<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/APDESI_2JPG-3164322886.jpg" alt="Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Polri mengerahkan sebanyak 2.730 personel untuk mengamankan demonstrasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa (APDESI) di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat hari ini, Selasa (6/2). Diketahui bahwa para kepala desa yang tergabung dalam&nbsp;</p> <div dir="auto">Aksi Bersama Desa Jilid IV ini menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak Revisi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 2.730 perdonel itu merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014126015/resep-jitu-kemnaker-ciptakan-hubungan-industrial-yang-hamonis-di-lingkungan-kerja">Resep Jitu Kemnaker Ciptakan Hubungan Industrial yang Hamonis di Lingkungan Kerja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR. Hasil evaluasi aksi unjuk rasa sebelumnya, massa melakukan aksi bakar ban, menutup jalan tol dan merusak pagar Gedung DPR," ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk aksi unjuk rasa hari ini, hal tersebut sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke jalan tol," sambung Susatyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal itu, ia menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, dan mengedepankan negoisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014125840/insinyur-pt-dirgantara-indonesia-ditahan-di-korea-selatan-usai-diduga-mencuri-data-jet-tempur-kf-21-berikut-kronologinya">Insinyur PT Dirgantara Indonesia Ditahan di Korea Selatan Usai Diduga Mencuri Data Jet Tempur KF 21, Berikut Kronologinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di depan DPR," tandas Susatyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami mengimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga Keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," pungkasnya.&nbsp;</div>

Polri mengerahkan sebanyak 2.730 personel untuk mengamankan demonstrasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa (APDESI).

APDESI Kembali Gelar Demo di depan Gedung DPR, Polisi Terjunkan 2.730 Personel

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/DEMO-APDESI_3JPG-3376910536.jpg" alt="Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Polri mengerahkan sebanyak 2.730 personel untuk mengamankan demonstrasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa (APDESI) di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat hari ini, Selasa (6/2). Diketahui bahwa para kepala desa yang tergabung dalam&nbsp;Aksi Bersama Desa Jilid IV ini, menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak Revisi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.</p> <div dir="auto">Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 2.730 personel itu merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR. Hasil evaluasi aksi unjuk rasa sebelumnya, massa melakukan aksi bakar ban, menutup jalan tol dan merusak pagar Gedung DPR," ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk aksi unjuk rasa hari ini, hal tersebut sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke jalan tol," sambung Susatyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/014125788/jadi-bumbu-rumah-tangga-ternyata-sifat-cemburu-perempuan-dibenarkan-dalam-surat-at-tahrim-ini-kisahnya">Jadi Bumbu Rumah Tangga, Ternyata Sifat Cemburu Perempuan Dibenarkan dalam Surat At-Tahrim, Ini Kisahnya!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal itu, ia menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, dan mengedepankan negoisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di depan DPR," tandas Susatyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami mengimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga Keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Aksi Bersama Desa Jilid IV ini menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak Revisi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di

