<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/peduli-lindungi-sekolah.jpg" alt="PENCEGAHAN: Pelajar melakukan scan QR code PeduliLindungi di sekolah. (JAWA POS RADAR BLITAR)" width="100%">
<figcaption>PENCEGAHAN: Pelajar melakukan scan QR code PeduliLindungi di sekolah. (JAWA POS RADAR BLITAR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana sanksi pidana bagi masyarakat yang tak menggunakan aplikasi PeduliLindungi disesalkan banyak pihak. Salah satunya datang dari Institute for Criminal Justice Reforme (ICJR).  Peneliti ICJR Genoveva Alicia mengingatkan, proposal untuk menggunakan sanksi pidana harus dipikirkan dengan matang, seksama dan proporsional. Dia menyesalkan, pemerintah terus mempromosikan penggunaan ancaman sanksi pidana untuk menjamin kepatuhan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.  "Penggunaan sanksi pidana untuk penanggulangan Covid-19 telah menunjukkan kesemerawutan dan diskriminatif," kata Alicia dalam keterangannya, Rabu (22/12).  Dia mengutarakan, Pemerintah pernah menerapkan sanksi pidana bagi pelanggar PPKM berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 16 Tahun 2021. Instruksi ini menyampaikan bahwa pelanggar PPKM dapat dikenai sanksi pidana melalui berbagai macam instrumen hukum di antaranya Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 KUHP, pasal pidana dalam UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pasal pidana dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Perda, Perkada, dan ketentuan lain.  Jika diperhatikan lebih lanjut, kata Alicia, masing-masing aturan tersebut memuat ketentuan unsur tindak pidana yang spesifik. Sedangkan dalam penerapannya, tidak sesuai dengan unsur pidana yang dimaksud.  "Bahkan penggunaan Pasal 212, 218 KUHP tentang melanggar perintah petugas tidak tepat digunakan, karena memunculkan kesewenangan," beber Alicia.  Keberadaan sanksi pidana yang terus dipromosikan justru akan menimbulkan praktik-praktik diskriminasi dan tidak menyelesaikan masalah kepatuhan yang ingin diintervensi oleh Pemerintah.  Dia menegaskan, pembahasan mengenai sanksi pidana di dalam penegakan protokol kesehatan selama Pandemi Covid-19 tidak pernah mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah.  Hal ini juga menandakan peringatan bagi dewan perwakilan rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena penggunaan dan promosi sanksi pidana hanya dapat dibahas oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat.  "ICJR mencermati sikap kritis terhadap proposal pemerintah belum cukup ditunjukkan oleh dewan perwakilan rakyat, baik DPR dan DPRD," sesalnya.  Terlebih carut-marut penerapan sanksi terhadap pelanggar kepatuhan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 sudah terjadi sejak awal pandemi. Kebijakan baru terus-menerus dibuat tanpa adanya perhatian yang serius terhadap kaidah-kaidah hukum tata negara dan seringkali menerobos kewenangan, dan dilakukan atas dasar narasi negara bertindak keras, seolah melakukan hal tepat.  Dua tahun pandemi, lanjut Alicia, Pemerintah harus segera berbenah dan menyadari kesalahan ini, agar seluruh lapisan masyarakat terlindungi dari ancaman kesehatan dan juga ancaman kekerasan yang lebih lanjut dari negara. Sekali lagi, ICJR tekankan, pelanggaran atas protokol kesehatan adalah pelanggaran yang bersifat administrasi.  "Intervensi yang tepat dilakukan pemerintah terhadap masalah administrasi adalah membangun sistem yang jelas, termasuk pengawasannya," tegas Alicia.  Dia menyebut, pemerintah tidak dapat mendahulukan promosi penggunaan sanksi pidana tanpa upaya yang jelas untuk membangun sistem. Dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan kejelasan siapa-siapa yang harus menggunakan aplikasi, bagaimana melakukan pandaftaran dan harus ada evaluasi berkala.  "Yang terpenting tidak dapat dibebankan sanksi kepada masyarakat. Selain itu, alih-alih menghukum dengan menggunakan sanksi pidana, Pemerintah harus mulai memikirkan peluang-peluang insentif yang dapat menstimulus kepatuhan masyarakat," pinta Alicia.  Dia mengharapkan tanpa perlu menyebarkan ancaman, sikap keras pemerintah yang terbukti menimbulkan kesewenangan kepada rakyat menengah ke bawah minim akses keadilan. Dia tak menginginkan penggunaan ancaman pidana diartikan sebagai bentuk frustasi dan ketidakmampuan pemerintah dalam menatakelola masalah dalam masyarakat.  "Atas hal tersebut ICJR menyerukan pertama, Pemerintah untuk Hentikan promosi penggunaan sanksi pidana. Kedua, Wakil Rakyat di DPR dan DPRD untuk kritisi proposal penggunaan sanksi pidana dari Pemeritah. Ketiga, Wakil Rakyat di DPR dan DPRD tuntut evaluasi penggunaan sanksi protokol kesehatan dari Pemerintah. Keempat, Pemerintah hadirkan kebijakan insentif untuk mendorong kepatuhan protokol kesehatan," tegasnya menandaskan.  Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 21 Desember 2021 memberikan keterangan bahwa dirinya akan mengeluarkan edaran yang menginstruksikan kepala daerah mengeluarkan peraturan kepala daerah (Perkada) mengenai penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di ruang publik.  Tito menyatakan bahwa Perkada ini nantinya akan menjadi dasar penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Bahkan perkada ini juga akan mengikat masyarakat.  "Setelah periode Natal dan Tahun Baru, pemerintah daerah dapat menaikkan status Perkada menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini bertujuan agar sanksi selain administratif dapat diterapkan termasuk sanksi pidana," pungkas Tito.

