<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Tjutjuk-Supariono-2.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Surabaya ​​​​​​​Tjutjuk Supariono. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Surabaya ​​​​​​​Tjutjuk Supariono. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kinerja dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya, yakni Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Rumah Pemotongan Hewan dalam APBD-P 2021 dinilai masih di bawah target.  ”Kami mendorong kedua BUMD ini mengidentifikasi pos-pos yang berpotensi dapat meningkatkan pendapatan,” kata anggota Komisi D DPRD Surabaya Tjutjuk Supariono seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (30/9).  Ketua Fraksi PSI itu berharap agar ke depan penarikan retribusi seperti untuk iuran perpasaran, parkir, izin-izin, dan pengembangan pasar dapat beralih ke platform digital.  Selain itu, dia juga menyoroti adanya kenaikan anggaran sejumlah kegiatan di dinas ketahanan pangan dan pertanian. Seperti kegiatan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang anggarannya naik dari Rp 199 juta menjadi Rp 1,7 miliar.  Begitu juga dengan kegiatan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan yang anggarannya naik dari Rp 1,1 miliar menjadi 2,1 miliar. Sedangkan realisasi anggarannya masih kurang dari 50 persen.  ”Untuk itu kami mendorong agar kinerja dinas dapat terus digenjot, sehingga capaian realisasi untuk kedua kegiatan itu dapat maksimal pada akhir tahun. Kami juga berharap pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian meningkat dibandingkan tahun lalu,” kata Tjutjuk.  Selain itu, Tjutjuk mencatat bahwa terdapat kegiatan-kegiatan kepemudaan serta pelatihan yang anggarannya menurun drastic. Di antaranya pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota, peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula, serta kerja sama dengan sektor swasta terkait lembaga pelatihan kerja.  ”Masing-masing kegiatan ini menunjukkan kinerja yang belum optimal. Hal ini dilihat dari penyerapan anggaran yang masih di bawah 13 persen sampai dengan Agustus,” terang Tjutjuk.  Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, kekuatan anggaran dalam APBD Perubahan Surabaya 2021 turun 10,44 persen atau sekitar 929 miliar dari APBD murni 2021 yang mematok anggaran Rp 9,8 triliun. Pimpinan dan anggota DPRD telah memberikan masukan, pendapat, koreksi bahkan kritik kepada Pemerintah Kota Surabaya.  ”Semua masukan hingga kritik itu merupakan upaya kami untuk menjalankan fungsi pengawasan, sehingga tata kelola pemerintahan di Kota Surabaya semakin lebih baik lagi. Agar penggunaan anggaran pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat, terutama lapisan wong cilik,” ucap Adi.

Kinerja Dua BUMD di Surabaya Dinilai Masih di Bawah Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/eri-saat-Paripurna-P-APBD-Surabaya-4-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Surabaya 2021 diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi. APBD-P Surabaya 2021 ditetapkan sebesar Rp 8,9 triliun dalam rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya, Rabu (29/9).  ”Sebenarnya dengan PAK (perubahan anggaran keuangan) atau APBD-P ini adalah penyesuaian-penyesuaian kegiatan yang dilakukan, banyak untuk kepentingan Covid-19,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Eri mengatakan, APBD-P Surabaya 2021 yang ditetapkan sebesar Rp 8,9 triliun atau Rp 8.966.428.340.891 bakal diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, banyak anggaran pembangunan atau proyek fisik di Pemkot Surabaya yang dialihkan untuk kebangkitan ekonomi.  ”Sehingga banyak proyek kegiatan fisik kita kurangkan, sesuai arahan dari teman-teman DPRD dan masukan-masukan, kita lakukan untuk kepentingan Covid-19 dan kebangkitan ekonomi,” ujar Eri.  Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono memastikan, APBD-P Surabaya Tahun 2021 sudah disahkan wali kota bersama pimpinan DPRD Surabaya. Hal itu telah melalui serangkaian masukan-masukan, kritik, maupun pembahasan bersama di DPRD Surabaya.  ”APBD-P sudah disahkan wali kota dan DPRD Surabaya. Kami berharap agar pelayanan publik terutama di masyarakat kecil itu akan lebih diprioritaskan,” ujar Adi Sutarwijono.  Adi memberikan masukan kepada Pemkot Surabaya agar memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat dalam APBD-P. Khususnya penguatan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kota Pahlawan.  ”Salah satu pesan dari DPRD Surabaya adalah memberikan perhatian terhadap pemulihan ekonomi. Terutama, sektor UMKM yang selama masa pandemi Covid-19, itu tergerus luar biasa akibat pengetatan atau pembatasan (kegiatan) di masyarakat,” tutur Adi Sutarwijono.

