<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/eri-aduan-1437289121.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya mempercepat pelayanan publi. Salah satunya mengintegrasikan aduan masyarakat yang masuk ke DPRD Kota Surabaya dengan aplikasi WargaKu. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, integrasi ini akan semakin memperkuat sinergisitas antara Pemkot dan DPRD Surabaya dalam menangani aduan masyarakat. &rdquo;Dengan adanya satu sistem yang terhubung, respons terhadap aduan warga dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,&rdquo; kata Eri seperti dilansir dari Antara. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan kepada Sekretaris DPRD Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi, untuk segera merealisasikan integrasi sistem tersebut. Wali kota menekankan tiga poin utama terkait inovasi tersebut. Pertama pentingnya menjembatani komunikasi antara Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya untuk memperkuat sinergisitas kebijakan. &rdquo;Kedua, digabungkan aspirasi virtual, laman DPRD, dan laporan bisa dikoneksikan dengan WargaKu. Ketiga, digitalisasi semua, mulai undangan hingga resume rapat. Sehingga, bisa diambil kesimpulan dalam sebuah permasalahan, apa yang harus dikerjakan,&rdquo; ucap Eri. Dia menjelaskan, dengan sistem digitalisasi, seluruh data aduan dan hasil rapat dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga mempermudah pengambilan keputusan. &rdquo;Kalau nanti ada permasalahan yang berkaitan dengan Pemkot Surabaya, bisa dikoneksikan dengan WargaKu, yakni aplikasi aduannya orang Surabaya,&rdquo; ujar Eri. Selain integrasi aduan, Wali Kota Eri juga mendorong digitalisasi dalam proses administrasi dan pencatatan laporan kegiatan di lingkungan DPRD Surabaya. &rdquo;Hal ini diharapkan dapat mempermudah penentuan kebijakan ke depan,&rdquo; tutur Eri. Sebagai contoh, Wali Kota Eri mengusulkan agar hasil rapat yang berlangsung di ruang Komisi DPRD dapat langsung diakses melalui aplikasi. Dengan begitu, Sekretariat DPRD bisa secara real-time mengetahui hasil rapat serta pengaduan warga yang masuk setiap hari. &rdquo;Ketika sudah digitalisasi, Sekretariat DPRD bisa mengetahui hasil rapat maupun pengaduan warga masuk setiap hari,&rdquo; ucap Eri.

Pemkot Surabaya berupaya mempercepat pelayanan publik. Salah satunya mengintegrasikan aduan masyarakat ke DPRD dengan aplikasi WargaKu

Pemkot Surabaya Integrasikan Aduan DPRD dengan Aplikasi WargaKu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/aplikasi-surabaya.jpg" alt="PELAJARI SISTEM BARU: Warga mencari informasi pelayanan publik melalui aplikasi Wargaku (11/2). Aplikasi itu dibuat untuk mempermudah warga mengajukan layanan ke Pemerintah Kota Surabaya. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PELAJARI SISTEM BARU: Warga mencari informasi pelayanan publik melalui aplikasi Wargaku (11/2). Aplikasi itu dibuat untuk mempermudah warga mengajukan layanan ke Pemerintah Kota Surabaya. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sejak lama, Pemkot Surabaya menelurkan banyak inovasi di bidang teknologi. Salah satunya aplikasi WargaKu. Aplikasi itu ternyata mendulang apresiasi dari Ombudsman. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur Achmad Khoiruddin mengatakan, aplikasi WargaKu menjadi salah satu solusi Pemkot Surabaya dalam menjalankan pemenuhan pengelolaan pengaduan masyarakat berdasar UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Seperti untuk meningkatkan pelayanan secara bertahap, serta meminimalisir praktik maladministrasi. &rdquo;Dengan adanya pengaduan ini dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat. Sehingga dapat melakukan perbaikan dan evaluasi diri. Serta, menjadi koreksi atas pelayanan publik yang diberikan sehingga ada masukan seperti apa,&rdquo; kata Achmad Khoiruddin. Direktur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Global Management Surabaya, sekaligus Dosen ITS Jurusan Teknik Industri Maria Anityasari menyampaikan, pihaknya mendampingi Diskominfo Surabaya dalam mengelola keluhan warga menjadi evidence base policy (kebijakan berbasis bukti). Sebab, keluhan warga adalah sumber pembelajaran yang sangat besar. &rdquo;Kalau kita bisa melihat keluhan itu apa, berulang atau tidak dalam satu periode, serta jenis keluhan apa saja, maka analisis itu akan membuat keputusan-keputusan yang akan dibutuhkan oleh kota. Saat ini, dari 0-10, Surabaya berada di titik 8, masih ada room for improvement (ruang perbaikan) agar percepatan penuntasan persoalan terus berjalan menuju peningkatan untuk kota kelas dunia,&rdquo; tutur Maria Anityasari.

