<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/apk-2683735847.jpg" alt="Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Pilwalkot Kota Tangerang dan Pilgub Banten masih bersebaran di sejumlah titik di Kota Tangerang, Senin (25/11/2024). (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Pilwalkot Kota Tangerang dan Pilgub Banten masih bersebaran di sejumlah titik di Kota Tangerang, Senin (25/11/2024). (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 72.586 alat peraga kampanye (APK) paslon calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Jakarta telah ditertibkan. Penertiban telah dilakukan sejak hari Minggu (24/11/2024) pukul 00.00 WIB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penertiban dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban selama masa tenang Pilkada 2024. "Per hari Senin, laporan Satpol PP seluruh wilayah per Jam 08.00 WIB, total ada 72.586 APK yang telah ditertibkan," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo saat dikonfirmasi, Senin (25/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">APK paling banyak ditertibkan oleh Satpol PP Jakarta Selatan dengan total 18.228 APK. Disusul wilayah Jakarta Timur sebanyak 17.734 APK, Jakarta Barat 15.769 APK dan Jakarta Pusat&nbsp; 12.160 APK. Kemudian, 12.160 APK di wilayah Jakarta Pusat, 710 APK Kepulauan Seribu dan 243 APK oleh Satpol PP tingkat Provinsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika berdasarkan Jenis APK, terdiri dari&nbsp; 26.874 lembar spanduk, 5.685 Baliho, 1.329 Umbul-umbul, 4.702 bendera, 15.381 Pamflet/Stiker, 11.318 poster dan 7.297 APK di luar kategori tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari mengklaim, saat ini sudah tidak ada lagi APK yang terpasang di seluruh wilayah di Jakarta. Sebab, telah banyak tim kampanye paslon yang menurunkan APK secara sukarela.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga pada saat masa tenang, DKI Jakarta ini sudah bersih ya dari alat peraga kampanye. Hampir sudah tidak ada lagi yang terlihat dari kemarin sampai dengan hari ini," ucapnya.</div>

APK paling banyak ditertibkan oleh Satpol PP Jakarta Selatan dengan total 18.228 APK. Disusul wilayah Jakarta Timur sebanyak 17.734 APK.

72.586 APK Telah Ditertibkan, KPU Klaim Tidak Ada Lagi yang Terpasang di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/apk-2683735847.jpg" alt="Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Pilwalkot Kota Tangerang dan Pilgub Banten masih bersebaran di sejumlah titik di Kota Tangerang, Senin (25/11/2024). (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Pilwalkot Kota Tangerang dan Pilgub Banten masih bersebaran di sejumlah titik di Kota Tangerang, Senin (25/11/2024). (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Hari kedua minggu tenang, KPU Kota Tangerang belum merampungkan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Pilwalkot Kota Tangerang dan Pilgub Banten.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pantauan JawaPos.com, APK masih banyak terpasang di wilayah Ciledug, Kota Tangerang. Misalnya, sepanjang jalan H Mencong, Jl. Raden Fatah maupun Jl Cipto Mangunkusumo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) dan SDM KPU Kota Tangerang Yudhistira Prasasta mengakui APK di wilayahnya masih belum diturunkan sepenuhnya. Di hari pertama masa tenang, Minggu (24/11/2024), pihaknya hanya bergerak menertibkan APK yang berada di kecamatan Tangerang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015352047/ramalan-zodiak-karier-minggu-ini-untuk-sagitarius-capricorn-aquarius-dan-pisces">Ramalan Zodiak Karier Minggu Ini untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada kendala, kemarin sudah gerak di kecamatan Tangerang hari ini menyisir ke wilayah Timur dan Barat," ujar Yudhistira kepada JawaPos.com, Senin (25/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, berdasarkan PKPU NO.13 tahun 2024 tentang kampanye, APK seharusnya sudah dibersihkan paling lambat tiga Hari sebelum Hari pemungutan suara. Atau dalam konteks Pilkada kali ini paling lama hari Minggu (24/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pasal 28 ayat 6, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan APK dengan berkoordinasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dan pemerintah daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudhistira mengaku akan memaksimalkan penertiban APK di Kota Tangerang hari ini. "Hari ini di optimalkan," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015352008/jika-ingin-percaya-diri-dengan-penampilan-tubuh-anda-tinggalkan-6-kebiasaan-buruk-ini">Jika Ingin Percaya Diri dengan Penampilan Tubuh Anda, Tinggalkan 6 Kebiasaan Buruk Ini </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Bawaslu Kota Tangerang Komarullah sebelumnya menyatakan, penertiban APK merupakan tanggung jawab KPU. Hal itu tertuang dalam PKPU NO.13 tahun 2024 tentang kampanye. APK seharusnya sudah dibersihkan paling lambat tiga Hari sebelum Hari pemungutan suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembersihan APK regulasinya ada di KPU. PKPU 13 Thn 2024. Pasal 28 ayat 5 dan 6," ujar Komarullah kepada JawaPos.com, Minggu (24/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komarullah mengaku telah meminta KPU Kota Tangerang dan Pemkot Tangerang untuk segera melakukan penertiban. Sebab, hingga kini masih banyak ditemukan APK pas pemantauan Bawaslu</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi sudah (berkoordinasi dengan KPU dan Pemkot Tangerang)," ucap Komarullah.</div>

