<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/JKT_Aksi-Demo-Ojol_Salman-Toyibi_-7JPG-2210113866.jpg" alt="Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik soal potongan komisi pengemudi ojek online (ojol) kembali memanas. Di tengah tuntutan sebagian kelompok agar komisi diturunkan menjadi 10 persen, Komunitas Ojol Unit Reaksi Cepat (URC) justru mengambil posisi berbeda. Mereka menilai komisi 20 persen yang berlaku saat ini masih relevan, dengan catatan pemerintah dan aplikator harus memastikan tarif ojol yang lebih layak. Aspirasi tersebut disampaikan URC saat memenuhi undangan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat audiensi lalu. Menurut perwakilan URC, Billy, pihak DPR telah merespons positif dan berjanji menindaklanjuti masukan ojol dalam bentuk regulasi, bahkan berpotensi dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). "Kami dibawa dewan adat dan Bamus Betawi bertemu Bang Dasco. DPR akan membawa kabar baik buat teman-teman ojol yang benar-benar mencari nafkah di jalanan, yang menolak potongan 10 persen," ujar Billy, Kamis (18/9). Billy menjelaskan, potongan 20 persen yang diambil aplikator bukanlah masalah utama. Sebab, sistem saat ini masih memberikan sejumlah manfaat tambahan bagi mitra, seperti bonus insentif dan program penghargaan. "Kalau dipaksa turun jadi 10 persen, masalah tarif ojol tetap tidak terjawab. Justru yang lebih krusial itu penetapan tarif layak, karena dengan tarif rendah, pendapatan ojol tetap tertekan meski potongan kecil," tegasnya. Berdasarkan aturan, komisi 20 persen yang berlaku masih sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022. Regulasi ini membatasi aplikator hanya boleh mengambil maksimal 20 persen dari setiap perjalanan, sementara 80 persen sisanya menjadi hak mitra pengemudi. Namun demikian, sikap URC ini berseberangan dengan Asosiasi Garda Indonesia, yang sehari sebelumnya menggelar demonstrasi di depan DPR menuntut komisi dipangkas menjadi 10 persen.&nbsp; Namun aksi itu tidak diikuti banyak peserta, bahkan tanpa elemen mahasiswa seperti yang sempat diklaim penyelenggara. URC menilai langkah tersebut kurang tepat sasaran. &ldquo;Yang dibutuhkan bukan sekadar mengurangi komisi, tapi keberpihakan pada kesejahteraan ojol lewat tarif yang sesuai standar hidup layak,&rdquo; kata Billy. Diketahui, persoalan komisi dan tarif ojol sudah lama menjadi perdebatan. Di satu sisi, aplikator berdalih biaya operasional platform cukup besar. Di sisi lain, pengemudi menuntut pendapatan yang stabil di tengah naiknya biaya hidup. Kini, DPR dan pemerintah dihadapkan pada dilema: apakah mempertahankan skema 20 persen dengan fokus pada tarif layak, atau menuruti desakan kelompok yang menginginkan potongan lebih kecil.

Polemik potongan komisi ojol memanas, URC menolak penurunan menjadi 10 persen dan minta fokus pada tarif layak.

