<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/05/rokok-ilegal-2997033727.jpg" alt="Satpol PP Kota Surabaya dan Bea Cukai Sidoarjo menyita ratusan bungkus rokok ilegal, hasil operasi gabungan di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Kota Surabaya dan Bea Cukai Sidoarjo menyita ratusan bungkus rokok ilegal, hasil operasi gabungan di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Isu intervensi asing dalam kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tengah memanas. Para pelaku usaha, mulai dari pedagang kaki lima hingga peritel modern, mulai menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap nasib ekonomi nasional. Polemik ini mencuat setelah agenda Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026 digelar di Jakarta. Fokus acara tersebut adalah harmonisasi regulasi pengendalian tembakau, yang dinilai banyak pihak terlalu menekan sektor usaha lokal. Sorotan tertuju pada pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang menyebut peraturan daerah KTR di Jakarta sejalan dengan semangat APCAT. Padahal, bagi para pelaku ekonomi akar rumput, regulasi ini dianggap mengancam keberlangsungan hidup mereka. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melindungi sektor ritel dari potensi intervensi asing. Menurutnya, pemerintah harus duduk bersama dengan seluruh stakeholder sebelum mengetok palu kebijakan. "Semuanya harus duduk dalam satu meja, diakomodir aspirasi dan masukannya, termasuk mengkaji dampak atas peraturan tersebut. Ini demi menjaga ketahanan ekonomi kita," ujar Ali. Nasib Jutaan Pedagang Kecil di Ujung Tanduk Ali menekankan bahwa produk tembakau adalah urat nadi bagi jutaan orang. Mulai dari pedagang asongan, kopi keliling, hingga lebih dari 1,1 juta warung kelontong menggantungkan hidup dari sektor ini. Ia berharap regulasi yang dibuat tetap berpijak pada kepentingan rakyat Indonesia, bukan agenda luar negeri. "Demi keberlangsungan mata pencaharian jutaan pedagang kecil, pembuatan peraturan, baik level nasional maupun daerah, harus adil, seimbang dan berpihak pada kepentingan rakyat," tegasnya. "Karena pada akhirnya, ketika akan diimplementasikan, peraturan pertembakauan yang menekan itu, akan secara langsung memukul pedagang kecil yang selama ini menjadi penyokong roda ekonomi," tambahnya. Ritel Modern Siap Kirim Surat Terbuka ke Presiden Keresahan serupa juga dirasakan oleh pengusaha ritel modern. Wakil Ketua Umum APRINDO Pusat, John Ferry, menyatakan bahwa regulasi yang terlalu menekan justru berpotensi membunuh sektor ritel yang saat ini tengah berjuang di tengah kondisi ekonomi yang berat. John menganggap dorongan aturan dari APCAT Summit 2026 tidak relevan dengan realita di lapangan. Sebagai langkah nyata, APRINDO berencana membawa masalah ini langsung ke meja Presiden. Kami berharap jangan ada peraturan yang memberatkan. Dorongan peraturan pertembakauan yang dibahas dalam APCAT Summit 2026 ini sangat menekan dan tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Kami akan buat surat terbuka dan sampaikan ke Presiden untuk memohon perlindungan," sebut John. Sebagai informasi, APRINDO menaungi sekitar 150 perusahaan dengan 45.000 gerai di seluruh Indonesia. Jika sektor ini terganggu, efek dominonya diprediksi akan berdampak luas pada stabilitas ekonomi nasional. &nbsp;

Pedagang dan peritel di Indonesia minta perlindungan pemerintah dari intervensi asing terkait aturan Kawasan Tanpa Rokok.