KPU Kota Tangerang belum merampungkan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Pilwalkot Kota Tangerang dan Pilgub Banten.

Hari Kedua Masa Tenang, Penertiban APK Pilkada di Kota Tangerang Lambat, Kinerja KPU Disorot

<div id=":142" class="ii gt"> <div id=":143" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/APK-tangsel-2269585565.jpg" alt="Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Pilwalkot Kota Tangerang dan Pilgub Banten masih bersebaran di sejumlah titik di Kota Tangerang, Minggu (24/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Pilwalkot Kota Tangerang dan Pilgub Banten masih bersebaran di sejumlah titik di Kota Tangerang, Minggu (24/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Pilwalkot Kota Tangerang dan Pilgub Banten masih bersebaran di sejumlah titik di Kota Tangerang. Padahal, saat ini telah memasuki masa tenang Pilkada yang seharusnya seluruh APK telah ditertibkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan pantauan JawaPos.com, sejumlah baliho di wilayah Ciledug, Kota Tangerang masih belum juga diturunkan. Baik itu baliho paslon pemilihan Wali Kota Tangerang maupun paslon Pemilihan Gubernur Banten.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Bawaslu Kota Tangerang Komarullah menuturkan, berdasarkan PKPU NO.13 tahun 2024 tentang kampanye, APK seharusnya sudah dibersihkan paling lambat tiga Hari sebelum Hari pemungutan suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pasal 28 ayat 6, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan APK dengan berkoordinasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dan pemerintah daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembersihan APK regulasinya ada di KPU. PKPU 13 Thn 2024. Pasal 28 ayat 5 dan 6," ujar Komarullah kepada <em>JawaPos.com,</em> Minggu (24/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komarullah mengaku telah memerintahkan KPU Kota Tangerang dan Pemkot Tangerang untuk segera melakukan penertiban. Sebab, hingga kini masih banyak ditemukan APK pas pemantauan Bawaslu</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi sudah (berkoordinasi dengan KPU dan Pemkot Tangerang)," ucap Komarullah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Komarullah mengaku telah memerintahkan KPU Kota Tangerang dan Pemkot Tangerang untuk segera melakukan penertiban.

