Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/WhatsApp-Image-2025-07-16-at-180158-1189765886.jpeg" alt="Logo PSI. (Dok. PSI)" /> DALAM beberapa waktu terakhir, satu gejala politik muncul berulang kali, yaitu kader dari partai-partai mapan berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Peristiwa ini terjadi lebih dari sekali, melibatkan aktor yang beragam, dan berlangsung dalam rentang waktu yang relatif berdekatan. Di titik ini, wajar jika muncul pertanyaan: apakah ini sekadar dinamika biasa, atau ada faktor yang lebih besar di belakangnya? Salah satu dugaan yang paling sering muncul adalah pengaruh Joko Widodo. Namun, dugaan tetaplah dugaan. Tulisan ini tidak berangkat dari kesimpulan bahwa Jokowi pasti menjadi penyebab utama migrasi kader ke PSI. Justru sebaliknya, tulisan ini mencoba menguji: sejauh mana tren perpindahan kader itu bisa dijelaskan oleh pengaruh Jokowi, dan sejauh mana ia sekadar hasil kalkulasi politik biasa. Langkah pertama adalah membedakan antara peristiwa individual dan tren politik. Dalam politik, perpindahan kader selalu ada. Setiap pemilu melahirkan yang kecewa dan yang tersingkir. Namun, ketika perpindahan itu memiliki pola&mdash;tujuan partainya sama, waktunya berdekatan, dan narasi yang menyertainya serupa&mdash;maka ia layak dibaca sebagai tren, bukan kebetulan. PSI dalam konteks ini menarik, karena ia adalah partai kecil yang secara elektoral belum terbukti kuat. Dalam logika umum, partai kecil justru sering ditinggalkan, bukan didatangi. Karena itu, ketika partai kecil menjadi tujuan migrasi, ada variabel tambahan yang perlu dijelaskan. Di sinilah hipotesis pengaruh Jokowi masuk. Namun,&nbsp;sebelum menerimanya, kita perlu alat baca yang jernih. Teori pertama yang relevan adalah teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh Anthony Downs. Downs menjelaskan bahwa aktor politik bertindak rasional: mereka menimbang peluang, risiko, dan manfaat. Partai politik dalam kerangka ini bukan rumah ideologis yang permanen, melainkan kendaraan untuk mencapai tujuan politik. Jika teori ini dipakai, maka perpindahan kader ke PSI harus dilihat dari sudut pandang manfaat. Apa yang ditawarkan PSI yang tidak ditawarkan partai lain? Secara organisasi, PSI tidak lebih besar, tidak lebih mapan, dan tidak lebih kaya. Namun, PSI memiliki satu hal yang tidak dimiliki banyak partai kecil lain yaitu asosiasi dengan figur mantan presiden dua periode. Di titik ini, pengaruh Jokowi mulai relevan sebagai variabel penjelas. Bukan karena Jokowi memerintahkan, tetapi karena keberadaannya mengubah persepsi peluang. PSI tidak lagi dibaca sebagai partai kecil biasa, melainkan sebagai partai kecil dengan akselerator politik. Analogi sederhananya begini, banyak kader merasa sedang berada di dalam bus besar yang penuh penumpang. Bus itu kuat, tetapi sering berhenti dan tujuannya tidak jelas. PSI mungkin hanya mobil kecil, tetapi dengan sopir yang rutenya terbaca. Dalam situasi seperti itu, berpindah kendaraan menjadi keputusan rasional, bukan emosional. Namun, rasionalitas saja belum cukup menjelaskan mengapa figur Jokowi begitu penting. Di sinilah