Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/3B3m9orslIsiAgYLyB8hfvIu0GkrOmzeQLvZJQKw-2226487824.jpg" alt="Anggota keluarga membawa foto almarhum Arya Daru Pangayunan, Diplomat Ahli Muda Kemenlu RI, di rumah duka di Jalan Munggur, Bantul. (Guntur Aga/Radar Jogja)" /> JawaPos.com - Berbulan-bulan pasca temuan jenazah diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, di Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya secara resmi menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan bahwa penyelidik tidak menemukan unsur pidana dalam kasus Arya Daru. Menurut dia, penghentian penyelidikan dilakukan setelah instansinya melakukan serangkaian proses hukum. Sejak mendapat laporan dan kasus ditangani oleh Polres Metro Jakpus dan diambil alih oleh Polda Metro Jaya, polisis sudah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan saksi, pemeriksaan barang bukti, serta berbagai pendalaman yang melibatkan banyak ahli. &rdquo;Benar, keterangan dari penyelidik (kasus Arya Daru) dihentikan penyelidikannya karena dari rangkaian penyelidikan, olah barang bukti, dan keterangan saksi sehingga hasil gelar perkara tidak ditemukan tindak pidana,&rdquo; kata Kombes Budi pada Jumat (9/1). Namun demikian, Budi memastikan bahwa pihaknya tetap membuka diri bila nantinya ditemukan bukti-bukti baru oleh pihak keluarga. Dia menyebut, Polda Metro Jaya terbuka untuk kembali mendalami kasus yang sempat menjadi sorotan publik tersebut. &rdquo;Jika pihak keluarga ada bukti baru yang valid, maka penyelidik akan mendalami,&rdquo; ujarnya. Keputusan Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus Arya Daru dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau SP3 dengan nomor SPPP/310/XII/2025/Ditreskrimum. Surat tersebut sudah diterbitkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya sejak 12 Desember lalu. Sebelumnya, pada 29 Juli 2025 Polda Metro Jaya menyimpulkan tidak ditemukan peristiwa pelanggaran aturan hukum pidana dalam kematian Arya Daru. Kesimpulan itu diperoleh setelah penyelidikan berlangsung sejak Arya Daru ditemukan mati lemas pada Selasa pagi, 8 Juli 2025. &rdquo;Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyimpulkan hasil dari pada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana,&rdquo; kata Brigjen Pol Wira Satya Triputra yang kala itu masih bertugas sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya. Menurut Wira, kesimpulan itu diperoleh setelah pihaknya melakukan penyelidikan sejak temuan jenazah Arya Daru diambil alih penanganannya oleh Polda Metro Jaya. Diantaranya dengan mendalami keterangan dari 24 saksi, pendalaman barang bukti, otopsi, hingga pemeriksaan toksikologi pada sampel-sampel yang diambil dari tubuh korban. &rdquo;Polri dalam hal ini, kami menyimpulkan kasus ini bahwa tidak ditemukan peristiwa pidana. Itu yang bisa kami simpulkan,&rdquo; ungkap Wira. &nbsp;

Polda Metro Jaya resmi hentikan penyelidikan kematian diplomat muda Arya Daru. Kabid Humas pastikan tidak ada unsur pidana.

