<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/dkOe86fPabtJfMIjMnjJwIU2rtTm2SRXLoRsVQHk-1-2540186847.jpg" alt="Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kota Surabaya, Kamis (19/6/2025). (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kota Surabaya, Kamis (19/6/2025). (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Surabaya mengusulkan optimalisasi Terminal Osowilangon (TOW). Kawasan di wilayah barat Surabaya itu diusulkan tidak hanya sebagai zona parkir truk, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai kantor bagi perusahaan freight forwarding. Ketua DPC Aptrindo Surabaya I Wayan Sumadita menyampaikan, TOW saat ini banyak lahan kosong yang tidak difungsikan optimal. &ldquo;Kami sudah survei langsung ke lapangan. Beberapa area bahkan sudah mulai dipakai truk-truk untuk antrean masuk gudang sekitar TOW. Tapi masih belum banyak,&rdquo; ujarnya Sabtu (21/6). Menurut Wayan, kebutuhan terbesar di kawasan tersebut adalah parkir truk kontainer yang hendak masuk pelabuhan. Karena masuk pelabuhan itu mahal. Kalau ada tempat parkir dulu, biayanya bisa ditekan. Selain itu, TOW bisa juga ditawarkan sebagai lokasi kantor baru bagi perusahaan freight forwarding. Banyak kantor freight forwarding masih di tengah kota. Seperti Basuki Rahmat dan Mayjen Sungkono. Padahal operasional mereka lebih dekat ke pelabuhan barat. Namun, dia mengakui ada beberapa tantangan. Salah satunya soal akses. &ldquo;Kalau lewat Tol Romokalisari itu sering macet karena jembatan sempit. Lalu biaya solar dan tol juga jadi pertimbangan. Makanya mereka masih lebih pilih kantor di Peneleh karena lebih dekat akses tol,&rdquo; terang Wayan. Soal bangunan, dia menyebut ruang di TOW belum cocok untuk gudang. Bangunannya kecil-kecil. Tidak layak untuk tempat penyimpanan barang. Tapi kalau dipakai kantor head office atau parkiran truk sangat mungkin. Usulan itu, sudah dikomunikasikan secara lisan dengan pihak Dinas Perhubungan dan DPMPTSP. Pihaknya sudah survei bersama. Hamya saja, saat itu masih tahap penjajakan. Belum ada kontrak resmi. Namun, ada juga wacana untuk bisa dikontrak dalam beberapa tahun. Menanggapi itu, Koordinator Penanaman Modal DPMPTSP Surabaya Hefli Syarifuddin memastikan pihaknya akan mengundang seluruh asosiasi pelaku usaha, termasuk Aptrindo, untuk membahas optimalisasi TOW secara lebih terarah. &ldquo;Kami akan duduk bersama dengan Kadin, Organda, PHRI, dan asosiasi lainnya. Masukan dari pelaku usaha sangat kami butuhkan agar rencana ini tepat guna,&rdquo; tegas Hefli.(omy)

Aptrindo Surabaya mengusulkan Terminal Osowilangon tidak hanya sebagai zona parkir truk, tetapi juga sebagai kantor freight forwarding.

