<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/67_eks-2753352571.jpg" alt="Para eks karyawan Sritex mendatangi pabrik di Sukoharjo setelah perusahaan itu tutup 1 Maret. (M IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Para eks karyawan Sritex mendatangi pabrik di Sukoharjo setelah perusahaan itu tutup 1 Maret. (M IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita meminta pemerintah menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk benang impor dari Tiongkok.&nbsp;"Meskipun BMAD diberlakukan, impor dari China masih tetap bisa dilakukan dengan membayar BMAD. Importir pun masih sangat dimungkinkan untuk melakukan impor dari negara lain di ASEAN dan negara anggota RCEP lainnya dengan tarif 0 persen," ucapnya. Redma menjelaskan, industri benang nasional untuk jenis POY (partially oriented yarn) dan DTY (drawn textured yarn) saat ini memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.&nbsp;Benang filamen POY-DTY merupakan benang yang biasa digunakan untuk pembuatan pakaian, tekstil rumah, dan berbagai produk lainnya. Untuk produk POY, terdapat sembilan perusahaan anggota APSyFI yang memiliki total kapasitas produksi sebesar 430.000 ton per tahun, dengan 300.000 ton digunakan untuk kebutuhan internal dan 130.000 ton untuk pasar domestik.&nbsp;"Namun, pada 2024, impor POY tetap terjadi sebesar 125.000 ton," ucapnya. Sementara itu, untuk produk DTY, kapasitas nasional terdiri dari 300.000 ton yang diproduksi oleh anggota APSyFI dan 100.000 ton oleh anggota API.&nbsp;Setelah dikurangi konsumsi internal, total pasokan domestik DTY mencapai 270.000 ton. Meski demikian, impor DTY pada 2024 tetap tercatat sebesar 120.000 ton.&nbsp;"Secara kapasitas, industri nasional baik POY maupun DTY sangat bisa untuk memenuhi kebutuhan domestik dan menyubstitusi volume impor," kata Redma, dikutip dari Antara, Selasa (8/7). Ia juga menyoroti sektor industri hilir sebenarnya telah mendapatkan perlindungan melalui kebijakan safeguard kain sejak empat tahun lalu melalui PMK Nomor 48 Tahun 2024. Dengan demikian, ia menilai tidak perlu ada kekhawatiran terhadap persaingan akibat pembatasan impor benang filamen. Redma menambahkan bahwa produk polyester staple fiber (PSF) yang dikenakan BMAD saat ini tidak terkait langsung dengan benang filamen POY-DTY.&nbsp;"PSF merupakan bahan baku untuk memproduksi benang pintal dan bukan benang filament tertentu. Industri penggunanya pun berbeda," ujarnya.

Ketua APSyFI Redma Gita meminta pemerintah terapkan bea masuk anti dumping untuk benang impor dari Tiongkok, meski kapasitas lokal cukup.

Kapasitas Nasional Mampu Penuhi Kebutuhan Domestik, Asosiasi Produsen Serat Minta Pemerintah Terapkan BMAD untuk Impor Benang dari Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/PELINDO-3800655749.jpg" alt="Ilustrasi angkutan peti kemas pada aktivitas ekspor impor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi angkutan peti kemas pada aktivitas ekspor impor. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Produsen Serat &amp; Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyoroti tata kelola impor dan ekspor Indonesia yang dianggap masih lemah. Khususnya mengenai Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO). Ketua Umum APSyFI, Gita Wirawasta, mengungkapkan bahwa hal ini harus segera diperbaiki. Tujuannya agar tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diterapkan Amerika Serikat (AS) kepada produk Indonesia menjadi lebih ringan. &ldquo;Tata Kelola impor ekspor Indonesia perlu diperbaiki, karena adanya sinyalemen kelemahan terkait penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)/ Certificate of Origin (COO),&rdquo; kata Gita dalam keterangannya, Jumat (4/4). Dia menjelaskan, kelemahan ini tampak terjadi sejak tiga tahun terakhir, yang mana diduga terjadi praktik transhipment yaitu barang-barang dari Tiongkok diekspor ke AS menggunakan SKA dari Indonesia.&nbsp; Menurutnya, hal ini tampak semakin jelas setelah terdapat lonjakan ekspor benang texture filament polyester dari Tanah Air ke Amerika Serikat yang dianggapnya tak wajar.&nbsp; &ldquo;Lonjakan ekspor ini dilakukan oleh trader bukan oleh produsen. Namun imbasnya seluruh produsen Indonesia terkena BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) oleh Amerika Serikat,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; &ldquo;Setelah diteliti, ada dua perusahaan trader yang melakukan ekspor ke Amerika Serikat dan sangat tinggi. Itu trader, jadi bukan barang produksi Indonesia,&rdquo; imbuhnya. Oleh karena itu, Gita menyarankan pemerintah untuk lebih selektif sekaligus segera menertibkan SKA. Tujuannya untuk mengatasi hal-hal seperti ini yang bisa membawa masalah dan membuat Indonesia merugi. &ldquo;Bahwa SKA hanya boleh diterbitkan bagi barang-barang yang diproduksi di Indonesia, bukan praktik transshipment,&rdquo; tutup dia. Sementara itu, APSYFI dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyarankan empat hal kepada pemerintah untuk menyikapi tarif resiprokal sebesar 32 dari AS. Pertama, mengeluarkan kebijakan segera dalam rangka perlindungan industri dalam negeri melalui perlindungan pasar dalam negeri dari serbuan produk impor.&nbsp; Kedua, mempertahankan kebijakan persetujuan teknis untuk pengaturan impor dan mempertahankan TKDN. Ditekankan bahwa ekspor ke AS tidak ada kaitannya dengan aturan impor dan TKDN yang saat ini berlaku. Ketiga, pemerintah dinilai perlu merespon perang tarif dengan kebijakan tarif, tidak melakukan perseseran pada isu NTM (Non Tariff Measure) atau NTB (Non Tariff Barrier). Keempat, mempertahankan industri sektor padat karya yang sangat penting dalam hal penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.&nbsp; &nbsp;

