<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/pengajuan-asal-usul-anak-3040223452-762277154.jpg" alt="Hakim PA Tuban Fahrur Rozi menunjukkan data pengajuan asal usul anak sepanjang 2023. (Aimatul Fauziyah/Radar Tuban)" width="100%">
<figcaption>Hakim PA Tuban Fahrur Rozi menunjukkan data pengajuan asal usul anak sepanjang 2023. (Aimatul Fauziyah/Radar Tuban)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Humas Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Fahrur Rozi, mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat sebanyak 29 orang pemohon mengajukan permohonan asal usul anak. Ia menjelaskan bahwa pengajuan permohonan asal usul anak tersebut dilatarbelakangi dua faktor, yakni karena pemohon menikah dengan siri sehingga tidak tercatat secara hukum dan beberapa hamil sebelum menikah. Kebanyakan dari mereka, menikah siri pada 2021 lalu memiliki anak pada 2022. Kemudian saat anak beranjak dewasa, mereka baru memikirkan soal pentingnya asal usul anak di mata negara agar dapat menerima hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. &ldquo;Karena pernikahan siri tidak tercatat di administrasi kependudukan,&rdquo; kata Fahrur, dilansir dari Radar Tuban (Jawa Pos Group), Kamis (7/12). PA Tuban, kata dia, tidak bisa menolak permohonan pengajuan tersebut, lantaran hal itu juga merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi agar anak-anak mendapatkan status kenegaraannya. &ldquo;Kami dari PA sifatnya pasif. Kami hanya menunggu pengajuan hak asal-usul dari masyarakat. Tugas kami hanya memastikan perkara yang diajukan dapat selesai dengan cepat,&rdquo; jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01422067/nikah-siri-jadi-kasus-paling-banyak-di-mahkamah-syariah">Nikah Siri Jadi Kasus Paling Banyak di Mahkamah Syariah</a> Adapun anak-anak yang lahir dari orang tua yang menikah siri, tidak dihukumi bernasab dari garis turun ayahnya, karena negara belum mengakui status hukum pernikahan tersebut. Sehingga apabila permohonan asal usul anak ini dikabulkan, maka anak akan otomatis langsung mendapat pengakuan status sah dari negara, meski orang tuanya dulu menikah secara siri. &ldquo;Apabila dilegalkan, maka anak yang lahir menjadi sah secara pernikahan siri,&rdquo; lanjutnya. Sementara itu, apabila anak yang lahir saat orang tuanya bahkan belum terikat pernikahan, maka nasabnya jatuh kepada sang ibu. Melihat fenomena ini, Fahrur tak menampik bahwa masyarakat di Tuban secara khusus masih menyukai pernikahan dengan konsep siri. Agar tak berlarut-larut dalam hal ini, Fahrur mengimbau kepada semuanya agar lebih baik menikah secara resmi langsung. Toh, kata dia, menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tak dikenai biaya. &ldquo;Lebih baik nikah dilakukan secara resmi di KUA, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nikah di KUA itu gratis, jadi saya kira biaya harusnya tidak menjadi masalah,&rdquo; pungkasnya. Selain itu, menurutnya, status legal bagi anak sangatlah penting tak hanya untuk kejelasan hubungan dengan orang tua dan negara, melainkan juga menyangkut hak-hak anak di kemudian hari, seperti status harta, pernikahan di masa depan, dan lain-lain. &nbsp;

Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mencatat sebanyak 29 orang pemohon mengajukan permohonan asal usul anak.