Tekan Biaya Operasional, Aptrindo Usul Terminal Osowilangun Jadi Parkir Truk dan Kantor Freight Forwarding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/ANGGARAN-INFRASTRUKTUR-DIPANGKAS-ali1-2910657357.jpg" alt="Kendaraan Truk dan mobil pribadi melintas di jalan Tol Cikampek, Senin (10/2/2025). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kendaraan Truk dan mobil pribadi melintas di jalan Tol Cikampek, Senin (10/2/2025). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menjelang Lebaran Idulfitri, pemerintah resmi mengumumkan beberapa aturan yang bertujuan untuk memperlancar arus mudik dan balik pada periode tersebut. Salah satunya, penerapan pembatasan operasional bagi armada truk di luar angkutan Lebaran untuk lewat jalan tol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai surat kesepakatan bersama (SKB) tiga lembaga, pembatasan angkutan barang atau truk dimulai Senin (24/3) pukul 00.00 sampai Selasa (8/4) pukul 24.00. Larangan selama 16 hari tersebut dikeluhkan terlalu lama dan memberatkan para pengusaha angkutan logistik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan menuturkan, pembatasan tersebut tidak mempertimbangkan masukan para pelaku usaha angkutan barang. Terutama mengenai dampak pada pemilik kendaraan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Bahkan, karyawan dan ekosistem yang terlibat juga diabaikan. Misalnya, pengemudi truk, buruh bongkar muat, pabrik, pergudangan perkapalan, dan para pihak yang terlibat dalam bisnis logistik,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyebutkan, pembatasan selama 16 hari akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sebab, pengiriman bahan baku industri menjadi tersendat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Sekaligus mengganggu ekspor-impor. Bahkan bisa jadi ada pembatalan kontrak dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan devisa batal masuk ke dalam negeri,&rdquo; lanjut Gemilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015767358/kecelakaan-beruntun-di-cipanas-cianjur-bus-dan-truk-terlibat-polisi-berlakukan-buka-tutup-jalur">Kecelakaan Beruntun di Cipanas-Cianjur, Bus dan Truk Terlibat, Polisi Berlakukan Buka Tutup Jalur</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait dengan terbitnya SKB tiga lembaga tersebut terkait pengaturan lalu lintas selama Lebaran itu, Aptrindo keberatan dan menolak durasi pelarangan operasional kendaraan angkutan barang yang sangat lama (16 hari) atas pelarangan operasional kendaraan angkutan barang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aptrindo menyebut, larangan operasional yang kelamaan itu tentunya berdampak bagi pelaku usaha dunia logistik dan terutama adalah bagi pengemudi dan tenaga buruh bongkar muat yang berpenghasilan harian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena hal tersebut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, Aptrindo akan melakukan aksi stop operasi selama dua hari dari Kamis (20/3) hingga Jumat (21/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan analisis Aptrindo, larangan tersebut dapat mengakibatkan sejumlah hal negatif. Antara lain, penumpukan barang di pelabuhan karena kapal dari luar negeri terus datang membawa barang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, para eksportir akan kesulitan melaksanakan ekspor dan terancam wanprestasi karena tidak memenuhi kontrak dagang. &rdquo;Dari sisi pengemudi, mereka jadi tidak mempunyai penghasilan,&rdquo; urainya.</div>

Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan menuturkan, pembatasan tersebut tidak mempertimbangkan masukan para pelaku usaha.

Pembatasan Operasional Saat Lebaran Terlalu Lama, Asosiasi Pengusaha Truk Ancam Mogok Besar-besaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/Aktivitas-bongkar-muat-di-Lapangan-Penumpukan-TPS-1-492613189.jpg" alt="Aktivitas bongkar muat di lapangan penumpukan Terminal Peti Kemas Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas bongkar muat di lapangan penumpukan Terminal Peti Kemas Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas dan Manajemen Terminal Peti Kemas Pelabuhan (TPK) di Pelabuhan Tanjung Priok perlu mengantisipasi agar terhindar dari kepadatan arus barang atau potensi kongesti menyusul adanya rencana stop operasi angkutan barang dan logistik secara nasional pada 20 Maret 2025, imbas penolakan SKB Angkutan Barang saat Lebaran (Angleb) 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam SKB tersebut, ditegaskan Pembatasan Angkutan Barang mulai sejak 24 Maret sampai dengan 8 April 2025, atau sekitar 16 hari. Pasalnya, kegiatan layanan kapal dan bongkar muat barang di pelabuhan tetap berjalan, namun jika truk pengangkut barang melakukan stop operasi, otomatis memengaruhi kegiatan receiving dan delivery kargo/peti kemas dari dan ke pelabuhan. Dampaknya terjadi penumpukan barang maupun