<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/aplikasi-mypertamina.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aplikasi MyPertamina yang dibuat oleh PT. Pertamina dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan unduhan karena adanya syarat yang mewajibkan pemilik kendaraan roda empat yang membutuhkan pengisian BBM subsidi yaitu Solar dan Pertalite memiliki aplikasi ini. Namun sayangnya, momentum ini digunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghadirkan aplikasi MyPertamina palsu, dikutip dari ANTARA.  Pertamina pun melalui media sosialnya sudah mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati- hati dan mengunduh hanya dari pusat aplikasi resmi untuk pengguna Android di Google Playstore sedangkan untuk pengguna iOS bisa mengunduhnya di Apps Store.  "Aplikasi MyPertamina yang resmi hanya bisa kamu download dan install dari Google Play Store dan App Store. Selain dari itu dapat dipastikan kalau itu aplikasi tidak resmi ya," kata Pertamina mengutip deskripsi unggahannya di akun Instagram @mypertamina, Senin (4/7).  Oleh karena itu jika anda mendapatkan tautan atau link ke website tertentu dengan iming- iming aplikasi MyPertamina maka anda bisa mencurigai dan tidak menggunakan link tersebut karena besar kemungkinan itu adalah aplikasi palsu.  Dengan demikian anda pun terhindar dari aplikasi abal- abal yang berpotensi mengarah pada pencurian data.  Adapun untuk MyPertamina bisa dimiliki semua orang yang menggunakan ponsel pintar baik itu yang menggunakan sistem operasi Android maupun iOS.  Tentunya setelah terunduh, anda bisa melakukan pendaftaran untuk nantinya bisa terhubung dengan berbagai fitur- fitur menarik yang ada.  Mulai dari pembayaran digital, peta fasilitas SPBU terdekat, bahkan sistem poin yang bisa dikumpulkan saat pembelian dan dapat ditukar dengan berbagai produk menarik.

Waspadai Aplikasi MyPertamina Palsu, Ini Langkahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-5-1.jpg" alt="Warga menunjukan aplikasi My Pertaminas saat mengisi bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jeni" width="100%">
<figcaption>Warga menunjukan aplikasi My Pertaminas saat mengisi bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jeni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Implementasi program pembelian melalui aplikasi MyPertamina tak semulus yang diharapkan. Pada hari pertama pendaftaran (1/7), terjadi error pada server MyPertamina. Hal itu tentu menyulitkan masyarakat.  Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menuturkan, Pertamina diimbau lebih optimal menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung. Meski mendukung tujuan kebijakan itu agar subsidi BBM bisa tepat sasaran, keandalan infrastruktur harus diutamakan.  ’’Pertamina tentu bisa bersinergi dengan pihak-pihak yang memang sudah berpengalaman dalam hal ini,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.  Mamit melanjutkan, pada momen awal-awal pendaftaran ini, dirinya mengimbau Pertamina agar terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi untuk masyarakat yang tidak memiliki ponsel maupun yang hingga kini belum paham detail kebijakan MyPertamina. ’’Keandalan dan kesiapan infrastruktur ini sangat penting. Apalagi, volume pembelian pertalite ini sangat besar,’’ imbuhnya.  Beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat dan ditangkap melalui sosial media, antara lain, pelanggan yang mengunduh aplikasi MyPertamina tak serta-merta bisa mengoperasikannya. Sebab, top up saldo hanya terbatas menggunakan platform pembayaran LinkAja. Artinya, mereka yang belum memiliki aplikasi LinkAja harus mengunduh lagi aplikasi tersebut. Butuh ruang cukup besar pada memori gawai agar bisa menampung dua aplikasi itu.  Belum selesai sampai di situ. Untuk top up saldo di aplikasi LinkAja, beberapa pelanggan yang hanya memiliki BCA M-Banking harus dibebani biaya administrasi Rp 1.000. Jadi, bahkan sebelum membeli bahan bakar, harganya otomatis sudah bertambah Rp 1.000.  Selain LinkAja, konsumen memang bisa mengisi saldo dengan kartu debit. Namun, jenis debitnya terbatas pada BNI, BRI, dan Mandiri. Jika menggunakan pilihan metode kartu debit yang harus didaftarkan dulu, pengguna juga akan dikenai biaya platform sebesar 1,5 persen dari total pembelian.  Keuntungan menggunakan MyPertamina adalah tidak ada batas minimal pembelian BBM. Berbeda jika kita menggunakan kartu debit, minimal pembelian adalah Rp 50 ribu.  Sementara itu, arus kas Pertamina saat ini mendapat angin segar. Sebab, per 1 Juli 2022 pemerintah telah membayarkan dana kompensasi kepada Pertamina atas penyaluran BBM dan LPG subsidi yang dilakukan pada 2021. Jumlah yang dibayarkan mencapai Rp 64,5 triliun.  Sejak awal 2022, pemerintah terus mempercepat pembayaran kompensasi atas penugasan distribusi BBM dan LPG subsidi bagi masyarakat. Per April 2022, pemerintah telah membayarkan kompensasi sebesar Rp 29 triliun sehingga secara keseluruhan, sepanjang 2022 total pembayaran subsidi dan kompensasi untuk periode hingga 2021 yang telah dibayarkan pemerintah kepada Pertamina sebesar Rp 93,5 triliun.  Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas pembayaran kompensasi lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.