Intervensi Asing di Balik Aturan Rokok? Pedagang & Peritel Kompak Minta Perlindungan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/iuAlxl2PeLvZtWZIRHuTtP31mPoIzKZcy3mZXVvq-1446450303.jpg" alt="Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau penjualan beras SPHP di Pasar Bulu, Semarang, Jawa Tengah (23/8). (Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau penjualan beras SPHP di Pasar Bulu, Semarang, Jawa Tengah (23/8). (Humas Kementan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sekitar sebulan masyarakat tidak bisa membeli beras premium di minimarket karena kelangkaan stok. Beberapa hari terakhir, pemasok sudah mulai menyalurkan beras premium kemasan 5 kg di sejumlah ritel modern atau minimarket. Namun, karena pasokan masih sangat terbatas, stoknya cepat ludes. Misalnya, di Indomaret dekat Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pada Jumat (22/8) diisi beberapa plastik beras premium kemasan 5 kg. Namun, hanya bertahan sebentar, karena Sabtu (23/8) siang sudah habis. Berbeda dengan sebelumnya, stok beras premium sampai bertumpuk-tumpuk dengan beragam merek. Beras premium kemasan 5 kg di minimarket diburu masyarakat karena harganya lebih murah. Sesuai informasi Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), beras premium kemasan 5 kg dijual Rp 73.500 atau Rp 14.700 per kg. Sedangkan harga beras di toko eceran juga sekitar Rp 14 ribu, tetapi untuk takaran 1 liter. Seperti diketahui, takaran 1 liter setara 0,72 kg beras. Apalagi, beras di pedagang eceran tidak ada jaminan standar dan kategorinya. Ketua Umum Aprindo, Solihin, mengatakan produsen beras sudah mulai mengirimkan beras hasil produksi terbaru sejak bulan ini. Namun, sebagian ritel masih menjual stok lama yang belum sempat diretur. Beberapa produsen sebenarnya telah meminta retur, tetapi penggantian dengan produk baru masih menunggu realisasi. Harapan kami, produksi baru benar-benar sesuai kualitas premium sehingga pasokan kembali stabil,&rdquo; katanya, Jumat (22/8) malam. Ia menegaskan, kualitas harus dijaga karena beras premium selama ini menjadi andalan bagi konsumen. Solihin mengatakan, untuk menjaga daya beli masyarakat, produsen menurunkan harga sebesar Rp 1.000 per kemasan lima kilogram. Sehingga, harga beras premium sekarang dipatok Rp 73.500 per kemasan lima kilogram, di bawah HET Rp 74.500. Dia mengakui, penjualan sempat terpengaruh akibat keputusan peritel menurunkan produk lama yang terindikasi oplosan. Peritel memilih menyimpan beras yang terindikasi oplosan di gudang. Mereka tidak mau ambil risiko terjerat masalah dengan polisi karena menjual beras oplosan atau tidak sesuai standar. Sementara itu, pemerintah terus berupaya menekan harga beras di tingkat konsumen. Melalui program operasi pangan murah, upaya ini dilakukan dengan menggelontorkan beras murah atau beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan peninjauan distribusi beras SPHP di Semarang (23/8). Alhamdulillah kita melihat operasi pasar SPHP yang sekarang penyaluran hariannya sudah 6.000 ton. Kita target naik 7.000 ton kemudian 10.000 ton per hari,&rdquo; katanya. Menurut Amran, operasi pangan murah itu sudah berdampak baik menurunkan harga di 13 provinsi. Dalam perkembangannya, dia memperkirakan sudah bertambah jadi 15 provinsi yang sudah turun harga. Amran mengatakan, operasi pasar murah itu berlangsung hingga Desember 2025 dengan total penyaluran 1,3 juta ton beras di seluruh Indonesia. Selain operasi pasar, dia menjelaskan faktor lain yang dapat menurunkan harga beras, yaitu peningkatan serapan gabah petani yang berdampak pada harga padi juga berdampak pada harga beras. &ldquo;Kami perhatikan serapan gabah meningkat dari 3.000 ton menjadi 6.000 ton per hari,&rdquo; katanya. Itu artinya harga beras di hilir turun, dan serapan gabah di petani meningkat. Namun, Amran menegaskan pemeriksaan tetap menjaga agar harga gabah minimal sesuai Harga Pokok Pembelian (HPP) Rp 6.500 per kg. Sehingga, dia berharap petani tetap sejahtera dan konsumen bisa tersenyum.

Beras premium kemasan 5 Kg kembali tersedia di minimarket setelah kelangkaan, harga terjangkau dan pemerintah stabilkan pasokan.