peti kemas yang berlebihan di pelabuhan. "Jadi, mesti disiapkan sedini mungkin antisipasinya, dan bagaimana contigensi plan-nya yang tidak menimbulkan high cost logistik jika aksi stop operasi armada truk pengangkut barang itu betul-betul terjadi pada pekan depan," ujar Wawan salah satu pegiat pengurusan barang ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia mengingat lebih dari 65 persen aktivitas ekspor impor nasional maupun domestik melalui pelabuhan yang terletak di Jakarta Utara itu. Saat ini, terdapat lima fasilitas terminal peti kemas yang melayani ekspor impor melalui pelabuhan itu yakni: Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, New Priok Container Terminal-One (NPCT-1), Terminal 3-IPC TPK, dan Terminal Mustika Alam Lestari (MAL/NPH). Sebagaimana diberitakan, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) akan melakukan stop operasi mulai 20 Maret 2025 hingga 8 April 2025, sebagai bentuk protes atau penolakan terhadap adanya aturan pelarangan operasional truk pengangkut barang termasuk ekspor impor menjelang dan sesudah Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 H. "Sesuai dengan hasil rapat kordinasi dengan semua pengurus Aptrindo di daerah-daerah pada hari ini (Senin), kami perusahaan truk yang tergabung dalam Aptrindo memutuskan untuk melakukan stop operasi mulai pekan depan, 20 Maret 2025 hingga 8 April 2025," ujar Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan, dikutip&nbsp;Jumat (14/3). Aptrindo menilai aturan pembatasan operasional angkutan barang cukup dilalukan maksimal enam hari saja yakni tiga hari sebelum hari H (Lebaran) dan tiga hari setelah Lebaran. "Kalau sesuai SKB itu pelarangan angkutan barang dilakukan selama dua minggu. Makanya, kalau Pemerintah tidak mau mendengarkan masukan dan keluhan pelaku usaha logistik, maka sekalian saja kita putuskan untuk Stop Operasi pada 20 Maret 2025," tegas Gemilang. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFi) Jakarta, mengusulkan agar pemerintah bisa meninjau ulang atau ada diskresi terhadap aturan pembatasan angkutan barang pada musim Lebaran/Idul Fitri tahun ini. Pasalnya aturan itu dinilai berpotensi merugikan bisnis logistik dan melemahkan pertumbuhan perekonomian nasional yang telah ditargetkan 7-8 persen oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran. "Menurut hemat kami, waktu pembatasan angkutan barang selama&nbsp;dua minggu itu terlalu lama. Idealnya cukup selama H-4 s/d H+4 saja supaya kegiatan logistik dan perekonomian bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya dan diharmonisasikan dengan arus mudik maupun arus balik (angkutan penumpang) Lebaran," ujar Ketua ALFI Jakarta, Adil Karim. Dia menegaskan, kebijakan yang telah disampaikan Pemerintah agar menjalankan Work From Anywhere (WFA) sebelum dan dan sesudah Lebaran adalah kebijakan kerja yang memungkinkan pekerja untuk bekerja dari mana saja. WFA merupakan pengaturan kerja fleksibel yang memberikan kebebasan kepada pekerja untuk memilih tempat bekerja. "Idealnnya WFA bisa dimanfaatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun pegawai BUMN untuk melakukan mudik Lebaran lebih awal. Sehingga mobilisasi penumpang arus mudik bisa lebih terkondisikan," ucap Adil. ALFI berharap sebelum pengambilan keputusan pengaturan Angkutan Lebaran, bisa akomodatif dan memerhatikan keduanya yakni terhadap pergerakan barang atau logistik maupun pergerakan (mobilisasi) orang/penumpang. "Pergerakan angkutan barang dan angkutan penumpang selana Lebaran mesti berjalan harmonis demi menopang pertumbuhan ekonomi nasional, dan jangan sampai ada salah satunya yang dikorbankan," ucap Adil. Khawatirkan Clossing Time Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) juga menyoroti aturan pembatasan/larangan operasional angkutan barang dan logistik terutama terhadap ekspor menjelang dan pasca Lebaran tahun ini. Sebab, selain kontraproduktif dengan semangat dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 7-8 persen, aturan yang dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) itu juga berpotensi melemahkan kinerja ekspor nasional dan menimbulkan high cost logistik. Ketua Umum Depalindo yang juga Sekjen DPP GPEI Toto Dirgantoro, menyayangkan adanya SKB itu sekaligus mendesak instansi terkait untuk merevisinya atau meninjau ulang lantaran aktivitas logistik lainnya seperti pelabuhan, hinterland (industri)-nya tetap berkegiatan. "SKB itu kami sayangkan karena kontraproduktif dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo yakni 7-8 persen. Sebelumnya, Depalindo dan GPEI juga sudah secara resmi memberikan masukan agar jangan sampai ada hambatan pada aktivitas logistik terutama ekspor yang notabene menghasilkan devisa negara," ujar Toto.

Selain soal mobilitas manusia, kebijakan Angkutan Lebaran juga perlu memperhatikan kelancaran arus barang, salah satunya di pelabuhan.