Pilkada Masuk Masa Tenang, APK Paslon di Kota Tangerang Belum Ditertibkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/261bc818-a767-431f-9f64-475c783e6b69-3915065389.jpg" alt="Satpol PP Kota Surabaya mulai membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK), Minggu (24/11). (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Kota Surabaya mulai membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK), Minggu (24/11). (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Setelah dua bulan penuh, masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah usai. Berganti memasuki masa selanjutnya bernama masa tenang. Sebelum akhirnya memasuki hari pemungutan suara.</p> <p>Pada masa tenang hari pertama, Satpol PP Kota Surabaya mulai membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK), Minggu (24/11). Mereka menyisiri satu daerah ke daerah lain untuk mencopot APK.</p> <p>&rdquo;Kita juga dibantu OPD yang ditugaskan di masing-masing kecamatan untuk melakukan penertiban APK,&rdquo; ujar Kepala Satpol PP Kota Surabaya M. Fikser di Surabaya, Minggu (24/11).</p> <p>Satpol PP fokus ke jalur-jalur utama serta sirip-sirip jalan. Untuk APK di perkampungan, akan ditertibkan Satpol PP Kecamatan beserta OPD yang bertugas.</p> <p>Lebih lanjut, Fikser mengatakan, penertiban APK di tingkat kelurahan dan kecamatan juga dibantu PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan).</p> <p>&rdquo;Dengan kekompakan dari semua OPD ini, harapannya kita bisa menyelesaikan penertiban APK dengan tuntas, baik yang berada di jalan utama maupun di kampung-kampung,&rdquo; tandas Fikser.</p> <p>Di Surabaya, ada dua pemilihan yang akan diikuti masyarakat. Yakni Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Surabaya 2024 dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2024.</p> <p>Pilwali Kota Surabaya menyuguhkan satu pasangan calon tunggal Eri Cahyadi-Armuji melawan kotak kosong. Sementara pada Pilgub Jatim, masyarakat disuguhkan tiga pasangan calon.</p> <p>Ketiganya adalah pasangan calon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. Kemudian pasangan calon nomor urut 3 Tri Rismaharini-Gus Hans. Mereka siap berlaga pada hari pemungutan suara, Rabu (27/11).</p>

Pada masa tenang hari pertama, Satpol PP Kota Surabaya mulai membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK), Minggu (24/11)

Hari Pertama Masa Tenang Pilkada, APK di Surabaya Mulai Ditertibkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/WhatsApp-Image-2024-11-24-at-183656-3909098269.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Masa kampanye selama 60 hari berakhir pada Minggu (24/11) tepat pukul 00.00 WIB. Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) mulai diturunkan oleh sejumlah pihak di wilayah di Kabupaten Karawang.</p> <p>Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman mengajak seluruh elemen menjaga kondusivitas. Dian juga meminta agar keamanan dan ketertiban di sepanjang masa tenang dan pada hari pemilihan dapat senantiasa terjaga.</p> <p>&rdquo;Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Karawang untuk menjaga kondusivitas di masa tenang ini. Keamanaan dan ketertiban hingga pada hari pemilihan dapat selalu terjaga,&rdquo; kata Dian.</p> <p>Dian yang juga merupakan ketua tim kemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Aep Syaepuloh dengan Maslani menekankan pesta demokrasi tidak dicederai sekelompok orang yang ingin merusak. Pilkada 2024, akan menjadi momentum catatan sejarah juga buat Karawang.</p> <p>Menurut dia, masyarakat Karawang bisa dapat memilah dan memilih pemimpin yang akan dipilih. Sehingga pada hari pemilihannya bisa dapat menentukan Bupati dan Wakil Bupati Karawang untuk 5 tahun kedepan.</p> <p>Dian menambahkan di masa tenang, tensi politik sudah menurun dibanding saat masa kampanye. Tidak ada pergerakan seperti <em>black campaign</em> yang membuat resah. Kondusivitas membuat masyarak Karawang bisa dapat berduyun-duyun mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga tercipta kualitas Pilkada yang sangat baik.</p> <p>&rdquo;Iklim demokrasi ditentukan di dalam pemilunya, jika Pemilunya dihiasi dengan <em>black campaign</em> lalu dengan hal yang menjurus pada persoalan hukum atau saling menyerang. Jika itu terjadi membuat kualitas Pemilu kita terganggu,&rdquo; ucap Dian.</p> <p>Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang mengimbau pengelola media massa, media sosial, dan tim pemenangan pasangan calon, menghentikan iklan kampanye melalui media massa dan media sosial selama masa tenang Pilkada 2024.</p> <p>Ketua Bawaslu Karawang Engkus Kusnadi menyampaikan, pada masa tenang Pilkada, tidak boleh ada kegiatan kampanye. Termasuk kampanye di media massa dan media sosial, itu tidak boleh diunggah selama tiga hari masa tenang.</p> <p>&rdquo;Selama tiga hari menjelang hari pemungutan suara adalah masa tenang. Jangan sampai ada kegiatan kampanye,&rdquo; kata Engkus seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p class="class-paragraph">Dia mengatakan, sudah menyampaikan imbauan kepada pihak terkait dengan hal tersebut. Di antaranya pengelola media massa, pengelola media sosial, koalisi partai pendukung pasangan calon, relawan pasangan calon, serta ke masing-masing tim kampanye pasangan calon. Selain itu, juga disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Karawang.</p> <p>Kusnadi menyampaikan, selain melarang kegiatan kampanye melalui media massa dan media sosial, memasuki masa tenang, Bawaslu Karawang bersama Satpol PP melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang terpasang di seluruh titik pemasangan.</p> <p>&rdquo;Penertiban APK sudah dimulai sejak Minggu (24/11) dini hari. Kegiatan ini dilakukan oleh Satpol PP dengan dikawal jajaran Bawaslu Karawang,&rdquo; papar Engkus.​​​​</p>

