<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-620992518.jpeg" alt="Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dirinya melaporkan dugaan <em>mark-up</em> dalam proyek kereta cepat Jakarta&ndash;Bandung atau Whoosh. Mahfud menyebut permintaan tersebut terasa janggal, karena aparat penegak hukum seharusnya langsung menindaklanjuti setiap informasi dugaan tindak pidana tanpa harus menunggu laporan resmi.</p> <p>"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan <em>mark-up</em> Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan," kata Mahfud dalam cuitan pada akun media sosial X, Minggu (19/10).</p> <p>Ia menjelaskan, laporan dugaan tindak pidana korupsi baru diperlukan apabila peristiwa pidana belum diketahui oleh aparat. Namun, jika dugaan tindak pidana sudah muncul dalam pemberitaan atau diketahui publik, seharusnya aparat penegak hukum langsung melakukan penyelidikan.</p> <p>"Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan," jelas Mahfud.</p> <p>Mahfud menilai, permintaan agar dirinya membuat laporan justru merupakan kekeliruan kedua dari KPK. Ia menegaskan, dirinya bukan sumber pertama yang berbicara mengenai dugaan masalah dalam proyek Whoosh.</p> <p>"Dalam kaitan dengan permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yang kedua dari KPK. Yang berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG, yang awalnya menyiarkan itu adalah NusantaraTV dalam rubrik &lsquo;Prime Dialog&rsquo; edisi 13 Oktober 2025 dengan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan," tuturnya.</p> <p>Mahfud menambahkan, seluruh pernyataannya bersumber dari siaran resmi salah satu stasiun TV nasional yang menampilkan kedua narasumber tersebut. Ia hanya mengulas kembali isu itu di podcast-nya karena menganggap topik tersebut penting dan disampaikan secara terbuka kepada publik.</p> <p>"Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah NusantaraTV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagyo yang disiarkan secara sah dan terbuka. Saya percaya kepada ketiganya maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG," ungkapnya.</p> <p>Mahfud menegaskan, KPK seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari dirinya untuk menindaklanjuti dugaan tersebut. Ia bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan, termasuk menujukkan tayangan NusantaraTV yang menjadi rujukannya.</p> <p>"Jadi, jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari NusantaraTV tersebut. Setelah itu panggil NusantaraTV, Antoni Budiawan, dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan," tutur Mahfud.</p> <p>Lebih lanjut, Mahfud merasa heran terhadap langkah KPK yang seolah tidak mengetahui bahwa isu dugaan <em>mark-up</em> proyek Whoosh sudah terlebih dahulu diketahui publik melalui siaran media massa.</p> <p>"Tapi aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa NusantaraTV sudah menyiarkan masalah tersebut sebelum saya membahas di podcast TERUS TERANG. Terlebih hal itu sudah saya sebutkan juga," pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo meminta mantan Menko Polhukam Mahfud MD untuk melaporkan secara resmi dugaan korupsi berupa penyimpangan berupa mark up dalam proyek pengadaan kereta cepat Whoosh. KPK menegaskan, lembaganya hanya dapat menindaklanjuti informasi dugaan korupsi jika ada pengaduan masyarakat secara formal.</p> <p class="class-paragraph">"KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/10).</p> <p>Budi menekankan, laporan masyarakat termasuk dari Mahfud MD, akan menjadi dasar awal untuk dilakukan telaah dan verifikasi. Ia berharap laporan tersebut disertai informasi dan data awal yang valid agar proses pemeriksaan dapat berjalan presisi dan objektif.</p> <p>"Bila laporan awal tersebut lengkap, tentu KPK akan mempelajari dan menganalisis apakah laporan tersebut masuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan," urai Budi.</p> <p>Budi menegaskan, setiap laporan yang masuk akan ditelaah berdasarkan kewenangan lembaga. KPK, kata dia, harus memastikan apakah perkara tersebut berada dalam yurisdiksi penanganan lembaganya atau bukan.</p> <p>"Selanjutnya KPK tentu akan menganalisis apakah termasuk kewenangan KPK atau bukan, sehingga itu akan menentukan tindak lanjut dari setiap laporan atau aduan masyarakat yang masuk ke KPK," pungkasnya.</p>

"Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat".