Potensi Penumpukan Barang di Terminal Peti Kemas Imbas Kebijakan Angkutan Lebaran 2025 Perlu Diantisipasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/tol-krian-gresik.png" alt="LEBIH CEPAT: Pengendara di jalan tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar ruas Sidoarjo. Sejak Rabu (22/2), tol itu tersambung dengan tol trans-Jawa. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>LEBIH CEPAT: Pengendara di jalan tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar ruas Sidoarjo. Sejak Rabu (22/2), tol itu tersambung dengan tol trans-Jawa. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Konektivitas antarwilayah di Jatim terus bertambah seiring pengoperasian sejumlah jalan tol baru. Terakhir adalah ruas penghubung tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar (KLBM) dengan tol trans-Jawa sejak Rabu (22/2).  Hanya, tidak semua kendaraan memanfaatkan tol-tol itu. Terutama angkutan barang yang memilih lewat jalur protokol. Akibatnya, di sejumlah ruas jalan, kemacetan karena penumpukan kendaraan besar masih ditemui.  Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Putra Lingga menjelaskan, kondisi itu tak lepas dari tarif tol yang masih cenderung mahal. Terutama ruas-ruas baru. ”Mahalnya tarif berdampak pada pengusaha. Sebagian sopir truk masih memilih lewat jalan raya. Bergelut dengan kemacetan,” katanya.  Karena itu, pihaknya berharap pengelola tol mengevaluasi tarif untuk memangkas biaya logistik. Dia tidak menampik bahwa keberadaan ruas-ruas tol baru membawa dampak positif. Selain mengurangi kemacetan, juga mempermudah konektivitas di wilayah Jatim.  Sebelumnya, sejak Rabu (22/2), satu lagi ruas tol beroperasi. Yakni, ruas penghubung tol KLBM dengan tol trans-Jawa. Melalui ruas itu, pengguna tol KLBM bisa langsung masuk ke trans-Jawa tanpa perlu keluar tol terlebih dulu. Demikian pula sebaliknya.  Sejauh ini, sudah cukup banyak kendaraan yang memanfaatkan ruas baru tersebut. ”Sudah banyak yang lewat langsung. Untuk angkanya, belum mendapat laporan,” ujar Pj Sekretaris Perusahaan PT Waskita Bumi Wira (WBW) Dicky F. Novianto.

Aptrindo Sebut Masih Mahal, Angkutan Barang Enggan Lewat Tol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/TRUK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Permasalahan terkait stok solar yang terjadi di SPBU mulai teratasi. Namun, hal itu sempat membuat pengusaha angkutan geregetan. Mereka mengaku rugi miliaran rupiah gara-gara armada ketinggalan kapal dan terlambat masuk depo.  Kerugian dari dampak keterlambatan pasokan dihitung Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kota Surabaya. Aptrindo mencatat kerugian yang dialami pengusaha bisa mencapai Rp 7,5 miliar per hari. Data itu diperoleh dari sopir yang mengantar dan mengambil barang dari pelabuhan.  Ketua Aptrindo Kota Surabaya Putra Lingga menjelaskan, kerugian terjadi karena sejumlah hal. Salah satunya, ada sekitar seribu truk per hari yang terlambat menuju kapal. ”Kerugian lain dialami karena truk yang mengambil barang dari pelabuhan terlambat masuk depo kontainer,’’ kata Lingga.  Menurut Lingga, pengusaha terus berkomunikasi dengan Pertamina dan BPH Migas. Harapannya, ada solusi yang efektif terkait persoalan tersebut. Pengusaha tidak ingin persoalan solar terjadi lagi di kemudian hari.  Lingga mengatakan bahwa perlu ada pengawasan yang intens mengenai masalah solar. Aptrindo sudah membentuk satgas khusus. Satgas itu diberi tanggung jawab untuk terus memantau stok solar. Terutama pada sejumlah SPBU di jalur logistik.  Ada delapan pom bensin yang diawasi secara ketat. Lokasinya tersebar di Surabaya. SPBU-SPBU tersebut banyak melayani angkutan barang setiap hari.  ”Tidak hanya soal solar. Dari kerugian ini, kami juga mengevaluasi operasional depo kontainer,’’ kata Lingga. Dia menyebut bahwa saat ini banyak depo kontainer yang tak mematuhi aturan. Mereka tidak beroperasi selama 24 jam.  Karena tidak 24 jam, pengiriman barang ke depo kontainer sering kali terhambat. Ada biaya tambahan jika barang sampai malam hari. ’’Dari semua depo, masih satu yang beroperasi penuh. Ini perlu evaluasi dari pemerintah,’’ jelas Lingga.  Sebelumnya, menipisnya stok solar sempat membuat pengusaha uring-uringan. Terjadi antrean di depo kontainer. Antrean truk yang masuk pom bensin sempat menimbulkan kemacetan di jalan raya.