teori kedua membantu. Ilmuwan politik Richard Neustadt dalam Presidential Power menjelaskan bahwa kekuasaan presiden tidak berhenti ketika masa jabatan selesai. Yang tertinggal adalah pengaruh pascakepemimpinan&mdash;kombinasi reputasi, jejaring elite, dan persepsi publik. Pengaruh ini sering kali lebih fleksibel dan tahan lama dibanding kewenangan formal. Pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa teori ini bekerja cukup konsisten. PDI Perjuangan tidak bisa dilepaskan dari figur Megawati Soekarnoputri. Partai Demokrat tumbuh dan bertahan dalam bayang Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan Partai Kebangkitan Bangsa tidak pernah sepenuhnya lepas dari warisan Abdurrahman Wahid, meskipun kepemimpinan formalnya berganti. Artinya, ada pola historis mantan presiden berfungsi sebagai magnet politik. Magnet ini tidak selalu terlihat dalam bentuk instruksi, tetapi dalam bentuk sinyal. Dan, politik sangat peka terhadap sinyal. Jika pola ini kita tarik ke PSI, maka hipotesis pengaruh Jokowi menjadi masuk akal. Bukan sebagai sebab tunggal, tetapi sebagai faktor pemicu. Ia membuat PSI layak diperhitungkan oleh kader yang sebelumnya tidak akan melirik partai kecil. <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/Foto-Arifki-3800856179.jpeg" alt="Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia. (Dok. Pribadi)" /> Namun, tulisan ini juga perlu jujur pada sisi sebaliknya. Pengaruh Jokowi saja tidak cukup. Jika PSI tidak mampu membangun struktur, kaderisasi, dan daya tawar nyata, maka magnet itu akan cepat kehilangan daya. Dalam politik, figur bisa membuka pintu, tetapi institusi yang menentukan apakah pintu itu bisa dilewati. Karena itu, ukuran keberhasilan tren migrasi ini tidak bisa dilihat hari ini. Ia baru bisa diuji pada dua hal: apakah PSI mampu menahan kader-kader tersebut, dan apakah PSI mampu naik kelas menjadi kekuatan menengah?. Jika tidak, maka migrasi ini hanyalah fenomena sementara, bukan transformasi politik. Faktor waktu juga penting. Politik menuju 2029 tidak lagi dimulai saat kampanye resmi. Ia dimulai sekarang. Dalam fase start dini ini, elite cenderung bergerak lebih cepat daripada pemilih. Migrasi kader ke PSI bisa dibaca sebagai bagian dari perlombaan awal itu. Maka, kembali ke pertanyaan awal, apakah tren migrasi kader ke PSI merupakan pengaruh Jokowi? Jawaban paling jujur adalah: sebagian iya, tetapi tidak sepenuhnya. Jokowi adalah faktor pembuka peluang, bukan penentu akhir. Ia mengubah kalkulasi, tetapi tidak menjamin hasil. Tulisan ini tidak bertujuan menghakimi benar atau salah. Ia hanya menguji satu hipotesis sederhana bahwa dalam politik Indonesia, figur mantan presiden masih memiliki daya tarik yang kuat, bahkan terhadap partai kecil. Dan tren migrasi kader ke PSI memberi indikasi bahwa hipotesis itu tidak sepenuhnya keliru. Apakah indikasi ini akan berkembang menjadi fakta politik yang mapan, atau justru memudar sebagai gejala sesaat, sepenuhnya akan ditentukan oleh waktu. Politik, seperti biasa, tidak memberi kepastian. Ia hanya menyediakan medan uji. *) Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia

