<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/e732f47b-eabc-47e9-ac5b-c92d533de969-2478097434.jpeg" alt="Ketua Umum APJATI, Said Saleh Alwani. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum APJATI, Said Saleh Alwani. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) menggelar rapat kerja bersama DPR RI guna menyoroti berbagai persoalan dalam sistem rekrutmen, pelatihan, hingga penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam forum tersebut, APJATI menilai target penempatan PMI sebesar 500 ribu orang per tahun sulit direalisasikan apabila regulasi yang mengatur penempatan masih kompleks, lamban, dan tidak adaptif. Padahal, selama ini jalur P3MI justru menjadi skema penempatan terbesar sekaligus paling aman. Ketua Umum APJATI, Said Saleh Alwani, mengungkapkan bahwa regulasi yang berlapis serta kurang responsif terhadap dinamika pasar kerja global telah memperlambat proses penempatan PMI melalui jalur resmi. Kondisi ini dinilai kontraproduktif karena alih-alih memperkuat penempatan yang aman dan terukur, kebijakan yang ada justru menghambat pelaku usaha yang selama ini berperan penting dalam memastikan penempatan PMI secara legal dan terlindungi. &ldquo;Jika ingin serius meningkatkan perlindungan dan penempatan PMI, maka regulasinya juga harus serius dibenahi. Selama ini, kami belum melihat konsistensi dan keseriusan itu, bukan hanya dari KP2MI, tetapi juga dari berbagai pihak di pemerintah. APJATI siap menjadi mitra Pemerintah dan berkontribusi melalui pemikiran, data, serta pengalaman sebagai praktisi lapangan untuk mendorong perbaikan menyeluruh dalam sistem penempatan PMI,&rdquo; kata Said Saleh Alwani. APJATI menilai persoalan utama dalam penempatan PMI terletak pada ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih serta ketidakjelasan implementasi regulasi di lapangan. Hal ini, menurut APJATI, terlihat nyata dalam kasus penempatan PMI ke kawasan Timur Tengah. Moratorium yang diberlakukan sekitar 15 tahun lalu sejatinya ditujukan untuk penempatan pada pemberi kerja perseorangan. Namun dalam praktiknya, hingga kini penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum pun tidak dapat dijalankan, meskipun tidak terdapat ketentuan eksplisit yang melarang hal tersebut. Ketidakjelasan batas kebijakan inilah yang menimbulkan kebingungan dan menghambat penempatan resmi melalui jalur yang seharusnya sah secara hukum. Selain itu, APJATI mengkritik proses perumusan kebijakan dan regulasi yang dinilai belum berbasis kajian data yang kuat. Salah satu contoh yang disoroti adalah wacana peningkatan nilai deposito P3MI. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah beban pelaku usaha tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan perlindungan PMI. Bahkan, kebijakan ini berisiko membuat banyak P3MI tidak mampu bertahan, yang pada akhirnya justru memperlambat penempatan resmi di tengah tingginya target yang ditetapkan pemerintah. Lebih jauh, Said Saleh Alwani juga menanggapi rencana pemerintah untuk mengalihkan fokus penempatan ke PMI terampil dan profesional. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif selama regulasi penempatan masih bersifat seragam dan belum disusun berdasarkan pemetaan risiko. Regulasi idealnya mempertimbangkan perbedaan tingkat risiko berdasarkan negara tujuan, sektor pekerjaan, dan posisi kerja, bukan disamaratakan pada individu PMI. PMI terampil dan profesional memiliki profil risiko yang relatif lebih rendah, sehingga seharusnya memperoleh proses penempatan yang lebih sederhana dan cepat guna mendorong peningkatan jumlah penempatan di segmen tersebut. APJATI pun menyerukan komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap regulasi penempatan PMI. Dalam rapat tersebut, pemerintah juga memaparkan kondisi penempatan PMI saat ini. Disampaikan bahwa negara tujuan utama masih didominasi oleh Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Jepang, dengan mayoritas penempatan berada di sektor domestik. Fakta ini menunjukkan bahwa peluang kerja di luar negeri masih terbuka lebar, namun belum diimbangi dengan sistem regulasi yang mampu mengelola peluang tersebut secara optimal, aman, dan berkelanjutan. &nbsp;

APJATI menilai target 500 ribu PMI per tahun sulit dicapai karena regulasi penempatan yang rumit dan kompleks. 

