<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/eri-cahyadi.png" alt="RUMAH DUKA: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan di kediaman almarhum Urip Soewondo. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RUMAH DUKA: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan di kediaman almarhum Urip Soewondo. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar se-Indonesia. Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 sebesar Rp 1,2 triliun. Adapun belanja untuk PDN tembus Rp 1,7 triliun.  ”Surabaya ini anggaran untuk UMKM Rp 1,2 triliun terbesar di Indonesia, Insya Allah tahun ini (APBD 2023) mengalokasikan anggaran senilai Rp 3 triliun. Semoga bisa mengurangi kemiskinan (penduduk miskin) dari 4,7 persen bisa turun menjadi 2 persen,” terang Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Tak hanya sampai di situ, lanjut Eri, agar UMKM Surabaya dapat berinteraksi dengan dunia digital, Pemkot Surabaya meluncurkan e-commerce pemerintahan pertama di Indonesia, yaitu e-Peken. Di aplikasi itu, pedagang toko kelontong menyediakan berbagai kebutuhan pokok. Konsumen tetapnya adalah para ASN Pemkot Surabaya yang diwajibkan membeli kebutuhan pokoknya dari aplikasi e-Peken tersebut.  ”Kini e-Peken itu dibuka untuk publik. Dengan begitu, semua orang bisa ikut berbelanja di e-commerce tersebut,” papar Eri.  Menurut dia, pemerintah sejatinya adalah pelayan umat. Karena itu harus menjadi contoh menggunakan produk UMKM.  ”Teman-teman pemkot sudah memulai, seperti memakai batik dan sepatu UMKM, kalau model sedikit? Yang salah adalah pemerintah karena kita adalah pembimbing UMKM,” ucap Eri.

Belanja APBD Surabaya untuk UMK-PDN Terbesar Se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Pemukiman-Kumuh-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Warga saat bertani di pemukiman kumuh di kawasan Pembangunan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (12/10/2021). Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan" width="100%">
<figcaption>Warga saat bertani di pemukiman kumuh di kawasan Pembangunan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (12/10/2021). Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mulai 2023, Pemkot Surabaya akan mengucurkan Rp 3 triliun dari APBD Kota Surabaya untuk pemberdayaan UMKM serta belanja barang dan jasa.  Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menugaskan RT/RW dan LPMK menyisir dan melakukan pemetaan terhadap keluarga yang pendapatannya kurang dari Rp 5 juta.  ”Tugas RT/RW dan LPMK dengan masyarakat adalah menentukan siapa (warga) dalam RT itu yang membutuhkan, termasuk warga miskin. Karena itu, untuk menentukan warga miskin dalam satu RT, maka harus ada perwakilan RT dan 10 persen dari jumlah warga dengan lurah setempat,” tutur Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (23/11).  Sebab, menurut dia, lurah setempat harus memberikan penjelasan mengenai kategori atau klaster warga miskin di Kota Surabaya.  ”Tidak seperti sekarang yang due (punya) motor atau mobil mlebu (masuk) keluarga miskin, nanti ditujukan kepada warga, pantaslah wong iki nerimo (menerima)?” ujar Eri.  Jika berdasar penyisiran dan pemetaan warga miskin tersebut, terdapat keluarga yang sesuai dengan kategori warga miskin, akan dimasukkan dalam kategori itu. Hal itu menjadi koreksi bersama antara masyarakat dengan Pemkot Surabaya.  ”Kalau dia punya motor berarti bukan masuk keluarga miskin, tapi mungkin masuk kategori keluarga pra miskin. Keluarga miskin adalah orang yang meminta penghasilan, karena penghasilan untuk makan saja tidak bisa,” papar Eri.  ”Tapi kalau dia penghasilan untuk cicil motor, berarti dia masuk keluarga pra miskin, dia sudah sejahtera tapi masih dalam kategori pra miskin,” imbuh dia.  Namun, Eri tidak menampik bahwa masih banyak pemikiran masyarakat bahwa warga bisa mendapat bantuan dari Pemkot Surabaya, jika warga tersebut masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  ”Lah ini yang harus dibereskan. Kalau dia tidak masuk dalam kategori keluarga miskin, tapi masuk keluarga pra miskin, bantuan itu harus dapat semuanya,” kata Eri.  Dia menerangkan, berbagai bantuan yang diberikan Pemkot Surabaya memudahkan masyarakat menikmati fasilitas di Kota Pahlawan. Di antaranya, sekolah gratis tingkat SD dan SMP negeri, serta pemanfaatan pelayanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC). Yakni, kerja sama Pemkot Surabaya dengan BPJS Kesehatan sebagai komitmen memberikan jaminan kesehatan.  ”Sedangkan rumah tidak layak huni (rutilahu), keluarga miskin dulu yang diselesaikan baru keluarga pra miskin. Ini semua harus sadar untuk mengubah mindset (kebiasaan) dengan kekuatan warga yang guyub,” ucap Eri.

