<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/JKT_Raker-Menteri-Pendidikan-Dasar-dan-Menengah-Dengan-Komite-III-DPD_SALMAN-TOYIBI_-3JPG-3293187547.jpg" alt="Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Abdul Mu&rsquo;ti mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD di Gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Abdul Mu&rsquo;ti mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD di Gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengganti asesmen nasional (AN) menjadi Tes Kemampuan Akademik (TKA). Sama-sama tidak wajib, namun peran TKA akan lebih krusial. Sebab, TKA bakal dijadikan salah satu komponen penilaian dalam seleksi penerimaan murid baru (SPMB) hingga seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti di sela paparan mengenai SPMB baru-baru ini. &rdquo;Kita nggak pakai rapor lagi nanti. SPMB itu nanti tidak pakai rapor lagi. Pakainya TKA,&rdquo; ujarnya. Dia menjelaskan, nilai TKA pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) akan menggantikan fungsi nilai rapor pada jalur prestasi SPMB. Untuk jenjang SMA sederajat, nilai TKA dapat digunakan mendaftar SNBP ke PTN. Kebijakan itu diambil untuk mengakomodasi keluhan soal nilai rapor. Banyak yang curhat padanya mempertanyakan validasi nilai rapor ini. &ldquo;Banyak guru itu karena baik hati jadi sedekah nilai kepada muridnya. Harusnya 6 dinilai 8. Harusnya 8 dinilai 10,&rdquo; ungkapnya. Meski demikian, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menegaskan, TKA tidak akan jadi penentu kelulusan siswa. TKA sifatnya tidak wajib. &rdquo;Sifatnya mereka boleh ikut, boleh tidak ikut. Bukan penentu kelulusan. Tetapi bisa memengaruhi jenjang selanjutnya, misalnya saat mereka masuk Perguruan Tinggi,&rdquo; paparnya. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Toni Toharudin menambahkan, TKA untuk kelas XII baik itu SMA, SMK, maupun MA, akan digelar mulai tahun ini. Tepatnya pada September 2025. Sedangkan untuk kelas VI dan IX baru diselenggarakan pada Maret 2026. Soal mata pelajaran yang diujikan, Toni menjelaskan, terdapat perbedaan skema mapel yang diujikan di tiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SMA, misalnya, ada tiga mapel yang ditentukan secara nasional dan dua mapel yang yang ditentukan mandiri berdasarkan peminatan siswa. (mia/oni)

Kemendikdasmen mengganti asesmen nasional (AN) menjadi Tes Kemampuan Akademik (TKA). Nantinya peran TKA akan lebih krusial.