APDESI Demo Lagi di depan Gedung DPR, Polisi Terjunkan 2.730 Personel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/wiwin-1343438777.jpg" alt="SOSOK: Wiwin Komalasari, Kades Gunung Menyam, Bogor yang disorot netizen gegara penampilan hedon./Radar Kudus" width="100%">
<figcaption>SOSOK: Wiwin Komalasari, Kades Gunung Menyam, Bogor yang disorot netizen gegara penampilan hedon./Radar Kudus</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada Rabu (31/1) lalu, masih menjadi sorotan publik lantaran aksinya yang tampak brutal.</p> <p style="font-weight: 400;">Namun lebih dari itu, aksi demo APDESI juga menuntut jabatan kepala desa menjadi 27 tahun, juga menjadi jurang bagi salah satu dari mereka, yakni Wiwin Komalasari, Kepala Desa Gunung Menyam, Bogor, Jawa Barat.</p> <p style="font-weight: 400;">Pasca demo berlangsung, Wiwin menjadi bulan-bulanan netizen lantaran penampilannya yang berbeda dari kebanyakan kades lain.</p> <p style="font-weight: 400;">Ia tampil dengan seragam dinas cokelat dan beberapa aksesoris yang tampak mewah dan mahal.</p> <p style="font-weight: 400;">Dilansir dari Radar Kudus (Jawa Pos Group), Jumat (2/2), sebuah video yang menampilkan aksi Wiwin diunggah oleh akun Instagram Kabarnegri, yang kemudian menjadi viral di media sosial.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Ini nih Ibu Kepala Desa yang kemarin ikutan aksi di depan Gedung DPR/MPR, terlihat sekali gayanya hedon. Bagaimana tanggapannya gaes??&rdquo; demikian keterangan dalam video tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">Usut punya usut, ternyata Kades Wiwin memang memiliki gaya hidup serba mewah alias hedon. Hal itu tampak pada unggahan-unggahan kontennya di akun TikTok pribadinya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014077664/puluhan-kepala-desa-di-rembang-masuk-daftar-penerima-bantuan-pangan-kok-bisa">Puluhan Kepala Desa di Rembang Masuk Daftar Penerima Bantuan Pangan, Kok Bisa?</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Wiwin diketahui, sering mengunggah konten tentang kesehariannya sebagai kepala desa di Gunung Menyam, Bogor, Jawa Barat.</p> <p style="font-weight: 400;">Tak hanya itu, beberapa unggahan juga menampilkan dirinya sedang berjoget TikTok seperti kebanyakan orang. Menariknya, ia disorot karena latar videonya dibuat seperti di sebuah rumah mewah bak istana.</p> <p style="font-weight: 400;">Selain rumah mewah, barang-barang pribadi seperti tas, jam tangan, pakaian, dan lainnya, ditengarai juga dari merk-merk terkenal.</p> <p style="font-weight: 400;">Kehidupan hedonisme yang dipamerkan Wiwin di sosial media, tak ayal membuat publik geram. Tak sedikit yang menilai bahwa tuntutan jabatan 27 tahun itu, tak seharusnya datang dari sosok yang sudah berkehidupan mewah.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Ditambah lagi, masih banyak warga yang mungkin kurang mampu, sementara kepala desa hidup dengan begitu mentereng.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Sementara rakyatnya hidup di rumah yang mau roboh. Makan aja susah,"&nbsp;kata akun @em***amdan****</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Pantesan jabatan Kadesnya ingin diperpanjang,&rdquo; kata akun @kawa*****33</p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;***</p>

Ikut demo dengan gaya hedon dan mewah, sosok Wiwin Komalasari, Kepala Desa Gunung Menyam, Bogor, Jawa Barat, jadi sorotan netizen!

Viral Sosok Kepala Desa Bergaya Hedon Ikut Demo APDESI di DPR RI Tuntut Jabatan 27 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/Screenshot_20240131_175133_Gallery-431501888.jpeg" alt="Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/1). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/1). (Ridwan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/1). Ribuan massa yang mengenakan seragam desa itu menuntut DPR RI untuk segera mengesahkan Revisi Undang-Undang Desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ribuan massa demo dari Apdesi itu hingga kini masih memadati gerbang utama gedung DPR/MPR. Arus lalu lintas Jalan Gatot Soebroto arah Senayan-Slipi pun tersendat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hari ini undang-undang desa kita perjuangkan. Ingat sampai sore pun kita berkumpul, harga mati Revisi Undang-Undang Nomor 6," kata Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya saat berorasi dari mobil komando.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014068911/kapolda-sebut-kericuhan-aksi-apdesi-di-dpr-sudah-dipersiapkan">Kapolda Sebut Kericuhan Aksi APDESI di DPR Sudah Dipersiapkan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meminta Ketua DPR RI Puan Maharani bisa segera meresmikan Revisi UU Desa.</div> <div dir="auto">"Semua kita doakan, semoga Ketua DPR hatinya dibukakan bahwa sesungguhnya yang hadir hari ini adalah masyarakat kecil dari desa, pemerintahan terkecil di desa," tegas Surta Wijaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sambil menuntut pengesahan Revisi UU Desa, massa dari Apdesi itu pun terlihat&nbsp;</div> <div dir="auto">melakukan pengrusakan pagar DPR dengan palu besar san memukulkannya ke tembok pagar DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka juga turut merusak pagar DPR. Massa aksi lainnya pun turut melemparkan botol plastik dan juga batu ke arah petugas yang tengah berjaga di halaman gedung DPR.</div>

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/1).

