<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/SIDANG-LANJUTAN-HENDRA-KURNIAWAN-DAN-AGUS-NURPATRIA_Salman-Toyibi_11-6.jpg" alt="Sejumlah saksi bersiap mengikuti persidangan dengan terdakwa kasus merintangi penyidikan atau" width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi bersiap mengikuti persidangan dengan terdakwa kasus merintangi penyidikan atau</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa mantan Karopaminal Hendra Kurniawan dan mantan Kaden A Biropaminal Agus Nurpatria berlanjut kemarin (3/11). Dalam sidang tersebut, dihadirkan asisten rumah tangga Ferdy Sambo yang bernama Diryanto alias Kodir. Sikap Kodir yang selengekan di persidangan dan ingatannya soal tanggal kerusakan CCTV di dalam rumah Sambo membuat jaksa curiga.  Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jaksel itu, Kodir menyebutkan bahwa ada delapan CCTV di dalam rumah Sambo. Empat CCTV di lantai 2 dan empat lainnya di lantai 1.  ”Ada yang di taman, garasi, kamar utama, dan ruang tengah,” jelasnya. Lalu, jaksa bertanya soal kapan CCTV tersebut rusak. Kodir menjawabnya dengan menyebut kerusakan itu terjadi sejak 15 Juni 2022. Kerusakan terjadi karena tidak ada DVR CCTV. ”Setahu saya karena tidak ada DVR-nya,” tuturnya.  Kodir menjawab pertanyaan jaksa dengan cukup cepat. Saat itulah jaksa memberikan teguran. ”Saya lihat kamu lantang, menjawab dengan cepat,” ujarnya. Kodir lantas merespons jaksa dengan tertawa. ”Hehe siap,” jawabnya. Melihat gelagat Kodir, jaksa kembali menegur. ”Jangan bohong. Jangan ketawa. Jangan cepat-cepat, nanti terjebak kamu,” tuturnya.  Jaksa lantas melanjutkan pertanyaannya. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), diketahui Kodir mendapat izin untuk melihat DVR CCTV di dalam rumah Sambo. Padahal, DVR itu berada di dalam kamar Sambo dan Putri. ”Lancang sekali Saudara. Kalau tiba-tiba melihat Ibu Putri lagi ngapa-ngapain, gimana,” desaknya. Apalagi, keluarga Putri saja tidak bisa melihat DVR tersebut.  Jaksa kembali mencecar dengan menyebut soal Kodir yang ingat DVR rusak pada 15 Juni. ”Padahal, Kodir diperiksa untuk BAP pada September. Tiga bulan masih ingat tanggalnya,” tegasnya. Kodir saat itu terdiam. Namun, dia lalu menjawab masih ingat karena pernah chat WA ke Brigadir Yosua untuk memperbaiki CCTV pada 17 Juni. Sebelumnya juga pernah secara lisan meminta CCTV diperbaiki pada 15 Juni. ”Tapi tidak juga diperbaiki,” ujar Kodir.  Jaksa juga mempertanyakan pengetahuan Kodir soal CCTV di kompleks Perumahan Duren Tiga. Dalam BAP, Kodir menyebutkan bahwa CCTV di kompleks tersebut merupakan bantuan dari Sambo. ”Hebat sekali sampai bilang ke kamu,” sindir jaksa. Kodir hanya terdiam.  Melihat gelagat kebohongan Kodir, jaksa pun meminta majelis hakim untuk menetapkan ART Sambo tersebut sebagai tersangka. ”Saudara majelis hakim, kami melihat dan menilai saksi ini sudah berbelit-belit dan berbohong. Supaya kiranya majelis hakim mengeluarkan penetapan saksi ini menjadi tersangka,” ujarnya.

