<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/05/resiprokal-1082962338.jpg" alt="ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump umumkan tarif impor baru ke berbagai negara (Dok. Reuters/Carlos Barria)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump umumkan tarif impor baru ke berbagai negara (Dok. Reuters/Carlos Barria).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok semakin panas. Terbaru, AS mengumumkan bahwa Tiongkok menghadapi tarif baru hingga 245 persen atas impor AS. Langkah itu merupakan tindakan balasan setelah Tiongkok membekukan pengiriman pesawat jet Boeing ke negaranya. Perintah administratif terbaru Gedung Putih telah meluncurkan penyelidikan keamanan nasional terhadap impor sumber daya vital. Perintah tersebut juga mencakup penjelasan untuk tarif timbal balik yang diumumkan pada 2 April. &ldquo;Tiongkok kini menghadapi tarif hingga 245 persen atas impor ke AS sebagai akibat dari tindakan balasannya,&rdquo; ungkap pernyataan resmi Gedung Putih seperti dikutip dari Anadolu pada Rabu (16/4). "Lebih dari 75 negara telah menghubungi untuk membahas kesepakatan perdagangan baru. Akibatnya, tarif yang lebih tinggi individual saat ini dihentikan selama diskusi berlangsung, kecuali untuk China, yang telah melakukan pembalasan," tambahnya. Pada pernyataan tersebut juga tertulis bahwa beberapa bulan yang lalu Tiongkok melarang ekspor galium, germanium, antimon, dan material teknologi tinggi utama lainnya dengan potensi aplikasi militer ke AS.&nbsp; Pada pekan ini, Tiongkok menghentikan ekspor enam logam tanah jarang berat serta magnet tanah jarang, untuk memutus pasokan komponen yang penting bagi produsen mobil, produsen kedirgantaraan, perusahaan semikonduktor, dan kontraktor militer di seluruh dunia. Meski begitu, pernyataan tersebut tidak menjelaskan tarif pasti yang akan dikenakan pada Tiongkok. Tetapi hanya menyiratkan bahwa tarif tersebut dapat naik hingga 245 persen. Sebagai informasi, Tiongkok menaikkan tarif impor barang AS hingga 125 persen pada Jumat (11/4). Hal ini dilakukan sebagai balasan terhadap Trump, yang secara efektif menaikkan tarif AS atas barang Tiongkok hingga 145 persen. Sembari menghentikan sementara pungutan yang direncanakan untuk barang-barang negara lain selama 90 hari. &nbsp;

Perang dagang AS-Tiongkok memanas, tarif impor bisa mencapai 245% sebagai balasan atas tindakan Tiongkok.