Ombudsman menilai, aplikasi WargaKu menjadi salah satu solusi Pemkot Surabaya dalam menjalankan pemenuhan pengelolaan pengadua masyarakat

Aplikasi Wargaku Besutan Pemkot Surabaya Dipuji Ombudsman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/M-Fikser-2-scaled-e1643530045234-1.jpg" alt="Kepala Diskominfo Kota Surabaya M. Fikser jelaskan aplikasi WargaKu. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kepala Diskominfo Kota Surabaya M. Fikser jelaskan aplikasi WargaKu. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dalam setahun, Aplikasi WargaKu milik Pemerintah Kota Surabaya menerima sebanyak 10.504 pengaduan. Aplikasi WargaKu Surabaya yang diluncurkan pada 2021, digagas sebagai media pengaduan dan layanan untuk warga Kota Surabaya. Warga dapat menyampaikan kritik, saran, permohonan informasi, keluhan atau apresiasi kepada Pemkot Surabaya.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M. Fikser memastikan, kanal pengaduan itu diminati warga. Pada 2021, mulai Maret-Desember 2021, pengaduan yang masuk sebanyak 11.316 pengaduan. Kemudian pada 2022, pengaduan yang masuk sudah mencapai 10.504 pengaduan.  ”Dari 10.504 pengaduan itu, sebanyak 9.795 pengaduan sudah selesai, dan sisanya ada yang sedang ditindaklanjuti dan ada pula yang sudah ditindaklanjuti,” kata Fikser, Selasa (13/12).  Menurut Fikser, pengaduan dengan jenis topik administratif rata-rata diselesaikan dalam rentang waktu 2-5 hari. Sedangkan pengaduan dengan jenis topik fisik rata-rata diselesaikan dalam rentang waktu 7-15 hari.  ”Kemudian pengaduan dengan jenis topik lain-lain rata-rata diselesaikan dalam rentang waktu 4-7 hari,” terang Fikser.  Warga rata-rata mengadukan soal MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), informasi pemangkasan/perantingan pohon, jalan rusak dan berlubang, bansos, dan beberapa topik lain. Laporan-laporan itu kemudian dikoneksikan dengan jajaran perangkat daerah (PD) Surabaya.  Selain itu, terdapat beberapa laporan yang menggunakan identitas orang lain hingga salah alamat. Salah satunya adalah pengaduan tentang Satpol PP Surabaya. Ketika pelapor diundang dan dikonfirmasi lebih lanjut, ternyata dia mengaku tidak pernah melaporkan.  ”Warga tersebut mengaku KTP hilang. Berarti yang melaporkan ini menggunakan identitas orang lain,” tutur Fikser.  Warga juga mengadukan soal sertifikat tanah, masalah PLN, hingga pengurusan STNK. Ada pula yang mengadukan password akun aplikasi Jogo Suroboyo. Semua itu bukan kewenangan Pemkot Surabaya.  ”Mungkin warga itu bingung dan tidak tahu ya, makanya sampai salah alamat mengadu,” papar Fikser.  Bahkan, ada pula laporan yang ternyata tidak bisa dihubungi atau tidak diangkat. Bila pelapor tidak bisa dihubungi, sesuai PermenPAN 62/2018, untuk pengaduan yang kurang data pendukung, diberikan waktu 10 hari untuk melengkapi.  Karena biasanya PD menelepon si pelapor untuk konfirmasi data pendukung yang dibutuhkan. Bahkan, PD memberitahukan melalui tanggapan di WargaKu agar si pelapor mengangkat telepon atau melengkapi data pendukung.  ”Apabila dalam jangka waktu 10 hari tidak merespons atau tidak melengkapi data pendukung, pengaduan akan kami arsipkan,” ucap Fikser.  Dia mengimbau kepada warga Kota Surabaya untuk melaporkan dan mengadukan berbagai hal di Kota Surabaya. Namun, diharapkan pengaduan atau laporan itu dilengkapi data pendukung yang lengkap, sehingga membantu jajaran pemkot dalam menanggapi pengaduan tersebut.  ”Monggo dilaporkan dengan data yang lengkap, supaya kami cepat dalam bergerak dan warga juga mendapatkan solusi solutif,” terang Fikser.