APBD-P Surabaya 2021 Prioritaskan Pemulihan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG_20210731_215830_1.jpg" alt="Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina saat menyampaikan Raperda tentang perubahan anggaran tahun 2021 pada rapat paripurna dewan, Jumat (30/7). Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina saat menyampaikan Raperda tentang perubahan anggaran tahun 2021 pada rapat paripurna dewan, Jumat (30/7). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ibnu Sina menyatakan, pendapatan daerah naik sekitar Rp 100 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021.  ”Memang kenaikannya ini tidak seperti sebelum terjadi pandemi Covid-19,” ujar Ibnu Sina Seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Menurut dia, adanya kenaikan itu harus disyukuri sehingga pemerintah kota lebih bisa mengoptimalkan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pembangunan.  Pada APBD murni 2021, belanja daerah hanya Rp 1,7 triliun. Padahal sebelumnya, yakni APBD murni 2020, belanja daerah mencapai Rp 2 triliun lebih.  Oleh karena pandemi Covid-19 yang terjadi awal 2020 hingga saat ini belum berakhir, di mana ekonomi daerah menjadi goyah, sehingga pendapatan daerah turun drastis. Hal itu membuat belanja daerah turun signifikan.  ”Untungnya ini ada kenaikan lagi sekitar Rp 100 miliar sekian pada APBD perubahan,” terang Ibnu Sina.  Adanya kenaikan pendapatan daerah itu sudah disampaikan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran tahun 2021 yang disampaikan pemerintah kota ke DPRD pada Jumat (30/7).  Menurut Ibnu Sina, rencana penggunaan anggaran pada APBD perubahan masih difokuskan terhadap penanganan pandemi Covid-19, termasuk pemulihan ekonomi dan lainnya. Ada efisien penggunaan anggaran tahun ini, baik dari lelang pembangunan dan gaji yang tidak terbayar.  ”Karena kan banyak kepala dinas yang pensiun, adanya jabatan yang kosong, juga Silpa anggaran pada program yang berjalan ini sudah dapat diprediksi,” kata Ibnu Sina.  Dia menjelaskan, pemkot akan mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun ini, untuk kesehatan karena pandemi Covid-19 yang berdampak pula pada ekonomi dan sosial.

Wali Kota Banjarmasin Bilang Pendapatan Naik Rp 100 M di APBD-P 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Babi.jpg" alt="Ilustrasi petugas gabungan mengangkat bangkai babi untuk dikubur. Irsan Mulyadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas gabungan mengangkat bangkai babi untuk dikubur. Irsan Mulyadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Nusa Tenggara Barat mengusulkan anggaran melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 untuk pengawasan dan pembebasan kolera babi (hog colera). Hal itu untuk mendapatkan sertifikat bebas penyakit tersebut dari kementerian pertanian.  Kepala Bidang Kesehatan Hewan  Disnakeswan NTB Bima Priyatmaka seperti dilansir dari Antara di Mataram menyatakan, pihaknya sudah mengajukan anggaran lewat APBD perubahan untuk pembinaan dan pengawasan penyakit babi. Hal itu agar NTB dinyatakan bebas penyakit babi berbahaya bagi manusia.  ”NTB berkepentingan untuk mendapatkan sertifikat bebas penyakit babi karena banyak masyarakat nonmuslim yang memelihara hewan tersebut secara tradisional. Populasinya terus berkembang, sehingga dikirim ke luar daerah,” ujar Bima.  Bima menambahkan, salah satu syarat untuk bisa mengirim ke luar daerah adalah NTB harus bebas dari penyakit babi, baik hog colera, maupun flu babi Afrika, yang mewabah di beberapa provinsi di Indonesia pada 2019.  Salah satu penyakit babi tersebut sudah pernah melanda Nusa Tenggara Timur dan Bali. Sementara NTB yang berada di tengah-tengah di antara dua provinsi tersebut tidak terkena kedua jenis penyakit yang disebabkan virus itu. ”Karena bebas penyakit, babi yang dipelihara di NTB cukup diminati provinsi lain. Papua dan NTT sering mengambil. Tapi sekarang masih distop karena pandemi Covid-19,” ujar Bima.  Meskipun ada peluang pasar babi, kata dia, NTB hanya fokus pada upaya peningkatan populasi sapi dan ternak unggas, serta produksi telur. Sehingga, tidak lagi mendatangkan dari luar. Hanya karena fakta bahwa banyak peternak babi tradisional, Disnakeswan NTB tetap memberi perhatian terhadap upaya pencegahan penyakit babi. Sebab, penyakit tersebut sangat membahayakan nyawa manusia yang tertular.  Bima menambahkan, upaya pencegahan dilakukan dengan cara melarang peternak mendatangkan bibit babi dari luar daerah. Pencegahan secara terpadu juga sudah dilakukan bersama dengan PT Angkasa Pura, Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, dan Dinas Perhubungan. Seluruh lembaga itu bersinergi melakukan pengawasan terhadap makanan mengandung babi yang dibawa penumpang pesawat.  ”Kami pernah rapat di kantor Angkasa Pura Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, supaya makanan sisa penumpang pesawat yang mengandung babi tidak sampai keluar bandara,” ucap Bima.  Disnakeswan NTB juga sudah meminta seluruh Dinas Peternakan kabupaten/kota untuk mendata seluruh peternak babi. Data tersebut menjadi acuan untuk pengambilan sampel yang akan diperiksa di Balai Besar Veteriner Denpasar, Bali.  ”Data berdasar nama dan alamat peternak itu akan menjadi bahan acuan untuk melakukan pelacakan jika ditemukan kasus penyakit babi berbahaya,” ucap Bima.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-QXOzHcGrAw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=snZJXuDgcYU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NO7eADZ34DQ

Disnakeswan NTB Usulkan Anggaran Pengawasan Penyakit Babi

APBD-P

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APBD-P

Berita Terkini

Kinerja Dua BUMD di Surabaya Dinilai Masih di Bawah Target

APBD-P Surabaya 2021 Prioritaskan Pemulihan Ekonomi

Wali Kota Banjarmasin Bilang Pendapatan Naik Rp 100 M di APBD-P 2021

Disnakeswan NTB Usulkan Anggaran Pengawasan Penyakit Babi

Download Aplikasi JawaPos.com