Beras Premium Kembali Tersedia di Minimarket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/Je40W9PutPomlRliCmtWivmtGwj2OjePsdRXRR5n-3075334211.jpg" alt="Pengunjung memilih beras premium di Hypermart Ciputra World Surabaya, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/7). (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung memilih beras premium di Hypermart Ciputra World Surabaya, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/7). (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Penyebab beras premium langka di toko ritel atau minimarket akhirnya terbongkar. Pengelola ritel terpaksa tidak menjual beras premium&nbsp;karena mereka takut diperiksa polisi.Setelah harga resmi diturunkan sesuai harga beras medium, peritel kembali mengeluarkan stoknya.&nbsp; Keterangan tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin. Dia mengatakan sejatinya ada stok beras premium kemasan 5 Kg. "Seperti merek Sania atau lainnya. Tapi tidak kami jual dulu," kata Solihin saat dihubungi, Jumat (8/8).&nbsp; Solihin beralasan mereka takut berpekara dengan kepolisian. Sudah ada kejadian petugas di toko ritel diperiksa polisi setempat. Karena menjual beras premium yang diduga oplosan. Dia menegaskan toko ritel hanya menjual barang, bukan produsen.&nbsp; "Padahal kami tidak tahu apa-apa. Bukan kapasitas kami memeriksa berasnya benar premium atau bukan. Ada yang diminta jadi saksi atau diperiksa," jelas Solihin. Ketimbang mengambil risiko berperkara dengan kepolisian, ritel-ritel memutuskan menahan tidak menjual beras premiumnya. Berasnya disimpan dulu di gudang.&nbsp; Sampai akhirnya sekitar dua hari lalu, Aprindo mengirim surat ke produsen beras. Isinya meminta beras premium diturunkan harganya, sesuai dengan ketentuan harga beras medium. Sehingga ritel aman, tidak akan diperiksa polisi.&nbsp; "Akhirnya disepakati harganya turun Rp 1.500 per kemasan 5 kg," kata Solihin. Dia mengatakan dengan penurunan harga tersebut, ritel akan kembali menjual beras premium kemasan 5 Kg. Butuh proses sampai beras-beras itu ada di di rak-rak seperti biasa.&nbsp; Solihin menegaskan toko ritel sama sekali tidak tahu kualitas beras yang mereka jual. Ketika tertulis beras premium, mereka menjualnya sesuai label. Perkara di dalamnya ternyata kualitas medium, merupakan urusan produsen.&nbsp; Menurut Solihin stok beras berlabel premium di gudang mereka masih banyak. Mereka saat ini fokus untuk menjual stok yang ada dahulu. Sampai saat ini, belum ada informasi apakah produsen melakukan penggilingan lagi atau tidak. Solihin mengungkapkan setelah ada kasus beras oplosan, sejumlah produsen mengabarkan berhenti produksi.&nbsp; Satgas Pangan Mabes Polri merilis daftar tersangka beras oplosan. Atau beras yang dijual tidak sesuai standar. Beras premium memiliki campuran beras patah maksimal 15 persen. Tetapi ternyata kandungan beras patahnya cukup banyak.&nbsp; Polisi sudah menetapkan enam tersangka kasus beras oplosan. Mereka adalah S, AI, dan DO. Ketiganya berasal dari PT Padi Indonesia Maju (PIM) dengan posisi yang berbeda-beda. Tersangka S merupakan Presiden Direktur PT PIM. Kemudian AI adalah kepala pabrik. Berikutnya DO adalah kepala quality control.&nbsp; Produk beras premium kemasan dari PT PIM banyak dijumpai di pasar. Di antaranya adalah metek Sania, Fortune, Savia, dan Siip. PT SIM merupakan anak perusahaan dari Wilmar Group. Merek-merek tersebut sudah muncul sejak pemeriksaan digulirkan Satgas Pangan Mabes Polri.&nbsp; Sebelumnya polisi sudah menetapkan tiga tersangka pada kasus serupa. Ketiga tersangka itu adalah Karyawan Gunarso (KG) selaku Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya, BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Kemudian RL selaku Direktur Operasional Ronny Lisapaly dan IRP sebagai Kepala Seksi Quality Control.&nbsp; Produk beras premium kemasan yang dikeluarkan Food Station beragam merek. Seperti merek Beras Premium Sentra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos.

beras premium langka di ritel akibat ketakutan terhadap pemeriksaan polisi. Penurunan harga memicu ritel kembali menjual produk ini