Mahfud Heran KPK Minta Dirinya Bikin Laporan Dugaan Mark-up Whoosh: Harusnya APH Langsung Selidiki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/j0jXKOUjABaNtHCUcFjuxvzF8OWJn5nCWpBOgrvU-1765366651.jpg" alt="KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka dalam kasus pemerasan sertifikasi K3.</p> <p>Tak hanya Noel, KPK juga menetapkan delapan pejabat di lingkungan Kemnaker dan dua pihak swasta sebagai tersangka.</p> <p>Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, penangkapan sekaligus penetapan tersangka tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan keberanian aparat penegak hukum (APH).</p> <p>APH diharapkan makin berani menindak siapapun yang terlibat korupsi, termasuk pejabat di tingkat menteri dan wakil menteri.</p> <p>&ldquo;Ini akan meningkatkan keberanian APH untuk menindak tegas siapapun yang terlibat korupsi tanpa pandang bulu,&rdquo; kata Abdullah kepada wartawan, Jumat (22/8).</p> <p>Ia menilai langkah KPK sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang pernah menegaskan tidak akan melindungi pejabat maupun kader partai politik manapun jika terjerat kasus korupsi.</p> <p>&ldquo;Presiden Prabowo konsisten menjadikan hukum sebagai panglima. Artinya Presiden independen atau tidak mau mengintervensi penegakan hukum terhadap kasus korupsi,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Abdullah optimistis, jika penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan konsisten, maka kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan dapat meningkat.&nbsp;Ia juga yakin Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dapat terdongkrak di era pemerintahan Prabowo.</p> <p>&ldquo;Kita patut optimis terhadap kenaikan indeks persepsi korupsi Indonesia di era Presiden Prabowo ini. Syaratnya tadi, pemberantasan korupsi dilakukan dengan penuh komitmen, konsisten dan didukung sinergi aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan dan KPK,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Sebelumnya, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).</p> <p>Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka.</p> <p class="class-paragraph">Mereka di antaranya Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025.</p> <p>Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia.</p> <p>Penetapan tersangka ini dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Noel pada Rabu (20/8) malam.</p> <p>Seluruh tersangka kemudian ditahan selama 20 hari pertama, terhitung 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih.</p> <p>Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

Wamenaker Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, bersama delapan pejabat Kemenaker dan dua pihak swasta.

Wamenaker Immanuel Ebenezer jadi Tersangka Korupsi, Komisi III Dorong APH Lebih Berani Tangkap Siapapun yang Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/DPR-Setujui-5-Calon-Pimpinan-dan-Dewas-KPK-2024-2029-Dery-Ridwansah-7JPG-2612946631.jpg" alt="Calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 terpilih adalah yakni  Setyo Budiyanto sebagai ketua, Johanis Tanak sebagai wakil ketua, Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua, Agus Joko Pramono sebagai wakil ketua, Ibnu Basuki Widodo sebagai wakil ketua hadir" width="100%">
<figcaption>Calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 terpilih adalah yakni  Setyo Budiyanto sebagai ketua, Johanis Tanak sebagai wakil ketua, Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua, Agus Joko Pramono sebagai wakil ketua, Ibnu Basuki Widodo sebagai wakil ketua hadir</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI baru saja mengesahkan lima Pimpinan KPK terpilih dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12). Mereka di antaranya Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meragunakan kinerja KPK ke depan bakal independen. Sebab, lima orang Pimpinan KPK terpilih itu terafiliasi institusi maupun lembaga penegak hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK sekarang dipimpin oleh dua jaksa, dua polisi dan satu hakim, jadi pikiran independensinya terganggu. Karena dalam pikirannya pasti ada struktur pimpinan dan bawahan," kata Fickar dalam diskusi bertajuk 'KPK pertahankan atau bubarkan di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, Kamis (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015390700/pramono-anung-rano-karno-unggul-5007-persen-di-pilkada-dki-jakarta-begini-hasil-rekapitulasinya">Pramono Anung-Rano Karno Unggul 50,07 Persen di Pilkada DKI Jakarta, Begini Hasil Rekapitulasinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski KPK diberi kewenangan menangani perkara dugaan korupsi yang melibatkan militer atau TNI, lanjut Fickar, dirinya tetap meragukan independensi KPK. Kewenangan KPK dapat mengusut dugaan korupsi yang melibatkan TNI sebagaimana tertuang dalam putusan MK nomor 87/PUU-XXI/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK sekarang sudah tidak independen meskipun sudah ada putusan MK nomor 87/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum," tegas Fickar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada juga disampaikan, akademisi UKI Fernando Silalahi juga meragukan kinerja KPK yang kembali dipimpin oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, saat era Pimpinan KPK Abraham Samad yang berlatar belakang sipil, KPK mampu menunjukkan taringnya sebagai lembaga super body pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Disaat KPK dipimpin sipil mereka berani menyeret politik, dibanding dengan Firli Bahuri malah mencoreng KPK," cetus Fernando.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/015390688/apple-disayang-apple-dilarang-ini-untung-ruginya-jika-iphone-16-nggak-dijual-di-indonesia">Apple Disayang, Apple Dilarang: Ini Untung-ruginya Jika iPhone 16 Nggak Dijual di Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, salah satu gejolak terbesar yang dialami KPK adalah konflik dengan lembaga penegak hukum lainnya,</div> <div dir="auto">terutama Polri dan Kejaksaan. Meskipun KPK berhasil menyelamatkan berbagai kasus besar, banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas KPK, mengingat pembatasan kewenangan setelah hadirnya Dewan Pengawas (Dewas) pasca revisi UU KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tak memungkiri, revisi UU KPK yang membentuk Dewas membatasi kewenangan penyidik untuk melakukan</div> <div dir="auto">penyadapan tanpa izin, yang dianggap oleh banyak kalangan membuat KPK semakin lemah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang dengan adanya Dewas, penegak hukum, polisi tidak ada takutnya sama KPK. Dulu saya jadi pengacara, kita mendekati KPK saja HP kita matiin karena takut disadap HP kita. Tapi sekarang kita tidak takut, karena KPK sekarang tidak bisa menyadap tanpa seizin Dewas," pungkas Fernando.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meragunakan kinerja pimpinan KPK ke depan bakal independen.