Tuntut Pengesahan Revisi UU Desa, Massa Apdesi Lempar Batu Hingga Rusak Pagar Gedung DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/Demo-Aparat-Desa-Dery-Ridwansah-3-3139832888.jpeg" alt="Ribuan perangkat desa yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (31/1/2024). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan perangkat desa yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (31/1/2024). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut bahwa massa aksi dari Aksi Nasional Desa Bersatu (APDESI) memang sudah merencanakan kericuhan dalam aksi di depan Gedung DPR RI. Hal itu menurutnya sudah diendus anggota kepolisian.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Hari ini teman-teman melihat ada aksi penyampaian pendapat di DPR yang sedikit diwarnai pengerusakan sebagian kecil dari pagar DPR luar, dan kita tahu mereka sudah mempersiapkan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejak hari Selasa (30/1) kemarin, ia mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah merazia barang-barang yang dianggap akan membuat suasana demo menjadi ricuh.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014068898/polisi-semprotkan-water-canon-ke-massa-apdesi-di-depan-dpr-kapolda-kami-hanya-bertahan">Polisi Semprotkan Water Canon ke Massa APDESI di Depan DPR, Kapolda: Kami Hanya Bertahan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah dapatkan banyak sekali lebih dari 30 (ban). karena kalau ban dibakar 30 biji bisa dibayangkan asap hitam seolah olah nanti membuat kekacauan," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia memastikan bahwa dalam aksi yang ricuh tersebut, tak ada anggotanya yang mengalami luka usai adu serangan dengan massa yang melempar batu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah enggak ada. Kita kan dilengkapi dengan helm, dengan tameng, kita bisa ngeliat ke atas ada lemparan batu-batu dan botol. Kalau botol sih saya rasa kalau kena enggak papa kecuali kalau ada isinya," pungkas Karyoto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Koordinator Aksi Nasional Desa Bersatu (APDESi) Sunan Bukhori menyebut bahwa aksi massa ini ingin memastikan bahwa DPR RI telah mengirimkan surat undangan ke pemerintah agar pengesahan revisi UU Desa bisa diputuskan sesuai tenggat yang ditentukan yakni 6 Februari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai hari ini revisi UU Desa masih menjadi tanda tanya besar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu kami semua datang kesini dari seluruh Indonesia, dari 9 organisasi, ingin memastikan bahwa hari ini DPR RI membuat undangan untuk pemerintah, itu aja," tegas Sunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut bahwa massa aksi dari Aksi Nasional Desa Bersatu (APDESI) memang sudah merencanakan kericuhan.

Kapolda Sebut Kericuhan Aksi APDESI di DPR Sudah Dipersiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/Demo-Aparat-Desa-Dery-Ridwansah-4-3748400427.jpeg" alt="Ribuan perangkat desa yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (31/1/2024). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan perangkat desa yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (31/1/2024). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Polisi menembakkan water canon ke arah massa aksi dari Aksi Nasional Desa Bersatu (APDESI) di depan Gedung DPR RI. Hal itu dilakukan usai para pendemo melempari batu dan merusak sejumlah properti di depan Gedung DPR RI.&nbsp;&nbsp;</p> <div dir="auto">Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan bahwa penggunaan water canon dilakukan sebagai upaya pertahanan diri aparat kepolisian. Pasalnya, massa aksi sudah melakukan pelemparan batu dan botol terlebih dahulu ke arahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami hanya bertahan, bertahan dengan memakai air," ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014068809/presiden-jokowi-pertimbangkan-masyarakat-lokal-di-ikn-bisa-direkrut-jadi-asn">Presiden Jokowi Pertimbangkan Masyarakat Lokal di IKN Bisa Direkrut Jadi ASN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karyoto mengatakan bahwa massa aksi ada yang dengan sengaja memukulkan palu ke tembok-tembok beton depan Gedung DPR RI. Puing-puingnya kemudian digunakan untuk dilempar ke arah polisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena ini beberapa beton ini dipecah pakai alat pemukul besi. Kemudian untuk memukul polisi dan kami tidak membalas, kami hanya mengimbau terus untuk tidak anarkis dan sambil bertahan menyemprotkan air," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak lama setelah aksi saling balas serangan itu, massa dari APDESI pun kini sudah membubarkan diri di depan Gedung DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Koordinator Aksi Nasional Desa Bersatu (APDESi) Sunan Bukhori menyebut bahwa aksi massa ini ingin memastikan bahwa DPR RI telah mengirimkan surat undangan ke pemerintah agar pengesahan revisi UU Desa bisa diputuskan sesuai tenggat yang ditentukan yakni 6 Februari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai hari ini revisi UU Desa masih menjadi tanda tanya besar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu kami semua datang kesini dari seluruh Indonesia, dari 9 organisasi, ingin memastikan bahwa hari ini DPR RI membuat undangan untuk pemerintah, itu aja," tegas Sunan.</div>

Polisi menembakkan water canon ke arah massa aksi dari Aksi Nasional Desa Bersatu (APDESI) di depan Gedung DPR RI.