Pemerintah Diminta Hentikan Promosi Sanksi Pidana Soal PeduliLindungi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/hoax-peduli-lindungi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KABAR palsu kali ini menyasar aplikasi pelacakan kontak digital untuk Covid-19 milik pemerintah RI, PeduliLindungi. Tiba-tiba saja beredar informasi bahwa aplikasi itu buatan Singapura. Bahkan disebutkan, data masyarakat Indonesia yang ada dalam aplikasi tersebut telah direkam oleh Singapura, sehingga kedaulatan data Indonesia terancam.  ”Ternyata aplikasi Peduli Lindungi itu aplikasi bikinan Singapore. Gila, seluruh data kita direkam Singapura dan kedaulatan data Indonesia sudah di tangan mereka, meski ini aplikasi Telkom Mereka tahu alamat kita, tanggal lahir kita, email kita, makan apa, kita kemana saja, semua mereka tahu,” begitu kabar yang beredar dalam bentuk pamflet digital di media sosial.  Jawa Pos menemukan kabar tersebut diunggah oleh akun Facebook Kanjut pada 14 September 2021. Dia juga menuliskan komentar yang menghujat rezim pemerintahan saat ini (bit.ly/ProduksiSingapura).  Sayang, informasi tersebut tidak dilengkapi bukti. Hal itu juga dipertegas oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim Benny Sampirwanto bahwa informasi tersebut hoax. ”Nggak benar itu. Aplikasinya murni buatan dalam negeri,” kata Benny Rabu (15/9).  Dia menambahkan, aplikasi PeduliLindungi yang rilis pada Maret 2020 telah melalui proses pengembangan yang melibatkan banyak pihak. Termasuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Kementerian BUMN.  Terkait apa itu aplikasi PeduliLindungi, Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara telah mengulasnya pada 27 Maret 2020. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan, aplikasi buatan dalam negeri itu khusus untuk melacak persebaran virus korona baru Covid-19.  Aplikasi tersebut dinamai PeduliLindungi, bukan TraceTogether seperti yang sebelumnya diumumkan. ’’Itu nama nasionalnya,’’ kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli saat itu. Nama PeduliLindungi dipilih agar masyarakat lebih mudah memahami dan tercipta semangat untuk saling peduli dan melindungi saat kondisi darurat virus korona seperti sekarang ini.  Aplikasi itu memiliki fitur tracking atau pelacakan yang dapat melihat ’’log’’ pergerakan orang yang positif terinfeksi virus korona selama 14 hari ke belakang. Berdasar hasil tracking dan tracing (penelusuran), aplikasi akan memberikan peringatan kepada nomor-nomor ponsel yang berada di sekitar pasien positif Covid-19 untuk melakukan protokol kesehatan. Anda dapat membacanya di bit.ly/AplikasiPL.  FAKTA  Aplikasi PeduliLindungi dikembangkan oleh Kementerian Kominfo bersama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian BUMN.