Pimpinan KPK Terpilih Mayoritas Diisi APH, Pakar Ragukan Independensi Pemberantasan Korupsi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/23/WhatsApp-Image-2024-11-23-at-125652-2521659562.jpeg" alt="Founder Lokataru Foundation Haris Azhar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Founder Lokataru Foundation Haris Azhar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Founder Lokataru Foundation Haris Azhar mengaku punya banyak data dugaan pelanggaran dan intervensi politik alat penegak hukum (APH) dalam proses Pilkada di Banten. Dugaan pelanggaran juga dilakukan para kepala desa, pejabat, dan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan.</p> <p>&rdquo;Aparatur-aparatur negara, atau penegak hukum yang lain, hentikanlah. Kami punya cukup temuan-temuan berjenjang. Bukti berjenjang hingga saksi,&rdquo; kata Haris.</p> <p>Lokataru Foundation mengungkap sejumlah data, mulai dari keterlibatan para kepala desa dalam mendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur Banten.</p> <p>&rdquo;Hentikan persuasi-persuasi yang diskriminatif. Persuasi yang hanya ingin menguntungkan kelompok tertentu. Tunjukkanlah etika yang baik. Buktikan bahwa dia layak jadi menteri, buktikan kalau para penegak hukum, penegak hukum untuk semua, bukan untuk kelompok tertentu atau individu tertentu,&rdquo; ujar Haris.</p> <p>Saat proses Pilkada, kata dia, salah satu menteri cukup rutin mengunjungi Banten, terutama Kabupaten Serang.</p> <p>&rdquo;Banyak desa lain yang bisa dikunjungi, kok rajin betul datang ke sini. Profesional lah, jangan bikin malu kabinet Prabowo. Perlu kita kabarkan ke istana, kabarkan kepada Pak Prabowo yang masih keliling dunia,&rdquo; ujar Haris.</p> <p>Terdapat pula dugaan pelanggaran terkait penyelewenangan instrumen hukum oleh aparat penegak hukum. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Serang diduga dihubungi oleh aparat penegak hukum untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati Serang.</p> <p>&rdquo;Berikan dalam beberapa waktu ke depan, untuk warga mengembangkan kebebasan, menimbang nama-nama yang ada untuk mereka pilih. Warga tidak butuh seorang menteri, untuk menentukan pilihan. Warga tidak butuh penegak hukum untuk membuat pilihan-pilihan,&rdquo; ujar Haris.</p> <p>Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen menambahkan, terdapat upaya intervensi hukum Kejaksaan Tinggi Banten untuk menekan salah satu pasangan calon gubernur. Hal itu berupa pemanggilan kasus lama diungkit saat pilkada. Bahkan menggiring opini untuk menurunkan citra kandidat di Pilkada Banten.</p> <p>&rdquo;Kami menduga ada orkestrasi kuat dari figur politik berpengaruh dengan sumber daya besar. Perangkat desa dan aparat penegak hukum turut berperan sebagai penggerak untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dengan modus-modus yang lebih para dibandingkan pelanggaran pemilu pada Pilpres 2024 lalu,&rdquo; ujar Delpedro.</p>