Sepuluh Ribu Pengaduan Masuk ke Aplikasi WargaKu Selama 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/APLIKASI-WARGAKU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Persoalan sosial dan infrastruktur mendominasi jenis keluhan warga Kota Surabaya yang disampaikan melalui aplikasi WargaKu. Dalam kurun setahun ini, kanal aduan milik pemkot itu telah menampung 10.504 laporan.  Permasalahan infrastruktur misalnya. Warga kerap melaporkan dan memotret jalan-jalan berlubang serta saluran air yang ambrol. Jumlah aduan semakin bertambah memasuki musim hujan. Untuk persoalan sosial, ragam aduan yang disampaikan berkaitan dengan warga yang telantar dan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial (bansos).  WargaKu menampung seluruh keluhan warga. Mulai persoalan pembangunan, sosial, keamanan, hingga kejadian kriminalitas. ”Seluruh warga bisa mengakses WargaKu,” ucap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya M. Fikser kemarin (11/12).  Apabila warga kesulitan mengakses WargaKu, aduan bisa disampaikan langsung kepada RT atau Kader Surabaya Hebat (KSH). Sebab, mereka juga dibekali dengan aplikasi itu. ”Aplikasi ini memang dibangun untuk memudahkan warga wadul ke pemkot. Sudah menjadi kewajiban kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Fikser.  Setiap aduan yang masuk wajib ditindaklanjuti. OPD diberi batasan waktu maksimal 10 hari untuk menuntaskan persoalan tersebut. Apabila molor, kinerja dinas bakal dievaluasi. ”Warga yang melapor pasti kita hubungi sebagai bentuk tindak lanjut. Misal, untuk aduan yang sifatnya fisik, mereka diajak survei ke lokasi bersama-sama,” terang Fikser.  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Anna Fajriatin mengakui, ada sejumlah persoalan sosial yang dilaporkan ke WargaKu. Di antaranya, permakanan, lansia yang butuh penanganan khusus, hingga bantuan sosial (bansos). ”Pasti segera kami tindak lanjuti,” ucap Anna.  Sementara itu, Kabid dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita menyatakan, seluruh laporan terkait kerusakan jalan sudah ditangani. Pihaknya langsung menerjunkan petugas untuk menambal akses yang berlubang.  DSDABM Surabaya merasa terbantu dengan adanya laporan warga tersebut. Aduan itu mempercepat petugas menemukan akses-akses yang rusak. Dengan begitu, perbaikan berjalan cepat. ”Kami juga menerjunkan petugas untuk memantau jalan-jalan berlubang. Setiap hari mereka berkeliling mencari akses yang perlu ditambal,” ujar Adi.  Mayoritas warga sudah mengenal aplikasi WargaKu. Itu terlihat dari banyaknya laporan yang diterima. Bahkan, tidak sedikit aduan yang salah kamar. ”Misalnya, soal listrik, seharusnya ke PLN. Meski begitu, aduan itu akan tetap diteruskan ke pihak yang bersangkutan,” tutur Fikser.  ---  TAMPUNG KELUHAN WARGA DENGAN WARGAKU <ul> 	<li>Total ada 10.504 aduan lewat aplikasi WargaKu yang masuk.</li> 	<li>Sebanyak 9.795 sudah diselesaikan.</li> 	<li>Hingga kemarin masih ada 373 aduan yang sedang ditangani.</li> 	<li>Sebagian besar aduan yang disampaikan soal MBR, perantingan, bansos, saluran, jalan, hingga penerangan jalan umum (PJU).</li> 	<li>Dinas yang paling banyak menerima laporan adalah dinas sosial (dinsos), DSDABM, dinas lingkungan hidup (DLH), dan dinas perhubungan (dishub).</li> </ul> Sumber: Diskominfo Surabaya