Tidak Ada Unsur Pidana, Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/Kabid-Humas-Kombes-Pol-Budi-Hermanto-5JPG-2533705547.jpg" alt="Kabid Humas Kombes Pol Budi Hermanto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" /> JawaPos.com&nbsp;- Polda Metro Jaya masih akan berkoordinasi dengan keluarga inti Arya Daru Pangayunan. Termasuk beberapa hal yang dinilai sebagai privasi diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tersebut. Sebagai penegak hukum, Polda Metro Jaya tidak bisa sembarangan menyampaikan informasi berkaitan dengan privasi, apalagi Arya Daru sudah meninggal dunia.&nbsp; Penekanan tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto setelah penasihat hukum keluarga almarhum Arya Daru menyampaikan informasi dari penyidik kepada awak media. Yakni soal fakta baru bahwa Arya Daru pernah check in dengan seorang perempuan bernama Vara sebanyak 24 kali di pada medio 2024-2025. &rdquo;Kami akan koordinasi dengan keluarga inti. Kami tekankan kami akan berkoordinasi dengan keluarga inti. Apakah keluarga inti sudah siap menerima temuan dari penyidik? Ini kan harus disampaikan. Ada informasi-informasi yang harus kita jaga, apalagi yang bersangkutan sudah meninggal dunia,&rdquo; ungkap Kombes Budi saat diwawancarai oleh awak media pada Jumat (28/11).&nbsp; Menurut Budi, privasi Arya Daru yang ditemukan tewas di kamar kosnya beberapa bulan lalu harus dijaga. Kalau pun perlu disampaikan, hanya keluarga inti yang berhak mengetahui. Menurut dia, tidak seharusnya privasi almarhum disampaikan kepada publik. Apalagi yang bersangkutan sudah meninggal dunia dan telah dimakamkan. &rdquo;Ini ada privasi yang harus kita jaga. Apakah kita akan menjadi orang yang selalu mengungkap aibnya orang lain, ini harus kita jaga bersama. Jadi, kami akan berkoordinasi dengan keluarga inti. Apakah ini akan kami sampaikan bagaimana tanggapan keluarga inti. Kami tekankan sekali lagi, keluarga inti. Artinya istri dan orang tua. Apakah sudah siap untuk menerima temuan kami,&rdquo; terang dia.&nbsp; Lantaran keluarga inti Arya Daru tidak hadir saat audiensi berlangsung pada Rabu (26/11), lanjut Budi, bukan tidak mungkin Polda Metro Jaya akan mengundang kembali atau bahkan menemui pihak keluarga. Menurut dia, 2 hari lalu pihak keluarga diwakili oleh penasihat hukum lantaran sedang dalam keadaan sakit. Sehingga tidak bisa datang langsung ke Jakarta.&nbsp; &rdquo;Tetapi, ini berhubungan dengan hal-hal privasi yang harus kita jaga bersama. Ini kami juga nanti akan komunikasikan apakah kami sebagai penyidik di Polda Metro yang akan ke sana menjelaskan atau dari pihak keluarga inti yang ingin datang ke Polda Metro Jaya,&rdquo; imbuhnya.

Polda Metro Jaya memastikan akan menjaga privasi keluarga Arya Daru Pangayunan pasca kematiannya, berkoordinasi untuk menyampaikan informasi

Diplomat Kemlu Arya Daru  Check In 24 Kali dengan Perempuan, Polda Metro: Keluarga Sudah Siap Dengan Temuan Penyidik?

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/20250325_GunturAga_Stok-BBM-Aman-Saat-Mudik-1-2882453454-4153617013.jpg" alt="Arya Daru Pangayunan (ADP), 39, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI. (Radar Jogja)." /> JawaPos.com&nbsp;- Mabes Polri merespons keterangan keluarga dan penasihat hukum keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta pada Senin (25/8).&nbsp; Trunoyudo menyampaikan bahwa keterangan yang disampaikan oleh keluarga dan penasihat hukum keluarga Arya Daru bisa menjadi basis analisis bagi penyelidik di Polda Metro Jaya. Meski sudah sempat menyampaikan belum menemukan tindak pidana dalam kasus tersebut, namun penyelidikan belum ditutup oleh polisi.&nbsp; &rdquo;Tentu apa-apa yang menjadi petunjuk itu menjadi suatu landasan apakah itu memang merupakan temuan baru, apakah perkembangan baru, ataukah sifatnya secara komprehensif bisa menjadi bagian dari pada kelengkapan proses penyelidikan pada tahap pertama,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Jenderal bintang satu Polri itu kembali mengungkapkan empati dan perasaan duka cita atas peristiwa yang dialami oleh Arya Daru. Pihaknya juga menghargai harapan keluarga diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya pada 8 Juli 2025 lalu.&nbsp; &rdquo;Tentunya kami sama-sama semua berempati, kami menghargai (keterangan pihak keluarga Arya Daru), dan harapannya semua yang kami lakukan mendasari keilmiahan, kemudian juga mendasari pada informasi-informasi yang juga akan diberikan nanti oleh keluarga sebagai bagian dari penyempurnaan,&rdquo; terang dia.&nbsp; Mantan kabid humas Polda Metro Jaya itu pun menyampaikan bahwa segala masukan, termasuk yang disampaikan oleh keluarga dan penasihat hukum keluarga Arya Daru akan dipertimbangkan oleh penyidik. Apalagi mereka juga sudah melibatkan pakar lintas keahlian dan lintas profesi. &rdquo;Segala masukan apa-apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah sejauh ini dan beberapa profesi kepakaran sudah dilibatkan. Namun informasi-informasi yang lebih juga kami masih butuh terkait hal ini,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;

Mabes Polri merespons keterangan keluarga dan penasihat hukum keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan.