Beras Premium Langka karena Ritel dan Minimarket Takut Diperiksa Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/andy-bulog-2383810874.jpg" alt="General Manager Unit Bisnis Industri Perum Bulog, Andy Nugroho usai menghadiri acara Kagama Leaders Forum Series di Kantor RRI Jakarta, Kamis (17/7). (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>General Manager Unit Bisnis Industri Perum Bulog, Andy Nugroho usai menghadiri acara Kagama Leaders Forum Series di Kantor RRI Jakarta, Kamis (17/7). (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perum Bulog memastikan seluruh beras premium yang telah dipasarkan di masyarakat dalam kondisi baik. Kepastian ini disampaikan usai masyarakat dihebohkan dengan temuan beras-beras premium yang menyalahi aturan mutu dan takaran alias oplosan. General Manager Unit Bisnis Industri Perum Bulog, Andy Nugroho menegaskan, beras premium perusahaan pelat merah ini dipastikan dalam kondisi yang baik, sehat dan aman untuk dikonsumsi. Pasalnya, kata Andy, seluruh beras premium yang dikemas ke masyarakat berasal dari petani dan diproduksi di infrastruktur milik Bulog. Bahkan, sebelum dipasarkan, Bulog lebih dulu memastikan telah diproduksi oleh mesin modern, uji kualitas hingga quality control yang ketat. "Beras premium atau komersial Bulog itu kami produksi dari petani. Dari gabah, kami proses di infrastruktur kami. Tentunya dengan mesin yang sudah modern, dengan uji kualitas, quality control. Jadi menjamin bahwa beras itu sehat dan aman untuk dikonsumsi," kata Andy saat ditemui usai menghadiri acara Kagama Leaders Forum Series di Kantor RRI Jakarta, Kamis (17/7). Di tengah terbitnya sejumlah daftar merek beras premium oplosan, Andy memastikan hingga saat ini untuk beras premium Bulog masih berada dalam naungan B-Food. Adapun salah satu mereknya, yaitu Setra Ramos. "Umbrella brandnya B-Food. Nanti jenisnya banyak, ada B-Food, Setra Ramos, ada yang Slyp Super," pungkasnya. Di sisi lain, Satgas Pangan Dittipideksus Bareskrim Polri menyampaikan temuan terkait pelanggaran oleh empat produsen beras nasional yang diduga melakukan pelanggaran terkait aturan mutu dan takaran alias oplosan. Adapun daftarnya, terdiri dari beras yang dikeluarkan Wilmar Group atas produk Sovia dan Fortune. Hal ini berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan setelah Satgas Pangan Polri dari 10 sampel di Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Kemudian, PT Food Station Tjipinang Jaya dengan produk merk Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos. Pemeriksaan dilakukan setelah sembilan sampel diambil dari Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Selain itu, ada juga sejumlah merek beras dari PT Belitang Panen Raya dengan produk Raja Platinum dan Raja Ultima. Pemeriksaan dilakukan setelah tim penyidik mengambil tujuh sampel yang bersumber dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek.

Perum Bulog menjamin kualitas beras premium aman untuk konsumsi, meski muncul isu oplosan dari produsen lain.

