau eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama atau eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah&nbsp; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2024 ke DPRD DKI Jakarta sebesar Rp81,58 triliun. "Jumlah yang diusulkan naik 2,58 persen dari Rancangan Perubahan APBD TA 2023 yang telah disepakati eksekutif dan legislatif pada tanggal 27 September 2023 dengan total nilai sebesar Rp79,53 triliun," ujar Heru&nbsp;di Jakarta, Kamis (5/10). Raperda tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani yang menjadi pimpinan rapat paripurna, didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya Misan Samsuri. Selanjutnya, Heru menerangkan kebijakan umum dalam RAPBD&nbsp;2024 meliputi kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013047585/polisi-akan-rilis-kematian-ibu-dan-anak-di-cinere-jumat-besok">Polisi Akan Rilis Kematian Ibu dan Anak di Cinere Jumat Besok</a> Sedangkan kebijakan belanja daerah, kata Heru, ditujukan untuk mendorong implementasi strategi dan arah kebijakan pembangunan, serta memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan. Lebih lanjut, Heru menjelaskan kebijakan belanja daerah juga ditujukan untuk mengedepankan belanja terkait pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan, terutama untuk penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, dan penanganan sampah. Lalu untuk peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha, pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon, pengurangan ketimpangan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian jaminan perlindungan sosial. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013047557/polisi-sudah-periksa-6-saksi-kasus-dugaan-pemerasaan-oleh-pimpinan-kpk">Polisi Sudah Periksa 6 Saksi Kasus Dugaan Pemerasaan oleh Pimpinan KPK</a> Peningkatan aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat, peningkatan kualitas dan harapan hidup. Belanja daerah juga diarahkan untuk memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, hibah sesuai peraturan, bantuan sosial bagi komunitas sosial tertentu, dan bantuan keuangan bagi pemerintah daerah lainnya. "Kebijakan belanja pada APBD TA 2024 diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi&nbsp;money follow priority&nbsp;program," ujar Heru. <div>Pada pembiayaan daerah, sumber penerimaan pembiayaan pada 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 dan penerimaan pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan akan dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) dan Pembayaran Pokok Utang.</div> "Demikian penyampaian garis besar Raperda APBD DKI tahun 2024. Saya berharap penjelasan ini dapat membantu pembahasan pada rapat komisi, sehingga Dewan dan Eksekutif dapat bersinergi menyelesaikan Perda tentang APBD DKI tahun 2024 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama," kata&nbsp;Heru.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan Raperda APBD 2024 ke DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 81,58 triliun.

Pj Gubernur Serahkan Raperda APBD 2024 Senilai Rp 81,58 triliun ke DPRD DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Normalisasi-Kali-Ciliwung-Di-Kawasan-Rawajati-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Suasana bangunan rumah yang di robohkan di kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan proses normalisasi. Proses pem" width="100%">
<figcaption>Suasana bangunan rumah yang di robohkan di kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan proses normalisasi. Proses pem</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta tak lagi menganggarkan pembelian tanah dalam APBD 2024. "Beli tanah udah enggak (perlu) ada lagi. Tanah kita sudah banyak," ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/2).  Pras menyatakan bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki banyak tanah. Menurutnya, saat ini adalah waktu bagi anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengoptimalkan lahan yang ada.  "Sekarang kan tanah kita banyak. Kita maksimalkan, kita pakai," tegasnya.  Ia menyebutkan bahwa fokus anggaran tahun depan mestinya menyentuh masalah-masalah banjir, kemacetan, kemiskinan, dan ketahanan pangan. "Termasuk masyarakat, ya mudah-mudahan sih nggak ada kejadian sampai kekurangan pangan di Jakarta," tandasnya.  Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta agar usulan anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang disampaikan para kepala dinas memenuhi unsur kebermanfaatan bagi masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024.  "Pastikan semua usulan anggaran yang dialokasikan untuk belanja daerah tidak hanya mencapai output, namun juga harus mencapai outcome dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak," ujarnya dalam sambutan di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/2).  Selain itu, ia juga meminta agar setiap anggaran yang diusulkan memenuhi prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran belanja. Dengan begitu, dana yang digelontorkan dari APBD jelas hasilnya.  Eks Wali Kota Jakarta Utara itu juga mewanti-wanti agar mencari skema pembiayaan lain yang dapat dilakukan di luar dari APBD.  "Rumuskan program kegiatan yang berpotensi didanai dengan skema pendanaan atau pembiayaan selain APBD. Dengan demikian percepatan pembangunan daerah dapat terakselerasi," tegas Heru.

Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Tak Anggarkan Beli Tanah dalam APBD 2024

APBD DKI 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APBD DKI 2024

Berita Terkini

Sah! KUA-PPAS APBD DKI Jakarta 2025 Capai Rp 91,1 Triliun

Pj Gubernur Serahkan Raperda APBD 2024 Senilai Rp 81,58 triliun ke DPRD DKI

Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Tak Anggarkan Beli Tanah dalam APBD 2024

Download Aplikasi JawaPos.com