Mabes Polri Bakal Analisis Keterangan Keluarga dan Penasihat Hukum Keluarga Arya Daru Pangayunan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/FotoJet-77-1478547945-301097550.jpg" alt="Desc gambar: Dino Patti Djalal, mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia ke-5. (@dinopattidjalal/Instagram)" /> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal menyatakan pandangannya berkaitan dengan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan. Dia mengaku masih sulit menerima kesimpulan bahwa Arya Daru tewas mengenaskan karena bunuh diri. Melalui unggahan pada akun media sosialnya, Dino mengungkapkan lima alasannya.&nbsp; Pertama, Dino menyampaikan bahwa metode bunuh diri yang dipilih dan dilakukan oleh Arya Daru sangat tidak lazim. Menurut dia, lazimnya seseorang yang bunuh diri memilih cara mengakhiri hidup secara konvensional. Dalam hal ini, cara yang dipilih oleh seseorang yang memutuskan mengakhiri hidup adalah metode yang tidak menyengsarakan diri sendiri.&nbsp; &rdquo;Pertama kali saya mendengar bahwa dia bunuh diri dengan cara lakban, saya mengatakan tidak pernah seumur hidup saya mendengar orang bunuh diri dengan cara lakban. Jadi, saya ini suatu tanda yang besar sekali,&rdquo; kata dia.&nbsp; Kedua, Dino menyampaikan bahwa Arya Daru bakal ditugaskan sebagai diplomat di Finlandia. Menurut dia, Finlandia adalah negara idaman bagi para diplomat di Indonesia. Dino yang pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat tersebut menyampaikan bahwa diplomat yang akan ditugaskan ke luar negeri biasanya akan sangat antusias dan penuh gairah serta gelora hidup. Sebab, mereka akan memulai lembaran baru dalam hidup dan karir.&nbsp; &rdquo;Jadi, dari segi ini, psikologi ini, tidak cocok sekali dengan psikologi orang yang mengalami depresi, yang mau bunuh diri. Kalau pun dia mengalami masalah pribadi atau pekerjaan di dalam negeri, diplomat yang mau posting (di luar negeri) itu akan merasa, alhamdulillah saya akan meninggalkan semua beban itu di belakang saya karena saya akan posting di tempat yang indah di luar negeri. Jadi, dari segi itu teori bunuh diri juga tidak masuk akal,&rdquo; ucap Dino. Ketiga, lanjut Dino, orang yang mau bunuh diri bisanya meninggalkan pesan untuk keluarga. Apalagi orang yang sangat dekat dengan istri dan anak-anaknya, dia menyebut, pasti akan meninggalkan pesan pribadi bagi keluarga. Menurut Dino, tidak mungkin orang itu mau hilang begitu saja, apalagi kalau dia begitu mencintai keluarganya.&nbsp; &rdquo;Dan dalam hal ini tidak ada satupun pesan kematian yang ditinggalkan oleh Arya Daru kepada istri maupun kepada anak-anaknya,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Alasan keempat adalah telepon seluler milik Arya Daru yang hilang dan tidak kunjung ditemukan. Menurut dia, itu juga menjadi tanda tanya besar. Sebab, orang yang akan bunuh diri biasanya tidak lepas dari barang-barang seperti telepon genggam.&nbsp; &rdquo;Kelima, bahwasanya sidik jari orang lain tidak ditemukan, bahwasanya HP juga tidak ditemukan, dan juga CCTV rekamannya tidak penuh lengkap, ini juga menimbulkan kesan bahwa ini merupakan suatu pembunuhan yang direncanakan secara rapi,&rdquo; ujarnya. Untuk itu, Dino berharap kasus tersebut tidak ditutup total dan terus dibuka oleh aparat kepolisian. Menurut dia, polisi masih bisa mencari bukti-bukti atau penemuan baru. Sehingga nantinya polisi bisa secara lebih akurat menjelaskan kematian Arya Daru dalam situasi yang dia nilai sangat janggal tersebut.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Dino Patti Djalal, mantan Wamenlu, mengungkapkan lima alasan mengapa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan perlu diselidiki lagi.

Tak Bisa Terima Kesimpulan Diplomat Muda Kemlu Arya Daru Pangayunan Bunuh Diri, Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal Ungkap Lima Alasan