APJATI Nilai Target 500 Ribu PMI Per Tahun Tak Realistis, Regulasi Penempatan Dinilai Terlalu Rumit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/binawancrew-3996144269.jpg" alt="Binawan Group yang juga anggota APJATI melepas tenaga profesional cabin crew gelombang ke-3 sebanyak 23 orang ke Arab Saudi, di Jakarta, Kamis (30/11/2023). ANTARA/HO-Binawan" width="100%">
<figcaption>Binawan Group yang juga anggota APJATI melepas tenaga profesional cabin crew gelombang ke-3 sebanyak 23 orang ke Arab Saudi, di Jakarta, Kamis (30/11/2023). ANTARA/HO-Binawan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menilai regulasi dalam penempatan tenaga kerja ahli dan profesional ke luar negeri tidak tepat. Hal ini karena tidak ada pembedaan dengan pekerja sektor domestik atau dalam rumah tangga. Wakil Ketua Umum DPP APJATI Bidang Tenaga Kerja Ahli dan Profesional Said Saleh Alwaini menyatakan regulasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat ini masih bersifat pukul rata, dimana pengaturan antara PMI yang bekerja di sektor rentan (vulnerable sectors) dengan sektor lainnya tidak dibedakan. "Ketika berbicara mengenai penempatan PMI sebagai asisten rumah tangga (domestic workers) dengan perawat dan insinyur ke Australia tentu prosedurnya harus dibedakan," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/12). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013640683/hari-ibu-sangat-bermakna-bagi-karina-suwandi-aku-lahir-prematur-beratnya-12-kilogram">Hari Ibu Sangat Bermakna Bagi Karina Suwandi: Aku Lahir Prematur Beratnya 1,2 Kilogram</a> Prosedur yang ketat dengan verifikasi berlapis, lanjutnya, sangat diperlukan untuk melindungi "domestic workers" karena pekerjaannya masuk ke dalam kategori vulnerable sectors atau rentan. Tetapi menurut dia, untuk penempatan tenaga skilled dan professional, regulasi yang terlalu ketat justru menghambat upaya peningkatan jumlah penempatan sektor tersebut. Prosedur yang ketat tersebut juga menghambat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam menempatkan tenaga kerja yang ahli dan profesional ke negara-negara yang potensial. Padahal penempatan PMI yang ahli dan profesional di negara-negara tersebut dapat menghasilkan efek pengganda seperti mendatangkan permintaan ekspor barang dari Indonesia ke negara-negara tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013640632/ammar-zoni-bicara-bak-motivator-tapi-kenyataannya-berbeda-deddy-corbuzier-minta-tak-usah-jadi-bintang-tamu-lagi">Ammar Zoni Bicara Bak Motivator Tapi Kenyataannya Berbeda, Deddy Corbuzier Minta Tak Usah Jadi Bintang Tamu Lagi</a> Dia mencontohkan saat berkunjung ke Australia mendapati PMI yang ditempatkan di negara itu menyampaikan keinginannya adanya ekspor coconut husk (produk makanan asal kelapa) dari Indonesia . "Tentu hal seperti ini yang kita harapkan, dimana PMI yang kita kirim ke luar negeri bisa menjadi duta pemasaran produk-produk Indonesia di luar negeri," Ujar Said Saleh Alwaini. Sebelumnya pada 19 Desember 2023 Kementerian Luar Negeri dan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) menyelenggarakan forum diskusi yang membahas penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dalam forum tersebut Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu memberikan sosialisasi potensi bisnis Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang salah satunya adalah potensi penyerapan tenaga kerja Indonesia di negara-negara kawasan tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/013640616/resep-kue-natal-brown-sugar-cinnamon-bundt-cake-super-lembut-dan-manis-ala-luvita-ho">Resep Kue Natal Brown Sugar Cinnamon Bundt Cake, Super Lembut dan Manis ala Luvita Ho</a> Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APJATI Ayub Basalamah menilai acara tersebut bukti komitmen pemerintah untuk membangun sinergi dengan perusahaan swasta dalam menembus pasar barang dan jasa internasional. "Acara-acara (sosialisasi) seperti ini sangat membantu pihak swasta untuk mengetahui peluang-peluang di luar negeri dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sinergi dengan pihak swasta," katanya. Kegiatan sosialisasi seperti ini, lanjutnya, sangat bermanfaat untuk membuka wawasan pelaku usaha Indonesia mengenai potensi-potensi di pasar internasional. Selain itu kegiatan ini dapat menjadi media tukar pikiran antara pihak swasta dan pemerintah untuk meningkatkan sinergi di antara keduanya. "Kami berharap kementerian atau lembaga lainnya, terus membuka forum diskusi seperti ini dengan para pelaku usaha, khususnya di bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penempatan PMI ke luar negeri," kata Ayub Basalamah.

Apjati) menilai regulasi dalam penempatan tenaga kerja ahli dan profesional ke luar negeri tidak tepat.