Perang Dagang AS-Tiongkok Makin Panas! Barang Impor asal Tiongkok Akan dikenai Tarif hingga 245 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/2eef1279-a3db-45a0-898d-a8ab4a652061_7d9790b8-1-3006177738.jpg" alt="Ilustrasi DeepSeek AI. (scmp..com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi DeepSeek AI. (scmp..com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; 500 orang terkaya di dunia termasuk pendiri Nvidia Corp, Jensen Huang, kehilangan total USD 108 miliar atau sekitar Rp 1.749 triliun. Hal ini terjadi imbas dari aksi jual yang dipimpin perusahaan teknologi itu, terkait kedatangan pengembang AI Tiongkok DeepSeek yang membuat indeks-indeks utama menjadi anjlok. Seperti dilansir dari South China Morning Post, Huang menjadi yang terdampak dengan mengalami penurunan kekayaan sebesar USD 20,1 miliar, setara dengan Rp 323 triliun. Turun 20 persen. Sementara itu, pendiri Oracle, Larry Ellison merugi sebesar USD 22,6 miliar atau setara dengan Rp 365 triliun. Lebih besar secara absolut, tetapi hanya mewakili 12 persen dari kekayaannya, menurut Bloomberg Billionaires Index. Selanjutnya, ada Michael Dell dari Dell Inc yang mengalami kerugian sebesar USD 13 miliar atau setara dengan Rp 210 triliun. Juga pendiri Binance Holdings Changpeng &ldquo;CZ&rdquo; Zhao yang mengalami penurunan sebesar USD 12,1 miliar atau setara dengan Rp 195 triliun. Para raksasa sektor teknologi secara keseluruhan mengalami penyusutan kekayaan senilai USD 94 miliar, sekitar 85 persen dari total penurunan indeks Bloomberg. Indeks Nasdaq Composite turun 3,1 persen, dan S&amp;P 500 turun 1,5 persen. DeepSeek yang berbasis di Hangzhou telah mengembangkan model AI sejak 2023, tetapi perusahaan tersebut kali pertama menarik perhatian banyak investor Barat akhir pekan ini karena menduduki puncak tangga unduhan di seluruh dunia. Banyaknya pengguna baru yang masuk membuat DeepSeek kesulitan untuk menjaga aplikasinya tetap online. Bahkan aplikasi ini sempat mengalami gangguan dan terpaksa membatasi pendaftaran bagi pengguna dengan nomor telepon Tiongkok. Masuknya DeepSeek sebagai kuda hitam dalam persaingan AI yang diklaim hanya menelan biaya USD 5,6 juta ini merupakan tantangan terhadap narasi Silicon Valley. Yang mengungkap belanja modal besar-besaran sangat penting untuk mengembangkan model terkuat. Hal itu juga memberikan pukulan telak bagi para miliarder yang kekayaannya bergantung pada rantai pasokan AI Barat, yang telah menjadi pendorong terbesar pasar ekuitas selama dua tahun terakhir. Melonjaknya valuasi perusahaan-perusahaan yang disebut hyperscaler AI, seperti Meta Platforms Inc., Alphabet Inc., dan Microsoft Corp telah menghasilkan kekayaan miliaran dolar bagi pemiliknya, sejak OpenAI meluncurkan ChatGPT pada November 2022. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar beroperasi dengan strategi yang sama. Yakni menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan dan menjalankan sistem AI dengan menimbun semikonduktor terbaik dan pasokan energi yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Terdapat fakta bahwa DeepSeek mampu mengembangkan model gratis yang berpotensi menyaingi atau mengalahkan pesaing termasuk ChatGPT dan Claude dari Anthropic dengan biaya yang jauh lebih rendah. Itu membuat para investor mempertanyakan logika di balik ketergantungan Silicon Valley pada belanja modal. Salah satu alasan utama DeepSeek tidak bergantung pada investasi besar dan chip terbaik untuk mengembangkan modelnya, adalah karena perusahaan-perusahaan Tiongkok memiliki akses terbatas ke GPU atau unit pemrosesan grafis yang Tangguh. Sebaliknya, itulah yang diandalkan oleh sebagian besar perusahaan Barat sejak pemerintah AS memberlakukan kontrol ekspor yang ketat pada chip yang paling canggih.

500 orang terkaya di dunia termasuk pendiri Nvidia Corp, Jensen Huang, kehilangan total USD 108 miliar atau sekitar Rp 1.749 triliun.