Jaksa Curiga ART Ferdy Sambo Berbohong dalam Kesaksiannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/2132c712-6bc0-4edf-8d80-08b68dfb706b-1-640x360-1.jpg" alt="Asisten Rumah Tangga (ART) keluarga Ferdy Sambo, Susi menjadi saksi dalam persidangan untuk terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E di PN Jakarta Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Asisten Rumah Tangga (ART) keluarga Ferdy Sambo, Susi menjadi saksi dalam persidangan untuk terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E di PN Jakarta Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), menilai asisten rumah tangga (ART) keluarga Ferdy Sambo, atas nama Susi, berubah-ubah keterangannya. Karena kerap berubah-ubah dalam menyampaikan keterangan, Susi pun dapat terancam pidana.  Susi dihadirkan dalam sidang pemeriksaan keterangan saksi terhadap terdakwa Bharada Richard E alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.  "Kalau keterangan saudara berbeda dengan yang lain saudara bisa dipidanakan, lho! Pikirkan dulu jangan jawab cepat-cepat, saya enggak nanya langsung buru-buru jawab," kata hakim ketua Wahyu Iman Santosa di ruang sidang PN Jaksel, Jakarta, Senin (31/10) dikutip dari Antara.  Majelis hakim menilai, jawaban Susi berubah-ubah ketika ditanyakan terkait beberapa peristiwa. Ia menyebut keterangan Susi di persidangan berbeda dengan keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan (BAP).  Di antaranya peristiwa pada 4 Juli lalu, di mana Brigadir J disebutkan mengangkat Putri Candrawathi dalam posisi tengah rebahan di sofa ruang keluarga rumah di Magelang, untuk diangkat ke lantai dua.  "Ini saudara mengatakan, 'Setelah kami melihat saudara Nofriansyah Yosua Hutabarat mengangkat badan Ibu Putri Candrawathi, Kuat dan Richard serta saya kaget, kemudian Richard, terdakwa saat ini mengatakan, 'Jangan gitu lah, bang'. Kuat bilang, 'Yos, jangan gitu,'" kata hakim anggota Morgan Simanjuntak membacakan keterangan Susi dalam BAP.  Sementara dalam kesaksian di persidangan, Susi menyebut bahwa Brigadir J belum sempat mengangkat Putri. "Belum, sempat mau ngangkat, tapi sama Om Kuat dipenging (dilarang), 'Om, jangan ngangkat-ngangkat Ibu (Putri Candrawathi)," kata Susi.  Karena keterangannya yang berubah-ubah dan berbeda dari BAP tersebut, hakim pun sampai berulang kali menanyakan kepada Susi keterangan manakah yang benar. "Di BAP bohong?" tanya Wahyu.  "Tidak (bohong), karena pikiran saya kacau," jawab Susi.  Susi menyebut bahwa keterangannya yang betul adalah yang diberikan di persidangan. Ia menyebut dirinya berada dalam kondisi takut ketika memberikan keterangan untuk BAP, sehingga terjadi perbedaan keterangan dengan di persidangan.  "Takutan di BAP, soalnya saya tidak tahu apa-apa, pertama kejadian saya panik juga," ujarnya.  Bahkan jaksa penuntut umum (JPU) Agus Kurniawan menuding Susi memakai alat bantu handsfree yang menuntun nya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di persidangan, lantaran keterangannya yang diberikannya janggal, seperti terdiam sesaat ketika ingin menjawab.  "Saudara jujur saja, saudara saksi di dalam memberikan keterangan apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree? Ada yang mengajari saudara?" tanya JPU. "Tidak ada," jawab Susi.  Adapun penasihat hukum Bharada E Ronny Talapessy meminta majelis hakim agar menjatuhkan Susi dengan ancaman pidana karena dianggapnya memberikan kesaksian palsu.  "Izin majelis, ini kan terkait aturan main persidangan sesuai Pasal 3 KUHAP, kami memohon agar saksi dikenakan Pasal 174 tentang Kesaksian Palsu dengan ancaman 242 KUHP dengan 7 tahun," ujarnya.  Mendengar cecaran pertanyaan yang dilontarkan JPU kepada Susi, Wahyu pun kemudian mengatakan bila keterangan Susi akan dikonfrontir dengan keterangan saksi lainnya.  "Saudara penuntut umum, besok dia akan diproses dengan saudara Kuat (Kuat Ma'ruf), besok Rabu. Nanti kita lihat sendiri. Sudah biarin saja, nanti pada saat dia berubah baru kita tetapkan tersangka di situ," ucap Wahyu.  Untuk itu, majelis hakim pun mengatakan agar Susi dihadirkan terus sebagai saksi pada persidangan-persidangan selanjutnya untuk mengungkap motif sesungguhnya, terkait pembunuhan Brigadir J.  "Saudara saksi ini tolong dipisahkan dengan saksi yang lain nanti kita 'kroscek' dengan saksi yang lain sejauh mana dia berbohong," kata Wahyu.  Sidang pemeriksaan saksi Bharada Richard Eliezer alias Bharada E dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menghadirkan belasan saksi yang terdiri dari ART, ajudan, serta sopir yang bekerja untuk Ferdy Sambo.  Bharada E merupakan satu dari lima terdakwa dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ia didakwa primer Pasal 340 KUHPidana juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana dan subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana. Oleh : Melalusa Susthira Khalida Editor :