Berdayakan UMKM, Pemkot Surabaya Bantu Warga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/image-9.jpg" alt="Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2022 resmi disahkan hari ini, Rabu (10/11). APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun.  Dalam APBD 2022, Pemerintah Kota Surabaya memiliki tiga fokus. Yakni pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh keluarga di Surabaya memiliki pemasukan minimal UMR. Yakni sebesar Rp 4.200.000.  ”Ada tiga fokus, yakni pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi. Lewat APBD ini, pendapatan per keluarga ditetapkan. Yakni harus UMR,” tutur Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai rapat paripurna penetapan APBD di gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (10/11).  Eri berjanji per 2 Januari 2022, tiap keluarga sudah mendapatkan pendapatan sebesar UMR. Caranya dengan memastikan jumlah keluarga dan kesempatan kerja mereka.  ”Misal ada ibunya, ada bapaknya, ada putranya. Nah itu akan dibantu dalam pekerjaan. RT dan RW harus aktif mendata keluarga di wilayah masing-masing. Kalau semua dibebankan ke pemerintah kota atau dinas sosial, ya nggak bisa,” ucap Eri.  Untuk fokus pemulihan ekonomi, Eri menarget, tidak akan ada lagi pengangguran di Surabaya. Dia juga memastikan tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya diambil dari warga dengan KTP Surabaya. Dengan demikian, seluruh warga bisa terserap.  ”Mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Itu yang jadi fokus kami. Apalagi sudah 2 tahun pandemi. Jangan sampai pemulihan ekonomi ini nggak dilakoni rek (dilakukan),” terang Eri yang mantan Kepala DKRTH itu.  Sementara itu, Ketua DPRD Adi Sutarwijono menjelaskan, fokus dari APBD adalah menyejahterakan seluruh kelompok masyarakat. Utamanya mereka yang memiliki peran dalam masyarakat. Seperti modin.  ”Kemarin kami menerima banyak keluhan modin yang bertanya kenapa modin nggak mendapatkan peningkatan gaji, padahal ketua RT dan RW gajinya naik. Karena itu APBD kami kali ini juga menambah pendapatan modin,” tutur Adi.

Per 2 Januari 2022, Pendapatan Keluarga di Surabaya Minimal UMR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/parkir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemkot Surabaya menyesuaikan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada masa pandemi. Sebab, banyak pendapatan daerah dari berbagai sektor yang tergerus imbas kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Mulai sektor parkir hingga pajak hiburan.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, pemkot telah menghitung dampak pandemi korona. Proyeksi APBD berkurang. Semula pemkot menetapkan belanja daerah mencapai Rp 9,8 triliun. ’’Berkurang Rp 1,5 T,’’ jelasnya.  Penurunan itu disebabkan penerimaan di sejumlah sektor berkurang. Contohnya, BPHTB, pajak restoran, serta pajak hiburan. Selama virus korona, pertunjukan serta sepak bola memang tidak bisa dihelat.  Penurunan pendapatan pemkot itu bakal berdampak pada sejumlah perencanaan. Salah satunya penanganan Covid-19. Berkali-kali pemkot melakukan refocusing untuk mencukupi kebutuhan pandemi.  Sekda Pemkot Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, refocusing anggaran memang telah berjalan. Dana pembangunan dialihkan ke penanganan Covid. Contohnya di bidang infrastruktur, sekitar Rp 300 miliar digunakan dalam melawan korona. ’’Namun, belum mencukupi,’’ jelasnya.  Salah satu solusinya adalah menghimpun dana dari donatur. Pemkot mengajak warga ikut serta membantu lewat program Surabaya Peduli. ’’Kami ajak warga berpartisipasi membantu pemkot,’’ paparnya.  Salah satu sektor yang tergerus adalah parkir. Dari data dinas perhubungan (dishub), jumlah penerimaan retribusi parkir sebelum pandemi selalu mencapai target. Pada 2019, persentasenya 100 persen. Selang satu tahun, jumlahnya berkurang menjadi 30 persen. Nah, tahun ini diprediksi kembali anjlok. Pemasukan hanya 50 persen.  Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyudrajad mengakui, pendapatan sektor parkir memang berkurang. Pandemi virus korona menjadi penyebab utama. ’’Banyak titik parkir yang kosong,’’ jelasnya.  Misalnya, tempat wisata. Selama PPKM, tempat wisata tutup. Contoh lain adalah perkantoran. Alhasil, dishub tidak memperoleh pendapatan.  Irvan menyatakan, sebelum pandemi, jumlah titik parkir yang dikelola dishub terbilang besar. Totalnya 1.400 titik parkir. Selepas virus korona, titik parkir yang masih beroperasi berkisar 400 titik.

Pemkot Surabaya Realokasi Lagi Rp 300 Miliar untuk Penanganan Covid-19