Kader dari partai-partai mapan berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Salah satu dugaannya pengaruh Joko Widodo (Jokowi).

Migrasi Kader ke PSI: Menguji Pengaruh Jokowi

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/Foto-Arifki-3800856179.jpeg" alt="Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia. (Dok. Pribadi)" /> BAYANGKAN Anda dipaksa kembali mendengarkan radio di era layanan streaming. Lagu dipilihkan, selera diseragamkan, dan Anda cukup duduk manis sebagai pendengar. Lebih tertib, memang&mdash;tetapi &nbsp;juga lebih sunyi. Di situlah Pilkada lewat DPRD mulai terasa rapi secara prosedural, tetapi miskin rasa memiliki. Demokrasi bekerja dengan logika yang serupa. Ia memang melelahkan, penuh kebisingan, dan menuntut keterlibatan. Namun justru di situlah kendali berada. Ketika pilihan politik diambil alih atas nama efisiensi dan ketertiban, demokrasi perlahan berubah dari pengalaman bersama menjadi sekadar tontonan dari kejauhan. Survei LSI Denny JA (7/1) menunjukkan bahwa kelompok muda sangat vokal menolak Pilkada lewat DPRD. Gen Z menjadi yang paling lantang dengan tingkat penolakan mencapai 84 persen, disusul Generasi Milenial sebesar 71,4 persen. Angka ini bukan sekadar preferensi teknis, melainkan ekspresi sikap politik generasi yang kini menjadi tulang punggung pemilih, ekonomi, sekaligus ruang publik Indonesia. Ironisnya, arah elite politik justru bergerak ke jalur sebaliknya. Sejumlah partai seperti Golkar, PAN, PKB, NasDem, dan Demokrat cenderung mendukung, atau setidaknya membuka ruang, bagi Pilkada lewat DPRD. Di tengah kecenderungan tersebut, PDI Perjuangan tampil sebagai satu-satunya partai besar yang secara tegas menolak dan mempertahankan Pilkada langsung. Perbedaan sikap ini memperlihatkan jarak yang makin jelas antara aspirasi publik dan logika elite politik. Dalam teori demokrasi partisipatoris, partisipasi publik bukan sekadar instrumen memilih pemimpin, melainkan proses pembelajaran politik. Carole Pateman (1970) menekankan bahwa keterlibatan warga membentuk kesadaran politik sekaligus rasa memiliki terhadap sistem. Dalam kerangka ini, Pilkada langsung bukan hanya pemilu lokal, melainkan ruang latihan demokrasi. Bagi generasi muda, demokrasi memang melelahkan. Mereka harus menyaring informasi, menilai kandidat, menghadapi polarisasi, dan menerima risiko konflik politik. Namun kelelahan itu dipahami sebagai konsekuensi dari keterlibatan. Generasi ini tumbuh dalam budaya on demand yaitu memilih sendiri, menentukan sendiri, dan bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Karena itu, Pilkada langsung terasa sejalan dengan pengalaman hidup mereka. Pilkada langsung juga membuka ruang meritokrasi politik. Kepala daerah tidak harus lahir dari kesepakatan elite, tetapi dapat muncul dari popularitas, kinerja, dan gagasan yang diuji langsung di hadapan publik. Dari proses inilah regenerasi kepemimpinan berjalan&mdash;kadang tidak rapi, sering riuh, tetapi selalu hidup. Dorongan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kegelisahan elite terhadap ketidakpastian politik. Demokrasi langsung selalu membawa risiko: hasil yang tak sepenuhnya bisa diprediksi, munculnya figur di luar kalkulasi partai, serta kemungkinan terganggunya peta kekuasaan yang sudah mapan. Dalam konteks ini, stabilitas kerap menjadi bahasa halus dari keinginan untuk mengurangi kejutan. Logika tersebut lahir dari tradisi politik yang terbiasa mengelola kekuasaan secara tertutup dan berlapis. Politik dipahami sebagai urusan negosiasi elite, bukan kompetisi gagasan di ruang publik. Ketika rakyat terlalu aktif, demokrasi dianggap berisik. Ketika pilihan terlalu terbuka, sistem dicurigai rapuh. Padahal, justru di situlah denyut demokrasi bekerja. Masalahnya, upaya merapikan demokrasi dengan menariknya ke ruang DPRD berisiko mematikan regenerasi kepemimpinan lokal. Pilkada langsung memungkinkan lahirnya figur-figur alternatif&mdash;tokoh muda, pemimpin non-elite, atau aktor lokal dengan basis kinerja&mdash;yang mungkin tidak sepenuhnya nyaman bagi struktur kekuasaan lama. Ketika jalur ini dipersempit, politik lokal berpotensi kembali menjadi sirkulasi tertutup yang hanya berputar di lingkaran yang sama. Robert Dahl, melalui konsep polyarchy, menegaskan bahwa demokrasi modern mensyaratkan dua hal utama: partisipasi luas dan kompetisi yang nyata. Pilkada langsung memenuhi dua prasyarat ini, meskipun dengan biaya sosial dan politik yang tidak kecil. Pilkada via DPRD, sebaliknya, cenderung memangkas keduanya. Argumen efisiensi anggaran memang penting. Namun demokrasi tidak pernah dirancang semata untuk efisiensi. Demokrasi dirancang untuk legitimasi. Ketika legitimasi melemah, biaya yang muncul justru lebih mahal yaitu apatisme politik, ketidakpercayaan publik, dan jarak emosional antara warga dan kekuasaan. Hasil survei seharusnya dibaca sebagai pesan generasi. Generasi muda sedang mengatakan bahwa mereka bersedia lelah, asalkan tetap memiliki kendali. Mereka menerima demokrasi yang ribut karena di sanalah terbuka peluang perubahan dan regenerasi. Dalam konteks ini, wacana Pilkada lewat DPRD tampak seperti upaya memutar ulang demokrasi ke format lama&mdash;lebih nyaman bagi elite, tetapi semakin asing bagi publik. Di sinilah analogi radio dan layanan streaming kembali relevan. Radio memang lebih rapi dan terkontrol. Namun pendengar hari ini memilih streaming, meski harus capek memilih lagu. Bukan karena lebih mudah, melainkan karena pilihan itu milik mereka sendiri. Demokrasi bekerja dengan prinsip yang sama. Ia boleh melelahkan, tetapi selama pilihan tetap berada di tangan warga, demokrasi masih hidup. Ketika pilihan itu diambil alih, yang tersisa hanyalah suara latar&mdash;bukan partisipasi. &nbsp;--- *) Arifki Chaniago,&nbsp;Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia

Di radio analog, lagu dipilihkan, selera diseragamkan. Pilkada lewat DPRD mulai terasa rapi secara prosedural, tetapi miskin rasa memiliki.

Pilkada Lewat DPRD, antara Radio dan Layanan Live Streaming

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/JKT-Pelipatan-Surat-Suara-KPU-Depok-Salman-Toyibi-08JPG-4210972677.jpg" alt="ILUSTRASI: Surat suara. " /> JawaPos.com - Partisipasi pemilih pada pemungutan suara ulang (PSU) untuk calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat (Sumbar) sangat rendah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat akan mengkaji pemicunya. "Untuk mengetahui penyebab turunnya partisipasi masyarakat, kita harus melakukan kajian dulu," kata Komisioner KPU Sumbar Ory Sativa Syakban sebagaimana dilansir Antara, Minggu (14/7). Ory menduga rendahnya partisipasi publik mengikuti pemungutan suara pada PSU DPD RI karena tidak adanya kampanye oleh masing-masing calon anggota DPD RI. Tidak adanya kampanye itu merupakan bagian dari isi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. "Hipotesa kami mungkin karena PSU DPD ini berangkat dari tidak adanya kampanye, padahal kampanye itu salah satu hal yang mendorong masyarakat ke TPS karena faktor visi dan misi calon," ujar dia. Di sisi lain Ory mengklaim KPU sudah melakukan sosialisasi pelaksanaan PSU calon anggota DPD secara masif sebelum hari pencoblosan. Bahkan, saat penyerahan formulir pemberitahuan kepada pemilih, petugas KPPS juga menyertakan selebaran yang berisi foto-foto calon. Tidak hanya itu, ada juga KPU yang memberdayakan mobil keliling untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan PSU. Kemudian, untuk menyemarakkannya, sejumlah TPS juga menyiapkan berbagai macam hadiah bagi konstituen. Sementara itu, anggota DPD RI Emma Yohanna mengatakan turunnya partisipasi publik ke TPS hampir merata terjadi di seluruh daerah. Tidak hanya di Kota Padang semata. Emma menilai rendahnya partisipasi konstituen ke TPS karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU. Secara pribadi, ia hanya mendapatkan formulir pemberitahuan dan selebaran foto dan nama-nama calon. "Sampai tadi malam masih ada yang mempertanyakan kepada saya kenapa ada PSU? Artinya sosialisasi PSU ini tidak mencapai sasaran," ujar dia. Di tempat lain, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago mengatakan, minimnya partisipasi pemilih di PSU DPD Sumbar adalah sebuah kewajaran. Sebab, sosialisasi PSU berbeda dengan jadwal pemilu legislatif sebelumnya. Dengan rendahnya partisipasi tersebut bakal berpengaruh terhadap peraih suara empat tertinggi. "Potensi perubahan pemenang bisa saja terjadi dan ini tentu menarik," ungkap Arifki Chaniago kepada JawaPos.com, Minggu (14/7). Menurut dia, berubahnya para pemenang atau empat suara terbanyak menjadi uji kekuatan dan solidnya tim sukses masing-masing calon. Calon senator yang diprekdiksi memiliki peluang suara terbanyak yakni mereka yang terafiliasi dengan ormas keagamaan atau parpol tertentu. "Mereka punya basis yang jelas," ujar alumnus Univerasitas Andalas (Unand) Padang itu. Arifki mensinyalir dari hitungan suara yang didapatkan dari tim sukses sejumlah kandidat, ada potensi satu calon anggota DPD batal terpilih. Sebelumnya kandidat itu merupakan salah satu dari empat peraih suara tertinggi. "Kabarnya hanya pergantian satua pemain. Posisi lain masih dipegang DPD yang terpilih pada Februari lalu," tandasnya.