Wakil Ketua DPRD Karawang ajak seluruh elemen jaga kondusivitas agar keamanan dan ketertiban hingga hari pemilihan tetap terjaga

Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman Ajak Jaga Kondusivitas di Masa Tenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/16/img-54445-2551112093.jpeg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meresmikan Kafe Difabis di kawasan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/11/2024). (Humas Pemprov DKI)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meresmikan Kafe Difabis di kawasan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/11/2024). (Humas Pemprov DKI)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 telah dimulai sejak hari ini (24/11/2024).&nbsp; Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan tidak akan ada lagi Alat Peraga Kampanye (APK) di Jakarta selama masa tenang hingga pencoblosan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Rabu (24/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pj Teguh bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta perwakilan tim pemenangan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur meninjau proses penurunan APK di sekitar Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Minggu (24/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penertiban APK dilakukan guna menciptakan ketertiban memasuki minggu tenang Pilkada 2024, serta menjadikan Jakarta teladan bagi daerah lain dalam tertib aturan Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015347557/mendikdasmen-janjikan-kado-spesial-saat-hari-guru-28-november">Mendikdasmen Janjikan Kado Spesial Saat Hari Guru 28 November</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita langsung bergerak melakukan penertiban dan melaksanakan pembersihan APK yang terpasang di bagian pagar pembatas jalan, serta yang terpasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Hal ini diwujudkan demi menjaga ketertiban pada masa tenang Pilkada 2024," ujar Pj Teguh.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya petugas satpol PP, penurunan APK juga dilakukan oleh pasukan gabungan dari Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pj Teguh mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan hak pilihnya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun ketiga paslon yang ikut kontestasi di Pilkada DKI Jakarta ialah nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya meminta kepada masyarakat Jakarta untuk tidak pasif dan ikut terlibat dalam menggunakan hak suaranya demi kemajuan Kota Jakarta. Mari kita sukseskan Pilkada di Jakarta bersama-sama, jaga sinergi ini untuk Jakarta yang lebih baik," ucap Pj Teguh.</div>

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan tidak akan ada lagi Alat Peraga Kampanye (APK) di Jakarta selama masa tenang.