Selain Ubah Asesmen Nasional Jadi Tes Kemampuan Akademik, Abdul Mu’ti Sebut Jadi Komponen Penilaian SPMB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/ASES-01-3636173526.jpg" alt="Ilustrasi siswa SLTA tengat mengikuti Asesmen Nasional" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SLTA tengat mengikuti Asesmen Nasional</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus melakukan perbaikan kualitas pendidikan di Tanah Air. Salah satu upayanya dengan menjalankan Asesmen Nasional (AN) 2023. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menjelaskan Asesmen Nasional dirancang untuk transformasi pendidikan nasional ke arah yang lebih baik. &ldquo;Melalui Asesmen Nasional kami tidak hanya mengukur, namun juga dapat meningkatkan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan,&rdquo; kata Anindito atau yang akrab disapa Nino ini, di Jakarta (13/9). Asesmen Nasional merupakan program evaluasi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen ini tidak dirancang sebagai pengganti Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, tetapi merupakan penanda perubahan paradigma tentang evaluasi mutu pendidikan. "Asesmen ini tidak akan melakukan pemeringkatan. Kami tidak ingin melakukan pemeringkatan, jangan sampai ini ditampilkan sebagai ranking, harapannya ini merupakan informasi yang memicu evaluasi diri. Kami ingin sekolah bercermin dan merencanakan perbaikan kualitas pendidikan," ucap Anindito. Anindito meneruskan hasil Asesmen Nasional nantinya akan dikembalikan kepada sekolah dan pemerintah daerah melalui platform Rapor Pendidikan, yang bakal memudahkan evaluasi diri serta perencanaan tindak lanjut relevan bagi masing-masing satuan pendidikan. Dalam implementasinya, tidak ada skor baik bagi siswa, guru, dan kepala sekolah. Skor hanya bagi sekolah untuk mendorong refleksi dan evaluasi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/ASES-2-863515147.jpg" alt="Ilustrasi seorang siswa tengah mengikuti Asesmen Nasional." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang siswa tengah mengikuti Asesmen Nasional.</figcaption>
</figure> &ldquo;Kami berharap Asesmen Nasional di tahun 2023 ini berjalan lancar sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Kami mohon dukungannya dari orang tua siswa, guru, kepala sekolah hingga dinas pendidikan untuk bersama-sama kita sukseskan Asesmen Nasional,&rdquo; ujar Anindito Pengamat kebijakan pendidikan sekaligus Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, menambahkan pergantian Ujian Nasional menjadi Asesmen Nasional sejak 2021 lalu patut diapresiasi. Sebab, evaluasi capaian pendidikan tidak lagi hanya bergantung pada beberapa mata pelajaran. Menurut Cecep, hasil dari Asesmen Nasional nantinya akan sangat berguna untuk dijadikan sebagai landasan bagi pemerintah maupun instansi pendidikan dalam menyusun kebijakan pendidikan pada tahun berikutnya. Hasil dari asesmen ini tentunya juga akan menuntut guru, kepala sekolah maupun dinas pendidikan untuk lebih berinovasi sehingga dapat mengoptimalkan pembelajaran di ruang kelas. &rdquo;Yang masih lemah adalah tindak lanjut. Umpan balik dari AN itu seharusnya menjadi pijakan. Kalau masalahnya sudah tergambar, tinggal menyusun strategi memperbaikinya. Apakah itu menyangkut metodologi pembelajaran atau referensi yang kurang,&rdquo; ujarnya. Pada Oktober mendatang, Kemendikbudristek akan melaksanakan Asesmen Nasional untuk jenjang Sekolah Dasar. Asesmen Nasional terdiri dari tiga instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Lingkungan Belajar, dan Survei Karakter. &nbsp;

Asesmen Nasional dirancang tidak hanya mengukur, namun juga dapat meningkatkan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan.

Asesmen Nasional 2023, Upaya Kemendikbudristek Tingkatkan Mutu Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-t" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-t</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Rapor Pendidikan Indonesia sebagai terobosan Merdeka Belajar Episode ke-19. Program ini merupakan langkah tindak lanjut dari Asesmen Nasional (AN) yang diluncurkan pada Episode Pertama.  "Asesmen Nasional telah menjadi sistem evaluasi pendidikan mutakhir yang berfokus pada kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif," kata Nadiem kepada wartawan, Minggu (3/4).  Penerapan AN sejalan dengan prinsip Kemendikbudristek, yaitu mengakselerasi transformasi pendidikan Indonesia, terutama dalam hal evaluasi pendidikan. Penekanan dalam penerapan AN adalah evaluasi yang berorientasi pada mutu, sistem dan pengumpulan informasi yang terintegrasi, serta mendorong refleksi dan perbaikan, bukan sekadar hasil akhir.  "Sekarang kami menghadirkan platform Rapor Pendidikan yang berisi laporan hasil Asesmen Nasional secara komprehensif dan analisis lintassektor yang holistik untuk masing-masing satuan pendidikan dan daerah," imbuhnya.  Rapor Pendidikan sebagai sebuah platform, mengintegrasikan berbagai data pendidikan untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah. Platform ini juga membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan melakukan refleksi, dan merancang strategi pembenahan berbasis data.  "Fungsi dari Rapor Pendidikan adalah sebagai bahan refleksi dan identifikasi persoalan bagi masing-masing satuan pendidikan dan dinas pendidikan, untuk menyusun rencana perbaikan secara lebih tepat dan berbasis data," jelasnya.  Nadiem mengajak para pemangku kepentingan untuk segera menjadikan Rapor Pendidikan sebagai landasan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan di satuan pendidikan masing-masing.