Partisipasi pemilih pada pemungutan suara ulang (PSU) untuk calon DPD RI di dapil Sumbar sangat rendah.

Partisipasi PSU DPD RI di Sumbar Turun, Komposisi Peraih Suara 4 Tertinggi Berpotensi Berubah

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" /> JawaPos.com - Pilkada Sumbar 2024 tidak begitu menjadi sorotan secara nasional. Dinamika yang terbangun di tengah masyarakat hanya sebatas narasi para elite. Sementara di tingkat akar rumput masih konservatif. Artinya, masyarakat akar rumput membutuhkan sosok yang identik dengan kelompok adat dan agama. Gubernur Sumbar saat ini dijabat oleh Mahyeldi Ansahrullah, ketua DPW PKS provinsi setempat. Sosok Mahyeldi lebih diidentik dengan agamais atau kaum agama, karena berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kiprah Mahyeldi Ansahrullah di luar politik lebih sangat alim dan dekat dengan surau. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago mengatakan, demokrasi atau pilkada di Sumbar lebih identik dengan kompetisi kaum adat dan agama. Menurut dia, saat ini Mahyeldi Ansahrullah lebih diidentik sebagai tokoh agama. Sedangkan untuk tokoh adat belum terlihat pentas politik Pilkada Sumbar. Beberapa waktu belakangan ini ketika menyongsong Pilkada Sumbar, muncul sejumlah tokoh-tokoh nasional yang dikabarkan bakal bertarung di Pilkada Sumbar. Sebut saja, Andre Rosiade yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan I Sumbar di Partai Gerindra. Ada pula Epyardi Asda (bupati Solok) dan Fadly Amran (ketua DPW Nasdem Sumbar). Ketiga orang itu belum dapat dikatakan sebagai figur yang mewakili kaum adat. Sebab, narasi-narasi dan gerakan dari mereka belum menunjukkan sebagai ketokohan adatnya. Meksipun di antara mereka ada yang sudah bergelar datuk. "Sejauh ini belum terlihat figur yang merepresentasikan diri tokoh adat," ujar Arifki Chaniago kepada JawaPos.com, Minggu (5/5). Untuk diketahui, sosok yang dianggap sebagai tokoh adat adalah soerang datuk atau pemimpin kaum dari suku atau daerah tertentu. Sedangkan tokoh agama adalah tokoh yang dianggap sebagai orang yang alim atau orang surau. "Selama ini Mahyeldi lebih diidentik sebagai tokoh agama," sebut Arifki. Alumnus Unand itu menuturkan, Pilkada di Sumbar ini sangat unik. Dengan jumlah pemilih muda lebih dari 50 persen, tetapi cara pandang untuk memilih pemimpin masih berbasis agama dan adat. Jika figur-figur yang muncul dianggap tidak mewakili kaum adat dan agama, mereka tidak begitu jadi perhatian. Di sisi lain, masyarakat Sumbar menyadari bahwa pembangunan selama 15 tahun terakhir tidak ada yang signifikan. Mereka memang membutuhkan sosok perubahan. "Kalau sosok yang membawa narasi perubahan itu tidak mewakili kaum adat dan agama, maka mereka tidak akan dianggap," bebernya. Arifik menyebut, masyarakat Sumbar dalam berpolitik, terutama untuk pemilihan eksekutif, tidak transaksional. Mereka sulit "dibeli". Sehingga berapa pun logistik yang dikucurkan tidak akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Investasi politik di Sumbar lebih diawali dari surau. Jika ada tokoh yang muncul dari kelompok surau, mereka akan mudah diterima. Apalagi ada yang orang surau yang sangat beradat alias alim ulama yang bergelar datuk. Bukan sekadar gelar datuk. "Kaum adat itu benar-benar datuk yang diakui oleh kaumnya. Bukan datuk dengan gelar adat tempelan. Mereka sangat disegani dan akan diperhitungkan," terangnya. Di tempat lain, Sekretaris DPW PKS Sumbar Rahmat Saleh menuturkan, sejauh ini pihaknya terus membangun komunikasi dengan parpol lain untuk menyongsong Pilkada Sumbar. Dia menampik ada gerakan yang "mengucilkan" PKS di Sumbar. "Isu gerakan itu tidak benar," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (5/5).

