<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/Screenshot_20240422-195415-2659492965.jpg" alt="Ilustrasi Balai Kota Surabaya. Pemkot Surabaya akan membangun sejumlah kawasan Wisata Rakyat dengan memanfaatkan aset-asetnya berupa lahan. (Diskominfo Surabaya via Jawa Pos )" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Balai Kota Surabaya. Pemkot Surabaya akan membangun sejumlah kawasan Wisata Rakyat dengan memanfaatkan aset-asetnya berupa lahan. (Diskominfo Surabaya via Jawa Pos )</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki sejumlah aset berupa lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Maka dari itu, sebagian aset tersebut akan dikembangkan sebagai destinasi wisata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemanfaatan aset untuk dibangun tempat wisata diharapkan mampu berkontribusi antara lain menyediakan lapangan kerja baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencananya, Pemkot Surabaya akan membangun Wisata Rakyat di delapan lokasi, antara lain kawasan Sememi, Bangkingan, Sumur Welut, Made, Jeruk, Kandangan, Nambangan, dan Ampel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014566181/ultimatum-kapolda-jawa-timur-soal-oknum-polisi-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tiri-di-surabaya">Ultimatum Kapolda Jawa Timur Soal Oknum Polisi, Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Tiri di Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencana tersebut merupakan bagian dari kebijakan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi yaitu memanfaatkan aset untuk dikelola dengan baik demi kesejahteraan dan kemakmuran warga Kota Pahlawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Setelah ada penyerahan PSU atau fasum/fasos oleh pengembang, aset kita ini menjadi banyak. Pada pemanfaatan aset yang ada, khususnya di Surabaya Barat bersama BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah), kami telah memetakan aset untuk difungsikan sebagai pemberdayaan ekonomi sekaligus mewujudkan Surabaya Compact City,&rdquo; kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, Senin (22/4) seperti dikutip dari laman resmi Pemkot Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan wilayah di Surabaya yang memiliki fasum dan fasos berdekatan bisa dimanfaatkan warganya untuk memudahkan dalam berinteraksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014566147/kabar-gembira-untuk-warga-surabaya-pemkot-siapkan-wisata-rakyat-di-8-lokasi">Kabar Gembira untuk Warga Surabaya, Pemkot Siapkan Wisata Rakyat di 8 Lokasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi di situ juga telah tersedia sejumlah fasilitas penting seperti sekolah, sentra wisata kuliner (SWK), tempat olahraga, maupun taman. Maka dari itu, Pemkot berencana menambahnya dengan tempat wisata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemkot berencana memanfaatkan aset-aset di Surabaya Barat, antara lain di Bangkingan, Sumur Welut, Made, Jeruk, Sememi, dan Kandangan difungsikan untuk menjadi Wisata Rakyat dengan tematik yang masing-masing berbeda. Ada yang tematik kampung Asia, Rustic, maupun wisata air. Tergantung kondisi aset yang ada di situ,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, jika di kawasan Wisata Rakyat itu terdapat danau maka akan diprioritaskan untuk dibangun wisata air yang dilengkapi wahana bermain dan juga fasilitas penunjang seperti taman, akses parkir, toilet, dan mushola.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014565954/wali-kota-eri-cahyadi-dan-wakil-wali-kota-armuji-kompak-hadiri-paripurna-dprd-surabaya">Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji Kompak Hadiri Paripurna DPRD Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan akan wisata tapi juga masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi dengan mengelola aset-aset itu,&rdquo; ujar Irvan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Demi mewujudkan rencana besar tersebut, Pemkot tengah melakukan sejumlah persiapan. Antara lain pematangan lahan, pengerukan, pemasangan box culvert, serta pemasangan paving untuk area parkir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peresmian Wisata Rakyat itu juga diupayakan secepatnya, yaitu ditargetkan pada Mei mendatang oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014565901/kondisi-bayi-usia-6-hari-bikin-miris-setelah-dianiaya-ayah-kandung-di-surabaya">Kondisi Bayi Usia 6 Hari Bikin Miris setelah Dianiaya Ayah Kandung di Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini bertahap, pengelolaan juga perlu proses, diharapkan itu semua akhir Mei sudah trial (dicoba) dan diresmikan. Jadi masyarakat bisa menikmati wisata, tidak perlu jauh-jauh, bisa mengunjungi Wisata Rakyat,&rdquo; terang dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedepannya, Wisata Rakyat tidak hanya dibangun di kawasan Surabaya Barat dan Utara saja, namun di seluruh wilayah kota Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Idealnya semua wilayah, selama itu ada aset pemkot yang belum termanfaatkan maka akan kita manfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat, maupun sebagai wisata,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div>

Pemkot Surabaya akan memanfaatkan sejumlah aset berupa lahan di sejumlah wilayah Surabaya Barat untuk pembangunan Wisata Rakyat.