Isi Saldo MyPertamina Hanya Gunakan LinkAja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-6-1.jpg" alt="REKAM HISTORI: Warga menunjukkan aplikasi MyPertamina saat mengisi pertalite di salah satu SPBU di kawasan Kuningan, Jakarta, (28/6/2022)." width="100%">
<figcaption>REKAM HISTORI: Warga menunjukkan aplikasi MyPertamina saat mengisi pertalite di salah satu SPBU di kawasan Kuningan, Jakarta, (28/6/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina mulai diuji coba kemarin (1/7). Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), aplikasi itu ternyata ngadat. Jangankan untuk registrasi kendaraan bermotor, mengunggah saja lemot.  Dilaporkan Radar Banjarmasin, kemarin pagi ruang tamu SPBU Inayah di Banua Anyar, Banjarmasin Timur, tampak ramai. Sopir truk dan pikap yang hendak membeli solar berkumpul di sana. Masing-masing memegang smartphone, KTP, dan STNK.  Mereka sedang belajar mengunduh dan meregistrasi MyPertamina. Tapi selalu gagal. Aplikasi keluar sendiri saat dijalankan.  Di sudut ruangan, salah seorang sopir truk termenung. Memegang gawai, dia tampak pasrah. ”Tidak mengerti bagaimana memakainya,” kata Fadlan, si sopir.  Dua operator SPBU pun dibuat sibuk. Mereka berkali-kali juga gagal saat mengunggah dokumen pemilik kendaraan. Di antaranya, KTP, STNK, foto kendaraan, dan dokumen pendukung lain seperti kartu kir. ”Tak tahu lagi... lebih baik seperti dulu saja,” tambah Fadlan.  Saban hari, mereka mengantre membeli solar di SPBU ini. Truk-truk merekalah yang kerap memenuhi bahu jalan di luar SPBU. ”Kalau sampai solarnya datang dan tetap tidak bisa (registrasi), kami tak mau tahu. Kami butuh solar,” kata Hamdi, sopir angkutan pasir asal Jalan Veteran.  Keluhan serupa datang dari pemakai mobil pribadi. Contohnya, Herman. Warga Jalan Pramuka, Banjarmasin, itu dongkol tak kepalang. Pengunggahan sudah 50 persen, tiba-tiba aplikasinya terhenti. ”Tidak tahu juga kenapa,” ujarnya bingung.  Di tempat berbeda, di SPBU Lingkar Dalam Selatan pun kondisinya demikian. Para sopir truk mengeluhkan aplikasi yang kerap error. ”Tak bisa masuk. Padahal sudah mendaftar,” kata Hamidi, warga Jalan Lokasi, Banjarmasin Selatan.  Temuan lain Radar Banjarmasin di lapangan, tidak ada alat pemindai kode batang di SPBU. Praktis, banyak pemakai mobil yang bisa membeli pertalite dengan bebas. ”Tak ada instruksi dari pimpinan. Saya juga tidak tahu bagaimana memakainya. Alatnya juga belum terlihat,” tutur salah seorang operator SPBU yang enggan mengungkap namanya.  Selain di Kalsel, uji coba dihelat di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jogjakarta, dan Sulawesi Utara. Di Kota Bandung, Radar Bandung melaporkan, uji coba itu belum dilakukan kemarin. Pengguna roda empat masih bisa membeli tanpa aplikasi.  Apriyadi Irawan, kepala sif SPBU Pertamina di Jalan Riau, Kota Bandung, mengatakan per 1 Juli kemarin hanya diimbau untuk melakukan pendaftaran. ”Mengenai pembatasan pengisian, kebijakan tersebut belum pasti diberlakukan. Salah satunya karena banyak yang ngeluh tidak bisa daftar aplikasi,” ungkapnya.