Hoax Aplikasi PeduliLindungi Buatan Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/scan-peduli-lindungi.jpg" alt="SCAN DI SINI: Petugas menunjukkan cara mengakses aplikasi PeduliLindungi di pusat perbelanjaan. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SCAN DI SINI: Petugas menunjukkan cara mengakses aplikasi PeduliLindungi di pusat perbelanjaan. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat masuk supermarket mulai diterapkan secara serentak Selasa (14/9). Aturan teknisnya sama dengan mal. Setiap pengunjung wajib memindai PeduliLindungi untuk mencegah persebaran Covid-19 di area supermarket.  Kebijakan itu ditegaskan dalam aturan terbaru, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 42/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Regulasi tersebut menindaklanjuti aturan sebelumnya, Inmendagri 39/2021. Yakni, supermarket dan hipermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi mulai 14 September.  Pantauan Jawa Pos kemarin menunjukkan bahwa sejumlah supermarket mulai menerapkan kebijakan sesuai inmendagri. Salah satunya, Ranch Market. Supermarket yang terletak di Jalan Basuki Rahmat tersebut memasang barcode yang terhubung dengan PeduliLindungi milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Barcode diletakkan di pintu masuk dan pintu keluar.  Setiap pengunjung yang hendak masuk wajib men-scan barcode untuk memastikan yang bersangkutan sudah menjalani vaksinasi. ’’Untung, saya sudah vaksin,’’ kata Yanda, 25, salah seorang pengunjung, lalu men-scan barcode sebelum masuk Ranch Market.  Jika belum memiliki aplikasi karena belum mengunduh di ponsel, pengunjung bisa melakukan cara manual. Yaitu, menunjukkan kartu bukti sudah divaksin. Petugas di pintu masuk stand by memeriksa para pengunjung. ’’Kalau tidak punya aplikasinya, cukup menunjukkan kartu (bukti vaksin, Red) saja. Ini kami terapkan di semua tenant di Surabaya,’’ tutur Ilham Akbar, asisten supervisor supermarket tersebut.  Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) ikut memantau kebijakan itu. Ketua Aprindo Jatim April Wahyu Widati mengatakan, pemberlakuan aplikasi PeduliLindungi masih cukup terbatas.  Pada hari pertama kemarin, jelas dia, sedikitnya ada 37 supermarket dan hipermarket se-Surabaya yang menerapkannya. Terdiri atas 23 store Superindo, 5 Ranch Market, 3 Transmart, serta masing-masing 2 store Toeng Market, Papaya, dan Lottemart.  Jumlah tersebut dipastikan terus bertambah. Sebab, masih banyak supermarket dan hipermarket yang masih dalam proses beradaptasi dengan kebijakan anyar itu. ’’Misalnya, banyak gerai lokal yang masih berproses. Kita pantau terus perkembangannya,’’ papar April.  Pemberlakuan aplikasi PeduliLindungi hari pertama kemarin bukannya tanpa kendala. Menurut April, beberapa pengelola mengadu ke Aprindo karena belum mengetahui aturan tersebut. Pemerintah dinilai kurang menyosialisasikan aturan itu ke pelaku usaha ritel. Dengan begitu, ada pengelola supermarket yang cukup kelabakan untuk menyiapkan perangkat aplikasinya.  Persoalan juga datang dari pelanggan. Beberapa pengunjung kecele karena tidak bisa memasuki area supermarket. Sejumlah pengunjung tidak bisa mengunduh aplikasi PeduliLindungi. Sebab, perangkat ponselnya tidak memadai. Sialnya, mereka juga tidak membawa kartu bukti sudah divaksin. ’’Banyak customer yang balik karena nggak bisa masuk supermarket,’’ tutur April.  Selain itu, para orang tua kecewa karena anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak boleh masuk tempat perbelanjaan. Ketentuan itu sama persis dengan aturan masuk mal.

Banyak Pengunjung Kecewa lantaran Gagal Masuk Tempat Perbelanjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/KRL-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Penumpang KRL selama pemberlakuan PPKM harus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penumpang KRL selama pemberlakuan PPKM harus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><h3>DPR Desak Pemerintah Jamin Keamanan Data Peserta Vaksinasi</h3> JawaPos.com – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah mendorong penambahan posko-posko desa sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan PPKM.  Hingga 3 September lalu, ada 51.498 posko desa yang terbentuk di 13 provinsi. ”Ikhtiar ini dalam rangka memastikan terlaksananya kebijakan penanganan Covid-19 di tingkat desa,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.  Dari sisi regulasi, pembentukan posko desa dipayungi oleh Permendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM di tingkat mikro, yaitu tingkat desa/kelurahan.  Kebijakan PPKM dijalankan pemerintah sejak Januari 2021. Aturan itu berkali-kali diperpanjang dengan nama yang berbeda. Mulai PPKM, PPKM mikro, penebalan PPKM mikro, PPKM darurat, hingga PPKM level 3 dan 4. Hari ini pemerintah akan kembali mengumumkan perpanjangan PPKM. Namun, daerah-daerah yang level kritisnya turun bakal diberi sejumlah kelonggaran.  Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau kesiapan Stadion Lukas Enembe di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, yang akan digunakan untuk PON XX. Airlangga mengimbau seluruh Forkopimda Papua untuk terus menekan jumlah kasus Covid-19. Terlebih, penyelenggaraan PON XX tinggal menghitung hari. Hingga kemarin, kasus aktif di beberapa daerah juga masih terbilang tinggi.  Kendati terjadi perbaikan level asesmen di Kabupaten Dogiyai dan Keerom, ada kenaikan level di Kabupaten Lanny Jaya (dari level 1 ke 3). ”Saya titip ke jajaran forkopimda supaya tingkat kasus ini bisa diturunkan dalam 1–2 minggu ke depan,” ujarnya.  Airlangga menjelaskan, jumlah kasus aktif di Provinsi Papua per 3 September masih mencapai 12.378 kasus. Meningkat 6,8 persen jika dibandingkan dengan 9 Agustus lalu. ”Papua memiliki jumlah kasus aktif terbesar kedua (di luar Jawa-Bali), di bawah Provinsi Sumatera Utara yang sebanyak 19.422 kasus,” jelasnya.  Meski demikian, secara umum di tingkat nasional terjadi penurunan kasus aktif di daerah luar Jawa-Bali. Yakni, di wilayah Sumatera (-48,41 persen), Nusa Tenggara (-71,20 persen), Kalimantan (-60,25 persen), serta Maluku-Papua-Papua Barat (-29,26 persen).  Positivity rate di Papua tercatat masih tinggi. Terutama di Kabupaten Supiori (60 persen) dan Mamberamo Tengah (33,3 persen). Karena itu, jumlah testing masih harus ditingkatkan. Capaian testing yang tinggi hanya di Kabupaten Boven Digoel dan Kota Jayapura. Di dua daerah tersebut, capaiannya sudah lebih dari 80 persen.  Jika dilihat dari zonasi risiko, Provinsi Papua termasuk zonasi risiko sedang (zona oranye). Terdapat 15 kabupaten/kota dengan risiko rendah (zona hijau) dan 14 kabupaten/kota dengan risiko sedang. Sementara itu, BOR Provinsi Papua tercatat 36 persen, di atas BOR nasional (22 persen). Di sejumlah kabupaten/kota, BOR masih di atas 50 persen. Terutama di Lanny Jaya dan Mappi (100 persen) serta Mimika, Tolikara, Boven Digoel, dan Jayawijaya (&gt;50 persen).  Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yakin Indonesia bisa melewati masa sulit karena memiliki dua modal sosial yang kuat. Yakni, gotong royong dan kolaborasi. Dia pun mengapresiasi upaya semua pihak yang bahu-membahu tanpa lelah. ”Siapa pun bisa berupaya, bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19,” ucapnya.  Menurut dia, setiap individu memiliki peran. Disiplin prokes sudah amat berarti di masa sekarang ini. Saling mengingatkan masyarakat yang lengah menjalankan protokol kesehatan juga penting. ”Semua terlihat sederhana dan bisa dilakukan siapa saja. Tapi, sesungguhnya itu amat berarti dalam menghadapi pandemi,” katanya.  Dari Senayan, komisi IX kembali menyoroti keamanan data masyarakat yang telah divaksin. Jangan sampai insiden kebocoran terjadi pada data-data vaksinasi. Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyebut isu vaksinasi masih sangat dinamis. Meski banyak yang bersedia divaksin, jumlah warga yang menolak vaksin juga cukup tinggi. Hal itu harus menjadi peringatan bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dengan data masyarakat untuk menjaga kepercayaan.  ”Pemerintah harus menjaga jangan sampai ada peristiwa atau kebijakan yang bisa melemahkan antusiasme publik. Data vaksinasi Presiden Joko Widodo bisa bocor dan terungkap ke publik. Ini menimbulkan banyak pertanyaan soal keamanan data vaksinasi,” jelas Mufida kemarin (5/9).  Apalagi, sekarang data vaksinasi menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan masyarakat untuk mengurus banyak hal. ”Saat banyak tempat mensyaratkan sertifikat vaksin, maka keamanan data publik setelah vaksinasi menjadi hal yang wajib dilindungi,” tegas politikus PKS itu.  Pakar telematika Roy Suryo meminta sistem aplikasi Peduli Lindungi diperbaiki. Menurut dia, aplikasi tersebut sangat mudah dibobol. ”Bahkan oleh orang awam yang bukan ahli teknologi informasi,” tuturnya.  Salah satu sistem yang dia sorot adalah mudahnya orang mengakses sertifikat vaksin. Cukup dengan memasukkan tanggal lahir dan NIK. Saat ini informasi tanggal lahir dan NIK sangat mudah dicari di internet. Jadi, mudah pula bagi seseorang untuk membuka sertifikat vaksinasi Covid-19 milik orang lain. ”Hal itu jelas konyol. Siapa pun bisa saja memasukkan data orang lain dan mencetak kartu vaksin orang lain tanpa verifikasi lebih dulu,” imbuhnya.  Menurut dia, sistem Peduli Lindungi harus bisa mendeteksi bahwa orang yang masuk untuk mengakses sertifikat vaksin adalah orang yang bersangkutan. Bukan orang lain yang hanya berbekal NIK, tanggal lahir, atau nama lengkap seseorang.  Roy menuturkan, sistem verifikasi untuk akses dokumen sertifikat vaksin bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, lewat kewajiban memasukkan one-time password (OTP) yang dikirim via SMS atau WhatsApp (WA) ke nomor ponsel milik orang yang bersangkutan. Bisa juga dengan double protection melalui kode yang dikirim via e-mail terverifikasi atau sejenisnya.