Kerap Ubah Keterangan, Hakim Ancam Pidanakan ART Sambo Jika Tak Jujur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/2132c712-6bc0-4edf-8d80-08b68dfb706b-1-640x360-1.jpg" alt="Asisten Rumah Tangga (ART) keluarga Ferdy Sambo, Susi menjadi saksi dalam persidangan untuk terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E di PN Jakarta Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Asisten Rumah Tangga (ART) keluarga Ferdy Sambo, Susi menjadi saksi dalam persidangan untuk terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E di PN Jakarta Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kesaksian Asisten Rumah Tangga (ART) keluarga Ferdy Sambo, Susi disorot dalam persidangan untuk terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Pasalnya, kesaksian Susi dianggap banyak mengandung kebohongan.  Awalnya Jaksa Penunut Umum (JPU) meminta majelis hakim untuk mengkonfrontir isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Susi dan Kuat Ma'ruf. Sebab, kesaksian Susi di persidangan berbeda dengan isi BAP.  "Saat saya di teras rumah melalui jendela kaca teras rumah ke arah anak tangga saya melihat Nofriansyah Yosua mengendap-endap menuruni tangga seolah-olah mencari apakah ada orang di bawah lantai. Kemudian saat itu karena muka Nofriansyah keadaan merah seperti orang ketakutan. Selanjutnya saya gedor kaca jendela sambil saya teriak ke Nofriansyah woy. Namun ternyata atas teriakan tersebut Yosua malah lari ke dapur. Kemudian saya susul ke dapur," kata jaksa membacakan isi BAP Kuat Maruf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (31/10).  "Ini kan jelas berbeda dengan keterangan suadara yang mengatakan suadara bersama Kuat di garasi dan tidak melihat tangga. kapan berteriaknya jika demikian? Kapan suadara Kuat menyuruh?," tanya Jaksa kepada Susi.  "Saya tidak mendengar om Kuat teriak," jawab Susi.  Susi kemudian ditanya oleh Jaksa kapan disuruh oleh Kuat melihat Putri. Padahal Kuat diceritakan sedang berada di teras rumah.  "Saudara jujur saja ini benar nggak keterangan ini. Ini yang mana yang benar ini, Kuat atau saudara ini? Nanti akan kami panggil Kuat juga sebagai saksi di sini dan kemungkinan kami konfrontir dengan suadara," ucap Jaksa.  Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso langsung memotong omongan Jaksa. Hakim mengatakan kepada Jaksa jika perbedaan yang terjadi ini akan diselesaikan dengan konfrontir antara Susi dan Ma'ruf. Jika Susi terbukti terus-terusan berbohong, maka bisa diproses secara hukum dinaikan statusnya dari saksi menjadi tersangka.  "Saudara penuntut umum, besok dia akan diproses dengan saudara Kuat besok Rabu. Nanti kita lihat sendiri. Udah biarin aja. Nanti pada saat dia berubah baru kita tetapkan tersangka di situ," kata Hakim Wahyu.  Sebelumnya, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E terancam hukuman berat dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, sama seperti terdakwa lainnya Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.  "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," kata Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/10).  Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudihuang Lumiu dianggap memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana subsidair Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Terus Berbohong, ART Ferdy Sambo Diancam Bakal Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Mengenang-30-Hari-Wafat-Brigadir-J_Salman-Toyibi_2.jpg" alt="ILUSTRASU:Sejumlah massa melakukan aksi menyalakan lilin untuk mengenang 30 hari wafatnya Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (8/8/2022)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASU:Sejumlah massa melakukan aksi menyalakan lilin untuk mengenang 30 hari wafatnya Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (8/8/2022).</figcaption>
</figure>Mahfud: Tersangka Sudah 3 Orang  JawaPos.com – Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. Yakni, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E dan Brigadir Ricky Rizal. Namun, masih ada tiga orang yang disebut bakal menyusul berstatus tersangka.  Sumber Jawa Pos menyebutkan, tiga orang itu adalah Irjen Ferdy Sambo, seorang ajudan berinisial HS, dan asisten rumah tangga (ART) berinisial K. Dengan demikian, total ada lima orang yang dianggap terlibat dalam pembunuhan Yosua.  Mereka semua ada di TKP saat Yosua ditembak. Meski demikian, khusus Irjen Sambo saat ini masih dijerat dengan dugaan pelanggaran etik. Kasus tersebut ditangani Inspektorat Khusus (Irsus). Sementara itu, kasus dugaan pembunuhan berencana ditangani tim khusus (timsus) bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.  ”Saat kejadian, Bharada E melihat ART dan Brigadir R,” paparnya. Namun, belum diketahui posisi persis HS saat penembakan itu. Para ajudan telah menjalani pemeriksaan. Namun, petugas disebut kesulitan mencari ART berinisial K itu. ”Entah ke mana dia,” ujar petugas yang mengetahui kasus tersebut. Dengan demikian, setidaknya yang telah dipastikan bisa memberikan kesaksian adalah Bharada E dan Brigadir Ricky.  