Terobosan Baru Nadiem Diharapkan Bisa Urai Akar Masalah Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-t" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-t</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-19. Kali ini dia memperkenalkan adanya rapor pendidikan Indonesia.  Rapor ini merupakan kelanjutan dari adanya Asesmen Nasional (AN). Kemendikbudristek diharapkan tidak berhenti pada pendataan saja. Tetapi dilanjutkan program perbaikan kualitas yang nyata.  Merdeka Belajar episode ke-19 disampaikan Nadiem di Jakarta pada Jumat (1/4). Dia menegaskan, Rapor Pendidikan Indonesia adalah kelanjutan dari program AN yang sudah dijalankan Kemendikbudristek sejak beberapa waktu lalu.  Nadiem mengatakan AN telah menjadi sistem evaluasi pendidikan mutakhir. Penyelenggaraan AN berfokus pada kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan kondisi lingkungan belajar. Sehingga mendukung proses pembelajaran yang efektif.  "Sekarang kami menghadirkan platform Rapor Pendidikan yang berisi laporan hasil Asesmen Nasional secara komprehensif dan analisis lintas sektor yang holistik untuk masing-masing satuan pendidikan dan daerah," imbuhnya.  Rapor Pendidikan sebagai sebuah platform, mengintegrasikan berbagai data pendidikan untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah. Selain itu juga untuk melakukan refleksi, lalu merancang strategi pembenahan berbasis data.  Peluncuran Rapor Pendidikan Indonesia itu direspons beragam oleh kalangan pendidikan. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas (PTIC) Dodi Iswanto mengatakan adanya rapor itu tentu niatnya baik. Khususnya untuk mengumpulkan data-data pendidikan di tanah air.  "Tapi kelemahan kita selama ini bukan di pendataannya. Tetapi berada pada tahap eksekusinya," kata Dodi.  Dia berharap data yang dikumpulkan dari AN tersebut, benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat. Sehingga pendataan berujung pada intervensi kebijakan atau program perbaikan pendidikan. Tidak sebatas pendataan kemudian masuk laci.  Dia mengatakan di era Mendikbud Anies Baswedan dikenal sebutan Peta Mutu Pendidikan (PMP). Kemudian program PMP itu diganti dengan Rapor Pendidikan Indonesia oleh Nadiem.  Jadi Dodi mengatakan, untuk urusan pemetaan mutu pendidikan dan perencanaan kegiatan berbasis data, sebenarnya bukan hal baru bagi Kemendikbudristek. "Sekali lagi yang harus Kemendikbudristek pastikan adalah peningkatan kualitas pendidikan," katanya.  Kemudian penuntasan masalah pendidikan di daerah segera di eksekusi dilapangan secara cepat dan akurat. Dodi mengatakan, Kemendikbudristek sejatinya punya datanya serta tahu daerah mana saja yang aksesnya sulit.  Kemudian daerah dengan mutu pendidikan nya rendah, partisipasi sekolah masih rendah, serta tata kelola pendidikannya yang masih berantakan. Serta data kasus intoleransi dan bullying terjadi.  "Tapi anehnya hal tersebut tak kunjung juga terselesaikan," pungkasnya.

