<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/praomonii-3548793776.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemprov DKI Jakarta resmi memiliki dasar hukum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Yakni, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD 2026 serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026 telah diundangkan pada 23 Desember 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun. Angka tersebut terdiri atas pendapatan daerah Rp 71,45 triliun dan penerimaan pembiayaan daerah Rp 9,87 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp 74,28 triliun dengan pengeluaran pembiayaan Rp7,04 triliun. Nilai APBD 2026 ini turun cukup signifikan dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 91,86 triliun atau berkurang Rp 10,54 triliun. Penurunan terutama disebabkan merosotnya pendapatan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, dari Rp26,14 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp 11,16 triliun pada 2026. Penurunan terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang berkurang Rp 14,79 triliun. &ldquo;APBD 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, seperti penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan kemacetan. Pemprov DKI berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dirasakan seluruh warga Jakarta,&rdquo; ujar Pramono. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi menjelaskan, penyusunan APBD DKI memperhatikan mandatory spending sesuai aturan yang berlaku. untuk infrastruktur pelayanan publik mencapai 43,06 persen dari total belanja daerah di luar bantuan keuangan. Angka ini melampaui ketentuan minimal 40 persen. Pemprov DKI juga mengalokasikan anggaran Rp 3,77 triliun untuk peningkatan infrastruktur kota, Rp 582 miliar untuk peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan, serta Rp 17,58 triliun untuk peningkatan kualitas modal manusia. Selain itu, dialokasikan Rp 2,70 triliun untuk penciptaan penghidupan masyarakat yang layak, Rp 2,36 triliun untuk transformasi tata kelola pemerintahan, Rp 7,82 triliun untuk pengembangan mobilitas dan kawasan berorientasi transit, serta Rp 6,27 triliun untuk pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Pada sektor pekerjaan umum dan tata ruang, anggaran pengendalian banjir mencapai Rp 3,64 triliun, pengelolaan sampah Rp 1,38 triliun, serta pembangunan jembatan dan flyover Rp 289,72 miliar. Untuk sektor perhubungan, subsidi transportasi umum juga tetap besar, di antaranya Transportasi Jakarta (TJ) sebesar Rp 3,75 triliun, MRT Jakarta Rp 536,70 miliar, LRT Jakarta Rp 325,28 miliar, Bus Sekolah Rp 105,38 miliar, dan angkutan kapal perairan Rp 100,19 miliar. Di bidang ketenagakerjaan, Pemprov DKI menganggarkan pelatihan kerja dan Mobile Training Unit (MTU) Rp 63,44 miliar, pelatihan SIM A Rp 1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri Rp4,33 miliar, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja Rp1,25 miliar. &ldquo;Untuk pendidikan, anggaran dialokasikan sebesar Rp 19,75 triliun atau 26,59 persen dari total belanja daerah. Itu melampaui ketentuan minimal 20 persen,&rdquo; katanya. Anggaran itu antara lain digunakan untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Rp 3,25 triliun, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Rp 399 miliar, sekolah swasta gratis Rp282,46 miliar, serta rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan Rp 126,12 miliar. Sementara untuk kesehatan juga mendapat porsi besar, antara lain untuk iuran BPJS Kesehatan Rp 1,40 triliun, pembangunan fasilitas kesehatan Rp 360,49 miliar, pengadaan alat kesehatan Rp 165,16 miliar, serta Pasukan Putih Rp 43,49 miliar. Adapun bantuan sosial dialokasikan untuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Rp 625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp 100,10 miliar, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Rp 76,45 miliar. Lalu, untuk bidang industri dan perdagangan, anggaran disiapkan untuk program penggunaan produk dalam negeri Rp 13,34 miliar, pemberdayaan UMKM Rp 17,59 miliar, serta pembangunan dan perencanaan industri Rp 23,55 miliar. Sementara di bidang komunikasi dan informatika, dialokasikan Rp 185,29 miliar untuk managed service CCTV dan Rp 18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir. &ldquo;Seluruh program akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap APBD 2026 ini benar-benar memberikan manfaat luas bagi warga Jakarta,&rdquo; tambahnya Michael.(rya)

Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan total sebesar Rp 81,32 triliun.

