<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Arista-Atmadjati.jpg" alt="Arista Atmadjati" width="100%">
<figcaption>Arista Atmadjati</figcaption>
</figure>BAGAIMANA nasib Garuda Indonesia yang saat ini hangat diperbincangkan? Diselamatkan atau ditutup? Memang, untuk saat ini negara tak terlalu perlu punya flag carrier atau maskapai nasional. Tapi, Garuda Indonesia adalah aset negara yang didirikan penuh perjuangan. Garuda Indonesia juga merupakan salah satu buah karya Pak Karno. Brand Indonesia yang sudah 72 tahun berdiri. Rasanya, dampaknya akan sangat besar jika harus mati.  Garuda Indonesia punya sekitar 150 armada pesawat. Yang jelas akan terasa jika Garuda hilang adalah kekosongan di pasar domestik. Kemudian, yang tak kalah vital adalah angkutan umrah dan haji. Sejak 1950-an, Garuda Indonesia mengangkut ratusan ribu jamaah haji setiap tahun.  Tidak sembarang maskapai domestik bisa menggantikan angkutan haji. Tidak sembarang maskapai mampu mengangkut 110.000 jamaah dalam dua bulan pulang dan pergi. Saya pernah tugas dinas haji bersama Garuda selama 40 hari. Itu sangat rumit dan berat sekali. Kalangan aviasi pasti tahu bahwa bisnis penerbangan yang paling sulit adalah penerbangan haji.  Saat ini Garuda Indonesia tengah berjuang untuk menegosiasi utang yang sangat besar, yakni sekitar Rp 70 triliun. Garuda Indonesia menunjuk konsultan asing untuk negosiasi dengan para lessor. Opsinya bisa perpanjangan leasing atau sewa kontrak. Dari 150 armada yang ada sekarang, tidak lebih dari 41 armada yang bisa digunakan.  Membayar utang Rp 70 triliun dengan mengandalkan pemasukan dari hasil terbang rasanya susah. Tidak akan ada ujungnya. Memang perlu ada sebagian yang dibantu oleh pemerintah. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Flag carrier Thailand, Malaysia, dan Jepang juga pernah di ambang pailit. Namun, pemerintah melakukan bailout, mengucurkan dana, sehingga bisa terbang lagi.  Rp 70 triliun jumlah yang besar. Tetapi, dibandingkan dengan APBN yang harus keluar untuk proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, tidak ada apa-apanya untuk brand milik Indonesia yang sudah dinikmati bersama selama 72 tahun.  Tidak dimungkiri, kondisi Garuda Indonesia yang sakit sekarang ini tak terlepas dari ”dosa-dosa” manajemen yang lalu. Di luar kerugian Garuda Indonesia yang mencapai sekitar Rp 1 triliun per bulan karena pandemi, sebagian besar utang Garuda Indonesia adalah carried over. Anehnya, kenapa nilai itu baru ketahuan sekarang? Artinya, ada yang bermasalah dari sisi pengawasan.  Namun, sudah telanjur. Yang penting, saat ini upaya-upaya negosiasi sedang berjalan. Kombinasi opsi negosiasi dan bailout mungkin adalah skema terbaik yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Garuda Indonesia.  Garuda Indonesia juga perlu menyusun ulang bussiness plan. Kondisi pandemi sudah menuju normal. Penerbangan domestik bisa difokuskan untuk digenjot. Brand Garuda Indonesia masih sangat kuat di market middle-up dan korporasi. Penerbangan luar negeri, pilih yang untung-untung saja.  Garuda Indonesia juga bisa push marketing untuk chartered flight. Angkutan jamaah umrah dan haji menjadi backbone penting bagi Garuda Indonesia yang perlu dijaga pasarnya.  Kemudian, pemerintah juga harus menjaga iklim bisnis penerbangan dengan regulasi yang konsisten. Aturan yang tidak konsisten, contohnya, yang terbaru soal kewajiban PCR atau antigen. Itu sangat mengganggu. Sebab, bisnis penerbangan yang kondusif memiliki multiplier effect yang sangat besar, terutama ke industri pariwisata.  *) ARISTA ATMADJATI, Pakar Penerbangan Indonesia Aviation Center  **) Disarikan dari wawancara dengan Agfi Sagittian