Sulit Cari Solar, Pengusaha Angkutan Mengaku Rugi Rp 7,5 M Per Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bbm-habis-pertamina_tambah_1.jpg" alt="PANIC BUYING: SPBU di Jalan Gresikan, Surabaya, memasang tanda bertulisan habis untuk pengisian bahan bakar solar, Senin (18/10). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PANIC BUYING: SPBU di Jalan Gresikan, Surabaya, memasang tanda bertulisan habis untuk pengisian bahan bakar solar, Senin (18/10). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)</figcaption>
</figure><div class="box-header bg-blue-active">  JawaPos.com – Persoalan stok bahan bakar minyak (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bbm/">BBM</a>) kembali menyusahkan pengusaha angkutan. Banyak sopir yang mengeluh sulit mencari solar. Imbasnya, perjalanan angkutan ke pelabuhan turut terhambat.  Berdasar informasi, stok solar yang menipis terjadi di sejumlah daerah. Terutama di kawasan utara Jatim seperti Tuban dan Bojonegoro. Pengusaha berharap kondisi itu segera ditangani agar tidak merembet ke Surabaya.  Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/aptrindo/">Aptrindo</a>) Kota Surabaya Putra Lingga menyatakan, pasokan BBM di Surabaya masih aman. Namun, konsumsi solar tetap harus dipantau. ”Karena di luar sulit, kami memprediksi ada banyak sopir yang mengisi di <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a>,” kata Lingga.  Dia menjelaskan, kesulitan mencari solar juga berpengaruh pada pengiriman barang. Ada truk yang terlambat masuk ke pelabuhan. ”Memang tidak sampai terjadi penumpukan di pelabuhan. Namun, keterlambatan angkutan perlu diwaspadai,” jelas Lingga.  Terkait dengan pasokan <a href="https://www.jawapos.com/tag/solar/">solar</a>, Lingga mengungkapkan bahwa pengusaha sudah menyurati perwakilan pemerintah. Pasokan ke tujuh SPBU di sekitar pelabuhan harus diprioritaskan. Tujuannya, pengiriman via kapal tidak terganggu.  Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jatim Hengky Pratoko menyampaikan, sejauh ini belum ada keluhan terkait dengan stok solar di Surabaya. Yang banyak masih curhatan dari sopir di luar Jawa. ”Dari pelabuhan ke pelabuhan tak terhambat. Namun, pengiriman dari pelabuhan ke wilayah sasaran berpotensi terganggu,” ujar Hengky.  Dia menegaskan, persoalan solar bersubsidi memang tidak bisa disepelekan. Pemerintah perlu mencari solusi. ”Kami khawatir harganya naik seperti minyak goreng,” ujar Hengky.  Menurut dia, biaya logistik berpotensi naik saat <a href="https://www.jawapos.com/tag/bulan-puasa/">bulan puasa</a>. Kenaikan harga solar bakal semakin memberatkan. Hengky menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi solar.  </div>

Sopir Sulit Cari Solar, Truk Terlambat Masuk Pelabuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/tarif-jalan-tol.jpg" alt="NAIK LAGI: Aktivitas lalu lintas di tol Surabaya-Gempol. Kenaikan tarif tol menuai beragam protes. Salah satunya dari pengusaha ekspedisi maupun transportasi umunm. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>NAIK LAGI: Aktivitas lalu lintas di tol Surabaya-Gempol. Kenaikan tarif tol menuai beragam protes. Salah satunya dari pengusaha ekspedisi maupun transportasi umunm. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah tarif ruas tol yang terhubung ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a> mengalami kenaikan per Sabtu (19/3). Hal itu membuat pengusaha yang bergerak di bidang angkutan ketar-ketir. Mereka berharap kenaikan tarif tak berdampak pada biaya transportasi dan pengiriman barang.  Ada dua ruas tol yang mengalami penyesuaian tarif. Yakni, ruas tol Gempol–Pandaan dan Surabaya–Mojokerto. Kenaikannya bervariasi. Ada yang naik Rp 500. Ada pula yang naik Rp 1.000.  Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jatim Mustofa mengatakan bahwa kenaikan tarif memang tidak besar. Namun, hal itu tetap berdampak pada pendapatan pengusaha. ’’Kami masih menunggu situasi. Hingga kini belum ada keluhan,” kata Mustofa.  