Nadiem Luncurkan Rapor Pendidikan Indonesia, Mirip PMP Era Anies?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210921_133944-1.jpg" alt="Para siswa mengikuti asesmen nasional (AN). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Para siswa mengikuti asesmen nasional (AN). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) mendapatkan respons positif. Hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 15-26 November 2021 menunjukkan bahwa mayoritas responden sebesar 64,6 persen menilai bahwa program Asesmen Nasional (AN) dapat mengukur kualitas pendidikan di Indonesia.  Untuk AN sendiri, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Jumeri menjelaskan, Kemendikbudristek telah dilakukan penilaian terhadap mutu pendidikan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter), serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran.  “Kita saat ini mengukur dan mendeteksi baseline-nya atau angka dasar yang kita capai, berapa literasi dan numerasinya. Selama ini kita belum pernah melakukan pengukuran secara rutin tiap tahun. Nanti bisa kita lihat progres yang diperoleh dari tahun ke tahun,” kata dia dalam acara daring, Jumat (17/12).  Jumeri pun mengajak satuan pendidikan agar menggunakan hasil AN tahun pertama untuk memperbaiki pembelajaran di satuan pendidikannya masing-masing. Hal ini dilakukan guna pendidikan kualitas Indonesia.  “Ayo kita perbaiki agar dari tahun ke tahun nilai AN sekolah terus mengalami peningkatan. Ini tugas kita bersama. Mari kita jadikan AN sebagai dasar perencanaan dalam memperbaiki pembelajaran di satuan pendidikan yang kita kelola,” tuturnya.  Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika menjelaskan penyelenggaraan AN di Kabupaten Buleleng dimulai dengan persiapan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang ada di satuan pendidikan.  Kemudian pendataan peserta, lalu rapat persiapan dengan melibatkan beberapa lembaga termasuk PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan terakhir adalah tahap evaluasi.  "Kami juga memberikan arahan kepada seluruh satuan pendidikan penyelenggaraan bahwa Asesmen Nasional tidak perlu dipersiapkan untuk menghadapi ini kepada anak-anak peserta didik yang akan mengikuti AN. Yang perlu dipersiapkan itu adalah dari pihak satuan pendidikan khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana,” tuturnya.  Adapun, survei ini melibatkan kepala sekolah dan guru dengan rentang usia 25-69 tahun yang berada di 34 provinsi. Hasil survei tersebut digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualitas program untuk kemajuan pendidikan nasional.

Asesmen Nasional Diklaim Dapat Respons Positif Warga Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asesmen Nasional (AN) sudah dilaksanakan di sejumlah jenjang pendidikan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pun mengatakan, ini akan dapat memetakan kualitas pendidikan di setiap daerah.  Dia mengatakan, dengan mengetahui peta pendidikan, mengejar ketertinggalan akibat learning loss akibat pandemi menjadi lebih tersistematis. Untuk itu, AN dilaksanakan pada masa pandemi.  "Itulah makanya ujian nasional sudah kita hilangkan dan digantikan ke asesmen nasional yang fokusnya itu untuk mengukur numerasi, literasi dan juga karakter Pancasila," jelas dia dalam webinar Bangkit Bareng, Selasa (28/9).  Nadiem mengungkapkan bahwa ini pertama kalinya Indonesia bisa benar-benar melihat dan memetakan per sekolah. Artinya, dengan sistem ini, pemberian bantuan atau pelaksanaan program jadi lebih terarah.  "Mana yang paling membutuhkan bantuan kita, mana yang paling ketinggalan, mana yang tidak terlalu ketinggalan dan kenapa mereka tidak terlalu ketinggalan. Mereka yang ketinggalan bisa dibantu oleh kita," imbuhnya.  Menurutnya, AN inilah yang akan menjadi base line kementeriannya untuk mengetahui secara detail daerah mana yang kesenjangannya masih tinggi. Diharapkan AN dapat menjadi revolusi dunia pendidikan.  "Jadinya mengukur keberhasilan dan mengukur ketertinggalan menjadi prioritas utama tahun atau kita tidak mengetahui di mana harus butuh bantuan," tandas Nadiem.