Uji Coba MyPertamina, Aplikasi Error, Operator SPBU Bingung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-6-1.jpg" alt="REKAM HISTORI: Warga menunjukkan aplikasi MyPertamina saat mengisi pertalite di salah satu SPBU di kawasan Kuningan, Jakarta, (28/6/2022)." width="100%">
<figcaption>REKAM HISTORI: Warga menunjukkan aplikasi MyPertamina saat mengisi pertalite di salah satu SPBU di kawasan Kuningan, Jakarta, (28/6/2022).</figcaption>
</figure>Hari Ini Baru Pendaftaran, Pembelian BBM Belum Berubah  JawaPos.com – Hari ini Pertamina mulai menerapkan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi. Namun, pendaftaran masih diperuntukkan kendaraan roda empat di sebelas lokasi yang telah ditunjuk.  Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kemarin (30/6) menjelaskan, pendaftaran kendaraan dilakukan melalui situs subsiditepat.mypertamina.id. Pada proses pendaftaran tersebut, pihaknya akan mencatat sejumlah data. Mulai jenis kendaraan, nomor polisi, hingga mencocokkan dengan surat kendaraan.  Hal itu diperlukan untuk menyeleksi kendaraan-kendaraan mana yang bisa mengisi BBM subsidi. Hingga kemarin pun revisi Perpres 191 Tahun 2014 belum rampung. Regulasi tersebut akan memerinci siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi.  ’’Saya tegaskan, pendaftaran saat ini kita buka untuk kendaraan roda empat, khususnya pengguna pertalite. Untuk solar sesuai Perpres 191 Tahun 2014. Tolong tekankan lagi, 1 Juli 2022 baru dimulai pendaftaran, registrasi,’’ tegas Irto pada konferensi pers secara hybrid kemarin (30/6).  Dia menggarisbawahi, situs pendaftaran subsiditepat.mypertamina.id dan aplikasi MyPertamina adalah dua hal berbeda. ’’Pendaftaran hanya di subsiditepat.mypertamina.id. Salah kaprah kalau ada orang yang bilang telah men-download aplikasi, ini dua platform yang berbeda,’’ katanya.  Dia menekankan, dalam proses pendaftaran itu, pembelian dan pembayaran BBM tetap dilakukan seperti biasa. Belum ada yang berubah. ’’Jadi saya luruskan, jangan sampai beranggapan kalau besok (hari ini 1 Juli) nggak punya QR code lalu ditolak. Itu tidak benar. Selama masa pendaftaran, semua proses pembelian masih seperti biasa,’’ urai Irto.  Setelah pendaftaran disetujui, pemilik kendaraan akan menerima QR code. Dia juga menggarisbawahi konsumen hanya perlu menunjukkan QR code saat akan membeli BBM. Dengan demikian, konsumen yang tidak membawa handphone pun tak memiliki kendala. ’’Bisa tunjukkan QR code dari handphone atau di-print. Jadi, QR code itu (sifatnya) benar-benar melekat pada kendaraan,’’ jelasnya.  Pembayaran pun masih seperti biasanya. Bisa menggunakan cash ataupun nontunai. Pembayaran tidak wajib menggunakan aplikasi MyPertamina.  Pertamina akan terus melakukan sosialisasi menyeluruh terhadap proses itu. Harapannya, seluruh pihak bisa terlayani dengan baik.  Bagaimana jika tidak punya handphone ataupun tidak ada akses internet? Irto menyebut hal itu juga sudah dipikirkan solusinya. Pertamina akan menyiapkan booth khusus bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran secara manual.  ’’Masyarakat nih nggak punya handphone, kalaupun punya, handphone-nya jadul. Apalagi punya laptop, tidak bisa ke warnet. Nanti kita siapkan beberapa titik SPBU yang akan jadi pusat pendaftaran,’’ tutur dia.  Selain itu, dia juga meluruskan terkait penggunaan handphone di lokasi SPBU. Sebab, seperti diketahui, penggunaan handphone di SPBU selama ini dilarang karena dapat memicu timbulnya insiden kebakaran ataupun ledakan.  Menurut dia, larangan penggunaan handphone itu adalah untuk komunikasi telepon di zona-zona yang berbahaya, kurang lebih 1,5 meter dari dispenser atau di area pembongkaran mobil tangki.  Irto melanjutkan, pembacaan QR code ataupun pembayaran bisa dilakukan sebelum atau sesudah pengisian BBM. Dengan demikian, persyaratan penggunaan handphone di SPBU bisa tetap dipatuhi.  ’’Untuk menggunakan HP di SPBU itu 1,5 meter dari dispenser dan tidak mengambil foto menggunakan flash. Ini sudah kita kaji dari sisi safety-nya,’’ jelas Irto.  Sementara itu, Section Head Communication &amp; Relation Patra Niaga Jatimbalinus Arya Yusa Dwicandra berharap masyarakat bersikap tenang mengenai isu pendaftaran MyPertamina. Dia menegaskan bahwa penerapan tersebut baru dalam tahap pendaftaran di 11 kota yang terpilih. Tidak ada kota di wilayah Jatim yang masuk dalam daftar tersebut. Sebagaimana diketahui, 11 kota itu adalah Bukittinggi, Kabupaten Agam, Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Banjarmasin, Bandung, Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Manado, Jogjakarta, dan Sukabumi. ’’Banyak rumor beredar bahwa beli BBM harus pakai aplikasi MyPertamina. Itu sama sekali tidak benar,’’ ungkapnya.  