Apjati Sebut Regulasi Penempatan Tenaga Kerja Ahli Tidak Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230102_092055.jpg" alt="ilustrasi Pekerja Migran Indonesia (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi Pekerja Migran Indonesia (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejalan dengan visi Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) yang merencanakan menempatkan 10.000 tenaga kerja skill dan profesional ke luar negeri pada tahun 2024, Binawan terus berkomitmen menempatkan tenaga kerja Indonesia professional untuk bersaing di kancah global. Sebelumnya, Binawan&nbsp;berhasil menempatkan tenaga profesional cabin crew gelombang ke-3 sebanyak 23 orang ke Arab Saudi.&nbsp; Di tahun ini, mereka&nbsp;juga telah menempatkan 140 tenaga profesional untuk menjadi cabin crew di maskapai Saudi Airlines. Dengan memanfaatkan bonus demografi Indonesia, Binawan juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui Binawan Training Center untuk bisa bersaing di kancah global.&nbsp; Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ayub Basalamah dalam keterangan tertulisnya&nbsp;mengatakan, pihaknya mengapresiasi Binawan sebagai salah satu contoh dan teladan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia karena &nbsp;sangat fokus dan berkomitmen untuk menempatkan tenaga skill dan profesional seperti apa yang dilakukan saat ini. "Yang saya lihat dari wajah para cabin crew yang akan ditempatkan, insyaallah mereka adalah anak-anak yang mampu untuk bekerja dengan baik dan membawa nama baik bangsa Indonesia,&rdquo; katanya. Lebih lanjut, Ayub Basalamah menuturkan, ia berharap ke depannya akan ada&nbsp;banyak lagi tenaga skill dan profesional yang dapat bekerja di luar negeri melalui maskapai lain dan tempat yang lebih menjanjikan. "APJATI pada tahun 2024 memiliki target 10.000 orang penempatan tenaga kerja profesional ke luar negeri,&rdquo; tegasnya. Fariz Amry selaku Director of Commercial Binawan Inti Utama&nbsp;menambahkan, pihaknya&nbsp;akan selalu memberi pendampingan bagi para tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan mulai dari proses pendaftaran, pelatihan, penempatan sampai keberangkatan ke negara tujuan, bahkan sampai pemulangannya ke tanah air. "Para pekerja Indonesia juga diharapkan menjaga nama baik bangsa dengan mematuhi semua dan aturan yang berlaku di negara penempatan,&rdquo; pungkasnya.

Binawan berhasil menempatkan tenaga profesional cabin crew gelombang ke-3 sebanyak 23 orang ke Arab Saudi.

Tetap Komitmen Tempatkan 10.000 Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri di 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gus-ipul-ke-depan-tki-tidak-sekadar-melempar-orang-ke-luar-negeri_m_199758.jpeg" alt="Gus Ipul saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (APJATI), Rabu (27/3)." width="100%">
<figcaption>Gus Ipul saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (APJATI), Rabu (27/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com-- Calon gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (APJATI), Rabu (27/3). Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu banyak membahas soal TKI. Dia mengungkapkan, pengiriman TKI ke luar negeri harus dipersiapkan dengan matang. Tidak hanya sekadar diberangkatkan, namun juga bisa diberi perhatian selama mereka bekerja di negeri orang. "Ke depan, TKI itu tidak sekadar melempar orang ke luar negeri. Sudah saatnya menjadikan pasar kerja internasional sebagai hal yang strategis," ungkap Gus Ipul. Pemerintah harus menyiapkan TKI menjadi tenaga kerja terampil. Sehingga konotasi TKI tidak lagi sebagai asisten rumah tangga. Melainkan bisa menjadi tenaga ahli di beberapa bidang. Perbaikan sistem pengiriman ketenagakerjaan harus dilakukan mulai hulu hingga hilir. Caranya dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan agar skil para TKI meningkat Pelatihan tersebut harus dilakukan di kantong-kantong terbanyak pengiriman TKI. Berdasar dikantongi Gus Ipul, beberapa kabupaten yang banyak menyumbang TKI adalah Tulungagung, Ponorogo, Jember dan di Madura. Selain pelatihan, Gus Ipul juga menekankan pentingnya perlindungan bagi para TKI. Dia berkomitmen untuk menjamin keselamat para pahlawan devisa tersebut. "Perlindungan ini tidak hanya untuk TKI melainkan juga bagi keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah," tegas pria asal Pasuruan tersebut. Dari catatan yang ada, saat ini jumlah TKI asal Jawa Timur mencapai 216 ribu. Ada empat negara yang menjadi tujuan terbanyak perantauan mereka. Yakni, Hongkong, Korea, Malaysia dan Arab Saudi. (did/JPG)

Gus Ipul : Ke Depan TKI Tidak Sekadar Melempar Orang ke Luar Negeri

apjati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apjati

Berita Terkini

APJATI Nilai Target 500 Ribu PMI Per Tahun Tak Realistis, Regulasi Penempatan Dinilai Terlalu Rumit

Apjati Sebut Regulasi Penempatan Tenaga Kerja Ahli Tidak Tepat

Tetap Komitmen Tempatkan 10.000 Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri di 2024

Gus Ipul : Ke Depan TKI Tidak Sekadar Melempar Orang ke Luar Negeri

Download Aplikasi JawaPos.com