Asesmen Nasional Gantikan UN, Nadiem Sebut Agar Bantuan Lebih Terarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210921_133944-1.jpg" alt="Para siswa mengikuti asesmen nasional (AN). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Para siswa mengikuti asesmen nasional (AN). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asesmen Nasional (AN) saat ini sedang dilaksanakan untuk jenjang SMK dan sederajat. Pelaksanaan AN ini akan berakhir pada 11 November mendatang. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim pun mewanti-wanti kepada sekolah yang menjalankan AN agar lebih hati-hati.  Pasalnya, kata Satriwan, AN ini digelar seiring dengan adanya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang artinya ada penumpukan murid. Dirinya tidak ingin akibat AN yang bersinggungan dengan PTM terbatas ini menjadi pemicu terjadinya klaster Covid-19 sekolah.  "Kita juga wanti wanti ini semoga tidak terjadi klaster ya," jelas Satriwan dalam Diskusi Bulanan #10 Pendidikan di Masa Pandemi, Senin (27/9).  Sejujurnya dirinya pun tidak setuju dengan diselenggarakannya AN di masa pandemi ini. Karena AN ini dinilai terlalu dipaksakan oleh pemerintah guna kepentingan pemakaian anggaran.  Bahkan, Satriwan menyampaikan bahwa ada kepentingan birokrat dalam penyelenggaraan AN. Dipertanyakan pula apa urgensi dari AN itu sendiri di masa pandemi seperti sekarang.  "Pertanyaan sebagai kritik kita, saat ini AN itu kebijakan mengabdi pada anak apa mengabdi pada birokrasi. Ini saya rasa ini kepentingan birokrat," tuturnya.  "Kita sekarang melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer gitu, tapi anak-anak harus ke sekolah gitu ya. Kita harusnya tetap pada poin utama adalah kepentingan anak, bukan kepentingan birokrasi," tandas dia.