Imbas Peluncuran DeepSeek AI asal Tiongkok, Harta 500 Orang Terkaya di Dunia Ini Menyusut hingga Rp 1.749 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/01/20241101_164913-233260134.jpg" alt="Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melarang sekaligus menarik produk olahan latiao dari pasaran. (IST)" width="100%">
<figcaption>Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melarang sekaligus menarik produk olahan latiao dari pasaran. (IST)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Jajanan viral asal Tiongkok, latiao resmi dilarang peredarannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal itu sehubungan dengan kasus keracunan akibat jajanan yang djjual secara online tersebut, karena mengandung bakteri bacillus cereus.&nbsp; "Hasil pengujian laboratorium, berdasarkan pengujian terhadap produk yang diduga menyebabkan KLB, kami menemukan indikasi kontaminasi bakteri bacillus cereus pada produk Latiao," ujar Kepala BPOM Taruna dalam konfrensi pers kepada wartawan, Jumat (1/11) lalu. Lantas, apa itu bakteri bacillus cereus dan dampak buruknya bagi kesehatan manusia? Dikutip dari Prodia, bacillus cereus merupakan bakteri yang seringkali bersarang di dalam makanan-makanan dan membuat keracunan berupa sakit diare hingga gangguan pernapasan. Bentuk bacillus cereus terlihat seperti batang, aerobik, anaerob fakultatif, motil, serta beta hemolitik.&nbsp; Bacillus cereus ditemukan dalam bentuk spora dan vegetatif. Spora inilah yang menjadi masalah utama, karena mampu bertahan dalam keadaan yang ekstrem seperti suhu panas dan dingin serta kekeringan. Bakteri ini dapat tumbuh pada bahan pangan seperti nasi, daging, susu, keju, dan sayuran. Terutama jika makanan tersebut tidak disimpan atau diolah dengan benar, bakteri ini akan berubah menjadi toksin yang berbahaya bagi kesehatan manusia.&nbsp; Bacillus cereus dapat menyebabkan dua jenis infeksi pada manusia, yaitu infeksi makanan dan infeksi mata. Infeksi makanan Bacillus cereus dapat terjadi jika seseorang mengonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri ini. Gejala awal yang muncul biasanya berupa mual dan muntah, diikuti dengan diare dan sakit perut. Gejala ini muncul setelah beberapa jam atau hari setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi.

Bacillus cereus merupakan bakteri yang seringkali bersarang di dalam makanan-makanan dan membuat keracunan berupa sakit diare.

Mengenal Bakteri Bacillus Cereus yang Mengkontaminasi Jajanan Latiao Asal Tiongkok, Apa Bahayanya bagi Kesehatan?   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/mengapa-indonesia-masih-perlu-impor-mainan-asal-tiongkok-ini-jawabannya_m_147057.jpeg" alt="Konferensi Pers IITE dan IEAE 2017" width="100%">
<figcaption>Konferensi Pers IITE dan IEAE 2017</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imej mainan asal Tiongkok di tengah masyarakat seringkali dianggap tidak aman bagi anak. Padahal hingga saat ini pasar anak-anak Indonesia masih dibanjiri mainan asal Tiongkok. Ketua Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) Sutjiadi Lukas mengungkapkan, pertumbuhan anak Indonesia lahir setiap tahun sebanyak 4,5 juta anak. Pasar itu dianggap potensial oleh Tiongkok yang merupakan produsen mainan anak terbesar di dunia. "Coba bagaimana lihat saja orang tua bingung saat menghadapi anak menangis karena minta mainan. Hal itu memacu pelaku usaha produksi yang lokal maupun impor," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/7). Catatan AMI, dulu sebelum aturan ketat soal standar SNI diberlakukan, setiap bulan Indonesia dibanjiri 2500 kontainer mainan. Sekarang dengan kebijakan SNI makin ketat diberlakukan, masih ada 1000-1200 kontainer mainan Tiongkok yang membanjiri pasar mainan di Indonesia. "Sehingga jangan berpikir lagi mainan dari Tiongkok produk sampah. Bahkan kini produk mereka melebihi dari Eropa. Eropa pun sudah bikin di Tiongkok karena sudah bagus dan produsen terbesar," ungkap Lukas. Sekretaris Jenderal Asosiasi Importir Mainan Indonesia (AIMI) Taufik Mampuk mengungkapkan alasan mengapa Indonesia masih harus impor mainan asal Tiongkok. Pasalnya jumlah produksi, teknologi, dan modal industri mainan di dalam negeri dianggap masih jauh tertinggal. "Produksi Indonesia masih jauh tertinggal dari Tiongkok. Indonesia belum punya teknologi dan modal. Kami harap dengan banyaknya pameran bisa mengundang investor di tanah air, sebab pasar Indonesia sangat besar dengan nomor empat jumlah penduduk terbesar di dunia," ungkap Taufik. Karena itu, pameran mainan dan produk anak bersamaan dengan pameran elektronik dan Home Appliances terbesar di Indonesia, &ldquo;Indonesia International Toys &amp; Kids Expo, &ldquo;Indonesia International Electronic and Home Appliances Expo 2017&rdquo; (IITE dan IEAE 2017) akan segera digelar di Hall B1 dan B2 Jakarta International EXPO Kemayoran, Jakarta. Pameran berskala internasional ini akan berlangsung selama tiga hari penuh mulai dari tanggal 23 hingga 25 Agustus 2017, IITE dan IEAE 2017 dihadiri oleh kurang lebih 200 perusahaan bertaraf international dari Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia. IITE dan IEAE 2017 akan menampilkan produk-produk berkualitas mulai dari mainan anak, perlengkapan dan kebutuhan ibu hamil dan bayi, produk elektronik untuk kebutuhan keamanan, hiburan, gawai, rumah tangga, dan lainnya. Pameran ini juga didukung oleh kementrian perindustrian, Asosiasi Mainan Indonesia (AMI), Asosiasi Importir Mainan Indonesia (AIMI), Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (APMETI) Asosiasi Pengusaha Teknologi dan Informasi Nasional (APTIKNAS) dan Asosiasi System Integrator dan Security Indonesia (ASISINDO). &ldquo;Peluang pengembangan industri mainan dan produk anak di dalam negeri masih cukup besar. Hal ini didukung dengan kesadaran masyarakat akan peran mainan dalam meningkatkan kecerdasan anak, selain tentunya memberikan hiburan bagi anak," tutup Project Director Peraga Expo selaku penyelanggara pameran, Paul Kingsen.