Dia menegaskan, proyek percontohan tersebut hanya untuk mengidentifikasi pembeli BBM jenis pertalite dan biosolar. Masyarakat yang mendaftar bakal mendapatkan QR code unik sebagai identitas mereka. Yang didata pun diakui hanya kendaraan roda empat ke atas. Hingga saat ini belum ada rencana untuk mendata kendaraan roda dua.  Petugas SPBU Bingung  Di Bandung, sejumlah petugas SPBU mengaku belum mendapat informasi detail terkait penerapan MyPertamina. ”Sampai magrib ini belum ada instruksi dari atas. Biasanya kan dipanggil rapat dulu. Sekarang persiapan juga belum ada, jadi bingung ini,” tutur Marso, supervisor SPBU di Jalan Wastukencana, kepada Radar Bandung. ”Besok (hari ini) baru dilakukan pendaftaran sekalian menunggu data siapa aja yang sudah terdaftar dari Pertamina Pusat,’’ sambung Marso.  Sementara itu, pengelola SPBU di Jalan Dago akan menyosialisasikan kepada pengguna mobil yang mengisi BBM subsidi untuk mendaftarkan diri ke aplikasi MyPertamina. ”Persiapannya paling hanya memberi tahu warga untuk mendaftarkan mobilnya ke MyPertamina,’’ ujar petugas SPBU yang namanya tidak mau disebutkan.  Dari Jogja, Pemprov DIJ menyatakan siap membantu sosialisasi agar kebijakan Pertamina efektif dan tepat sasaran. Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, dengan ditunjuknya Jogja sebagai salah satu lokasi uji coba pendataan dan pendaftaran MyPertamina, pemprov perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat merasa dimudahkan dengan aturan baru tersebut. ”Supaya masyarakat tidak merasa diribetkan untuk bisa mendapatkan pertalite atau solar bersubsidi,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Jogja di kompleks Kepatihan kemarin (30/6).

Uji Coba MyPertamina Hanya untuk Roda Empat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-1-1.jpg" alt="Warga menunjukan aplikasi My Pertaminas saat mengisi bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jeni" width="100%">
<figcaption>Warga menunjukan aplikasi My Pertaminas saat mengisi bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jeni</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sistem pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi melalui aplikasi MyPertamina per 1 Juli 2022 terus dikonkretkan. Namun, pertanyaan terkait siapa yang berhak membeli BBM subsidi masih belum terjawab. Sebab, revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 belum rampung.  Meski begitu, pada awal implementasi kebijakan tersebut, Pertamina masih memperbolehkan pembelian seperti biasa. ”Untuk pertalite masih (subsidi) terbuka, tidak ada yang berubah,” ujar Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial &amp; Trading Pertamina Irto Ginting kepada Jawa Pos kemarin (29/6).  Irto menjelaskan, hingga saat ini, di sebelas titik yang menjadi lokasi uji coba pun, tidak ada kuota khusus yang ditetapkan. Masyarakat dipersilakan mendaftar melalui aplikasi MyPertamina. ”Di sebelas titik itu tidak ada kuota. Silakan daftarkan yang berhak akan subsidi BBM,” imbuhnya.  Irto juga belum menjelaskan bagaimana mekanisme selanjutnya terkait pencocokan data. Ketika ditanya apakah basis data yang dipakai menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dia belum dapat menerangkan. Menurut Irto, Pertamina masih sebatas melakukan pencocokan data yang masuk. ”Belum sampai ke sana. Kita hanya mencocokkan data yang diinput,” ucapnya.  Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menuturkan, Pertamina harus benar-benar jeli dalam memilih siapa saja yang berhak membeli BBM subsidi. Menurut dia, salah satu hal yang menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini adalah ketepatan data. Mamit menyebutkan, Pertamina harus bersinergi dengan Kemensos agar bisa tepat sasaran. DTKS juga harus dimutakhirkan.  ”Bisa kerja sama sampai ke tingkat bawah untuk melakukan verifikasi. Memang butuh waktu agak panjang. Tapi, kalau mau benar-benar tepat sasaran, ya harus diverifikasi hingga tingkat paling bawah,” tuturnya.  Mamit juga mengimbau masyarakat tidak panik. Sebab, kebijakan tersebut masih sebatas diberlakukan di lima provinsi, belum menyentuh ke wilayah di luar itu. ”Wong hingga kini pertalite juga masih bisa disuplai. Revisi perpres harus segera dirampungkan,” tambahnya.  