AN Sedang Berlangsung, Waspada Terjadi Klaster Covid-19 Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210921_133944-1.jpg" alt="Para siswa mengikuti asesmen nasional (AN). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Para siswa mengikuti asesmen nasional (AN). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyelenggaraan asesmen nasional (AN) sudah dimulai di sejumlah daerah. Pada pekan awal, AN bakal dikhususkan untuk jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK). Diperkirakan, AN rampung pada November.  Di Jambi, SMK Negeri 1 Kota Jambi jadi salah satu sekolah yang menyelenggarakan AN. Dilaksanakan dalam tiga sesi per hari, AN diikuti 45 orang siswa dan lima orang siswa cadangan yang dipilih acak oleh tim AN pemerintah. Selain itu, AN untuk survei lingkungan belajar diikuti 115 guru.  Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Jambi Sepriyadi Erman mengatakan, pelaksanaan AN 2021 digelar sejak Senin (20/9). Hingga hari kedua, tak ada hambatan yang terjadi. Sebab, persiapan sudah dilakukan secara matang sebelumnya.  ”Berlangsung sangat sukses sekali. Alhamdulillah, hambatan jaringan juga tidak ada sama sekali,” ungkap Sepriyadi Erman di SMKN 1 Jambi.  Diakuinya, tak ada kekhawatiran berarti pada hasil AN. Beda halnya dengan ujian nasional (UN). Sebab, AN sangat berbeda di mana hasilnya akan berguna untuk perbaikan kualitas sekolah.  ”Kalau memang hasilnya gitu ya sudah memang harus dievaluasi. Ini memang untuk kebaikan semua warga sekolah,” tutur Sepriyadi Erman.  Senada, Eva Solina Panjaitan yang menjadi salah satu peserta AN mengaku tak terbebani dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Pasalnya, soal tersebut merupakan gambaran dari pengalaman yang dialami seorang guru. Misal soal asesmen kompetensi umum (AKM) yang sudah jadi makanan sehari-hari.  ”Ada 64 soal, tapi butir-butirnya panjang,” tutur Eva, guru bahasa Inggris itu.  Namun, kata dia, ada soal-soal yang cukup menarik perhatian. Sebab, tidak berhubungan dengan pola ajar ataupun lainnya. Dia mencontohkan, ada soal pandangan bagaimana memilih pemimpin. Apakah harus pria karena perempuan memiliki keterbatasan.  Dalam kunjungannya ke SMKN 1 Jambi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengapresiasi pelaksanaan AN yang berjalan baik. Bahkan, yang menggembirakan, guru-guru yang melaksanakan survei lingkungan belajar tidak merasa tertekan.  Nadiem menyampaikan, AN tidak menimbulkan konsekuensi apapun bagi individu siswa, guru, maupun kepala sekolah. Termasuk, konsekuensi pada anggaran untuk sekolah maupun ke lulusan. Bahkan data tidak akan dipresentasi sebagai individu, melainkan agregasi sekolah. Sebab, tujuannya untuk pemetaan sekolah.  ”Tidak perlu persiapan. Jawabnya jujur saja. Semakin jujur semakin bagus, ini untuk perubahan yang baik,” ujar Nadiem.  Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo menambahkan, warga sekolah tak perlu takut terhadap AN. Sebab, tujuan AN sejatinya untuk mendiagnosis kondisi sekolah yang hasilnya akan dikembalikan ke kepala sekolah dan dinas pendidikan. Dia mengibaratkan AN merupakan medical check up, yang hasilnya jadi patokan untuk pengobatan bila memang sakit.  ”Dan kita bisa meresepkan obat yang tepat. Apa sih obat buat SMK 1 Jambi ini. Misal, apakah pelatihan literasi atau anti perundungan? Ini akan beda-beda tiap sekolah,” jelas Anindito.  Disinggung soal pertanyaan berbasis gender, dia mengakui, memang itu tak langsung berhubungan dengan pembelajaran secara langsung. Namun, dari jawaban tersebut bisa dilakukan pemetaan bagaimana sikap guru mengenai keberagaman hingga urusan gender.  Pemetaan itu untuk mengetahui potret lingkungan sekolah sesungguhnya. Sebab, kondisi tersebut akan sangat berpengaruh pada iklim belajar siswa. Yang pasti mereka tidak akan merasa nyaman jika ternyata ada perundungan di sekolah, diskriminasi, penolakan karena agama yang dianut, gender, cara berpakaiaan, dan lainnya.  ”Supaya orang bisa belajar dengan baik, lingkungan sekolahnya secara keseluruhan harus punya iklim yang baik juga. Makanya kita mengukur juga dalam survei lingkungan belajar itu iklim keamanannya, iklim sosial, dan kebhinekaannya,” papar Anindito.  Kendati demikian, tidak akan ada profiling individu pada AN. Sehingga, guru tetap bebas menjawab. ”Kita gak akan mengeluarkan skor guru ini menjawab ini, skornya seperti ini. Tidak,” ucap Anindito.  Diharapkan, proses AN ini bakal rampung pada November 2021 nanti. Dengan begitu, data bisa segera diolah dan diserahkan kembali ke pihak sekolah beserta pemda. ”Insya Allah awal tahun depan, Februari-Maret kita risil hasilnya. Tapi ini bukan ke publik ya, ke kepsek dan kepala dinasnya,” terang Anindito.