Posko Desa Jadi Ujung Tombak PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-28-at-12.11.32.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 terus dilakukan oleh sejumlah pihak. Terkini, BUMN operator pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III menyediakan alat yang dapat digunakan setiap calon penumpang kapal laut untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki terminal penumpang.  Pelindo III akan menyiapkan alat untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi di sejumlah terminal penumpang di beberapa pelabuhan. Tahap awal, alat tersebut akan disiapkan di Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Benoa, dan Pelabuhan Banjarmasin.  “Alat ini akan mulai terpasang di sejumlah pelabuhan mulai Sabtu (28/8), nantinya alat ini akan digunakan untuk mendukung proses validasi syarat-syarat bepergian seperti sertifikat vaksinasi, hasil pemeriksaan antigen ataupun swab PCR,” kata Vice President Corporate Communication Pelindo III, Suryo Khasabu, Sabtu (28/8).  Lebih lanjut, kata dia, penyiapan alat aplikasi PeduliLindungi dinilai akan memberikan banyak kemudahan dan menguntungkan pihak-pihak terkait. Calon penumpang kapal laut cukup memindai barcode yang ada di aplikasi Peduli Lindungi di ponsel melalui alat yang tersedia di terminal penumpang.  Selanjutnya akan ada pemberitahuan apakah mereka layak melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal laut. Selain cepat dan mudah, alat ini mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan calon penumpang sehingga meminimalkan risiko penularan Covid-19 apabila salah satu pihak terpapar virus.  “Alat ini juga meminimalkan risiko pemalsuan dokumen perjalanan misalnya pemalsuan sertifikat vaksin dan hasil pemeriksaan antigen maupun swab PCR,” lanjutnya.  Sementara itu , Plt Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya Acub Zaenal, menyebut penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk validasi digital akan mempercepat proses validasi dan menjaga keakuratan data. Pemeriksaan menggunakan mesin akan langsung terhubung dengan pusat data di Kementerian Kesehatan.  Selain menghemat waktu, keberadaan mesin aplikasi PeduliLindungi juga berpengaruh pada jumlah petugas. Selama ini untuk melakukan pemeriksaan dokumen, terdapat 2-3 orang petugas. Dengan adanya mesin aplikasi, maka cukup 1 petugas untuk berjaga jika ada calon penumpang yang mengalami kendala.  Calon penumpang diharapkan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan dokumen persyaratan perjalanan di fasilitas layanan kesehatan yang masuk dalam jejaring Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan, sehingga keasliannya terjamin. Selama ini ditengarai banyak beredar dokumen PCR atau rapid antigen yang diragukan keasliannya.  “Kedepannya calon penumpang dapat melakukan validasi persyaratan secara mandiri, mesin aplikasi sudah terhubung dengan pusat data sehingga akan menampilkan hasil sesuai data yang terekam,” Tutup Acub  Sebelumya dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di wilayah pelabuhan, Pelindo III menggelar proses vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok di wilayah kerjanya dengan menggandeng Kantor Kesehatan Pelabuhan dan TNI/Polri. Total lebih dari dari 25 ribu orang masyarakat maritim telah mendapat suntikan vaksin dosis pertama dan kedua di Pelindo III.