Founder Lokataru Foundation Haris Azhar mengaku punya banyak data dugaan pelanggaran dan intervensi politik APH dalam pilkada di Banten

Haris Azhar Temukan Dugaan Ketidak Netralan APH dan Politisasi Hukum di Pilkada Banten

<p style="font-weight: 400;"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/03/JKT_JPM-Peluang-Usaha-Laundry_Salman-Toyibi-13JPG-1396366743.jpg" alt="Petugas menata barang bukti uang kasus judi online di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas menata barang bukti uang kasus judi online di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Skandal mafia perlindungan akses situs judi online (judol) yang menyeret sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendapat perhatian luas. Namun, langkah tersebut dinilai masih belum maksimal. Sebab, konstruksi perkara yang dilakukan Polda Metro Jaya belum sepenuhnya klir.</p> <p style="font-weight: 400;">Eks penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aulia Postiera mengungkapkan kepolisian mestinya menerapkan konstruksi perkara dugaan penerimaan suap kepada para pelaku dari Kemkomdigi. Sebab, mereka ditengarai menerima sesuatu dari bandar judol atau perantara bandar judol.</p> <p style="font-weight: 400;">"Ketika dia (pegawai Kemkomdigi) menerima sesuatu (dari perantara bandar judol), itu kan suap," kata Aulia kepada <em>Jawa Pos</em>, Kamis (14/11). Jika kepolisian tidak membangun konstruksi tersebut, lanjut Aulia, maka KPK bisa melakukan supervisi sesuai kewenangan yang diatur dalam UU KPK.</p> <p style="font-weight: 400;">Selanjutnya, KPK bisa mengembangkan perkara judol tersebut menggunakan pasal penerimaan suap yang diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor. Seperti Pasal 11 dan Pasal 12. Pasal tersebut mengatur perihal penerimaan suap oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.</p> <p style="font-weight: 400;">Kontruksi perkara suap tentu bisa menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) untuk membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus mafia judol. Baik itu penerima, pemberi hingga beking-beking yang selama ini melindungi bisnis haram tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">Untuk memaksimalkan penanganan kasus tersebut, KPK juga nantinya bisa mempelajari hasil laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana judol. Sebelumnya, PPATK sudah mengungkap perputaran uang terkait judol yang bernilai fantastis. Yakni sampai Rp 283 triliun.</p> <p style="font-weight: 400;">Aulia menambahkan, APH seharusnya bekerja keras dan serius mengungkap mafia judol sampai ke akarnya. Karena itu sejalan dengan komitmen pemerintah memberantas judol.</p> <p style="font-weight: 400;">"Harus dikejar aliran uangnya atau<em> follow the money</em>, karena patut diduga banyak pihak yang terlibat," terangnya.</p> <p style="font-weight: 400;">Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menambahkan, koordinasi antarlembaga penegak hukum mestinya segera dilakukan untuk mengungkap dugaan korupsi terkait judol. Apalagi, banyak pihak yang menyebut judol sebagai biang kerok ambruknya perekonomian dan pemicu masalah sosial keluarga.</p> <p style="font-weight: 400;">"APH harusnya peka dengan kondisi ini. Judol sudah menyengsarakan masyarakat, bahkan tidak sedikit keluarga yang hancur akibat judol," ujarnya kepada<em> Jawa Pos</em>. Ditinjau dari berbagai aspek, judol telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Mulai dari aspek ekonomi hingga aspek sosial.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Seperti diberitakan,&nbsp;Polda Metro Jaya menetapkan 18 tersangka dalam kasus judol&nbsp;yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Para tersangka ditangkap bergantian sejak dimulai dari penangkapan 11 orang.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">"Sampai saat ini terdapat 18 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam kepada wartawan, Senin (11/11). 18 orang ini terdiri dari 10 pegawai Komdigi dan 8 warga sipil. Terbaru penangkapan dilakukan terhadap dua orang berinisial&nbsp;MN dan DM yang kabur ke luar negeri.</p>