Polisi Semprotkan Water Canon ke Massa APDESI di Depan DPR, Kapolda: Kami Hanya Bertahan

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/Screenshot_20240131_163218_Video-Player-1406617571.jpg" alt="Ribuan massa dari Aksi Nasional Desa Bersatu (APDESI) melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ribuan massa dari Aksi Nasional Desa Bersatu (APDESI) melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Aksi ribuan massa dari Aksi Nasional Desa Bersatu (APDESI) yang dilakukan di depan Gedung DPR RI pada Rabu (31/1) diwarnai kerusuhan. Tak hanya aksi bakar spanduk dan lempar botol air mineral serta batu ke dalam Gedung DPR RI,&nbsp; ribuan massa aksi juga sempat turun ke dalam jalan tol dalam kota arah Slipi untuk menutup jalur publik tersebut.</p> <p>Tampak massa aksi memasang road barier di KM 10 Tol Dalam Kota. Sementara aksi bakar-bakaran hingga memukul gerbang DPR dengan palu pun sempat dilakukan oleh massa.&nbsp;</p> <p>Akibatnya, kemacetan panjang di jalan tol tersebut terjadi. Sejumlah pengendara mobil bahkan sampai turun dari kendaraannya masing-masing untuk menengok apa yang sebenarnya tengah terjadi.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Suara klakson tak ada hentinya bersahut-sahutan. Melihat hal itu, orator aksi memerintahkan massa untuk keluar dari jalan tol.</p> <p>Polisi pun akhirnya bergerak membawa sejumlah mobil barikade brimob dan sejumlah pasukan bertameng untuk menghalau massa aksi yang menghalangi jalan pengendara.</p> <p>Sementara itu, Koordinator Aksi Nasional Desa Bersatu (APDESi) Sunan Bukhori menyebut bahwa aksi massa ini ingin memastikan bahwa DPR RI telah mengirimkan surat undangan ke pemerintah agar pengesahan revisi UU Desa bisa diputuskan sesuai tenggat yang ditentukan yakni 6 Februari 2024.</p> <p dir="ltr">"Sampai hari ini revisi UU Desa masih menjadi tanda tanya besar," ujarnya kepada wartawan.</p> <p>"Oleh karena itu kami semua datang kesini dari seluruh Indonesia, dari 9 organisasi, ingin memastikan bahwa hari ini DPR RI membuat undangan untuk pemerintah, itu aja," tegas Sunan.</p>

Aksi ribuan massa dari Aksi Nasional Desa Bersatu (APDESI) yang dilakukan di depan Gedung DPR RI pada Rabu (31/1) diwarnai kerusuhan.