Mengapa Indonesia Masih Perlu Impor Mainan Asal Tiongkok? Ini Jawabannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74610_93937_saleh.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR sejak lama mengetahui adanya tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang dibayar lebih mahal dari pekerja lokal. Yang juga disesalkan jenis &nbsp;pekerjaan itu &nbsp;tidak membutuhkan keahlian khusus.&nbsp; Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pemerintah perlu mengintensifkan pengawasan. &quot;Termasuk memperbanyak frekuensi sidak,&quot; ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (2/1). Dia menuturkan bahwa sidak &nbsp;yang dilakukan &nbsp;tentunya &nbsp;tidak hanya terbatas pada legalitas dokumen dan izin kerja. Namun juga terhadap mekanisme penggajian. Legislator asal Sumatera Utara itu mengatakan, jika ditemukan ada ketimpangan, pemerintah perlu menanyakan hal itu kepada pihak pemberi kerja. Pasti ada alasan jika ada perbedaan gaji. Alasan itulah yang perlu dijelaskan ke masyarakat. &quot;Idealnya, tidak ada perbedaan gaji. Perbedaan gaji menyebabkan timbulnya kecemburuan,&quot; sambungnya. Sementara dia meminta agar perusahaan menerapkan prinsip keadilan. Artinya, pekerja dibayar sesuai dengan hasil kerjanya. Tentu, lanjut dia, harus ada tolak ukur fokus dan etos kerja. Juga, ada indikasi objektif yang digunakan. &quot;Kalau pekerjaannya sama berat, lama bekerja sama, dan mekanisnya juga sama, tentu tidak perlu dibedakan,&quot; tegasnya. Saleh menambahkan, seharusnya pemerintah maupu perusahaan memberi perhatian lebih kepada pekerja lokal. Seperti halnya di beberapa negara. &quot;Di luar negeri, pekerja lokal malah lebih mendapat perhatian. Di Indonesia, mestinya hal yang sama bisa diterapkan,&quot; sarannya. Sementara itu, Saleh meminta agar pemerintah sejatinya menindak tegas perusahaan yang kedapatan mempekerjakan pekerja asing ilegal. &quot;Termasuk agen yang mendatangkan pekerja secara ilegal ke Indonesia,&quot; pungkas politikus PAN itu. Sebelumnya, Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) kebanjiran tenaga kerja asing (TKA). Mayoritas bekerja di proyek smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI). Perbandingan pekerja Indonesia dengan Tiongkok adalah 1:3. Pekerja asing yang tidak tercatat itu dipastikan sebagai tenaga kerja kasar. Mereka menduduki posisi di level bawah, buruh. Imbalan mereka pun lebih besar daripada penduduk lokal yang bekerja di posisi yang sama. &quot;Mereka bisa dibayar Rp 400 ribu sehari. Berbeda dengan pekerja lokal yang hanya dibayar Rp 90 ribu,&quot; paparnya. (dna/JPG)