Kendati baru dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, sebenarnya hanya masalah waktu sebelum tiga orang lain ikut dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Sebab, Bharada E dan Brigadir R telah memberikan kesaksian yang dinilai cukup sebagai dua alat bukti. Bahkan, Deolipa Yumara, anggota tim penasihat hukum Bharada E, telah menyampaikan bahwa kliennya menembak Yosua karena mendapat perintah dari atasan. Deolipa memang belum menyebut secara pasti siapa atasan Bharada E yang dimaksud. Dia hanya menyatakan bahwa atasan itu adalah orang yang dikawal langsung oleh Bharada E. Sangat mungkin yang dimaksud Deolipa adalah Irjen Ferdy Sambo.  Tambahan tersangka itu dibenarkan Menko Polhukam Mahfud MD. Namun, Mahfud tidak menyebut lima orang, tapi tiga orang. Dia menegaskan bahwa jumlah tersangka bisa saja bertambah lagi. Hal itu disampaikan Mahfud setelah mengikuti rapat kabinet di Istana Negara kemarin (8/8). Mahfud belum menyebutkan identitas orang ketiga yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia menegaskan, pengungkapan kasus tersebut harus hati-hati.  Meski demikian, Mahfud menjelaskan bahwa pasal yang digunakan untuk menjerat tiga tersangka itu adalah pasal 338 dan 340 yang mengarah pada pembunuhan berencana. Menurut Mahfud, hal itu akan menjangkau peran masing-masing tersangka. ’’Apakah aktor intelektual atau eksekutor,’’ bebernya.  Dia mengapresiasi kecepatan penanganan kasus itu. Menurut dia, kasus tersebut memiliki code of silence. ’’Terus sekarang sudah punya tersangka. Lalu, pejabat tingginya sudah bedol deso,’’ bebernya.  Informasi yang didapat Jawa Pos, tersangka ketiga yang dimaksud Mahfud itu adalah asisten rumah tangga bernama Kuat. Namun, hingga tadi malam Mabes Polri belum mengumumkan penetapan tersangka baru tersebut.  Sumber Jawa Pos juga menyebutkan, timsus kini melacak rekaman CCTV yang didapat dari Polda Metro Jaya. Sebab, ada beberapa rangkaian peristiwa yang keotentikannya diragukan. ”Rekaman CCTV dari polda itu mungkin tidak menjadi pertimbangan utama lagi. Sebab, keasliannya meragukan,’’ terangnya.  Pada bagian lain, Kadivhumas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, timsus kini masih berfokus mendalami keterangan para saksi. Dia berjanji menyampaikan hasil akhirnya secara terbuka. ”Bagaimana perkembangannya, nanti diumumkan,” ujarnya.  Dia juga menjelaskan bahwa timsus dan Irsus masih memeriksa Irjen Ferdy Sambo di Mako Brimob Kelapa Dua kemarin (8/8). Timsus dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, sedangkan Irsus dikomandani Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto. ”Timsus sedang memproses, Irsus juga memproses,” paparnya di Mako Brimob Kelapa Dua. Hasil pemeriksaan akan dijelaskan secara komprehensif. ”Semua akan disampaikan ya,” ujar mantan Kapolda Kalimantan Tengah tersebut.  Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Dalam kasus penembakan Brigadir Yosua, diketahui telah ada kesaksian Bharada E dan bisa ditambah dengan kesaksian Brigadir R. ”Artinya, ada dua saksi mata,” katanya.  Kesaksian dua orang tersebut bisa menjadi dua alat bukti terhadap peristiwa pidana di rumah singgah Kadivpropam.  Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menuturkan, patut diduga terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam kasus penembakan Yosua. Indikasinya, ada 25 personel Polri yang diduga melanggar kode etik karena merusak TKP. Selain itu, ada kejanggalan otopsi dan penyampaian ke publik. ”Kelompok semacam ini harus direformasi,” paparnya.  Jika Kapolri masih terkesan melindungi beberapa orang dalam kelompok tersebut, kepercayaan publik tidak akan pulih. ”Kepercayaan publik pasti turun drastis,” terangnya kepada Jawa Pos kemarin. Selama ini, pelanggaran polisi selalu ditangani Polri sendiri. Kondisi itu membuat publik bertanya apakah penanganannya seobjektif seperti saat menangani masyarakat biasa. ”Kalau tidak diungkap seterang-terangnya, siapa melanggar dan apa yang melanggar, semua akan tidak percaya lagi,” ujarnya.  Kalau ada permasalahan internal kepolisian, masyarakat sudah menyimpulkan apa hasilnya. ”Masak jeruk makan jeruk. Apalagi ini sekeranjang jeruk,” tuturnya.  Komnas Perempuan  Komnas HAM menggandeng Komnas Perempuan untuk membuat terang peristiwa meninggalnya Brigadir Yosua. Komnas HAM melihat Komnas Perempuan punya pengalaman panjang dalam menangani kasus dugaan kekerasan seksual. Tentu, dalam konteks ini, Putri Candrawathi-lah yang berstatus pelapor korban.  Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam menjelaskan, pihaknya tidak bisa melepas begitu saja pengaduan Putri terkait dengan ancaman pembunuhan dan kekerasan seksual. Meski sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan terkait dengan pelaporan tersebut. ”Kami memercayakan tim ini (Komnas Perempuan) dalam konteks Bu PC (Putri, Red),” katanya.  Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Andy Yentriyani menambahkan, pihaknya memang pernah berkomunikasi dengan Putri di awal-awal kasus bergulir. Kala itu Komnas Perempuan diundang Polda Metro Jaya. Meski demikian, Komnas Perempuan belum bisa bicara banyak terkait dengan perkembangan kasus dugaan kekerasan seksual yang ditangani Polda Metro Jaya tersebut. ”Kalau itu, lebih baik ditanyakan kepada pihak kepolisian,” ujarnya.