Masa Tenang Pilkada Jakarta Dimulai, Pj Gubernur Teguh Setyabudi Pastikan APK Ditertibkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/WhatsApp-Image-2024-11-20-at-200125-2659249166.jpg" alt="Kreshna Putra bersama Ketua AMPG Jaksel Harsya Oesman. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kreshna Putra bersama Ketua AMPG Jaksel Harsya Oesman. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;DPD Golkar Jakarta Selatan mengerahkan semua kader dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) untuk melakukan patroli penjagaan APK RIDO yang belakangan masif terjadi perusakan.</p> <p>Ketua Golkar Jakarta Selatan Kreshna Putra mengatakan, mengerahkan AMPG untuk melakukan patroli ke semua lokasi rawan perusakan APK RIDO di Jakarta Selatan. &rdquo;Kami sudah mulai menggerakkan kader dan AMPG Jaksel untuk melaksanakan patroli penjagaan APK RIDO di seluruh wilayah Jakarta Selatan,&rdquo; kata Kreshna Putra.</p> <p>Menurut dia, langkah yang dilakukan Golkar Jakarta Selatan sebagai bentuk melaksanakan instruksi dari Ketua Tim Pemenangan RIDO. &rdquo;Kami ingin memastikan spanduk-spanduk dan baliho RIDO di Jakarta Selatan aman dan tidak dirusak lagi oleh pihak tak bertanggung jawab,&rdquo; ujar Kreshna Putra.</p> <p>Menurut dia, tindakan perusakan APK tidak beradab. Cara yang dilakukan tersebut sangat pengecut dan tidak <em>fair play</em> dalam kompetisi Pilgub Jakarta 2024. &rdquo;Saya sangat menyayangkan sikap ini, siapapun itu yang melakukan perusakan APK, itu sudah merusak demokrasi,&rdquo; kata Kreshna Putra.</p> <p>Secara teknis para kader akan dibagi tugas sesuai dengan wilayah masing-masing. Sampai jelang pencoblosan, dipastikan pengawasan dilakukan hingga malam hari.</p> <p>&rdquo;Untuk tindak lanjut, nanti sesuai instruksi para pelaku tindak pidana Perusakan APK yang terungkap akan diserahkan ke Bawaslu untuk diproses hukum,&rdquo; tandas Kreshna Putra.</p> <p>Selain patroli memburu pelaku perusakan APK, pihaknya juga melakukan perbaikan terhadap APK yang sudah telanjur dirusak. &rdquo;Waktu kita tinggal satu minggu ini. Kesabaran sudah cukup bagi kita, saatnya kita lakukan tindakan kepada para pelaku,&rdquo; ujar Kreshna Putra.</p> <p>Meski demikian, Kreshna memastikan, para kader di Jakarta Selatan tetap tidak akan melakukan tindakan pembalasan perusakan APK. &rdquo;Kita tetap menjunjung aturan. Sampai masa tenang pencoblosan, kita akan menjaga dan melindungi diri kita,&rdquo; ucap Kreshna Putra.</p>

DPD Golkar Jaksel kerahkan semua kader dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) lakukan patroli jaga APK RIDO yang belakangan masif terjadi

Golkar Jakarta Selatan Kerahkan AMPG, Patroli Buru Pelaku Perusakan APK Paslon RIDO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/Ridwan-Kamil-Suswono-Hanung-Hambara-3-1862038505.jpg" alt="Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono menyampaikan visi-misi pada debat kedua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Min" width="100%">
<figcaption>Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono menyampaikan visi-misi pada debat kedua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Min</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pada debat kedua Pilkada DKI Jakarta sempat terjadi keributan antara masa pendukung nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dengan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno, di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dimana masa pendukung Pramono-Rano memprotes pendukung RK-Suswono lantaran membawa alat peraga kampanye (APK) ke dalam ruang debat. Padahal, telah terdapat aturan yang melarang masa pendukung membawa APK ke dalam ruang debat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">APK yang dimaksud ialah sejumlah poster bertuliskan program RK-Suswono, seperti 1 Juta lapangan kerja, dokter keliling, dan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015245337/orang-berkelas-yang-selalu-meninggalkan-kesan-abadi-punya-8-kebiasaan-yang-berbeda-apa-saja">Orang Berkelas yang Selalu Meninggalkan Kesan Abadi Punya 8 Kebiasaan yang Berbeda, Apa Saja?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendukung Pramono-Rano kemudian menegur pendukung RK-Suswono terkait APK tersebut. Hal itu menyebabkan terjadinya cek cok antar kedua massa pendukung meski siaran langsung di sejumlah televisi swasta telah dimulai. Moderator pun sampai menenangkan suasana ricuh tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal itu, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengaku tidak melihat secara langsung kericuhan tersebut. Namun, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama dengan pasangan calon maupun Liaison Officer (LO) paslon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti coba kami evaluasi lagi bersama pasangan calon, sama LO pasangan calon, yang pasti kami sebenarnya punya komitmen bersama untuk menjaga ketertiban forum," ujar Wahyu di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015245308/tak-hanya-manis-dan-lezat-berikut-6-manfaat-ubi-jalar-yang-luar-biasa-bagi-kesehatan">Tak Hanya Manis dan Lezat, Berikut 6 Manfaat Ubi Jalar yang Luar Biasa Bagi Kesehatan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wahyu berharap, pada debat selanjutnya massa pendukung lebih tertib dalam menaati segala aturan yang berlaku. Sehingga, tidak terjadi bentrok antar massa pendukung dalam hal apa pun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau memang tadi ada yang membawa alat peraga atau apa pun nanti kami coba lihat kembali, tentu saja nanti kami akan melakukan koreksi terhadap proses yang ada. Mudah-mudahan yang debat selanjutnya bisa lebih kondusif," jelas Wahyu.</div>