Dua Masalah Ini Mendominasi Pengaduan di Aplikasi WargaKu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/APLIKASI-WARGAKU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Keluhan warga Kota Surabaya yang masuk ke aplikasi WargaKu terus bertambah. Selama enam bulan terakhir jumlahnya mencapai 5.467 aduan. Yang paling banyak permintaan perantingan pohon.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya M. Fikser menyampaikan, WargaKu adalah jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemkot. Kanal online tersebut menampung beragam masalah warga.  Mulai persoalan sosial, infrastruktur, hingga kesehatan. ”Jumlah laporan masyarakat yang masuk itu ribuan. Bahkan, tahun lalu tercatat ada 11.316 pengaduan. Sementara hingga pertengahan 2022 sudah ada 5.467 yang masuk,” tuturnya.  Dari 5.467 laporan, sebanyak 5.147 aduan sudah rampung ditangani. Selebihnya sedang dalam proses penyelesaian. Aduan paling banyak terkait pemangkasan dan perantingan pohon. ”Disusul pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), jalan rusak, dan jalan berlubang,” katanya.  Sesuai SOP, aduan harus direspons 1x24 jam. Pengaduan dengan topik administrasi rata-rata diselesaikan 2–5 hari. Keluhan pembangunan dan infrastruktur diselesaikan dalam waktu 7–15 hari.  ”Setiap pelapor pasti kita hubungi sebagai bentuk tindak lanjut. Misal, untuk aduan yang sifatnya fisik, kita pastikan benar dan bahkan diajak survei ke lokasi bersama-sama,” tutur Fikser.  Nah, bagi pelapor yang tidak bisa dihubungi, diskominfo memberikan tambahan waktu 10 hari. Bila tetap diabaikan, aduan diarsipkan lebih dulu.  Fikser menambahkan, banyak aduan yang salah alamat. Contohnya, masalah listrik yang seharusnya ke PLN malah masuk ke WargaKu. Selain itu, tentang STNK hingga pertanahan.  ”Mungkin warga juga bingung dan tidak tahu harus lapor ke mana. Makanya masuk ke kita. Namun, tetap kita upayakan memberikan respons dan diarahkan ke mana aduan tersebut,” katanya.

Ini Keluhan Terbanyak Warga Surabaya yang Masuk ke Aplikasi WargaKu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/SALURAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Keluhan warga Sedangbulu, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, terkait saluran yang tersumbat akhirnya terjawab. Kemarin (14/3) petugas dari dinas sumber daya air dan bina marga (DSDABM) serta kecamatan turun ke lokasi. Sumbatan akibat sedimen yang menumpuk dibersihkan.  Camat Pakal Tranggono Wahyu Wibowo mengatakan, selama ini belum pernah ada masalah di wilayah tersebut. Nah, ketika hujan turun beberapa waktu lalu, air di dalam saluran selebar 1 meter itu meluber ke jalan. ’’Warga yang resah akhirnya melapor lewat aplikasi Wargaku,” ujarnya.  Laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti. Tim dari DSDABM berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk mengecek lokasi. Berdasar hasil penelusuran, penyebab utama melubernya air ke jalan adalah sedimen. ’’Ada tumpukan lumpur yang mengganggu sehingga terjadi pendangkalan,” terangnya.  Total ada 10 personel dari dinas dan kecamatan yang diterjunkan. Dari pengerukan saluran, petugas mengangkut 50 karung lumpur.  Secara terpisah, Kepala Bidang Drainase DSDABM Eko Juli menjelaskan, sedimen di dalam saluran biasanya memang muncul ketika intensitas hujan mulai turun. Sebab, tidak ada arus yang membawanya sampai ke hilir.  ’’Jadi, ketika hujan lebat, sedimen itu pasti terbawa arus. Ketika intensitas hujannya berkurang, lumpur akan berhenti di titik tertentu,” paparnya.