Perum Bulog Pastikan Kualitas Beras Premium Miliknya Sehat dan Aman untuk Dikonsumsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/polpem-beras-RIANA-SETIAWAN_JAWA-POS-9-3535458939.jpg" alt="Pengunjung memilih beras premium di Hypermart Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/7/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung memilih beras premium di Hypermart Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/7/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perum Bulog menyampaikan salah satu cara paling valid untuk mengidentifikasi kualitas beras premium yang ada di pasaran adalah dengan cara melakukan uji laboratorium. Pasalnya, jika dilihat secara visual kualitas beras sangat sulit untuk dibedakan. General Manager Unit Bisnis Industri Perum Bulog, Andy Nugroho mengatakan, jika sudah dibawa ke lab, maka penilaian terhadap kualitas beras akan lebih detail. Misalnya saja seperti pH beras. Hal ini disampaikan Andy di tengah penemuan Satgas Pangan Dittipideksus Bareskrim Polri yang menemukan pelanggaran terkait aturan mutu dan takaran alias oplosan. Menurutnya, jika pH beras tercatat kurang dari 6, maka kualitas beras dipastikan sudah tidak fresh karena sudah tersimpan lama di gudang. "Kalau pH kurang dari 6 itu kan dia bisa dikatakan. Maksudnya itu ketika keasamannya lebih, oh ini udah lama nih beras lama, tersimpan lama, udah nggak fresh lagi," ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (17/7). Kendati begitu, dia juga menyampaikan bahwa akan ada sejumlah parameter lain yang akan tampak dari hasil lab. Dari hasil-hasil itulah, lanjut Andy, siapapun bisa memastikan kualitas beras bagus ataukah oplosan secara valid. Lebih lanjut, Andy mengatakan untuk beras premium Bulog yang sudah dijual di ritel modern dalam kondisi yang baik. Pasalnya, beras-beras yang masuk di Bulog telah dikemas dengan mesin modern, uji kualitas, quality control. "Sehingga menjamin bahwa beras itu sehat dan aman untuk dikonsumsi," tegasnya. Di sisi lain, Andy juga mengatakan hingga saat ini untuk beras premium Bulog masih berada dalam naungan B-Food. Adapun salah satu mereknya, yaitu Setra Ramos. "Umbrella brandnya B-Food. Nanti jenisnya banyak, ada B-Food, Setra Ramos, ada yang Slyp Super," pungkasnya. Sebelumnya, Satgas Pangan Dittipideksus Bareskrim Polri menyampaikan temuan terkait pelanggaran oleh empat produsen beras nasional yang diduga melakukan pelanggaran terkait aturan mutu dan takaran alias oplosan. Kasatgas Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf menyampaikan keempat produsen yang dilakukan pemeriksaan, antara lain, Wilmar Group atas produk Sovia dan Fortune. "Pemeriksaan dilakukan setelah Satgas Pangan Polri memeriksa 10 sampel dari Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Jogjakarta, dan Jabodetabek," kata Helfi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (13/7). Kemudian, PT Food Station Tjipinang Jaya dengan produk merk Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos. Pemeriksaan dilakukan setelah sembilan sampel diambil dari Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Lebih lanjut, yaitu PT Belitang Panen Raya dengan produk Raja Platinum dan Raja Ultima. Pemeriksaan dilakukan setelah tim penyidik mengambil tujuh sampel yang bersumber dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek.

Menurutnya, jika pH beras tercatat kurang dari 6, maka kualitas beras dipastikan sudah tidak fresh karena sudah tersimpan lama di gudang.

Bulog Ungkap Cara Identifikasi Beras Oplosan di Pasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/solihin-aprindo-1818148699.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menyebutkan, pihaknya belum akan menarik beras premium yang diduga telah dioplos dengan jenis medium di toko-toko ritel modern, selama tidak ada instruksi dari pihak berwenang.&nbsp;Solihin mengatakan, asosiasi ritel telah bersepakat untuk meminta pertanggungjawaban dari produsen terkait dengan beras oplosan. Menurut dia, yang tercantum dalam kontrak kerja antara toko ritel dan produsen adalah berupa pembelian beras premium.&nbsp;"Pokoknya pihak yang berwenang ya. Jadi, pada saat ini ritel modern kan menjual beberapa produk, dengan adanya hal tersebut, kita sudah sepakat untuk meminta pertanggungjawaban. Walaupun kita sendiri nggak tahu tuh beras itu seperti apa," kata Solihin dikutip dari Antara, Kamis (17/7). Ia menegaskan ritel modern tidak terlibat dalam proses produksi beras. Ritel juga membayarkan harga sesuai dengan kontrak kerja, misalnya untuk pembelian beras premium dibayarkan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), hal serupa juga terjadi pada beras medium.&nbsp; Namun demikian, ia bersedia melakukan penarikan apabila terbukti ada beras-beras yang dioplos. "Kalau terbukti dan tadi ada larangan bahwa produk ini terbukti dan sebagainya, berarti yang dibohongin bukan konsumen, kita juga dibohongin kalau memang bener ada," katanya. Kedepan, Aprindo akan secara acak melakukan pengecekan dengan menggunakan konsultan yang ahli di bidangnya.&nbsp;Selain itu, Aprindo juga akan meminta surat pernyataan dari produsen terkait dengan jenis beras yang sesuai dengan jaminan mutu beras. "Pernyataan dari suplier itu sangat diperlukan. Karena itu surat pernyataan dari suplier terhadap kepastian bahwa produk yang disuplai kalau kita premium, kita perdagangkan," imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan temuan mencengangkan di lapangan.&nbsp;Dari hasil sidak dan investigasi yang dilakukan Satgas Pangan bersama jajaran Kementerian Pertanian, ditemukan 212 merek beras yang diduga merupakan beras oplosan, yakni campuran antara beras medium dan premium. "Kami tidak akan mentolerir praktik curang seperti ini. Jangan permainkan rakyat dengan mengoplos beras dan menjualnya dengan harga premium. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral," kata Amran.&nbsp;Lebih lanjut, Amran menekankan bahwa tidak ada alasan logis bagi harga beras berada di atas HET, mengingat kondisi produksi dan stok nasional dalam kondisi sangat baik.