Pilkada Sumbar 2024 tidak begitu menjadi sorotan secara nasional. Dinamika yang terbangun di tengah masyarakat hanya sebatas narasi elite.

Sejatinya Pilkada Sumbar Identik dengan Pertarungan Kaum Adat dan Agama, Siapa Tokohnya?

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/megawati-jokowi.jpg" alt="DUA TOKOH BESAR: Presiden Jokowi bertemu dengan Megawati di Istana Merdeka, Sabtu (18/3) lalu. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ikut mendampingi. (HUMAS DPP PDIP) " /> JawaPos.com – Presiden Joko Widodo bertemu khusus dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka Sabtu (18/3) lalu. Pertemuan dua tokoh itu menimbulkan sejumlah spekulasi. Terutama menyangkut kepastian nama calon presiden (capres) yang akan diusung PDIP di Pemilu 2024.  Pengamat politik Ujang Komarudin menduga, kemungkinan dalam pertemuan tersebut Jokowi melobi Megawati untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres. "Atau (PDIP) mengusung siapa yang diinginkan oleh Jokowi,” ungkapnya kemarin (19/3).  Dosen Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta itu menilai, pertemuan Jokowi dan Megawati baru awal. Setelah ini, sangat mungkin keduanya semakin intensif melakukan pertemuan lanjutan. Tujuannya, mematangkan nama capres dan cawapres. "Mungkin ditimang-timang, siapakah yang akan diusung. Puan (Ketua DPR RI Puan Maharani, Red) atau Ganjar?" ujar Ujang.  Ujang tidak menampik, PDIP menjadi penentu dalam pembentukan koalisi dan pencapresan. "PDIP kan sudah membuka kartu akan mengusung kader internal. Nah, Ganjar masuk kriteria itu. Sampai sekarang Ganjar adalah kader PDIP,” bebernya.  Arifki Chaniago, analis politik, menambahkan bahwa pihaknya menduga pertemuan Jokowi dan Megawati juga membahas kemungkinan mengusung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Namun, skema Prabowo-Ganjar rasanya tidak menguntungkan PDIP. Sebab, sebagai parpol pemenang, PDIP tentu ingin menjadi king maker dan penentuan dalam pencapresan.  Selain itu, lanjut Arifki, Jokowi dan Megawati juga membahas sistem pemilu yang sekarang masih digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Selama ini PDIP getol menyuarakan kembali ke sistem tertutup. "Atau dalam waktu dekat, akan ada deklarasi capres-cawapres dari PDIP? Kira-kira tidak jauh dari itu pertemuan keduanya,” paparnya.  Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan Jokowi dan Megawati memiliki makna mendalam. Dari hidangan makan yang disajikan misalnya. Disajikan menu sayur lodeh yang lezat. "Sayur lodeh ini kan simbol ketika menghadapi berbagai tantangan, di situlah saripati simbolisasi keselamatan dilakukan," ungkapnya.  Hasto tidak menampik, pertemuan Jokowi dan Megawati juga membahas pilpres dan tahapan-tahapannya. Sebagai ketua umum, Megawati akan mengambil keputusan pencapresan di waktu yang tepat. Yang jelas, dia kembali menegaskan bahwa PDIP sudah berkomitmen untuk mengusung capres dari kader internal partai.