Saluran Buntu, Lapor ke Aplikasi Wargaku, Petugas Langsung Datang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WARGAKU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Aplikasi WargaKu semakin lengkap. Sejak di-launching akhir Maret lalu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya terus menambah fitur di dalamnya. Saat ini total sudah ada 10 fitur yang tersedia.  Kepala Diskominfo Surabaya M. Fikser menjelaskan, awalnya WargaKu dirancang sebagai wadah pengaduan warga atas problematika pelayanan publik di Surabaya. Kemudian, lewat aplikasi itu, warga juga bisa mengajukan pelayanan kependudukan, pemberdayaan ekonomi, serta perizinan.  Disertakan pula fitur sumbang saran terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pemkot mengajak warga memberikan masukan pembangunan. Selain itu, terkait isu-isu kesehatan, sosial masyarakat, dan PPID.  ”Yang baru kami masukkan wadul sertifikat vaksin (wasitvaksin) serta usul bansos,” jelas Fikser. Fungsi wasitvaksin membantu warga mendapatkan sertifikat vaksinasi. Fitur usul bansos merupakan upaya pemkot mempercepat pengusulan bansos.  Fikser menuturkan, ke depan, jumlah fitur WargaKu terus ditambah. Setiap ada aplikasi anyar milik organisasi perangkat daerah (OPD), langsung ditempatkan di aplikasi WargaKu. ” WargaKu menjadi rumah seluruh aplikasi,” ujarnya.  Tak sekadar melengkapi aplikasi WargaKu. Diskominfo sedang merancang penyatuan seluruh data pemerintahan di Surabaya.  &nbsp;