Skema Terbaik Menyelamatkan Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Arista-Atmadjati.jpg" alt="Arista Atmadjati" width="100%">
<figcaption>Arista Atmadjati</figcaption>
</figure>JUMLAH penumpang pesawat di bandara-bandara milik PT Angkasa Pura II mengalami penurunan hingga 18 persen. Penurunan minat masyarakat terhadap transportasi udara di liburan Natal dan Tahun Baru tahun ini tidak mengejutkan.  Masih ada dampak psikologis pasca mencuatnya polemik tiket pesawat mahal sejak awal tahun. Dalam kondisi ini, betapa peran regulator sangat penting supaya tahun depan harga tiket bisa lebih landai.  Desember ini adalah peak seasons sehingga harga tiket pasti sedang dipatok di tarif batas atas (TBA). Secara tahunan, sekira tanggal 15 Desember hingga 7 Januari, tiket pesawat pasti sedang mahal.  Namun, jika berbicara melihat dari dua sudut pandang, harga tiket yang ditetapkan maskapai saat ini masih dalam kententuan TBA yang ditetapkan Kementerian Perhubungan. Dalam dua tahun terakhir, industri maskapai penerbangan cukup menderita dan merugi.  Hingga kemudian, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengambil langkah dengan memperkecil porsi sub kelas tiket yang lebih murah, dan berfokus menjual sub kelas atas. Sehingga, tiket yang dianggap murah oleh masyarakat sebelumnya, menjadi tidak ada.  Hal tersebut diterima masyarakat sebagai upaya menaikkan harga. Padahal yang terjadi adalah maskapai menghilangkan sub kelas yang lebih murah.  Memang hal tersebut tak lantas mudah diterima, tapi kita bisa melihat bahwa keuangan beberapa maskapai tahun ini jauh membaik. Dalam hal ini, pemerintah juga kurang fair dalam menyikapi polemik harga tiket. Kita tahu bahwa cost penerbangan di Indonesia belum kompetitif. Maskapai punya alasan untuk menjual tiket mendekati tarif batas atas, karena harga avtur mahal. Tak hanya itu, impor suku cadang pesawat juga dikenai pajak yang tinggi. ` Pemerintah belum tampak serius mencari jalan keluar pada masalah-masalah di atas. Pemerintah justru mendorong maskapai memberikan program diskon tiket. Akibatnya, bukan penurunan harga yang efektif yang terjadi, tapi hanya berupa diskon di hari dan jam yang sangat low demand. Artinya, tidak menjawab kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.  Menurut saya, kunci utama menurunkan harga tiket pesawat adalah langkah pemerintah mengupayakan penurunan harga avtur dan insentif pajak bagi berbagai kebutuhan impor maskapai. Harga avtur bisa didorong turun melalui jalan pembangunan kilang-kilang minyak baru, seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi.  Untuk insentif pajak impor, tidak harus nol persen, tapi paling tidak ada keringanan karena seperti impor spare part pesawat itu pajaknya masuk dalam kategori pajak barang mewah. Jika komponen-komponen utama pembentuk harga tiket tersebut sudah rendah, maka saya yakin harga tiket pesawat nanti akan ikut turun.  Dari polemik tahun ini kita semua bisa belajar, bahwa peran industri transportasi udara sangat penting dan berkaitan dengan sektor lainnya. Yakni, mulai dari pariwisata, perhotelan, bahkan sampai mempengaruhi inflasi. Intinya sumbangan transportasi udara ke perekonomian Indonesia sangat penting, sehingga pemerintah patut untuk menaruh perhatian agar tiket dan bisnis penerbangan tahun depan lebih kondusif.

Maskapai Butuh Avtur Murah dan Insentif Pajak

Arista Atmadjati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Arista Atmadjati

Berita Terkini

Skema Terbaik Menyelamatkan Garuda

Maskapai Butuh Avtur Murah dan Insentif Pajak

Download Aplikasi JawaPos.com