APSyFI menyoroti masalah tata kelola SKA yang lemah, dampaknya pada tarif resiprokal AS dan perlindungan industri dalam negeri.

Demi Tarif Resiprokal AS Lebih Ringan, APSyFI Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Impor dan Ekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/tekstil-ilegal-578173276.jpg" alt="ILUSTRASI Pedagang tekstil." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pedagang tekstil.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Impor tekstil ilegal masih menghantui industri tekstil dan produksi tekstil (TPT). Oleh karena itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) kembali meminta pemerintah untuk serius memberantasnya. Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta menyatakan, banjirnya barang tekstil impor kian menekan kinerja industri TPT hingga rata-rata utilitasnya dari hulu ke hilir hanya di kisaran 50 persen. Berdasar perhitungan APSyFI, per tahunnya ada 300 sampai 400 ribu ton impor TPT ilegal senilai Rp 35 triliun. Baik dalam bentuk pakaian, kain, maupun benang. "Sekitar 1.400 kontainer per bulan masuk lewat pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa dan sebagian lewat Sumatera," ujarnya. Dia menambahkan, sekitar 210 ribu ton berasal dari Tiongkok. Sisanya dari Korea Selatan, Taiwan, India, Vietnam, Bangladesh, dan Thailand. "Kita bisa lihat secara jelas data dari trade map catatan ekspor TPT Tiongkok ke Indonesia lebih besar daripada catatan impor kita dari Tiongkok," ucapnya. Redma menjelaskan, perbedaan data itu disebabkan praktik impor borongan, under invoice, pelarian HS, dan rembesan gudang berikat. "Praktik ini secara leluasa dan terbuka dilakukan perusahaan jasa under name bekerja sama dengan oknum bea cukai di lapangan sehingga dengan mudah masuk lewat jalur hijau, bahkan tanpa perlu persetujuan impor," bebernya. Dia juga menyoroti persetujuan impor TPT terkait Permendag Nomor 25 Tahun 2022 yang masih banyak kebocoran. Redma mendapat laporan masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran dan diberikan izin impor berlebih, baik oleh Kemenperin untuk API-P maupun oleh Kemendag untuk API-U. "Izin impor yang diberikan tidak transparan, para pelanggar tidak pernah ditindak, malah izin impornya terus nambah," katanya. Dewan Kehormatan Hipmi Jawa Barat Cecep Daryus menyatakan, industri TPT nasional masih berada dalam masa kritis sejak akhir 2022, termasuk di Jawa Barat. "Akhir tahun lalu sudah banyak yang dirumahkan. Kalau kondisi seperti ini terus akan nambah lagi," tuturnya. Cecep meminta pemerintah, baik daerah maupun pusat, tidak lepas tangan atas kejadian tersebut. "Memang kondisi pasar ekspor menjadi salah satu alasan, tapi pasar domestik kita kan sangat besar dan harus dijaga," ungkapnya.(agf/c12/dio)

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta menyatakan, banjirnya barang tekstil impor kian menekan kinerja industri TPT.