TKD Merosot, APBD DKI Jakarta 2026 Turun Rp 10,5 Triliun Dibanding 2025

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/JKT_POSKO-PELAYANAN-P3NERIMAAN-SISWA-BARU_HANUNG-HAMBARA_04062025-2-2119459289.jpg" alt="Petugas membantu warga mencari informasi tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Posko Pelayanan SPMB di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Rabu (4/6/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas membantu warga mencari informasi tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Posko Pelayanan SPMB di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Rabu (4/6/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengundangkan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp81,32 triliun pada 23 Desember 2025. Dari total dana tersebut, sektor pendidikan mendapatkan porsi jumbo, termasuk kepastian anggaran untuk program sekolah swasta gratis. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, fokus anggaran tahun ini diarahkan untuk akselerasi program yang bersentuhan langsung dengan warga. Meski nilai APBD 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya karena berkurangnya dana transfer pusat, komitmen pada sektor SDM tetap menjadi prioritas utama. Pemprov DKI mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp19,75 triliun atau setara dengan 26,59% dari total belanja daerah. Angka ini jauh melampaui batas minimal aturan perundangan yang sebesar 20%. Menariknya, dalam alokasi tersebut, Pemprov telah menyiapkan dana khusus sebesar Rp282,46 miliar untuk merealisasikan program sekolah swasta gratis. Program ini diharapkan mampu meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak tertampung di sekolah negeri. "Ada juga pos anggaran untuk sekolah swasta gratis sebesar Rp282,46 miliar, serta rehab sekolah dan fasilitas pendidikan sebesar Rp126,12 miliar," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, Sabtu (27/12). Selain itu, bantuan pendidikan tunai tetap berlanjut. Pemerintah menganggarkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebesar Rp3,25 triliun dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) senilai Rp399 miliar. Infrastruktur dan Pelayanan Publik Tetap Diprioritaskan Tidak hanya pendidikan, pembangunan fisik dan layanan dasar juga mendapat perhatian besar. Michael mengungkapkan bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 43,06% dari total belanja daerah. "Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan hanya 40%", ungkap Michael. Anggaran ini akan tersebar ke berbagai sektor krusial, mulai dari pengendalian banjir sebesar Rp3,64 triliun hingga subsidi transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta agar mobilitas warga tetap terjangkau. Rincian Bantuan Sosial dan Kesehatan Untuk menjaga daya beli dan kesehatan masyarakat, Pemprov DKI juga menyuntikkan dana besar pada pos-pos berikut: - BPJS Kesehatan: Rp1,40 triliun. - Kartu Lansia Jakarta (KLJ): Rp625,89 miliar. - Kartu Anak Jakarta (KAJ): Rp100,10 miliar. - Pemberdayaan UMKM: Rp17,59 miliar. Michael Rolandi menjamin bahwa seluruh penggunaan dana masyarakat ini akan diawasi dengan ketat. "Seluruh program ini akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap, APBD 2026 ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh warga Jakarta," imbuh Michael. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa APBD 2026 dirancang untuk menjawab tantangan nyata di lapangan. Ada lima isu strategis yang menjadi pusat perhatian pemerintah dalam setahun ke depan. "APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta," ucap Gubernur Pramono. </div>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengundangkan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp81,32 triliun pada 23 Desember 2025.

Anggaran Pendidikan DKI Jakarta 2026 Tembus Rp19 Triliun, Program Sekolah Swasta Gratis Telan Rp282,46 miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/pitmhDKgVpIoCrfR7KxpvlZyOibmf7lCAguLAicH-1-4276278295.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemprov DKI Jakarta harus beradaptasi dengan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 hingga Rp 15 triliun. Penurunan itu dampak kebijakan Kementerian Keuangan yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 15 triliun. Namun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kualitas layanan publik dan pembangunan ibu kota tidak boleh menurun meski ruang fiskal mengecil. ''Saya meminta kepada seluruh jajaran, tidak boleh menurunkan kualitas kita dalam membangun Jakarta,'' ujarnya. Tidak hanya itu, Pramono juga meyakini, pembangunan fisik akan lebih masif dilakukan tahun depan. Untuk pembangunan fisik itu, Pramono yakin bisa berjalan dengan skema alternatif pembiayaan di luar APBD. Dia mencontohkan pembangunan Taman Bendera Pusaka di Jakarta Selatan, yang mulai dikerjakan tahun ini tanpa menggunakan APBD DKI. ''Bahkan, proyek-proyek yang dulu tidak terselesaikan, saya berkeinginan untuk menyelesaikannya,'' ujarnya. Misalnya, pembongkaran tiang Monorel di Jalan Rasuna Said hingga pembangunan RS Sumber Waras. Dia meyakini, akan banyak investor masuk Jakarta tahun depan. ''Tidak semuanya harus APBD. Salah satu kekuatan Jakarta sebagai kota besar adalah trust, membangun kepercayaan. Kalau ini kita bangun, saya yakin banyak yang akan berperan serta,'' tambahnya. Gencarnya pembangunan itu dilakukan Pramono tidak lepas dari target Jakarta yang ingin menaikkan peringkatnya sebagai kota global. Yakni, masuk dari 50 besar kota global tahun 2030. ''Yang dulunya ranking 74, sekarang, dalam waktu delapan bulan sudah menjadi 71,'' katanya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata menuturkan hal senada. Menurutnya, penurunan postur APBD DKI 2026 tidak akan mengganggu pelayanan publik di Jakarta. ''Memang jika dibandingkan dengan tahun 2025, terjadi penurunan sebesar 10,54 triliun. Namun demikian, Pemprov DKI memastikan bahwa fungsi pelayanan publik tidak akan terganggu,'' katanya. Pemprov DKI, lanjutnya, tetap menjaga agar program-program yang menyentuh langsung masyarakat tidak terdampak pemangkasan. Dia memisalkan, anggaran pendidikan tetap terpenuhi dan tidak ada pengurangan penerima manfaat bantuan subsidi pendidikan. Begitu juga penerima manfaat bansos transportasi dan pangan.

Pemprov DKI Jakarta harus beradaptasi dengan penurunan APBD 2026 hingga Rp 15 triliun, namun kualitas layanan publik tetap dijaga.

APBD DKI 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Pramono Sebut Kualitas Pembangunan Tidak Boleh Turun

apbd dki 2026

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apbd dki 2026

Berita Terkini

TKD Merosot, APBD DKI Jakarta 2026 Turun Rp 10,5 Triliun Dibanding 2025

Anggaran Pendidikan DKI Jakarta 2026 Tembus Rp19 Triliun, Program Sekolah Swasta Gratis Telan Rp282,46 miliar

APBD DKI 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Pramono Sebut Kualitas Pembangunan Tidak Boleh Turun

Download Aplikasi JawaPos.com