Bertemu Sufmi Dasco, Komunitas Ojol Sebut Komisi 20 Persen Masih Ideal: yang Mendesak Justru Tarif Layak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/JKT_Aksi-Demo-Ojol_Salman-Toyibi_-4JPG-3079704306.jpg" alt="Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perwakilan pengemudi ojek online (ojol) telah menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membahas tuntutan soal penurunan komisi menjadi 10 persen. Pertemuan itu dilakukan saat sebagian massa pengemudi ojol menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9). Meski memang, jumlah massa yang hadir hanya puluhan orang, jauh lebih sedikit dibanding klaim panitia yang menyebutkan 2.000 peserta. Kondisi ini menegaskan adanya perbedaan sikap di kalangan komunitas ojol terkait isu penurunan komisi. Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara, Mansyur, memastikan ribuan anggotanya tidak ikut serta dalam aksi tersebut. Menurutnya, komunitas lebih memilih fokus bekerja ketimbang turun ke jalan. "Tidak. Lebih baik tetap fokus on bid untuk keluarga," kata Mansyur kepada wartawan, Kamis (18/9). Mansyur juga membantah anggapan pihaknya terafiliasi dengan Garda, organisasi ojol yang menginisiasi aksi tersebut. Ia menegaskan tidak pernah ada komunikasi maupun konsolidasi dengan pihak tersebut.&nbsp; "Nggak ada, nggak ada sangkut pautnya. Mereka nggak pernah ajak konsolidasi. Paling hanya sebatas orang-orang yang masang flyer-flyer itu," ujarnya. Mansyur juga meragukan legitimasi pimpinan Garda, Igun. "Kalau saya sendiri meragukan dia itu ojol. Yang diperjuangkan itu apa? Selama ini begini-begini saja ojol," tegasnya. Ia pun mempertanyakan tuntutan penurunan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen. Menurutnya, potongan 20 persen yang berlaku saat ini masih relevan karena sebagian besar dikembalikan kepada driver dalam bentuk manfaat, seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, hingga program bantuan. "Kalau dipotong 10 persen, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti nggak ada. Jadi, yang dirugikan justru kita sendiri,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Lebih jauh, Mansyur menilai langkah DPR mengakomodasi tuntutan segelintir kelompok tanpa melibatkan mayoritas driver tidak tepat. Ia mendorong agar pemerintah membuka forum diskusi terbuka (FGD) yang menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang benar-benar aktif bekerja di lapangan. "Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama," pungkasnya.

Pengemudi ojol temui DPR bahas penurunan komisi 10 persen, minta FGD dengan pemerintah untuk diskusi terbuka.

Ojol Temui Pimpinan DPR Bahas Penurunan Komisi 10 Persen, Asosiasi Minta Gelar FGD dengan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/maxim3-2824479600.jpg" alt="Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Maxim Indonesia memberikan suara terkait tuntutan para pengemudi ojek online (ojol) yang menginginkan komisi yang diambil aplikator terhadap mitra turun dari 20 persen menjadi 10 persen. Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan, tuntutan 10 persen sejatinya tampak berat bagi perusahaan. "Nah, tapi ada yang konsep 10 persen ini yang kalau dari kami juga kami agak berat sih," kata Dirhamsyah saat ditemui JawaPos.com pada acara '&ldquo;Maxim Independence Day Quiz 2025' di Kantor Maxim, Jakarta Selatan, Jumat (15/8). Adapun Maxim sendiri mengambil komisi dengan biaya flat 15 persen. Menurut Dirhamsyah, angka ini sudah cukup baik untuk kesejahteraan pihak aplikator ataupun mitra. "Sudah cukup oke dan bisa meng-cover segala kegiatan, promosi dan lain-lain. Sampai ya apa namanya untuk kesejahteraan mitra juga ada disitu. Menurut kami 15 persen sudah cukup," ungkap dia. "Sedangkan untuk minimal startingnya dari 9 persen. Jadi untuk itu sih kita masih menunggu sih mas gimana nanti keputusannya dari kementerian juga," imbuhnya. Sementara itu, terkait tuntutan pengesahan UU Transportasi Online. Dia mengungkapkan masih terus berdiskusi dengan pihak kementerian untuk mendapatkan solusi terbaik. "Kalau terkait itu sih kita masih terus berdiskusi ya sama pihak-pihak kementerian khususnya untuk mencoba mengkaji ulang lagi rencana-rencana yang kemarin sempat digembur-gemburin ya," ungkap Dirhamsyah. Sebagai informasi, Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia dan sejumlah aliansi organisasi dan komunitas ojol nasional telah menggelar aksi demo pada di Istana Merdeka pada (21/7) kemarin. Pada demo tersebut, terdapat lima tuntutan yang diperjuangkan: 1. Asosiasi meminta perusahaan aplikasi transportasi online untuk menghentikan pemotongan komisi yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sebanding. 2. Diperlukan penetapan aturan tarif pengantaran barang dan makanan yang lebih adil, karena ketentuan yang berlaku saat ini masih menimbulkan masalah bagi para pengemudi. 3. Mendesak dilakukannya audit investigatif terhadap operasional perusahaan aplikator. 4. Menghapus program hemat yang dinilai merugikan pendapatan ojek online. 5. Menjamin perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online serta memberikan mereka kesempatan untuk ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

Maxim Indonesia menanggapi tuntutan pengemudi ojol terkait penurunan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen.

Maxim Ungkap Tuntutan Komisi 10 Persen yang Diminta Driver Ojol Berat bagi Perusahaan