Aplikasi WargaKu Jadi Rumah untuk Melayani Warga Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1619524606336.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menunjukkan aplikasi WargaKu. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menunjukkan aplikasi WargaKu. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebulan beroperasi, aplikasi WargaKu sebagai platform penghubung antara Pemkot Surabaya dengan warga sudah menghimpun total 2.369 aduan. Selain pengaduan, kini di dalam platform tersebut juga dilengkapi sub aplikasi perizinan.  Kepala Dinkominfo Kota Surabaya M. Fikser mengatakan, pada prinsipnya aplikasi WargaKu merupakan sebuah dashboard besar. Nah, di dalam dashboard tersebut berisi dengan sub-sub aplikasi atau fitur menu layanan untuk masyarakat.  ”Seperti keluhan itu subdomain (fitur) dari aplikasi WargaKu, itu tentang pengaduan. Nah, sekarang kita tambah tentang perizinan, kependudukan, dan layanan kesehatan,” tutur Fikser pada Selasa (27/4).  Selain perizinan, dalam waktu dekat pihaknya juga berencana menambah beberapa sub baru di dalam aplikasi WargaKu. Fitur atau sub yang sedang disiapkan saat ini berupa layanan pendidikan, informasi terkait MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), hingga kampung tangguh.  ”Jadi masih kami siapkan itu masih proses. Seperti kampung tangguh, MBR, terus layanan informasi lain,” jelas Fikser.  Tersedianya beberapa sub aplikasi itu diharapkan agar masyarakat tak perlu repot membuka komputer jika ingin mengakses layanan lain di pemkot. Sebab, melalui aplikasi WargaKu, masyarakat juga bisa mengajukan perizinan yang sudah terkoneksi ke dalam laman website Surabaya Single Window (SSW).  ”Perizinan cukup menggunakan aplikasi WargaKu. Begitu dia mengajukan perizinan ternyata prosesnya lama, dia juga bisa melaporkan keluhan itu ke layanan pengaduan,” papar Fikser.  Tak hanya fitur layanan perizinan yang telah terkoneksi dengan laman website SSW. Fikser menambahkan, fitur kependudukan juga telah terkoneksi dengan laman di layanan Klampid Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya.  ”Kemudian fitur kesehatan, itu juga terkoneksi dengan laman E-health. Jadi dia mau mendaftar untuk mendapat layanan ke rumah sakit atau puskesmas juga bisa melalui aplikasi WargaKu,” tutur Fikser.  Data Dinkominfo Surabaya mencatat, sejak dirilis pada Senin (22/3) hingga Selasa (27/4) pukul 13.00 WIB, sebanyak 2.369 total pengaduan yang telah masuk melalui aplikasi WargaKu. Dari total pengaduan tersebut, 2.171 di antaranya sudah selesai ditindaklanjut dan ditutup instansi.  Sedangkan 198 sisanya, dalam beberapa kategori status pengaduan. Dengan rincian, pengaduan baru belum ditanggapi hingga pukul 13.00 WIB ada 14, sudah ditanggapi dan sedang ditindaklanjuti 125 dan sebanyak 59 pengaduan sudah ditanggapi dan ditindaklanjuti instansi.  Sementara itu, dari ribuan pengaduan yang diterima pemkot, ada 10 topik tertinggi yang terakumulasi di Dinkominfo Surabaya. Yakni, terkait bantuan sosial (bansos), lowongan pekerjaan, jalan rusak atau berlubang, MBR, KTP elektronik, bantuan UMKM, vaksinasi, PJU padam, BPJS PBI, dan layanan PDAM.  Hingga saat ini, Fikser menyebut, tak hanya ribuan pengaduan yang telah diterima Pemkot Surabaya melalui aplikasi WargaKu. Bahkan, warga yang telah memiliki akun di aplikasi tersebut jumlahnya mencapai 7.200 pendaftar.  ”Saat ini kita juga sedang siapkan aplikasi namanya Layani WargaKu. Nah, ini khusus untuk aparat atau petugas. Isinya nanti untuk memantau terkait MBR, wilayah banjir, hingga PKL (pedagang kaki lima). Ini yang sedang kita kerjakan,” kata Fikser.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jEPR9s8-NPs

Terima 2.369 Aduan, Aplikasi WargaKu Tambah Fitur Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-4-3.png" alt="Petugas TPU Keputih membawa peti yang akan dimakamkan. Yusuf for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Petugas TPU Keputih membawa peti yang akan dimakamkan. Yusuf for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebulan setelah dirilis, aplikasi WargaKu sudah mengumpulkan ribuan pengaduan dari masyarakat. Aplikasi WargaKu merupakan platform yang disediakan Pemerintah Kota Surabaya untuk menghubungkan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan warga. Per Rabu (21/4), sudah terdapat 2.121 pengaduan yang masuk.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menjelaskan, pengaduan tidak selalu diartikan sebagai komplain. Pengaduan itu bisa sebagai upaya masyarakat untuk menyampaikan kondisi lapangan.  ”Atau bisa juga untuk bertanya dan menginformasikan. Misal lansia yang tidak punya keluarga, itu bisa diinformasikan supaya Dinas Sosial bisa bergerak,” ujar Febriadhitya Prajatara.  Dari total 2.121 pengaduan yang masuk, ada 1.972 aduan yang sudah selesai dan sudah ditindaklanjuti. Sementara itu, 149 aduan masih dalam proses tindak lanjut.  ”Untuk aduan yang sudah diselesaikan atau ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 24 jam, berjumlah 1.793. Sementara itu yang lebih dari 24 jam sebanyak 310 aduan. Yang lebih dari 24 jam biasanya aduan perbaikan jalan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 hari,” terang Febriadhitya Prajatara.  Sementara itu, 10 topik aduan yang paling sering didapatkan adalah terkait bantuan sosial, lowongan pekerjaan, jalan rusak, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta KTP elektronik.  ”Lima sisanya adalah soal penerangan jalan umum (PJU) yang mati, BPJS, bantuan UMKM, serta rusunawa,” urai Febriadhitya Prajatara.  Dia juga mencatat, terdapat 10 dinas dengan aduan teratas. Dinas-dinas tersebut adalah adalah Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Pematusan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), serta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).  ”Selain itu, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Perhubungan (Dishub),” ujar Febriadhitya Prajatara.  Sebelumnya pada 31 Maret, Pemerintah Kota Surabaya merilis aplikasi bertajuk WargaKu. Aplikasi itu memiliki fitur supaya warga bisa langsung berhubungan via chat dengan OPD terkait.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Surabaya M. Fikser berharap agar aplikasi itu mampu menjadi pendengar kebutuhan warga. Sebab, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga langsung meninjau semua laporan di aplikasi tersebut.  ”Dari sini, keluhan atau laporan langsung dicek wali kota. Pak Eri bisa terus memantau, mengawasi, dan mengoordinasikan. Akan dibuat sistem peringkat OPD mana yang paling sering dan paling lambat memberikan respons. Kemudian bisa memberikan teguran bila tidak menanggapi respons warga,” tutur Fikser.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NE0XHOdki7I