Dia menambahkan, pengurus Organda akan menunggu hingga sebulan. Nanti diputuskan sikap terkait kenaikan tarif. ’’Belum ada rencana menaikkan tarif karcis atau biaya angkut. Tapi, kami masih menunggu seperti apa nanti,” ujarnya.  Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/aptrindo-jatim/">Aptrindo</a>) Surabaya Putra Lingga menegaskan, organisasinya mendukung adanya kebijakan baru.  Sebab, kenaikannya tidak besar. ’’Namun, kami meminta ada penambahan fasilitas di jalan tol sebagai konsekuensi kenaikan tarif,” jelas Lingga.  Dia mengatakan, selama ini pengusaha selalu kesulitan saat mengalami kecelakaan di jalan tol. Tidak ada fasilitas crane. Pengusaha terpaksa mendatangkan alat bongkar muat dari luar daerah yang ongkosnya mahal.  Lingga berharap ada fasilitas crane yang disediakan pengelola <a href="https://www.jawapos.com/tag/jalan-tol/">jalan tol</a>. Dengan begitu, kecelakaan yang melibatkan angkutan barang bisa diatasi secara cepat. Pemindahan barang dari angkutan ke angkutan lain juga lebih mudah.  Menurut Lingga, pengelola jalan tol juga perlu mempertimbangkan keberadaan rest area. Banyak tempat beristirahat yang ukurannya kurang luas. Sopir angkutan barang sulit berhenti karena tidak ada tempat.  ’’Kami juga mengingatkan adanya asuransi setiap kerusakan fasilitas di tol,” kata Lingga. Selama ini, lanjut dia, kerusakan yang terjadi di jalan tol selalu dibebankan kepada pemilik angkutan. Padahal, mereka juga korban dari sebuah musibah. ’’Dengan adanya asuransi, tidak perlu ada klaim kerusakan kepada masyarakat,” tandas Lingga.

Tarif Tol Naik, Pengusaha Berharap Tak Terdampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/SPBU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Pertamina telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat beralih ke BBM bersubsidi. Pengusaha angkutan pun meminta pembelian bahan bakar bersubsidi diawasi secara ketat untuk mengantisipasi pelanggaran aturan.  Kebijakan terkait harga tersebut berlaku mulai 12 Februari 2022. Ada sejumlah jenis <a href="https://www.jawapos.com/tag/bbm-bersubsidi/">BBM bersubsidi</a> yang harganya meningkat. Salah satunya dexlite yang jenisnya mirip solar.  Dari informasi, kenaikan BBM nonsubdisi saat ini memang belum berdampak pada sektor logistik. Sebab, hampir sebagian besar pengusaha masih memanfaatkan solar yang tercatat sebagai BBM bersubsidi. Peningkatan harga juga belum berpengaruh pada ongkos kirim barang.  Ketua DPC Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/aptrindo/">Aptrindo</a>) Kota Surabaya Putra Lingga mengatakan, saat ini memang belum ada kenaikan biaya logistik akibat naiknya harga BBM. Tarif jasa angkutan masih tetap. ”Sekarang yang kami khawatirkan justru stok barang bersubsidi,’’ kata Lingga.  Menurut dia, naiknya dexlite berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat. Terutama pemilik kendaraan pribadi jenis menengah ke atas. Masyarakat yang dulu membeli BBM nonsubsidi berpotensi beralih ke barang bersubsidi dengan alasan mahal.  ”Padahal, jelas-jelas BBM bersubsidi itu hanya untuk angkutan barang,” jelas Lingga.  Dia mengatakan, pembelian BBM di SPBU harus diawasi secara ketat. Pemerintah maupun Pertamina selaku penyalur harus memastikan tidak ada mobil pribadi yang melanggar aturan.  Sebab, kata Lingga, konsumsi solar yang meningkat bisa berdampak pada sektor logistik. Terutama stok saat akhir tahun. ”Pada tahun-tahun sebelumnya, stok solar selalu tipis di akhir tahun. Kami meminta pemerintah memperhatikan hal tersebut,’’ ujar Lingga.  Tidak cukup melalui pengawasan di SPBU. Menurut dia, perlu ada sanksi untuk masyarakat yang menyalahi aturan. Ketegasan sangat penting untuk menertibkan masyarakat.  