Meski diakuinya penggunaan aplikasi cukup merepotkan, langkah tersebut harus dilakukan. Sebab, jika tidak, beban pada membengkaknya subsidi energi akan memengaruhi keuangan negara. ”Mau tidak mau harus dilakukan. Bagaimanapun, agar subsidi bisa tepat sasaran, yang menikmati subsidi harus yang benar-benar sesuai,” tegasnya.  Sementara itu, Komisi VII DPR RI mengkritik rencana Pertamina mewajibkan penggunaan aplikasi MyPertamina bagi masyarakat yang ingin membeli BBM subsidi. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, penggunaan aplikasi tersebut jelas akan menyulitkan masyarakat. Sebab, tidak semua orang mempunyai telepon seluler yang memadai untuk dipasangi aplikasi itu.  Masyarakat kecil pengguna BBM subsidi belum tentu memiliki smartphone untuk mengakses aplikasi MyPertamina. ”Sehingga perlu sosialisasi, edukasi, dan penahapan bagi penerapan sistem ini,” tuturnya.  Mulyanto meminta Pertamina meninjau ulang rencana penggunaan aplikasi itu. Menurut dia, masih banyak cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatur konsumsi BBM subsidi agar tepat sasaran. Yang perlu dibatasi adalah penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan mewah. Bukan pembatasan untuk seluruh masyarakat.  Itu pun, tegas Mulyanto, Pertamina tidak dapat langsung mengeksekusi kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi. Pertamina harus menunggu perubahan perpres tentang pembatasan konsumsi BBM subsidi, baik pertalite maupun solar. (dee/lum/agf/c9/oni)

Kuncinya pada Verifikasi Data Penerima BBM Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/MYPERTAMINA4.jpg" alt="Ilustrasi pembelian BBM bersubsidi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembelian BBM bersubsidi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Keadilan Sosial (PKS) mengkritisi rencana PT. Pertamina yang akan mewajibkan pemilik kendaraan roda empat atau lebih untuk membeli BBM bersubsidi (solar dan pertalite) melalui aplikasi MyPertamina. Juru bicara PKS, Pipin Sopian menilai aturan tersebut akan menyulitkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan masalah baru.  "Negara seharusnya hadir untuk memberikan rasa keadilan dan memudahkan rakyat, kok ini justru malah merepotkan. Era teknologi harusnya membuat semua serba simpel, ini malah dibuat ribet. Kebijakan ini harus dicabut," kata Pipin dalam keterangannya, Rabu (29/6).  Pipin mengatakan, jika negara ingin melakukan pengaturan terhadap penjualan BBM bersubsidi agar tepat sasaran, cukup dibuat aturan dan sanksi yang jelas.  "Sebenarnya peraturannya bisa dibuat simpel. Misalnya mobil cc di atas 1500 dilarang menggunakan pertalite, di bawah 1500cc boleh menggunakan pertalite. Begitu juga motor di atas 125cc dilarang, motor dibawah 125cc boleh. Asalkan aturannya jelas dan sanksi yang tegas," lanjut Pipin.  Selain merepotkan, Pipin juga menilai penggunaan HP saat pengisian BBM di SPBU juga berisiko. "Penggunaan HP saat pengisian BBM kan sudah dilarang, itu sudah ada aturannya. Kok malah mau dibolehkan. Sama saja menjebloskan konsumen dalam bahaya," jelas Pipin.  Pipin menilai aturan ini tidak adil, karena tidak semua masyarakat memiliki telepon genggam dan kuota data yang memadai, serta kondisi jaringan internet yang bagus di setiap daerah.  "Tidak semua masyarakat, khususnya kalangan menengah bawah memiliki HP dan memiliki cukup kuota data sehingga membuat aturan ini tidak adil. Selain itu pemanfaatan aplikasi harus tergantung kondisi jaringan internet. Sementara, sinyal internet di daerah cenderung terbatas. Selain itu tidak semua orang memiliki perangkat handphone. Bahkan dikhawatirkan tidak semua konsumen Pertalite itu menggunakan gadget. Ini juga akan menjadi masalah baru,” paparnya.  Selain itu, menurut Pipin, tidak semua konsumen memiliki pengetahuan yang baik dengan teknologi smart phone terbaru.  “Bagi masyarakat yang sudah berumur dan pendidikan rendah bisa dipastikan akan menghadapi kesulitan ketika akan membeli bahan bakar pertalite. Selain itu, kesiapan petugas SPBU menjalankannya di lapangan karna dianggap menyulitkan dalam bertransaksi,“ ungkapnya.  Pipin mengungkapkan, dengan mengontrol pembelian pertalite, Pemerintah sepertinya ingin mengontrol untuk mulai mengurangi distribusi Pertalite ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, PKS mendesak agar pemerintah mau mendengar masukan dan keluhan dari masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut.  “Artinya masyarakat didorong untuk menggunakan Pertamax yang jelas-jelas dijual dengan harga pasar,” pungkasnya.  &nbsp;