Penumpang Kapal Laut Diimbau Gunakan Aplikasi PeduliLindungi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/scan-qr-peduli-lindungi.jpg" alt="PINDAI DULU: Warga melakukan scan barcode sebelum masuk pusat perbelanjaan. Scan itu mengetahui apakah warga sudah divaksin. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PINDAI DULU: Warga melakukan scan barcode sebelum masuk pusat perbelanjaan. Scan itu mengetahui apakah warga sudah divaksin. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat aktivitas masyarakat bakal diperluas. Ke depan syarat vaksinasi tidak hanya berlaku bagi pengunjung mal, tapi juga toko-toko ritel.  Semua pengunjung yang bisa masuk sudah tervaksin minimal dosis pertama. Itu dibuktikan dengan scan QR code yang terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi milik Kemenkes. Barcode dipasang di setiap pintu masuk toko ritel. Proses tersebut kini sedang dipersiapkan.  Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sedang mendata berbagai gerai untuk dipasangi QR code yang terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ketua Aprindo Jatim April Wahyu Widarti mengatakan bahwa pendaftaran tersebut terbuka untuk anggota maupun non-anggota Aprindo. ’’Semua mendaftar melalui asosiasi,’’ papar April Rabu (25/8).  Aprindo, jelas dia, sebatas menjembatani toko ritel agar bisa terhubung dan dipasangi scan QR code vaksinasi milik Kemenkes. Sebab, toko ritel tidak bisa langsung mendaftar ke pemerintah. Nah, jika prokes yang disyaratkan tidak berjalan dengan baik, Kemenkes akan memberikan teguran ke asosiasi. ’’Selanjutnya, ini menjadi tanggung jawab asosiasi,’’ ujarnya.  Tapi di sisi lain, Aprindo Jatim tidak setuju jika di semua gerai ritel diberlakukan syarat vaksinasi secara merata. April Wahyu Widarti berharap kebijakan tersebut diberlakukan secara bertahap.  Saat ini, kata dia, sebaiknya diterapkan untuk ritel nonesensial atau toko-toko yang tidak menjual kebutuhan pokok.  Adapun syarat vaksinasi bagi ritel yang menjual kebutuhan pokok diberlakukan belakangan. Sebab, dalam kondisi saat ini kebutuhan pokok menjadi hal yang sangat urgen bagi masyarakat. Nah, Aprindo khawatir jika syarat vaksinasi diberlakukan untuk sektor esensial akan semakin mengganggu upaya pemulihan ekonomi.  ”Saat ini saja masih turun. Apalagi dengan syarat ini (vaksinasi, Red) pasti akan tambah turun,’’ paparnya.  Ada beberapa pertimbangan. Di antaranya, belum semua masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi. Stok vaksin yang terbatas dan tersendatnya pengiriman vaksin dari Kemenkes membuat proses imunisasi berjalan alot. Wilayah Jatim misalnya. Dari total 31.826.206 jiwa sasaran vaksinasi, yang sudah divaksin dosis pertama baru 9.038.955 orang atau hanya 28,40 persen.  Yang sudah divaksin dosis kedua lebih sedikit lagi. Yaitu, 5.069.744 atau 15,93 persen. Data itu mengindikasikan vaksinasi yang belum merata. ’’Sehingga kami tidak setuju kalau di-gebyah uyah (wajib syarat vaksinasi, Red) ke semua gerai,’’ imbuh April.  Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan bahwa perluasan vaksinasi sebagai syarat masyarakat dalam beraktivitas adalah sebuah keniscayaan. Itu bagian dari budaya new normal untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

PeduliLindungi Sebaiknya untuk Toko Nonesensial Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/pengecualian-larangan-aktivitas-mudik-qsom3n-prv.jpg" alt="Ilustrasi calon penumpang pesawat melakukan verifikasi sebelum melakukan penerbangan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Fauzan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi calon penumpang pesawat melakukan verifikasi sebelum melakukan penerbangan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Fauzan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, tes kesehatan sangat dibutuhkan. Sehingga aplikasi peduli lindungi diharapkan bisa dimanfaatkan oleh setiap masyarakat yang melakukan perjalanan.  Hal ini mulai diterapkan di Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19.  "Dalam situasi sekarang, pengecekan hasil tes kesehatan perlu dilakukan untuk memastikan penumpang pesawat benar-benar dalam keadaan sehat," kata Budi, Minggu (4/7).  Budi menyampaikan, petugas Imigrasi bekerja sama dengan pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan upaya pengecekan terhadap para pelaku perjalan.  "Tetapi saya juga minta melakukan dengan teliti chek and rechek karena aplikasi ini kadangkala mereka belum terlalu pandai," ucap Budi.  Budi menuturkan, aplikasi peduli lindungi juga nantinya akan dilengkapi dengan vaksinasi. Sehingga para pelaku perjalanan bisa menunjukkan tes kesehatan berupa swab antigen maupun PCR dan vaksin.  "Aplikasi peduli lindungi ini bagus kita aplikasikan untuk memberikan pelayanan lebih baik Kami harapkan ke depan tidak ada lagi antrian untuk mencegah kerumunan," harap Budi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/07/2021/mulai-5-juli-penumpang-pesawat-wajib-tunjukkan-kartu-vaksin/">Mulai 5 Juli, Penumpang Pesawat Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin</a>  Budi mengharapkan, penerapan PPKM Darurat pada Jawa-Bali bisa memberikan contoh penerbangan yang sehat. Budi pun menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kemenkes, Kementerian BUMN.  "Jakarta-Bali bisa memberikan contoh untuk menggunakan jasa penerbangan dengan aman dan sehat," imbau Budi menandaskan.