Hingga saat ini Lingga mengatakan bahwa masih banyak warga yang tidak sadar terkait BBM. Banyak mobil mewah yang diisi dengan solar bersubsidi. Pembelian yang tak sesuai aturan bisa ditemui di sejumlah SPBU.  Hal yang tak jauh berbeda disampaikan Ketua ALFI Jatim Hengky Pratoko. Dia berharap kenaikan BBM tidak berdampak pada biaya angkutan barang. ”Kami masih menunggu masukan dari teman-teman pengusaha. Sementara memang belum terasa,’’ kata Hengky.  Menurut dia, pemerintah perlu memperhatikan kondisi sektor logistik dalam mengambil kebijakan. <a href="https://www.jawapos.com/tag/kenaikan-harga-bbm/">Kenaikan harga BBM</a> nonsubsidi diharapkan tidak merembet ke barang bersubsidi. ”Saat ini usaha angkutan merangkak naik. Kami berharap tidak dibebani dengan kenaikan biaya operasional,’’ jelasnya.  KENAIKAN BBM NONSUBSIDI  - Kenaikan berlaku per 12 Februari 2022.  - Ada sejumlah jenis BBM nonsubsidi yang naik. Salah satunya, dexlite.  - Kenaikannya berkisar Rp 1.500 hingga Rp 2.650 per liter.  - Kenaikan itu dikhawatirkan berdampak pada sektor transportasi.  - Kenaikan bisa mendorong konsumsi BBM bersubsidi.  Sumber: Pengusaha angkutan darat

Dexlite Naik, Aptrindo Minta Pembelian BBM Bersubsidi Diawasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/tol-surabaya-gresik2.jpg" alt="PENYESUAIAN: Mulai hari ini, tarif tol Surabaya-Gresik mengalami kenaikan. Papan pengumuman sudah terpasang beberapa hari sebelumnya. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENYESUAIAN: Mulai hari ini, tarif tol Surabaya-Gresik mengalami kenaikan. Papan pengumuman sudah terpasang beberapa hari sebelumnya. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tarif anyar jalan tol Surabaya–Gresik resmi diberlakukan hari ini (3/1). Rencananya, nilai tarif itu dipakai selama dua tahun ke depan. Pengusaha berharap kenaikan biaya masuk tol tak berdampak pada inflasi.  Ketua DPC Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kota Surabaya Putra Lingga sudah mengetahui kenaikan tarif tol tersebut. Kabar itu menjadi rasan-rasan pengusaha di sektor logistik. ”Sebenarnya kurang setuju. Namun, kami patuh sepenuhnya kepada pemerintah,” kata Lingga.  Dia menyatakan, jalan tol Surabaya–Gresik merupakan jalur vital. Jalan tersebut terhubung dengan pelabuhan. Jalan tol menjadi akses utama antara pelabuhan dan kawasan industri di sekitar Surabaya.  Kenaikan tarif, kata Lingga, cukup membebani pengusaha. Sebab, pengeluaran perjalanan dipastikan meningkat. ”Kami khawatir ada inflasi setelah tarif tol naik,” ujar Lingga.  Menurut dia, pengusaha sebenarnya berharap penerapan kebijakan ditunda. Sebab, saat ini kondisinya kurang tepat. Pergantian tahun baru terjadi. Sementara, pandemi juga belum selesai.  Dari pantauan Jawa Pos, sosialisasi telah dilakukan PT Margabumi Matraraya selaku operator. Pengumuman kenaikan tarif dipasang di videotron di pintu masuk tol. Sosialisasi juga dilakukan dengan menyebar banner.  Kepala Bagian Umum PT Margabumi Matraraya Andjar Hari Sutoto menjelaskan, kenaikan menyesuaikan aturan pemerintah. Besaran tarif juga sudah diatur. ”Insya Allah, penyesuaian tarif berjalan lancar,” jelas Andjar.  Dia menambahkan, tarif baru sudah terpasang di setiap gardu. Sejumlah petugas juga disiagakan untuk memantau arus lalu lintas setelah kebijakan diberlakukan. ”Sudah ada uji coba. Sistem telah disetel mulai pukul 00.00,” ungkap Andjar.  Berdasar informasi, jalan tol Surabaya–Gresik memiliki panjang 20,73 kilometer. Sehari jalur itu dilewati lebih dari 80 ribu kendaraan. Sebanyak 50 persennya merupakan kendaraan pribadi.  Kenaikan terjadi pada seluruh golongan. Peningkatan tertinggi di ruas paling jauh, yakni dari Dupak ke Manyar atau sebaliknya. Selisih tarif baru dan lama untuk golongan I mencapai Rp 5.500. Tarif dari Dupak ke Manyar sebelumnya dipatok Rp 17 ribu. Per hari ini, 3 Januari 2022, tarif naik menjadi Rp 22.500.