Pengamat Sebut Prabowo-Ganjar Tidak Menguntungkan PDIP

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pidato-Politik-AHY-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politikdi Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). " /> JawaPos.com - Sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) yang diusung Koalisi Perubahan untuk berpasangan dengan bakal capres Anies Baswedan sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda mengerucut. Apakah kader Partai Demokrat, PKS, ataukah di luar keduanya.  Namun, analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago punya penilaian menarik. Dia menyebut AHY sangat berkeinginan untuk menjadi bakal cawapres. Hal itu terlihat dari berbagai langkah politik yang dilakukan AHY.  Terbaru, AHY menyampaikan pidato politik di hadapan para kader Demokrat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3). Menariknya, kata Arifki, pidato 30 menit itu sama sekali tak menyinggung nama Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. Pidato AHY memang identik dengan internal Demokrat.  ”Tapi, kehadiran banyak kader dalam pidato itu tidak dimanfaatkan AHY untuk mendukung Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan di Pilpres 2024,” ungkapnya.  Menurut Arifki, bisa saja hal itu terjadi karena belum ada kepastian dari Nasdem dan PKS tentang posisi AHY di Koalisi Perubahan. Tiga partai tersebut memang sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Namun, koalisi itu masih terkesan jalan sendiri-sendiri alias belum menyatu. ”Saya melihat Demokrat menunggu Nasdem dan PKS terkait posisi AHY sebagai cawapres Anies,” ujar Arifki.  Menanggapi itu, Koordinator Juru Bicara DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, pidato AHY tersebut disampaikan dalam konsolidasi internal. Menurut dia, AHY hanya merespons isu-isu aktual yang terjadi.

Pengamat Sebut Parpol di Koalisi Perubahan Masih Jalan Sendiri-Sendiri

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/khofifah-banjir_1.jpg" alt="Photo" /> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menyatakan, pertemuan Prabowo-Khofifah untuk kali kedua itu merupakan sinyal bahwa ada kemungkinan berpasangan di Pilpres 2024. Artinya, berpotensi membatalkan rencana duet Prabowo-Muhaimin.  Menurut Arifki, tanda-tanda perubahan itu juga bisa dibaca setelah Muhaimin menemui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu. Pertemuan itu dapat dimaknai sebagai sinyal upaya Muhaimin untuk mencari ruang baru setelah tidak ada kepastian dari Prabowo atau Gerindra.  Arifki mengatakan, saat ini sosok Khofifah menarik bagi seluruh bakal capres. Mulai Prabowo, Ganjar Pranowo, hingga Anies Baswedan. Mereka menginginkan Khofifah sebagai cawapres. Menurut Arifki, itu karena tidak ada yang kurang dari sosok Khofifah. Sebagai gubernur Jawa Timur, tokoh perempuan, sekaligus tokoh NU.  Kalau Khofifah bersedia maju sebagai cawapres, lanjut dia, rasanya bakal sulit untuk memilih capres. Sebab, dari nama-nama bakal capres itu, semua maunya dengan Khofifah.  Di sisi lain, ada kegamangan tersendiri bagi Khofifah. Yakni, posisi gubernur yang baru dijabat satu periode. Hal itu bakal menjadi pertimbangan Khofifah. Masuk sebagai cawapres atau melanjutkan maju di periode kedua.  Dia menegaskan, pilihan itu tentu tidak mudah bagi Khofifah. Bak buah simalakama. Sebab, terpilih menjadi gubernur Jawa Timur merupakan perjuangan yang cukup panjang bagi Khofifah. ”Bahkan jabatan menteri sosial dilepasnya demi kepentingan maju sebagai gubernur Jatim,” paparnya.  Kalaupun nanti ada figur lain dari NU sebagai cawapres, Arifki menilai peluang Khofifah masih relatif besar. ”Magnetnya sebagai gubernur Jawa Timur, perempuan, dan NU kuat,” terangnya.

Pendapat Pengamat soal Pertemuan Prabowo-Khofifah

Arifki Chaniago

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Arifki Chaniago

Berita Terkini