Beli BBM Bersubsidi Pakai MyPertamina, PKS: Negara Bikin Repot Rakyat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/MYPERTAMINA-BBM1-1.jpg" alt="Ilustrasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aturan baru, sebentar lagi masyarakat akan diwajibkan untuk mendaftar jika kendaraannya ingin menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Mendaftarnya melalui MyPertamina di laman subsiditepat.mypertamina.id  Kebijakan ini akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2022 mendatang. Di laman Subsidi Tepat MyPertamina, aturan ini di tahap awal akan berlaku di sejumlah Kota / Kabupaten di lima Provinsi di Indonesia meliputi: - Kota Bukit Tinggi - Kabupaten Agam - Kota Padang Panjang - Kabupaten Tanah Datar - Kota Banjarmasin - Kota Bandung - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Ciamis - Kota Manado - Kota Yogyakarta - Kota Sukabumi  Dengan implementasi aturan ini, diharapkan BBM bersubsidi dapat tepat sasaran dan diterima oleh hanya mereka yang berhak.  Masyarakat tidak perlu khawatir apabila belum mengunduh aplikasi MyPertamina. Pasalnya, seluruh pendaftaran dilakukan semua di laman MyPertamina. Cara daftarnya pun cukup mudah dan bisa dilakukan sendiri, hanya butuh tujuh langkah saja sebagai berikut:  - Pertama, masyarakat perlu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, STNK, foto kendaraan, dan dokumen pendukung lain sebelum mendaftar. - Kedua, buka situs Subsidi Tepat MyPertamina. - Ketiga, pastikan kamu untuk mencentang pernyataan pemahaman informasi dengan cara klik kotak persetujuan kecil di sebelah kiri sebelum memastikan masuk. - Setelah itu, klik 'Daftar Sekarang' untuk membuat akun. - Kalau sudah, ikuti petunjuk dalam website dan isi data sesuai dokumen. - Lanjut, jika sudah rampung, masyarakat tinggal menunggu proses pencocokan data maksimal 7 hari kerja yang nantinya pengumumannya akan dikirimkan melalui email yang dimasukkan. - Kalau sudah terkonfirmasi, masyarakat akan mendapat kode batang atau QR Code dari website guna melakukan transaksi di SPBU. Download dan simpan baik-baik QR Code ini.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/MYPERTAMINA-03.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi: Cara mendaftar MyPertamina di laman resmi Subsidi Tepat MyPertamina. (RianAlfianto/JawaPos.com).  Saat JawaPos.com coba mendaftar langsung via website Subsidi Tepat MyPertamina, saat ini jika mengklik pada "Daftar Sekarang", akan muncul pop-up informasi bertuliskan "Pendaftaran baru akan dibuka pada tanggal 1 Juli 2022". Dengan kata lain, pendaftaran baru bisa dilakukan Jumat (1/7) nanti.  Meski demikian, ada baiknya kamu mempersiapkan segala dokumen persyaratan dan memahami tata cara mendaftar MyPertamian di subsiditepat.mypertamina.id.  Jika sudah mendaftar, kamu bisa membeli bensin berupa Pertalite atau Solar sesuai dengan kebutuhan.

Kendaraan Ingin Pakai BBM Subsidi, Ini Cara Mudah Daftar MyPertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-6-1.jpg" alt="REKAM HISTORI: Warga menunjukkan aplikasi MyPertamina saat mengisi pertalite di salah satu SPBU di kawasan Kuningan, Jakarta, (28/6/2022)." width="100%">
<figcaption>REKAM HISTORI: Warga menunjukkan aplikasi MyPertamina saat mengisi pertalite di salah satu SPBU di kawasan Kuningan, Jakarta, (28/6/2022).</figcaption>
</figure>Pelat Kuning-Angkutan Barang Tetap Berhak Dapatkan Solar Bersubsidi  JawaPos.com – Pertamina terus mematangkan kebijakan pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina. Sesuai rencana, kebijakan tersebut bakal diterapkan secara bertahap mulai 1 Juli 2022.  Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial &amp; Trading Pertamina Irto Ginting menuturkan, untuk implementasi tahap I, ada sebelas daerah yang bakal menerapkan kebijakan tersebut.  Lantas, kepada siapa saja kebijakan itu diperuntukkan? Irto menjelaskan, khusus untuk pertalite, hingga saat ini belum ada kriteria khusus jenis kendaraan apa saja yang berhak. Sebab, kriteria peruntukan kendaraan masih menunggu finalisasi revisi Perpres 191 Tahun 2014.  ’’Selama proses pendaftaran dalam dua minggu, pembelian pertalite masih seperti biasa. Ini salah satu bentuk sosialisasi,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (28/6).  