Pengusaha Berharap Kenaikan Tarif Tol Tak Berdampak pada Inflasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/RL-jar-14-nov-19-foto-solar-langkah-3.jpg" alt="SOLAR HABIS: SPBU di Talun, Kecamatan Sukodadi, Lamongan memberi tahu soal stok solar kosong, Kamis (15/11). Anjar Dwi Pradipta/Jawa Pos Radar Lamongan" width="100%">
<figcaption>SOLAR HABIS: SPBU di Talun, Kecamatan Sukodadi, Lamongan memberi tahu soal stok solar kosong, Kamis (15/11). Anjar Dwi Pradipta/Jawa Pos Radar Lamongan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam sepekan ini, ketersediaan solar di beberapa wilayah langka. Pengusaha transportasi menyebutkan bahwa hal itu sudah menjadi fenomena tahunan. Mereka mengusulkan agar penyaluran bahan bakar kendaraan diesel bersubsidi itu dilakukan secara ketat sehingga kelangkaan tak akan terulang. Ketua DPC Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Surabaya Putra Lingga mengatakan, pihaknya kesulitan mencari solar saat memasuki kuartal IV tahun ini. Menurut dia, fenomena tersebut terjadi dalam tiga tahun terakhir. "Kami selalu diberi tahu jika kuota solar menipis sehingga harus dibatasi," ujarnya kepada Jawa Pos Senin (18/10). Pembatasan tersebut terjadi hampir di semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa. Beruntung, Aptrindo sudah mendapatkan solusi dari Pertamina. Mereka mendapatkan jaminan ketersediaan solar di tujuh SPBU jalur logistik pelabuhan. Dengan begitu, truk logistik tak perlu khawatir operasional terganggu karena harus antre atau kehabisan solar di jalan. "Saya sudah mengimbau 3.800 unit truk di bawah organisasi kami agar mengisi dulu di pelabuhan sebelum melakukan perjalanan," tuturnya. Lingga menyebutkan, Aptrindo sudah mengusulkan agar pemerintah memperketat penyaluran solar. Dengan demikian, kelangkaan BBM bersubsidi tak perlu terjadi. Subsidi untuk bahan bakar memang seharusnya ditujukan untuk angkutan penumpang atau barang. "Kalau memang susah, dihapus saja sekalian supaya tak ada lagi alasan untuk pembatasan," ujarnya. Area Manager Communication, Relations &amp; CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara Deden Mochamad Idhani mengatakan, mobilitas yang membaik berdampak ke konsumsi BBM meningkat. "Konsumsi harian solar subsidi di Jawa Timur naik 16 persen sejak September jika dibandingkan konsumsi harian delapan bulan pertama tahun ini," ucapnya. Deden menegaskan, Pertamina Patra Niaga memastikan stok maupun penyaluran (supply chain) berjalan dengan baik. Selain penambahan penyaluran, Pertamina menggenjot distribusi solar subsidi, produksi kilang, serta mengawasi penyaluran agar tepat sasaran. Sementara itu, sistem monitoring dan pengawasan ketat distribusi BBM Pertamina menemukan adanya aksi penimbunan ilegal atas solar subsidi di wilayah Jawa Tengah. PROYEKSI KONSUMSI BBM NASIONAL 2021 - BBM bersubsidi*: 26,3 juta kiloliter (kl) - BBM nonsubsidi: 48,97 juta kl - Total konsumsi BBM: 75,27 juta kl Ket*: BBM bersubsidi seperti solar, minyak tanah, hingga bensin penugasan seperti premium. Sumber: Kementerian ESDM

Pelaku Usaha Minta Penyaluran BBM Subsidi Diperketat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aptrindo

Berita Terkini