Aulia Postiera mengungkapkan kepolisian mestinya menerapkan konstruksi perkara dugaan penerimaan suap kepada para pelaku dari Kemkomdigi.

Bisa jadi Ada Suap dari Bandar Judol atau Perantara, KPK Diminta Supervisi Penanganan Judi Online

<div id="m#msg-f:1787297288915684923" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/InShot_20240106_082313055-488590067.jpg" alt="Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur di ajang Dev-X Kemenag di Jakarta (5/1) malam." width="100%">
<figcaption>Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur di ajang Dev-X Kemenag di Jakarta (5/1) malam.</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp; - Nilai pengelolaan serta aset zakat dan wakaf di Indonesia semakin besar. Seluruh pengelolanya dituntut untuk semakin profesional serta menjaga akuntabilitas. Apalagi saat ini pengelolaan zakat serta wakaf turut jadi perhatian dan atensi aparat penegak hukum (APH).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Informasi tersebut disampaikan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur. "(Pengelolaan) Wakaf dan zakat kini jadi perhatian APH," kata dia di sela talk show Filantropi Islam di ajang pameran dev-X Kemenag di Jakarta pada Jum'at (5/1) malam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Waryono berpesan kepada semua pengelola zakat maupun wakaf, jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang menjerumuskan. Misalnya ketika aset wakaf produktif sudah terkumpul banyak, kemudian menghasilkan nilai manfaat uang besar, pengelola atau nadzir wakaf jangan sampai tergoda.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan hasil audit, ada kasus pengelola zakat tergoda menggunakan untuk kepentingan pribadi," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dana zakat itu merupakan titipan dari pembayar zakat atau muzaki, yang disalurkan oleh pengelola untuk para mustahik atau orang-orang yang berhak menerima manfaat zakat itu. Untuk itu Waryono menegaskan perlu ada audit rutin kepada pengelola zakat dan wakaf. Bukan hanya audit internal, tetapi juga oleh akuntan publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia jangan sampai ada penyimpangan dalam pengelolaan zakat serta wakaf. Karena bisa merusak kepercayaan publik. Dia mencontohkan kasus penyelewengan pengelolaan zakat di lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ternyata tata kelolanya tidak bagus," tuturnya. Kasus ACT tersebut pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada forum itu, Waryono tetap mengajak masyarakat untuk berzakat dan berwakaf. Ajakan wakaf juga disampaikan Wakil Komisaris Utama BSI Adiwarman Azwar Karim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia sampai sekarang masih heran. Karena jumlah orang yang memiliki rekening masih jauh lebih besar ketimbang orang yang membayar wakaf. "Padahal sama-sama menabung," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bedanya adalah berwakaf itu menabung untuk akhirat. Sementara rekening di bank untuk tabungan dunia. Dia juga menyoroti banyak masjid besar yang belum memaksimalkan asetnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal bisa dikelola supaya lebih produktif. Misalnya disewakan untuk pernikahan atau UMKM. Sehingga bisa memberikan masukan rutin untuk masjid.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama Hj Susi Susiatin dari Gerakan Wakaf Indonesia mengatakan saat ini tidak perlu menunggu kaya raya untuk berwakaf. Karena berwakaf bisa dilakukan lewat uang tunai dalam jumlah yang terjangkau. Mulai dari Rp 10 ribu hingga Rp 50 ribu saja, umat Islam sudah bisa berwakaf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mari bersama-sama menggerakkan wakaf di Indonesia," katanya. Karena potensi wakaf di Indonesia sangat besar.</div> </div> </div> </div> </div>

Dana zakat itu merupakan titipan dari pembayar zakat atau muzaki, yang disalurkan oleh pengelola untuk para mustahik.

Punya Nilai Besar, Aparat Penegak Hukum Ikut Pelototi Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APH