MyPertamina adalah aplikasi layanan keuangan digital dari Pertamina yang terintegrasi dengan aplikasi LinkAja. Mirip platform e-money lain seperti OVO, DANA, dan lainnya. Aplikasi itu digunakan untuk pembayaran BBM secara nontunai di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina.  MyPertamina dapat di-download di Play Store (Android) dan App Store (iOS). Siapa pun boleh mendaftarkan kendaraannya melalui MyPertamina. Nanti Pertamina melakukan verifikasi dan pencocokan data lebih lanjut. Hasil verifikasi itu akan menentukan apakah yang bersangkutan berhak menerima BBM bersubsidi. Irto belum memastikan kapan revisi Perpres 191 Tahun 2014 tersebut rampung. Karena itu, hingga saat ini pertalite masih disalurkan seperti biasa.  Sementara itu, pembelian solar masih sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. ’’Untuk solar sudah ada aturannya sesuai dengan kriteria pada Perpres 191 Tahun 2014,’’ imbuhnya.  Dia mengimbau agar kendaraan industri dan masyarakat mampu membeli BBM nonsubsidi. ’’Dengan demikian, solar subsidi bisa lebih tepat sasaran ke mereka yang berhak dan membutuhkan,’’ jelasnya.  Area Manager Communication, Relations &amp; CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menyampaikan, pada periode 1 Juli nanti, ada empat kota/kabupaten di Jawa Barat yang melakukan uji coba transaksi pertalite dan solar bagi pengguna kendaraan roda empat terdaftar.  ”Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis akan menjadi daerah yang terlebih dahulu dilakukan pendataan melalui laman subsiditepat.mypertamina.id untuk pendaftaran masyarakat,’’ ujar Eko.  Dia menekankan bahwa Pertamina Patra Niaga sebagai operator yang ditunjuk pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi harus mematuhi regulasi. Antara lain, memastikan penyaluran pertalite dan solar tepat sasaran dan tepat kuota. ’’Perlu diketahui bahwa di empat kota/kabupaten ini masyarakat tidak perlu khawatir apabila belum mengunduh aplikasi MyPertamina. Sebab, registrasi bisa dilakukan melalui situs subsiditepat.mypertamina.id tersebut,’’ katanya.  Eko melanjutkan, jika kendaraan dan identitas masyarakat sudah terkonfirmasi dan terdaftar, sistem akan mengirim QR code unik yang dapat digunakan melalui aplikasi MyPertamina. Bisa juga di-print atau disimpan di galeri ponsel masing-masing. QR code tersebut nanti dicocokkan datanya di SPBU sebelum Pertamina melayani transaksi pertalite dan solar. ’’Jadi, pembayaran pun masih sama seperti transaksi biasa. Masyarakat memiliki banyak opsi, mulai dari pembayaran tunai (cash), kartu kredit/debit, ataupun pilihan nontunai lainnya, tidak terbatas hanya menggunakan MyPertamina,’’ tambah Eko.  Selanjutnya, uji coba di wilayah lain akan dilakukan secara bertahap sambil memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem. Masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 serta media sosial resmi @ptpertaminapatraniaga dan @mypertamina untuk informasi lebih lanjut.  Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organda Ateng Aryono mengatakan, pihaknya belum menerima petunjuk teknis lebih jauh mengenai regulasi tersebut. Namun, pada dasarnya, Organda akan mendukung kebijakan dan upaya pemerintah dalam menertibkan pembelian BBM agar sesuai dengan target pasar. ”Kami sudah sangat siap jika yang diperlukan adalah registrasi kendaraan atau pendataan armada. Sebab, sebelum ada skema seperti ini, kami sudah punya semua database armada kita,” ujar Ateng kemarin (28/6).  Pada bagian lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Timur (Jatim) Sundoro mendukung penuh proyek percontohan penyaluran BBM subsidi di Indonesia. Menurut dia, sudah seharusnya BBM subsidi tersalurkan ke kendaraan yang tepat. Karena itu, dia tak mempermasalahkan kalau sistem tersebut akhirnya disamaratakan di semua wilayah. ’’Sekarang simpulnya ada di Pertamina. Apakah siap mengimplementasikan kebijakan tersebut di seluruh Indonesia,’’ ujarnya.  Dia mengatakan, aturan bahwa pertalite atau biosolar tak boleh dikonsumsi kendaraan mewah sudah disebut sejak lama. Namun, kenyataannya masih banyak penyelewengan di lapangan. Karena itu, pengusaha truk seperti dia mengaku khawatir jika ada pembatasan BBM. Selama pemerintah bisa menepati kuota truk angkutan barang sesuai kebijakan, Sundoro mengatakan bahwa pihaknya tak akan mengeluh saat harus menggunakan aplikasi dalam pembelian BBM. ’’Seperti yang sudah kami tegaskan berkali-kali. Kami senang melakukan kebijakan apa pun itu, termasuk kenaikan harga, selama tidak ada kelangkaan,’’ imbuhnya.