Sebulan Diluncurkan, Aplikasi WargaKu Tampung 2 Ribu Aduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/image-4-7.png" alt="M. Fikser menunjukkan aplikasi WargaKu yang diluncurkan pada 29 Maret. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>M. Fikser menunjukkan aplikasi WargaKu yang diluncurkan pada 29 Maret. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya merilis aplikasi bertajuk WargaKu. Aplikasi itu merupakan platform yang menghubungkan antara warga dengan Pemerintah Kota Surabaya. Usai dirilis pada 29 Maret, warga bisa menyampaikan keluhan pada organisasi perangkat daerah dan akan ditindaklanjuti dalam waktu 1x24 jam.  Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Telekomunikasi (Diskominfo) M. Fikser menjelaskan, aplikasi itu bisa diunduh melalui PlayStore. Untuk IOS, pihaknya masih melakukan pengembangan.  Melalui aplikasi tersebut, pihaknya berharap agar berbagai macam keluhan yang dirasakan masyarakat bisa langsung disampaikan, didengarkan, diterima, dan ditindaklanjuti, Pemkot Surabaya.  ”Laporannya bisa macam-macam ya. Mulai dari pertanyaan kenapa KTP mbulet (rumit) buatnya, jalan lubang, sampai saran dan masukan ke Pemkto Surabaya,” ujar Fikser pada Rabu (31/3).  Untuk mendaftar, warga bisa memasukkan nama lengkap, nomor induk kependudukan, nomor telepon, dan e-mail. Kemudian, warga bisa menyampaikan keluhan atau sarannya pada OPD tertentu. Namun, warga tidak perlu mencari OPD yang sesuai dengan keluhannya. Sebab, sistem yang akan melakukan filterisasi atau mengelompokkan jenis saran/keluhan yang dimasukkan warga.  ”Dari sini, keluhan atau laporan langsung dicek wali kota. Pak Eri bisa terus memantau, mengawasi, dan mengoordinasikan. Akan dibuat sistem peringkat OPD mana yang paling sering dan paling lambat memberikan respons. Kemudian bisa memberikan teguran bila tidak menanggapi respons warga,” terang Fikser.  Fikser menjelaskan, aplikasi itu berbeda dengan Call 112 maupun aplikasi e-Wadul yang pernah diluncurkan mantan Wali Kota Surabaya Ir Tri Rismaharini yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial. Layanan 112 merupakan eksekusi langsung tentang kedaruratan dan kebencanaan. Misalnya, kecelakaan.  ”Kalau E-Wadul, untuk melaporkan kondisi jalan. Kalau ini, langsung bicara dengan OPD, bukan adminnya. Di dalam nanti ada fitur chat dengan OPD. Sehingga real time dan gerak cepat. Hingga kini, sudah ada lebih dari 1.000 pengguna yang mengunduh aplikasi itu,” terang Fikser.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DA5Ib4Cwe8o

WargaKu, Hubungkan Warga dan Pemkot Surabaya via Chat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aplikasi WargaKu

Berita Terkini