Aplikasi Peduli Lindungi Diharapkan jadi Contoh Baik dalam Penerbangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/KOMINFO.jpg" alt="Pemprov Jawa Tengah kembali menggelar Lomba Pertunjukan Rakyat (Pertunra) yang dilaksanakan secara virtual dengan tema “Jogo Tonggo”." width="100%">
<figcaption>Pemprov Jawa Tengah kembali menggelar Lomba Pertunjukan Rakyat (Pertunra) yang dilaksanakan secara virtual dengan tema “Jogo Tonggo”.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meluncurkan hasil kerja sama perluasan akses aplikasi PeduliLindungi. Menggandeng juga penyedia platform digital, Kementerian yang digawangi politisi Partai Nasdem, Johnny G.Plate itu juga merilis kerja sama Publikasi Konten Cerdas Bertelekomunikasi.   Upaya tersebut diklaim merupakan dukungan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sekaligus memanfaatkan teknologi telekomunikasi agar lebih produktif dan aman beraktivitas selama pandemi.  “Dalam rangka memperluas penggunaan dan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi, serta sebagai bagian dari upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, Kementerian Kominfo dan Kementerian BUMN bekerja sama dengan berbagai pihak mengembangkan fitur PeduliLindungi,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli, saat jumpa pers virtual pada Selasa (30/6).  Ramli menuturkan aplikasi PeduliLindungi milik pemerintah yang dikembangkan Telkom Indonesia dan beberapa provider lain aman digunakan. “Aplikasi PeduliLindungi mampu melakukan tracing (penelusuran) dan tracking (pelacakan) lokasi masyarakat dengan menggunakan teknologi bluetooth yang terenkripsi dan aman untuk digunakan,” tegasnya.  Guna meningkatkan jangkauan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, Kemenkominfo kemudian melakukan integrasi aplikasi dengan perusahaan ride hailing Gojek. “Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Kementerian Kominfo mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan aplikasi Gojek,” tutur Ramli.  Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi menyatakan, aplikasi pedulilindungi sudah didownload lebih dari 4 juta kali. Dirinya menyebut, sebelumnya memang lebih berfungsi sebagai tracking, tracing dan fencing, tapi harapan ke depan segera masuk ke tahap berikutnya sebagai fungsi screening sehingga bisa dimanfaatkan oleh ratusan juta rakyat Indonesia sebagai infrastruktur yang normal baru mengatasi masalah pandemi Covid-19.  Menurutnya, aplikasi PeduliLindungi merupakan salah satu infrastruktur dasar normal yang baru. "Fungsi screening diperlukan untuk kesehatan bukan security, dan akan menjadi salah satu infrastruktur dasar dari normal baru sesudah Covid-19. Oleh karena itu, kita harus bikin seefisien mungkin, sebaik mungkin, secepat mungkin, semudah mungkin agar setiap manusia tidak usah takut beraktifitas," tuturnya.  Direktur Utama PT Telkom Ririek Ardiansyah menyatakan aplikasi akan dikembangkan dengan melengkapi beragam fitur yang akan dapat memudahkan masyarakat di era kenormalan baru. "Lewat aplikasi ini ingin mempermudah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang masuk new normal. Kita lengkapi juga dengan berbagai fitur tambahan yang akan berevolusi nantinya mobilitas masyarakat bisa lebih mudah daripada harus membawa kartu atau surat bukti bebas Covid-19," ujarnya.  Menurut Ririek, aplikasi PeduliLindungi juga akan digunakan untuk mengelola kunjungan wisatawan dari luar negeri, khususnya di sepuluh destinasi wisata unggulan. "Kita akan terus kembangkan fitur termasuk bagaimana untuk mengatur para turis yang datang dari luar negeri dengan mengatur (melalui Aplikasi PeduliLindungi) di perbatasan sudah kita atur. Ultimate-nya tentunya kita ingin agar kegiatan ekonomi bisa berjalan dan risiko pandemi Covid-19 bisa dikurangi," jelasnya.  Melalui integrasi tersebut, masyarakat pada umumnya dapat mengakses langsung aplikasi PeduliLindungi di Gojek. Di samping itu, pengguna Gojek juga mendapatkan informasi tentang manfaat berpartisipasi dalam PeduliLindungi melalui link yang terdapat di shuffle card dan inbox aplikasi Gojek serta media sosial.  Keberadaan aplikasi PeduliLIndungi dalam ekosistem Gojek diharapkan dapat meningkatkan partisipasi jutaan pengguna Gojek, “Baik konsumen, mitra driver, maupun mitra UMKM GoFood - dan masyarakat Indonesia dalam upaya pelacakan dan meredam penyebaran pandemi Covid-19,” tandas Ramli.