Pertamina Verifikasi Penerima Subsidi BBM hingga 15 Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PERTAMINA-CASHBACK1.jpg" alt="Salah satu pelanggan melakukan transaksi pembayaran BBM menggunakan aplikasi MyPertamina. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Salah satu pelanggan melakukan transaksi pembayaran BBM menggunakan aplikasi MyPertamina. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem baru pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan diterapkan. PT Pertamina Patra Niaga membagikan link pendaftaran untuk membeli pertalite dan solar dengan menggunakan aplikasi digital, MyPertamina.  Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution menyatakan, hal itu dilakukan untuk memastikan mekanisme penyaluran tepat sasaran. Masyarakat juga tidak perlu khawatir apabila tidak memiliki aplikasi MyPertamina.  Pasalnya, pendaftaran dilakukan di website MyPertamina. Yakni, https://subsiditepat.mypertamina.id/.  "Kami menyiapkan website yang dibuka pada Jumat (1/7)," katanya melalui keterangan resmi kemarin (27/6).  Masyarakat yang merasa berhak menggunakan pertalite dan solar dapat mendaftarkan datanya melalui website itu. Kemudian, menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar.  Alfian menyebutkan, pengguna yang terdaftar akan mendapatkan QR code khusus yang menunjukkan bahwa data mereka telah cocok sehingga dapat membeli pertalite dan solar. "Jika seluruh data sudah cocok, konsumen dapat melakukan transaksi di SPBU dan seluruh transaksinya akan tercatat secara digital," imbuhnya.  Dengan begitu, sambung Alfian, Pertamina dapat mengenali siapa saja konsumen pertalite dan solar. Hal itu juga bisa menjadi acuan dalam membuat program ataupun kebijakan terkait dengan subsidi energi bersama pemerintah sekaligus melindungi masyarakat yang saat ini berhak menikmati bahan bakar bersubsidi.  Direncanakan, uji coba awal akan dilakukan di beberapa kota atau kabupaten yang tersebar di lima provinsi. Yakni, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Jogjakarta.  Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, hingga saat ini, pemerintah masih memberikan subsidi pada harga jual BBM. Pemberian subsidi itu bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah melambungnya harga minyak dunia.  "Kalau tidak, seluruh BBM itu sudah naik paling tidak 2 kali lipat, tapi kita tidak pass-through itu sehingga subsidi harus naik," ujarnya pada acara Merdeka Belajar Kemendikbudristek kemarin (27/6).  Pada asumsi awal pemerintah dan DPR, harga minyak ada di level USD 65 per barel. Kini, harga minyak mencapai level USD 120 per barel. "Subsidi juga dinikmati dalam bentuk listrik. Begitu juga dengan pertamax, itu masih jauh di bawah harga. You actually enjoy subsidy," tuturnya.  Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, subsidi membuat belanja negara naik menjadi Rp 3.106 triliun dari desain awal Rp 2.750 triliun.  PROVINSI YANG UJI COBA PEMBELIAN BBM SUBSIDI DENGAN APLIKASI  - Sumatera Barat  - Kalimantan Selatan  - Sulawesi Utara  - Jawa Barat  - Jogjakarta  Sumber: Pertamina Patra Niaga

5 Provinsi ini Uji Coba Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina 1 Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PERTAMINA-CASHBACK1.jpg" alt="Salah satu pelanggan melakukan transaksi pembayaran BBM menggunakan aplikasi MyPertamina. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Salah satu pelanggan melakukan transaksi pembayaran BBM menggunakan aplikasi MyPertamina. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertamina mengadakan program cashback bagi pelanggan BBM bersubsidi yang melakukan pembayaran secara non tunai (Cashless) melalui aplikasi MyPertamina di Jabodetabek. Program ini pun diharapkan dapat membantu korban yang terdampak banjir di Jabodetabek.  "Semoga dengan program ini, Pertamina juga dapat meringankan beban pelanggan yang terkena dampak banjir di Jabodetabek," terang VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman lewat siaran pers, Minggu (5/1).  Dengan program ini, Pertamina memberikan cashback setara 30 liter BBM bersubsidi, yakni berupa top up pada saldo LinkAja yang sudah terintegrasi dengan MyPertamina.  “Untuk saat ini, program tersebut diperuntukan kepada pelanggan BBM bersubsidi yang telah aktif menggunakan aplikasi MyPertamina dan membayar transaksi cashless dengan LinkAja hingga 31 Desember 2019” kata dia.  Ia menyebutkan bahwa aplikasi tersebut merupakan aplikasi loyalty program Pertamina yang telah terintegrasi dengan mekanisme pembayaran cashless LinkAja, sehingga memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran transaksi di SPBU.  Selain itu, pengguna MyPertamina akan mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan point reward setiap pembelian BBM di SPBU. Poin tersebut nantinya dapat ditukarkan dengan merchandise menarik.  "Ada Pertamax Turbo Backpack, Pertamax Turbo Jacket, Die Cast Lambo serta bisa juga ditukarkan dengan voucher menginap di Patra Bali Resort," imbuhnya.  MyPertamina juga memudahkan pelanggan untuk mencari informasi SPBU terdekat serta produk Pertamina lainnya. Nantinya, seluruh data transaksi akan terintegrasi sehingga bisa menghimpun profil pelanggan, serta memonitor perkembangan stok BBM di SPBU hingga TBBM.  “Aplikasi MyPertamina merupakan bagian dari program digitalisasi yang sedang dijalankan Pertamina di seluruh SPBU. MyPertamina merupakan jawaban atas tantangan era digital dimana seluruh pembayaran nantinya dilakukan secara non tunai, sehingga lebih aman, cepat dan efisien,” pungkas Fajriyah.

Peduli Korban Banjir, Pertamina Beri Cashback Isi BBM di Jabodetabek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aplikasi mypertamina

Berita Terkini