Aksi Perangkat Desa di DPR Ricuh, Bakar Ban hingga Halangi Akses Tol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/lalu-Lintas-Jakarta-Lenggang-Saat-Libur-Cuti-Bersama-Idul-Adha-Salman-Toyibi-5-3108533383.jpg" alt="ILUSTRASI. Suasana ruas jalan Gatot Subroto, tol dalam kota." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Suasana ruas jalan Gatot Subroto, tol dalam kota.</figcaption>
</figure> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Jasa Marga (Persero) memastikan Ruas Jalan Tol Dalam Kota arah Slipi kembali bisa dilintasi oleh pengendara. Sebelumnya, ruas jalan tol yang berada di depan DPR itu sempat diblokade massa demo Asosiasi Kepala Desa (Apdesi) dan membuat pengguna jalan menuju Senayan dialihkan.</p> <p dir="ltr">"Pada pukul 13.05 WIB, peserta demo telah berhasil diarahkan keluar area jalan tol, dan pengguna jalan Kembali dapat melintasi Jalan Tol Dalam Kota arah Slipi dengan penjagaan petugas Jasa Marga dan Kepolisian," kata Senior Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Ginanjar Rakhmanto dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1).</p> <p dir="ltr">Lebih lanjut, Ginanjar memastikan akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian melakukan penanganan aksi demo yang memasuki area Jalan Tol Dalam Kota tepatnya di KM 10+100 Ruas Tol Dalam Kota arah Slipi.</p> <p dir="ltr">Akibat aksi tersebut, untuk menghindari kepadatan yang terjadi di lokasi demo, pengguna jalan tol yang melintasi Ruas Tol Dalam Kota arah Senayan, sempat dialihkan keluar melalui off ramp Semanggi di KM 07+800A, sedangkan untuk arah Cawang, dialihkan keluar melalui off ramp Darmais di Km 12+500B.</p> <p dir="ltr">"Jasa Marga sangat menyayangkan aksi penyampaian aspirasi yang memasuki dan menganggu lalu lintas di jalan tol. Jasa Marga akan Kembali berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang kembali," tandasnya.</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, massa demo Apdesi kembali menggelar aksi di Depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut agar DPR segera mengesahkan Revisi UU Desa. Ribuan massa yang berkumpul sempat melakukan blokade jalan Tol Dalam Kota arah Slipi tepatnya di depan Gedung DPR RI. Akibatnya, banyak pengguna jalan tol yang dipaksa untuk putar balik.</p> <p dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: 'google sans';">Informasi blokade tol sempat diunggah lewat akun media sosial X, @TMCPoldaMetro.&nbsp;</span><span style="color: #000000; font-family: 'google sans';">"Disampaikan kembali kepada masyarakat pada 31 Januari 2024 pukul 12.23 di depan Gedung DPR/MPR, sampai saat ini tol dan arteri sudah ditutup oleh massa," kata Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Karosekali dalam video yang diunggah. Karosekali mengimbau kepada pengendara untuk menggunakan jalur alternatif. </span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: 'google sans';">"Mengimbau kepada warga masyarakat yang ke bandara agar menggunakan tol lingkar luar atau ke arah Tanjung Priok," ujarnya. "Demikian juga yang datang dari arah bandara yang akan melintas ke depan DPR/MPR agar menggunakan akses tol lingkar luar atau Tol Priok," pungkasnya.</span></p>

"Jasa Marga sangat menyayangkan aksi penyampaian aspirasi yang memasuki dan menganggu lalu lintas di jalan tol," katanya.

Sempat Diblokade Massa Demo Apdesi, Ruas Tol Dalam Kota Arah Slipi Sudah Bisa Dilintasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/Prabowo-dan-Gibran-TPN-Ganjar-Mahfud-5-3973826265.jpeg" alt="Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden no urut 2 Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka hadir saat Konsolidasi Pemenangan Prabowo-Gibran." width="100%">
<figcaption>Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden no urut 2 Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka hadir saat Konsolidasi Pemenangan Prabowo-Gibran.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bawaslu DKI Jakarta menetapkan telah terjadi pelanggaran di acara Silatnas Desa Bersatu yang dihadiri oleh Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada 19 November 2023. Bawaslu pun menjatuhkan sanksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bawaslu menilai kegiatan itu melanggar Pasal 29B dan 51B Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada intinya pasal tersebut mengatur perangkat desa tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau golongan tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menilai dan menetapkan telah terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut," kata Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DKI Reki Putera Jaya, Sabtu (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum memutus ini, Bawaslu DKI Jakarta telah memeriksa delapan saksi. Yakni Ketua Panitia Pelaksana, Sunan Bukhari; Ketuas ABPEDNAS, Indra Utama; Ketua Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Widhi Hartono; Ketua Asosiasi Kepala Desa Indonesia, Irawadi; dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Arifin Abdul Mujid; Penanggungjawab Unit Indonesia Arena, Iis Haerudin; EO Pelaksana, Indra Maulana; dan Kasubdit Bina Pemerintah Desa, Zikri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nuron Wahid mengatakan, pihaknya datang ke acara tersebut hanya sebagai undangan. TKN maupun Gibran tidak terlibat dalam penyelenggaraan acara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Intinya kita diundang dalan acara silaturrahmi. Kalau ada yang melanggar UU ya silakan tanya kepada yang mengundang. Kita hanya sebagai tamu," kata Nusron kepada <em>JawaPos.com.</em>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nusron pun merasa tidak dirugikan meskipun acara tersebut dianggap melanggar. TKN berpandangan silaturahmi tidak ada yang salah. "Selektif pasti iya," pungkas Nusron.</div>

Bawaslu DKI Jakarta menetapkan telah terjadi pelanggaran di acara Silatnas Desa Bersatu yang dihadiri oleh Cawapres Nomor Urut 2 Gibran.