Asesmen Nasional Jenjang SMK Dimulai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>Jokowi Dorong Semua Sekolah di Wilayah Level 1–3 Adakan PTM Terbatas  JawaPos.com – Satuan pendidikan di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 sampai 3 dituntut untuk multitasking. Setelah didorong memulai pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, sekolah juga harus bersiap melaksanakan asesmen nasional (AN).  Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau vaksinasi bagi pelajar SMA sederajat se-Kabupaten Sukoharjo di SMAN 1 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, kemarin (13/9). ”Bapak-Ibu kepala sekolah, jadi kalau sudah divaksin, sekali lagi segerakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas,” tuturnya.  Untuk menyosialisasikan PTM terbatas dan AN, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim juga mulai melakukan safari ke sejumlah daerah. Setelah Kabupaten Bogor dan Jakarta, kemarin giliran sejumlah sekolah di Solo yang didatangi mantan bos Gojek tersebut. Dalam kunjungannya, Nadiem kembali menyinggung PTM terbatas yang sudah bisa dilakukan di daerah dengan PPKM level 1–3. ”Ada kewajiban bagi sekolah memberikan opsi PTM terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh (PJJ) tanpa diskriminasi,” ujarnya kemarin.  Selain itu, Nadiem mengungkapkan bahwa kedatangannya ke sejumlah sekolah tersebut bertujuan untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar berjalan dengan aman. Sesuai dengan ketentuan dalam SKB empat menteri. Sebagai informasi, sejak dua minggu lalu, PPKM di Surakarta turun menjadi level 3.  Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku sangat mendukung PTM terbatas. Menurut dia, upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengejar learning loss yang sudah hampir dua tahun dialami anak-anak. ”Saya tidak mau lama-lama menunda,” tegasnya.  Setelah melaksanakan PTM terbatas, satuan pendidikan juga harus bersiap menjalankan AN. Sejumlah sekolah bahkan telah memulai geladi bersih untuk memastikan seluruh kendala sudah diatasi. Salah satunya SMPN 1 Surakarta. Rencananya, AN untuk satuan pendidikan dimulai pada minggu ke-4 September 2021 setelah semua simulasi dan geladi rampung. Jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) dan paket C akan jadi yang pertama menjalani AN. Disusul sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah dasar (SD)/sederajat. Pelaksanaannya akan mengikuti peraturan yang berlaku dan protokol kesehatan ketat.  Nadiem menegaskan, AN bertujuan untuk mendorong perubahan positif di sekolah. Mulai cara guru mengajar, cara kepala sekolah memimpin pembelajaran di sekolah, hingga pengawasan sekolah dan cara pemerintah daerah (pemda) melakukan evaluasi dalam penganggaran agar lebih berorientasi pada kualitas pembelajaran.  Senada, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengibaratkan AN sebagai free medical checkup atau pemeriksaan kesehatan menyeluruh secara gratis. Baik untuk sekolah-sekolah maupun pemda. ”Supaya kita tahu apa yang perlu dirawat dan diobati,” tuturnya.

Nadiem Makarim Mulai Siapkan Asesmen Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbud-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makariem - Dery Ridwansah (1)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makariem - Dery Ridwansah (1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memastikan bahwa mutu pendidikan akan tetap terjamin. Kementeriannya sendiri telah membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).  "Kami pastikan bahwa sistem kualitas pengendalian mutu itu akan terjamin ke depannya," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (8/9).  Saat ini, juga masih ada Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang dapat memberikan informasi kepada sekolah untuk memperbaiki diri. Mereka akan memberikan penilaian yang dibutuhkan bagi sekolah.  "Kami ingin badan akreditasi itu sebagai badan yang bisa membantu memberikan informasi kepada sekolah bagaimana cara memperbaiki," imbuhnya.  Selain itu, ada Asesmen Nasional (AN) yang dapat menjadi tolak ukur terkait kualitas sekolah sudah mencapai standar atau tidak. "Dan dilihat dari standar tersebut dan menghindari subjektifitas penilaian dan lebih meningkatkan matrik-matrik yang objektif," kata Nadiem.  AN ini nantinya akan menjadi sistem pengendalian mutu dan kualitas pendidikan. Nadiem mengatakan AN menjadi instrumen yang membantu Badan Akreditasi Nasional (BAN) dalam memperbaiki kualitas pendidikan.  "Jadi harapannya arahan kami akan seperti itu. Dan, harapannya AN bisa menjadi salah satu tolak ukur objektif yang membantu proses tersebut," pungkas Nadiem.

Mendikbudristek Sebut AN Bakal Bantu Peran Badan Akreditasi Nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Asesmen Nasional

Berita Terkini