Gaji TKA Tiongkok dan Pekerja Lokal, Idealnya Tak Ada Perbedaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73538_92849_wiranto.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menengarai &nbsp;ada oknum yang sengaja mambuat &nbsp;suasana gaduh di balik isu serbuan tenaga kerja ilegal asal Tiongkok. Hal ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan media sosial, yang menyebutkan Indonesia saat ini tengah diserbu tenaga kerja ilegal asal Tiongkok. &quot;Memang pihak-pihak tertentu sedang berusaha memelihara isu itu supaya, terus menjadi permasalahan publik,&quot; ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (27/12). Karenanya mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap isu-isu yang kebenarannya belum jelas terbukti. Menurut Wiranto, lebih baik masyarakat bekerja dengan giat tanpa harus &nbsp;terganggu isu serbuan pekerja ilegal di Indonesia. &quot;Kalau kemudian semua isu kapan masyarakat ini bisa tenang bekerja hari-hari dijejeli dengan isu-isu seperti itu,&quot; pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi geram dengan sejumlah pihak yang menyebarkan isu adanya serbuan tenaga kerja asal Tiongkok ke Indonesia. Jokowi meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan menindak para pelaku penyebar isu ini. Presiden &nbsp;mengatakan, para penyebar isu &nbsp;menyebut tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia berjumlah 10 juta.&nbsp; Padahal, lanjut Jokowi, angka 10 juta itu adalah target wisatawan dari negeri tirai bambu yang masuk ke Indonesia. Sementara, tenaga kerja Tiongkok yang ada di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21 ribu.(cr2/JPG)

Ini Kecurigaan Wiranto Soal Isu TKA Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73391_92698_dpr-lambag-jpnn.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah harus menuntaskan kasus penyalahgunaan visa turis untuk bekerja oleh &nbsp;warga negara asing (WNA) di Indonesia, khususnya WNA asal Tiongkok. &nbsp;Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub menegaskan meski jumlahnya &nbsp;tak sampai puluhan juta, namun keberadaan WNA asal Tiongkok &nbsp;tetap saja meresahkan dan menyebabkan kesenjangan di antara pekerja di Indonesia. Khususnya, bagi para buruh lokal. &quot;Ini bukan persoalan banyak atau tidaknya, inikan banyak terjadi kesenjangan dengan rakyat kita sendiri,&quot; ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (27/12). Ya, mereka yang bekerja ilegal di Indonesia ditemukan di sejumlah pabrik. Misalnya pabrik telepon genggam Huawei dan Smartfren. Bahkan kata Muslim, ada yang berniaga membuka toko herbal. Lain soal, jikalau TKA asal Tiongkok itu datang dengan visa untuk bekerja sesuai aturan undang-undang tentang Keimigrasian. Itupun harus memiliki keahlian khusus bukan bekerja sebagai buruh di negeri ini. &quot;Kita berharap pekerja khusus yang membidangi ahli. Tapi kalau semua dipekerjakan untuk buruh, kita keberatan,&quot; tegas Muslim. Lantas, politikus PAN itu menyinggung perkataan Presiden Joko Widodo. Yakni, yang membandingkan banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang jumlahnya puluhan juta di luar negeri seperti di negara-negara Timur Tengah atau terdekat Malaysia dengan TKA asal Tiongkok di Indonesia. Menurut dia, perbandingan itu tidak relevan. Bahwa benar, banyak TKI yang dikirimkan ke luar negeri sebagai buruh, itu karena negara-negara tersebut membutuhkan. Namun, Indonesia tidak. Ditegaskan, Indonesia hanya boleh mendatangkan pekerja yang memiliki keahlian khusus dengan syarat ada transfer of technology dengan warga lokal. &quot;Jangan kita berspekulasi membuat alasan kita juga banyak di Arab Saudi, jutaan (TKI). Betul, Arab Saudi butuhkan TKI, Malaysia butuhkan TKI. Tapi kita tidak membutuhkan tenaga kerja asing datang ke Indonesia. Terkecuali, ada kekhususan. Itu boleh,&quot; pungkas legislator asal Aceh itu. (dna/JPG)