Bawaslu DKI Nyatakan Deklarasi Desa Bersatu yang Dihadiri Gibran Langgar UU Desa

<div id="m#msg-f:1783613718490745243" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/Screenshot_20231126-151751_Gmail-1441781904.jpg" alt="Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja (tengah) bersama anggota Bawaslu Lolly Suhentty (kiri) dan Puadi (kanan) dalam dalam konferensi pers usai" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja (tengah) bersama anggota Bawaslu Lolly Suhentty (kiri) dan Puadi (kanan) dalam dalam konferensi pers usai</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta akan memanggil Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024 dalam acara Desa Bersatu, pada Minggu (19/11). Pengurus Apdesi bakal dipanggil untuk digali pengetahuannya terkait netralitas kepala desa dalam acara Desa Bersatu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013326178/ketahui-harga-bus-di-indonesia-sasisnya-saja-bisa-tembus-rp-2-miliar">Ketahui Harga Bus di Indonesia, Sasisnya Saja Bisa Tembus Rp 2 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Teman-teman Bawaslu DKI sedang bekerja memanggil Apdesi. Kalau nggak salah Senin (27/11) ini untuk meminta keterangan dari Apdesi," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (26/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagja memastikan, pihaknya akan mendalami laporan terkait dugaan ketidaknetralan perangkat desa, jika ditemukan adanya pelanggaran. Namun sampai saat ini, belum ada kesimpulan terkait ada atau tidaknya pelanggaran berkenaan dengan netralitas kepala desa dalam acara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika ada dugaan pelanggaran tentu akan kami dalami sesuai dengan laporan hasil pengawasan karena pada saat statement itu laporan pengawasan sedang dibuat, tapi kami harus merespon dengan cepat pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen media," ucap Bagja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMPPJ) melaporkan panitia acara Desa Bersatu ke Bawaslu RI. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang juga hadir dalam acara tersebut turut dilaporkan ke Bawaslu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun kegiatan Desa Bersatu yang dilaporkan itu digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11). AMPPJ melaporkan ketua hingga sekretaris panitia acara, serta Gibran yang hadir dalam acara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Desa Bersatu Muhammad Asri Anas menjelaskan, acara silaturahmi nasional Desa Bersatu dihadiri oleh delapan organisasi perangkat desa. Menurutnya acara itu merupakan sebuah silaturahmi perangkat desa, bukan deklarasi terhadap capres-cawapres pada Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami delapan organisasi buat desa bersatu," ucap Asri kepada JawaPos.com, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat disinggung kartu tanda pengenal yang beredar terdapat gambar Prabowo-Gibran, Asri menegaskan acara tersebut hanya sebuah silaturahmi nasional, bukan acara deklarasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita silatnas desa, bukan deklarasi," ucap Asri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asri menyatakan bahwa terdapat capres-cawapres tertentu yang marah karena tidak diundang dalam acara Desa Bersatu. Ia menyatakan, dua capres lainnya yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga pernah diundang dalam acara forum perangkat desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ganjar sudah pernah hadir di forum desa. Anies udah pernah hadir di forun Desa Bersatu, ko sekarang diributkan," ujar Asri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Asri mengku siap jika dirinya dipanggil Bawaslu untuk mengklarifikasi acara Desa Bersatu yang dihadiri putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka. "Saya datang kalau dipanggil enggak masalah," tegas Asri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun perangkat desa, dilarang melakukan politik praktis. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 490 Undang-Undang Nomot 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 280 ayat (2), disebutkan bahwa perangkat desa termasuk ke dalam pihak yang dilarang diikutsertakan oleh pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu. Selain tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye, perangkat desa juga dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, dalam Pasal 494 dijelaskan bahwa setiap aparatur sipil negara (ASN) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013325922/fadli-zon-sebut-serangan-israel-di-gaza-merupakan-praktik-nazi-di-era-modern">Fadli Zon Sebut Serangan Israel di Gaza Merupakan Praktik Nazi di Era Modern</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan Pasal 282 memuat aturan tentang larangan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye. Sanksinya dalam Pasal 490, dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta akan memanggil Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terkait dugaan pelanggaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apdesi

Berita Terkini