Ketua Umum Aprindo, Solihin, menegaskan bahwa pihaknya belum ada penarikan beras premium oplosan tanpa instruksi resmi.

Panas! Aprindo Ogah Tarik Beras Diduga Oplosan atau Overclaim Tanpa Instruksi Pihak Berwenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/APRINDO-28-1604368241.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (28/2)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (28/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menyambut masuknya bulan Ramadhan 2025, Pemerintah bersama pelaku usaha menggelar program belanja nasional yang bertujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui belanja di dalam negeri, seperti yang diluncurkan pada hari ini, berupa program Friday Mubarak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Program Friday Mubarak merupakan sebuah inisiatif yang dirancang Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) untuk mendorong konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan tahun ini. &ldquo;Friday Mubarak yang diselenggarakan APRINDO kali ini akan berlangsung sampai 30 Maret 2025 dengan target penjualan Rp75 triliun. Di mana, setiap hari Jumat akan lebih banyak promosi dan diskonnya,&rdquo; kata Airlangga di Jakarta, Jumat (28/2). Sepanjang 2024, lanjut Airlangga, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen. Menurutnya, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi 54,04 persen dari pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2024. "Hal ini menunjukkan konsumsi rumah tangga menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Airlangga. Sementara, berdasarkan survei Konsumen Bank Indonesia pada Januari 2025, mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2025 yang berada pada level optimis sebesar 127,2. Karena itu, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat selama libur Ramadhan dan Lebaran hingga perayaan Nyepi dengan memberikan berbagai kemudahan. Hal itu seperti stmulus yang diberikan antara lain berupa diskon harga tiket pesawat lebih dari 10 persen, selama dua minggu untuk penerbangan domestik, diskon tarif tol sebesar 20 persen, program pariwisata mudik Lebaran, program mudik gratis bersama 74 BUMN kolaborator, tiket gratis angkutan laut Lebaran 2025, dan Operasi Pasar (OP) untuk menjaga stabilitas bahan pokok. Lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa jarak waktu antara Nataru dan Lebaran lebih dekat, maka pemerintah mengarahkan agar ada tambahan satu season lagi untuk penyelenggaraan program belanja nasional, misalnya pada masa back to school nanti. &ldquo;Saya titip di antaranya nanti setelah bulan April sampai Desember harus ada satu season lagi agar bisa mendongkrak," pungkasnya. &nbsp;

Program Friday Mubarak merupakan inisiatif APRINDO untuk mendorong konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan.

Pemerintah Berharap Pesta Diskon Berkontribusi Dorong Konsumsi Masyarakat Selama Ramadhan dan Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/aprindo-430854804.jpg" alt="Pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meluncurkan program diskon belanja bernama Jumat Mubarak, pada Jumat (28/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meluncurkan program diskon belanja bernama Jumat Mubarak, pada Jumat (28/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meluncurkan program diskon belanja bernama Jumat Mubarak, pada Jumat (28/2). Program ini akan berlaku setiap Jumat diseluruh gerai ritel anggota Aprindo dengan diskon mencapai 50 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan program ini akan berlangsung mulai hari ini dan sepanjang Ramadhan 2025 dengan target penjualan hingga 30 Maret 2025 mencapai Rp 75 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Friday Mubarak yang diselenggarakan Aprindo kali ini akan berlangsung sampai 30 Maret 2025 dengan target penjualan Rp 75 triliun. Di mana, setiap hari Jumat akan lebih banyak promosi dan diskonnya," kata Airlangga Hartarto, dalam acara peluncuran Friday Mubarak, di Jakarta, Jumat (28/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlangga memastikan, program diskon ini diluncurkan salah satunya untuk mendorong konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan. Sehingga bisa ikut membantu untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, terlebih memang konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi 54,04 persen dari pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini menunjukkan konsumsi rumah tangga menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya melalui program diskon belanja, Airlangga membeberkan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi pemerintah juga akan mendorong konsumsi masyarakat selama libur Ramadan dan Lebaran hingga perayaan Nyepi. Mulai dari stimulus yang diberikan antara lain berupa diskon harga tiket pesawat lebih dari 10 persen (selama dua minggu untuk penerbangan domestik).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, diskon tarif tol sebesar 20 persen, program pariwisata mudik Lebaran, program mudik gratis bersama 74 BUMN kolaborator, tiket gratis angkutan laut Lebaran 2025, dan Operasi Pasar (OP) untuk menjaga stabilitas bahan pokok. Sementara itu, mengingat di tahun ini jarak waktu antara Nataru dan Lebaran lebih dekat, maka Menko Airlangga mengarahkan agar ada tambahan satu season lagi untuk penyelenggaraan program belanja nasional, misalnya pada masa back to school nanti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya titip di antaranya nanti setelah bulan April sampai Desember harus ada satu season lagi agar bisa mendongkrak sales. Tadi dengan Badan Pangan kita sudah cek dengan beberapa daerah relatif kondisi suplai pangan aman, dan mereka membuat rata-rata diskon dari 30 persen sampai 50 persen. Hal itu tentu akan sangat membantu masyarakat," pungkas Menko Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Friday Mubarak yang diselenggarakan Aprindo kali ini akan berlangsung sampai 30 Maret 2025 dengan target penjualan Rp 75 triliun," katanya.