Polri Bidik Irjen Ferdy Sambo dan Satu Ajudan Berinisial HS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/KOMNAS-30.jpg" alt="Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam." width="100%">
<figcaption>Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terkait pemeriksaan Ajudan dan Asisten Rumah Tangga Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Polisi Ferdy Sambo pada Senin (1/8), Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan tim dari Komnas HAM menggali semua hal yang berkaitan langsung dengan pihak-pihak dalam konstruksi peristiwa tersebut.  Ia mengatakan terdapat fakta baru yang didapatkan Komnas HAM, khususnya yang terjadi saat rombongan Irjen Polisi Ferdy Sambo termasuk Brigadir J berada di Magelang, Jawa Tengah.  Komnas HAM, ujarnya, juga diperlihatkan sejumlah dokumen foto. Namun sayangnya tidak bisa ditampilkan kepada awak media massa.  Selain itu, Anam memaparkan dari hasil pemeriksaan Ajudan dan Asisten Rumah Tangga Irjen Polisi Ferdy Sambo, Komnas HAM memperoleh dokumen yang memperkuat keterangan atau rentetan soal waktu.  Kendati demikian, Anam memastikan berbagai dokumen yang diperoleh Komnas HAM tersebut akan dicek validitas terkait keabsahannya.  "Ini penting bagi kami untuk melapis berbagai bukti, dokumen, dan keterangan yang sudah kami dapat," jelas Choirul Anam.

Pemeriksaan Ajudan dan ART Irjen Sambo, Komnas HAM: Ada Fakta Baru

art ferdy sambo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#art ferdy sambo

Berita Terkini

Jaksa Curiga ART Ferdy Sambo Berbohong dalam Kesaksiannya

Kerap Ubah Keterangan, Hakim Ancam Pidanakan ART Sambo Jika Tak Jujur

Terus Berbohong, ART Ferdy Sambo Diancam Bakal Jadi Tersangka

Polri Bidik Irjen Ferdy Sambo dan Satu Ajudan Berinisial HS

Pemeriksaan Ajudan dan ART Irjen Sambo, Komnas HAM: Ada Fakta Baru

Download Aplikasi JawaPos.com