Gegara Nikah Siri dan Hamil di Luar Nikah, Puluhan Orang di Tuban Ajukan Permohonan Asal Usul Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/tiara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gugatan soal asal usul anak yang sempat diajukan Tiara NH terhadap Triyogo Drajatmoko, ayah Rezky Aditya, ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi Jawa Barat. Putusan itu telah dibacakan oleh majelis hakim pada Senin (29/8).  Setelah gugatan ditolak, Tiara tetap bersikukuh kalau anaknya lahir dari hasil hubungannya dengan Triyogo. Dia tidak ada keraguan sedikit pun terkait hal tersebut.  "1000 persen saya yakin, 1000 persen saya jamin itu anaknya Triyogo. Kalau mau tes DNA ayo," kata Tiara saat ditemui di bilangan Depok Jawa Barat, Rabu (31/8).  Sayangnya sampai saat ini belum ada kejelasan terkait pemintaaan melakukan tes DNA. Padahal Tiara sudah beberapa kali meminta untuk memastikan pernyataannya memang benar atau tidak mengada-ngada. Bahwa ayah biologis dari anaknya adalah Trioyogo.  Tiara juga menyatakan, saat anaknya lahir, Triyogo mendampingi dirinya di rumah sakit. Dia pun mengaku memiliki bukti atas hal tersebut. Selain itu, ayah Rezky Aditya juga disebutnya membayarkan biaya persalinan rumah sakit.  Sementara itu, Ferry Aswan selaku kuasa hukum Tiara mengatakan pihaknya akan mengajukan banding atas putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negari Bekasi. Rencananya, banding akan dimasukkan pada Jumat (2/9) mendatang ke Pengadilan Tinggi Bandung.  "Kita akan banding pada hari Jumat besok. Kita akan berjuang sampai klien kami mendapatkan keadilan," katanya.

Tiara Yakin 1.000 Persen Bapak dari Anaknya Ayah Rizky Aditya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/ahmad-dhani.jpg" alt="Ahmad Dhani. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernikahan siri Ahmad Dhani dan Mulan Jameela sejatinya telah berlangsung belasan tahun silam dan mereka dikaruniai dua orang anak, Safeea Ahmad dan Muhammad Ali. Namun pasangan sesama musisi itu baru mengurusi penetapan asal usul anak melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan.  Ahmad Dhani mengatakan dirinya mengajukan permohonan tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan hukum kepada anak-anaknya. Namun hal itu baru diurus di tahun ini setelah adanya keinginan dari Dhani dan keluarga untuk pergi ke negeri Paman Sam.  "Karena mau ke luar negeri, ke Amerika," kata Ahmad Dhani saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (21/7).  Ahmad Dhani dan anak-anaknya akan berangkat ke Amerika dan akan berada di sana selama kurang lebih satu bulan dalam rangka pekerjaan sekaligus liburan.Namun Dhani tidak menyebut kapan akan berangkat.  "Ini penting banget karena berkaitan sama Dewa 19. Dan kedua, ada hubungannya dengan anak-anak yang pernah ke negara tersebut," tuturnya lebih lanjut.  Sementara itu, Dody Haryanto selaku kuasa hukum Ahmad Dhani mengungkapkan, kemungkinan penetapan asal usul anak ini akan segera diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam waktu dekat.  "Insya Allah minggu depan pemeriksaan bukti tertulis dan bukti saksi dan Insya Allah minggu depan akan ditetapkan permohonan ini. Pemohon tidak perlu hadir dalam persidangan, cukup diwakili kuasa hukum," tuturnya.  Ahmad Dhani dan Mulan Jameela mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada awal Juli 2022 lalu.Pengajuan ini bertujuan agar anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka diakui dan mendapatkan pengakuan negara.  Kabar permohonan ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan.  "Iya betul. DAP pemohon satu, MJ pemohon dua. Mereka memohon pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar anak yang dilahirkan dalam perkawinannya supaya dinyatakan sebagai anak dari kedua," kata Taslimah.  &nbsp;

Alasan Ahmad Dhani Baru Urus Penetapan Asal Usul Anak ke Pengadilan

Asal Usul Anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Asal Usul Anak

Berita Terkini

Gegara Nikah Siri dan Hamil di Luar Nikah, Puluhan Orang di Tuban Ajukan Permohonan Asal Usul Anak

Tiara Yakin 1.000 Persen Bapak dari Anaknya Ayah Rizky Aditya

Alasan Ahmad Dhani Baru Urus Penetapan Asal Usul Anak ke Pengadilan

Download Aplikasi JawaPos.com