Pemerintah-Aprindo Luncurkan Program Diskon Belanja Jumat Mubarak, Incar Penjualan Rp 75 Triliun selama Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/17/aprindo-solihin-1862698775.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan, sebagian besar masyarakat saat ini memiliki orientasi membeli produk dengan harga paling murah dan tidak melihat lagi merek. "Bila ada satu jenis produk maka masyarakat akan mencari yang lebih murah. Mereka mencari pembanding sekarang. Sudah tidak lagi melihat merek. Ini hasil kajian kami di lapangan selaku pengusaha ritel," kata Solihin dalam konperensi pers mengenai Pemilihan Ketua Umum Aprindo di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (17/11). Oleh karena itu, lanjut Solihin, saat ini setiap ritel harus menyediakan berbagai pilihan produk dengan pilihan warga agar masyarakat tetap datang membeli. Pasalnya, konsumen saat ini bisa menentukan nasib sebuah ritel. Jika pembeli merasa tidak ada produk yang sesuai dengan keinginan, maka bisa berpindah ke ritel lain atau membeli secara daring. "Ini adalah tantangan kami ke depan agar tetap mempertahankan eksistensi ritel dengan berbagai inovasi yang melihat hasil kajian dan analisis lapangan selama beberapa waktu terakhir sehingga ritel bisa terus tumbuh," ujarnya. Solihin yang baru terpilih sebagai Ketua Umum Aprindo masa bakti 2024-2028 juga menyatakan akan mengajak ritel menyediakan sistem e-commerce untuk menyesuaikan perkembangan saat ini. Selain itu juga memperkuat peran UMKM dengan kerja sama melalui penyediaan ruang. Namun produk UMKM juga harus memiliki daya tarik orang datang ke ritel. "Maka itu, setiap ritel saat ini diharapkan menjual produk pangan karena ini yang dibutuhkan warga setiap hari. Kalau kendaraan dan furniture kan tidak tiap hari dibeli," katanya.

Sebagian besar masyarakat saat ini memiliki orientasi membeli produk dengan harga paling murah dan tidak melihat lagi merek.