Banjir Impor Tekstil Ilegal Capai Rp 35 Triliun per Tahun, APSyFI Minta Pemerintah Jangan Diam Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/INDUSTRI-TEKSTIL-MULAI-BERGAIRAH_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Suasana di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (2/11/2021)." width="100%">
<figcaption>Suasana di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (2/11/2021).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri mulai bergairah. Itu terlihat dari pertumbuhan positif pada kuartal pertama tahun ini. Padahal, sejak pandemi, Badan Pusat Statistik (BPS) mendata industri pakaian jadi dan tekstil nasional mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif.  Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mencatat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) tumbuh 12,45 persen secara tahunan pada kuartal I 2022. Angka itu lebih tinggi dari proyeksi yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yakni 10,44 persen.  "Pertumbuhan kuartal I tahun ini didorong oleh penjualan dalam negeri akibat jelang Ramadan dan Lebaran," ucap Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta.  BPS mendata industri pakaian jadi dan tekstil nasional mengalami kontraksi 4,08 persen pada 2021. Setahun sebelumnya, performa industri TPT anjlok 8,8 persen pada 2020.  Artinya, industri TPT mengalami penurunan performa dalam dua tahun secara beruntun. Kemenperin mendata utilisasi pada industri tekstil hanya 69,4 persen pada 2021, sedangkan industri pakaian jadi di level 74,4 persen.  Kemenperin meramalkan industri tekstil dapat tumbuh 2,31 persen, sedangkan industri pakaian jadi naik 5,84 persen. Puncak pertumbuhan pakaian jadi dinilai akan terjadi pada kuartal I 2022 sebesar 10,44 persen, sementara industri tekstil pada kuartal III sebesar 5,88 persen.  Meski demikian, Redma menilai pertumbuhan tiga bulan pertama itu berpotensi tidak berlanjut pada kuartal II. "Kami sangat mengkhawatirkan kinerja sektor ini di kuartal II dan seterusnya, terlebih ada tekanan dari sisi biaya, yaitu kenaikan bahan baku dan PPN," ujarnya.  Tekanan itu, kata Redma, diperburuk dengan dibukanya keran impor tekstil untuk importir umum. Menurut dia, langkah tersebut kontras dengan kondisi pabrikan tekstil nasional yang sudah membuktikan dapat memasok kebutuhan industri hilir TPT sejak pertengahan 2021.  Selain itu, pelaku industri tekstil telah melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Salah satu pertimbangannya adalah pembatasan impor pada industri TPT.  "Impor sih boleh-boleh saja, tapi jangan hancurkan industri dalam negeri. Suplai dalam negeri sudah terbukti mencukupi, kenapa harus impor?" tuturnya.  Direktur Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Elis Masitoh menyebutkan, industri TPT memiliki prospek positif pada tahun ini. Pemulihan ekonomi serta pelonggaran mobilitas membuat permintaan akan produk tekstil meningkat.  Dampak Lebaran juga diyakini akan mendongkrak kinerja industri TPT. Pasalnya, 2022 menjadi tahun pertama pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik Lebaran setelah dua tahun dilarang.  "Pemulihan ekonomi dan dampak Lebaran membuat utilisasi pada industri tekstil melonjak. Utilisasi industri pakaian jadi pada April mencapai 90 persen," ujarnya.  ---  PERFORMA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DI INDONESIA  Periode | Pertumbuhan  2020 | -8,8%  2021 | -4,08%  2022* | 2,31%  Ket: *Angka proyeksi  VOLUME DAN NILAI EKSPOR TEKSTIL INDONESIA  Periode | Volume | Nilai  2018 | 2,6 juta ton | USD 10 miliar  2019 | 2,4 juta ton | USD 9,4 miliar  2020 | 1,8 juta ton | USD 7,2 miliar  2021 | 2,2 juta ton | USD 9,4 miliar  Sumber: BPS

Industri TPT Pulih Dipicu Hari Raya, Lebih Tinggi dari Proyeksi

APSyFI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APSyFI

Berita Terkini

Kapasitas Nasional Mampu Penuhi Kebutuhan Domestik, Asosiasi Produsen Serat Minta Pemerintah Terapkan BMAD untuk Impor Benang dari Tiongkok

Demi Tarif Resiprokal AS Lebih Ringan, APSyFI Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Impor dan Ekspor

Banjir Impor Tekstil Ilegal Capai Rp 35 Triliun per Tahun, APSyFI Minta Pemerintah Jangan Diam Saja

Industri TPT Pulih Dipicu Hari Raya, Lebih Tinggi dari Proyeksi

Download Aplikasi JawaPos.com