Kemenkominfo Perluas Akses Aplikasi Peduli Lindungi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/aplikasi-peduli-lindungi-2.png" alt="Ilustrasi: Aplikasi PeduliLindungi kini tersedia di Apple Play Store. (Rian/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Aplikasi PeduliLindungi kini tersedia di Apple Play Store. (Rian/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inisiatif pemerintah meluncurkan aplikasi PeduliLindungi guna menekan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) dinilai sangat bermanfaat agar masyarakat saling melindungi.  Aplikasi PeduliLindungi sendiri memiliki fitur aplikasi tracking yang dapat mendeteksi pergerakan terpapar Covid-19 selama 14 hari ke belakang.  Berdasarkan hasil tracking dan tracing, masyarakat akan menerima warning untuk segera menjalankan protokol kesehatan apabila di sekitarnya terdapat pasien positif Covid-19. Aplikasi ini dapat bermanfaat secara maksimal karena terhubung dengan seluruh operator seluler di Indonesia.Aplikasi serupa dengan mekanisme yang sama juga sudah digunakan secara efektif di negara lain. Seperti di negara tetangga Singapura yang dinilai berhasil membantu mengendalikan penyebaran Covid-19 di negara tersebut.  "Secara fungsional aplikasi PeduliLindungi bermanfaat bagi mereka yang terpaksa keluar rumah dan bertemu orang lain atau menggunakan fasilitas umum memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi dinilai bermanfaat karena bisa memberikan deteksi daerah zona merah dan menginformasikan jika ternyata dalam interaksi dengan orang lain yang terpapar virus," ungkap Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Satriyo Wibowo di Jakarta, Jumat (17/4).  Ditambahkannya, untuk sisi keamanan aplikasi juga ada jaminan karena banyak pihak terlibat terutama dari pemerintah dan ada juga dukungan dari operator seperti Telkom. "Hal yang pasti developer dan server di Telkom, jadi datanya (disimpan) lokal. Saran saya ditingkatkan User Experience (UX) lebih friendly dengan feedback langsung terlihat nyata di halaman awal," sarannya.  Secara terpisah, Praktisi Keamanan Siber Mochammad James Falahuddin menyatakan kalau dari sisi keamanan, aplikasi PeduliLindungi sudah berhasil lolos masuk App Store. Dengan demikian, secara security, aplikasi tersebut dinilai sudah baik.  "Masuk App Store itu tandanya untuk isu security sudah baik. Apple itu tak sembarangan review keamanan aplikasi bagi penggunanya. Mereka tak mandang jabatan atau instansi yang nenteng," katanya.  Dikatakannya, untuk bisa published di App Store, setiap aplikasi, apalagi yang mengeksploitasi fungsi location dan Bluetooth, pasti akan di scrutinize oleh Team Verifikasi Apple secara detail. Ini untuk memastikan aplikasi tidak melakukan abuse terhadap dua fungsi itu yang bisa berakibat terhadap kebocoran data pengguna.  Proses verifikasi di App Store sendiri bisa berlangsung cukup lama, sebelum satu aplikasi lolos untuk di-publish.  "Jadi, harusnya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan fitur di aplikasi PeduliLindungi ini bisa diminimalisir selama kita menginstall dari jalur yang benar, yakni Play store dan App Store," katanya.  James yang mengantongi Certified Chief Information Security Officer (CCISO) mengatakan, memang benar kalau aplikasi mobile. Terutama android apps yang didistribusikan di luar platform resmi (Playstore) dalam bentuk file *.apk perlu diwaspadai, karena aplikasi tersebut pasti belum melalui Quality Control dari platformnya.  "Tapi dalam kasus PeduliLindungi ini yang sekarang sudah resmi di publish di official store, tidak hanya untuk Android (Play store) tapi juga sudah available untuk Apple iOS (App Store) harusnya terjamin dari sisi keamanannya. Masyarakat tak usah takut. Aplikasi sejenis ini kan digunakan juga di Tiongkok dan Singapura," tutupnya.  Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sendiri sebelumnya telah membantah informasi hoaks terkait aplikasi Peduli Lindungi yang dianggap membahayakan penggunanya.  "Kami pastikan bahwa berita itu tidak benar karena aplikasi PeduliLindungi saat ini sudah dapat diunduh melalui App Store dan Play Store untuk versi iOS dan Android dan tidak melalui APK sehingga sangat secure dari phising dan malware," tulis Kominfo melalui Siaran Pers NO. 57/HM/KOMINFO/04/2020 yang dikeluarkan pada Jumat, (17/4) lalu.  Saat ini tidak kurang 1 juta pengguna telah meng-install PeduliLindungi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Aplikasi PeduliLindungi pun telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kominfo No. 171 Tahun 2020.  Diharapkan semua masyarakat dapat menggunakan aplikasi PeduliLIndungi karena ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat agar saling melindungi. Masyarakat diimbau untuk menjadi pengguna aplikasi PeduliLindungi. Karena semakin banyak yang meng-install maka semakin masif upaya kita memutus mata rantai Covid-19 dengan harapan kondisi dapat segera kembali normal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YDEq8Nc1DBw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=SSQMJKZ-r8M  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UQM2Akg2rs0

Bisa Masuk App Store, PeduliLindungi Dinilai Baik Secara Security

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aplikasi peduli lindungi

Berita Terkini