Pada debat kedua Pilkada DKI Jakarta sempat terjadi keributan antara masa pendukung nomor urut 1 dan nomor urut 3.

Pendukung RK Bawa APK ke Ruang Debat Bikin Ricuh, Begini Kata KPU 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/Pramono-Anung-Rano-Karno-Dery-Ridwansah-2JPG-2332213915.jpg" alt="Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata bersama Ketiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan Pramono Anung-Rano Karno saat Deklarasi Damai di Kota Tua, Jakarta, Selasa, (24/9/2024). (Dery Ridwansah/" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata bersama Ketiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan Pramono Anung-Rano Karno saat Deklarasi Damai di Kota Tua, Jakarta, Selasa, (24/9/2024). (Dery Ridwansah/</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Munandar Nugraha meminta para paslon yang berlaga di Pilkada Jakarta 2024 menjaga kebersihan dan ketertiban jalan sehubungan dengan masa kampanye yang akan dimulai Rabu (25/9) besok. Dia mengatakan bahwa bila memasuki masa kampanye, biasanya jalanan di Jakarta jadi tak rapi, karena alat peraga kampanye (APK) yang dipasang tidak sesuai peruntukannya.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Kita pernah dapati pelajaran pemiliu yang lalu, Bapak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, di Jakarta ada yang jatuh ketibaan baliho," ujar Munandar dalam agenda Deklarasi Kampanye Damai Pilkada 2024, Rabu (24/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih parah lagi, lanjutnya, baliho-baliho yang dipasang sembarangan ini juga telah menimbulkan korban jiwa. "Ada yang keserimpet leher karena APK yang dipasang di pinggir jalan," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Munandar menegaskan bahwa pemasangan APK yang menimbulkan korban jiwa karena dipasang sembarangan itu telah melanggar peraturan daerah terkait ketertiban umum. "Semua ini melanggar keputusan KPU yang sudah dibuat bahwa tidak boleh memasang APK di sembarang tempat," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini adalah bagian dari perda yang saya berharap ini bisa ditaaati bersama pada saat kampanye besok," sambung Munandar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap bahwa pada kampanye Pilkada Jakarta 2024 ini, kecelakaan yang diakibatkan APK tak terjadi lagi. "Kita pastikan Jakarta tetap semarak keadaanya, tapi tetap tertib dan bersih jalanannya," pungkas Munandar.</div>

Munandar menegaskan bahwa pemasangan APK yang menimbulkan korban jiwa karena dipasang sembarangan itu telah melanggar peraturan daerah.