Ketum Aprindo Sebut, kini Banyak Orang Tak Melihat Merek saat Membeli Produk, yang Penting Harga Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-beras-impor-kok-lebih-mahal-dari-lokal_c_211759.jpeg" alt="Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang mendorong implementasi kemasan polos rokok tanpa merek dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 yang merupakan kebijakan inisiatif Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus mendapatkan kritik. Dalam aspek hukum, beleid ini dianggap diskriminatif dan kontradiktif terhadap amanat Undang-Undang (UU). Kritik ini kian deras setelah ditemukan pasal-pasal tersembunyi dalam peraturan tersebut yang mengindikasikan aspek diskriminatif. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo menyebut, aspek diskriminatif yang disorot adalah adanya peraturan yang dinilai mengabaikan hak-hak hidup masyarakat luas. Dua kebijakan tersebut, menurutnya, berpotensi mendiskriminasi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pedagang ritel dan petani tembakau. Menurut Firman, peraturan tersebut jelas akan berdampak pada kelompok masyarakat kecil, seperti pedagang asongan, dan industri hasil tembakau yang telah berkontribusi besar pada pendapatan negara melalui cukai. Dampak ini terasa signifikan bagi tenaga kerja dan petani tembakau, yang selama ini menggantungkan hidup pada industri ini. "Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses pembuatan peraturan, yang seharusnya melibatkan semua stakeholder, termasuk menteri-menteri terkait, tanpa adanya unsur diskriminatif," ujarnya dalam sebuah diskusi publik, dikutip Rabu (18/9). Menurut dia, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam menjaga agar kebijakan pemerintah tidak merugikan masyarakat. MK diharapkan dapat memeriksa dan menilai apakah terdapat unsur subjektivitas dalam aturan-aturan baru tersebut. Jika terdapat ketidakadilan, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan meminta peninjauan ulang terhadap regulasi yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah perundang-undangan. Apalagi, belakangan banyak suara yang menilai bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembuatan undang-undang yang harus dapat dilaksanakan, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Sementara itu, di tingkat legislatif, DPR RI terus memantau dan mempertimbangkan berbagai keluhan dari pemangku kepentingan terkait. Langkah-langkah yang mungkin diambil termasuk pengajuan judicial review jika ditemukan adanya ketidakadilan dalam peraturan. "Ini termasuk kemungkinan untuk meninjau kembali atau bahkan membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum," kata dia. Di samping itu, Firman mengkritik RPMK karena bertentangan dengan RUU Komoditas Strategis Nasional (RUU KSN). Ia menyebutkan bahwa RPMK, sebagai turunan dari undang-undang, tidak boleh mengintervensi atau menganulir ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang utama. Firman mengungkapkan bahwa DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kedepan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya. "Jika terdapat kontradiksi yang signifikan, DPR RI akan mendorong pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung," jelasnya. Lebih lanjut, Firman memperingatkan potensi adanya agenda tersembunyi yang dapat merugikan industri lokal melalui dua aturan Kemenkes, terutama dalam kasus rokok kretek, yang merupakan produk unggulan Indonesia. DPR RI mengajak pemerintah untuk mempertimbangkan semua dampak kebijakan terhadap perekonomian dan budaya lokal. Ancaman Nyata Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi menyebut proses penyusunan RPMK tidak melibatkan partisipasi yang berarti dari industri. Ia bilang, bahwa undangan untuk public hearing hanya mencakup beberapa asosiasi dan tidak melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin). "Proses yang terburu-buru ini juga dinilai tidak memberikan ruang yang cukup bagi masukan dari pelaku usaha," tegas dia. Yang dikhawatirkan para pelaku industri tembakau, lanjut Benny, implementasi kebijakan ini bisa menjadi pintu masuk bagi peningkatan rokok ilegal. Kasus terbaru menunjukkan bahwa rokok ilegal dapat dengan mudah dijual dan didistribusikan meskipun ada penangkapan dan denda. "Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa regulasi yang ada malah mempermudah peredaran rokok ilegal dan merugikan industri yang mematuhi hukum," tegas dia. Kekhawatiran serupa pun disampaikan Ketum Asosiasi Penguasa Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey. Ia mengkritik penegakan hukum terkait peredaran rokok ilegal di Indonesia. Menurutnya, kasus terbaru menunjukkan tidak efektinya penegakan hukum, yang berdampak negatif pada industri tembakau yang sah. Roy bercerita, pada 27 Agustus 2024, aparat penegak hukum di Lampung menangkap 72 ribu batang rokok ilegal dan menangkap tiga pedagang besar yang terlibat. Namun, keesokan harinya, ketiga pelaku dibebaskan setelah membayar denda sebesar Rp 150 juta. Roy menilai bahwa kebijakan ini menciptakan ketidakadilan, di mana pelaku usaha yang mematuhi hukum harus menghadapi regulasi yang ketat, sementara pelanggar hukum dapat dengan mudah meloloskan diri dengan membayar denda. "Jika pelanggaran hukum seperti ini bisa dibayar dengan denda dan terus berlanjut, maka tidak ada gunanya bagi kami yang menjual rokok legal untuk terus mematuhi aturan. Jika yang ilegal lebih banyak dan tidak membayar cukai, bagaimana kami bertahan dengan peraturan yang semakin ketat?" pungkasnya

Dua kebijakan tersebut, menurut Firman, berpotensi mendiskriminasi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pedagang ritel dan petani tembakau

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aprindo

Berita Terkini