Polemik TKA Ilegal Tiongkok, DPR: Indonesia Tak Butuh Buruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73307_92614_pekerja-Tiongkok-WNA.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan warga negara asing yang datang secara ilegal menjadi tenaga kerja di Indonesia sudah cukup meresahkan. Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin mengajak masyarakat ikut serta mengawasi keberadaan mereka di lingkungannya. &quot;Keberadaan mereka harus kita awasi. Bapak-bapak, ibu-ibu siap ikut mengawasi? Laporkan jika ada warga negara asing ilegal di lingkungan,&quot; ujar Zainuddin dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (26/12). Anggota Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, kedatangan arus tenaga kerja asing ilegal khususnya dari Tiongkok yang bekerja di Indonesia disebabkan kebijakan pemerintah membebaskan visa. Menurut Zainuddin, pemerintah harus meninjau ulang kebijakan bebas visa dari 130 lebih negara asing. Tujuan kebijakan meningkatkan devisa dari pariwisata, seharusnya diimbangi dengan kesadaran ketahanan dan keamanan nasional. &quot;Menurutnya, keberadaan WNA ilegal di beberapa daerah cukup mengkhawatirkan masyarakat,&quot; katanya. Para WNA ilegal tersebut, lanjut dia, banyak bekerja di sektor-sektor pekerjaan yang seharusnya dapat diisi oleh warga negara Indonesia. Hal ini lambat laun berpotensi menimbulkan konflik sosial. &quot;Kita saja yang di dalam ini banyak yang susah mendapatkan pekerjaan, pemerintah justru mendatangkan dari luar untuk pekerjaan-pekerjaan kasar,&quot; tuturnya. Dia menegaskan, Komisinya IX DPR akan terus keberadaan WNA ilegal di Indonesia ini. &quot;Kebijakan bebas visa ini harus dikoreksi. DPR terus memantau dan mengawasi keberadaan tenaga kerja asing ilegal di masyarakat,&quot; pungkasnya.(cr2/JPG)

DPR Ajak Masyarakat Ikut Awasi Keberadaan TKA Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73278_92585_dpr-lambag-jpnn.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal &nbsp;Tiongkok yang memanfaatkan kebijakan bebas visa di Indonesia bukan sekedar isu belaka. Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub. &quot;Ini fakta rill,&quot; tegasnya saat dihubungi JawaPos.com, Senin (26/12). Dari penelusuran panitia kerja (Panja) pengawasan orang asing yang dibentuk komisi III, diperoleh informasi &nbsp;banyaknya TKA ilegal asal Tiongkok di sejumlah &nbsp;daerah.Diantaranya, di Medan, Jakarta, dan Surabaya. &quot;Di Medan, kita dapatkan pedagang elektronik, buka praktik herbal, tenaga kerjanya visa turis. Bukan visa yang didapatkan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,&quot; tuturnya. Hal yang sama saat melakukan kunjungan ke &nbsp;pabrik ponsel Huawei dan Smartfren dimana rata-rata pekerjanya berasal dari Tiongkok.&nbsp; &quot;Pekerjanya bukan pakai (visa) tenaga kerja asing tapi visa turis. Visa turis kan gampang. Pergi ke Singapura dicap. Balik lagi. Setiap bulan bisa begitu karena tidak ada batasannya,&quot; jelas Muslim. Dia mengakui TKA asal Tiongkok di Indonesia jumlahnya tidak mencapai puluhan juta seperti yang disiarkan sejumlah pihak.&nbsp; Namun, menurut Muslim, ini bukan menyangkut masalah banyaknya atau tidaknya TKA asal negeri tirai bambu itu di Indonesia. Menurutnya, yang dipersoalkan adalah turis Tiongkok yang datang ke Indonesia lantas bekerja. &quot;Pakai visa turis, itu yang kita &nbsp;persoalkan,&quot; pungkas politikus PAN itu. (dna/JPG)

DPR Tegaskan Banjir Pekerja Ilegal  Tiongkok Bukan Sekedar Isu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#asal tiongkok

Berita Terkini