Masuk Masa Kampanye, Ketua Bawaslu Minta Paslon di Pilkada Jakarta Jaga Jalanan dari APK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/Desain-tanpa-judul-2024-01-22T203510526-678x381-1641731524.jpeg" alt="Ilustrasi: Modus APK berkedok surat ETLE dikirim via WhatsApp. (Turn Back Hoax)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Modus APK berkedok surat ETLE dikirim via WhatsApp. (Turn Back Hoax).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Beredar pesan singkat melalui media sosial WhatsApp terkait konfirmasi Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE yang mengaku fari pihak kepolisian yang disertai lampiran dokumen dengan format Android Package Kit (APK) dengan nama &ldquo;Corfirmasi E-Tilang (ETLE)&rdquo;.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pesan ini dikirimkan oleh pihak yang mengatasnamakan Kepolisian Republik Indonesia. Faktanya, menurut Turn Back Hoax Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya tidak mengirimkan Surat Tilang Digital Konfirmasi ETLE melalui nomor WhatsApp dengan format .APK dan hanya mengirimkan Surat Konfirmasi Resmi melalui PT Pos Indonesia sesuai alamat tujuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihak Kepolisian mengimbau bagi masyarakat yang menerima ETLE dan kode bayar melalui WhatsApp perlu waspada terkena modus penipuan terbaru melalui file APK yang tengah marak di masyarakat. Untuk memastikan kebenaran pesan terkait ETLE, masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui laman resmi&nbsp;<a href="https://etle-pmj.info/id/check-data" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://etle-pmj.info/id/check-data&amp;source=gmail&amp;ust=1713934146406000&amp;usg=AOvVaw2Fcb9y2YwpBEEC9VI8-4_K">https://etle-pmj.info/id/<wbr />check-data</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014568178/seorang-perempuan-ditemukan-tewas-mengambang-di-kali-mookevart-sempat-minta-tolong-dini-hari">Seorang Perempuan Ditemukan Tewas Mengambang di Kali Mookevart, Sempat Minta Tolong Dini Hari</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu bagi masyarakat yang menerima ETLE dan kode bayar melalui WhatsApp perlu waspada terkena modus penipuan terbaru melalui file APK yang tengah marak di masyarakat," demikian catat laman Turn Back Hoax.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya pencurian data dengan modus mengirimkan file APK melalui WhatsApp kerap beredar dengan berbagai modus. Misalnya, modus tagihan listrik, undangan pernikahan, dan resi pengiriman ekspedisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaku akan mengirimkan file APK kepada korban, dan memanfaatkan kelengahan penerima pesan yang tidak mengecek terlebih dulu jenis file yang diterima. File APK yang dikirimkan oleh pelaku diduga telah diprogram sedemikian rupa untuk mencuri data pribadi korban, terutama data perbankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi juga, penipuan online lewat file APK banyak terjadi belakangan ini dan menjadi modus kejahatan baru. Hal ini menimbulkan berbagai kerugian finansial, seperti terkurasnya rekening di aplikasi bank, saldo di aplikasi uang elektronik maupun E-Commerce dan platform daring lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/014568130/teknik-tapping-cara-ampuh-atasu-stres-dalam-waktu-15-menit">Teknik Tapping, Cara Ampuh Atasu Stres dalam Waktu 15 Menit</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Bank Indonesia (BI) lewat situs resminya, modus penipuan undangan pernikahan dan modus penipuan kurir paket, merupakan dua dari berbagai modus penipuan yang tengah marak terjadi. Modus baru ini akan mencuri informasi dan data pribadi, sehingga penting bagi masyarakat untuk selalu waspada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penipuan online tersebut dilakukan oleh pelaku dengan cara mengirim file APK ke calon korban melalui aplikasi pesan singkat. Setelah file APK tersebut diunduh dan diberi izin akses, pelaku bisa mencuri data rahasia dari handphone calon korban, seperti foto, video, SMS, akses akun m-banking dan lain-lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat menerima pesan berisi file APK dari nomor tidak dikenal&ndash;misalnya berupa undangan pernikahan digital, tagihan, resi pengiriman dan sebagainya&ndash;lewat aplikasi pesan singkat, hindari mengeklik atau mengunduh file tersebut.</div>

Beredar pesan singkat melalui media sosial WhatsApp terkait konfirmasi ETLE dari pihak kepolisian yang disertai format APK.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apk

Berita Terkini

72.586 APK Telah Ditertibkan, KPU Klaim Tidak Ada Lagi yang Terpasang di Jakarta