Hore! Pemkot Surabaya Segera Bangun Banyak Kawasan Wisata Rakyat Memanfaatkan Aset Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-09-at-12.37.39.jpg" alt="KAI Daop 8 Surabaya Penertiban 97 bangunan atau kios dari pedagang eksisting Pasar Turi Tahap III dengan luas 16.281 meter persegi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>KAI Daop 8 Surabaya Penertiban 97 bangunan atau kios dari pedagang eksisting Pasar Turi Tahap III dengan luas 16.281 meter persegi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Sebagai upaya menjaga aset negara yang dikuasakan kepada PT KAI, KAI Daop 8 Surabaya melakukan penertiban dan mengosongkan lahan di Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, hari ini (9/2). Aset tersebut terdiri atas 97 bangunan atau kios dari pedagang eksisting Pasar Turi Tahap III dengan luas 16.281 meter persegi.<br /> <br /> Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif menjelaskan, PT KAI memiliki dasar dengan beberapa dokumen resmi. Pertama, sertifikat HGB No. 00014 Tahun 2014. Kedua, Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: R-4002/10-12/09/2014 tanggal 16 September 2014 perihal Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Dan ketiga, Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.<br /> <br /> Luqman Arif menambahkan, aset tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk berjualan tanpa ada ikatan sewa atau perjanjian dengan PT KAI sebagai pemilik aset. ”Selain untuk menjaga dan mengamankan aset, penertiban itu tentu juga untuk penataan dan pengembangan Kawasan tersebut,” terang Luqman Arif.<br /> <br /> Sebelum dilakukan penertiban, upaya sosialisasi, pemberian surat peringatan ataupun surat pemberitahuan akan adanya penertiban telah disampaikan kepada para pedagang yang menempati lahan KAI tanpa hak tersebut. Koordinasi serta dukungan dari petugas kewilayahan, baik dari Polri/TNI serta Pemerintah Kota Surabaya juga sudah dilakukan sebelumnya.<br /> <br /> ”KAI Daop 8 Surabaya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan terkait kepemilikan dan pemanfaatan aset negara dan akan terus berkolaborasi dengan kewilayahan dan instansi terkait untuk melakukan upaya dalam menjaga aset perusahaan serta pemanfaatannya,” papar Arif.<br /> <br /> Sejak 2012, Pemerintah Kota Surabaya tidak melakukan pembayaran sewa lahan tersebut. PT KAI Daop 8 Surabaya berencana menggunakan lahan itu. Dikonfirmasi, jika lahan itu telah mendapatkan suntikan dana dari investor.

KAI Daop 8 Klaim Tertibkan Aset Tanpa Ikatan Perjanjian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/GUDANG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos,com-</strong> Sebagian bangunan PT Betjik Djojo di Jalan Kapasan No 49, Simokerto, berdiri di atas lahan milik pemkot. Luasnya sekitar 4,25 x 37 meter. Selama puluhan tahun, lahan tersebut disewa perusahaan dan digunakan sebagai lahan parkir serta gudang penyimpanan tabung gas LPG.<br /> <br /> Namun, pemkot berencana membongkar bangunan itu dan mengembalikan fungsi lahan sebagai jalan umum. Yaitu, menghubungkan Jalan Raya Kapasan menuju Jalan Gembong Sawah Tembusan. Luasnya 6 meter. Tidak seperti saat ini, luas jalan hanya 1 meter. Sehingga hanya bisa diakses pejalan kaki dan sepeda motor.<br /> <br /> Meski dinilai baik, rencana pembongkaran tersebut menuai protes dari warga setempat. Rini Suliatiani, misalnya. Bersama warga lainnya, Rini tidak keberatan jika bangunan PT Betjik Djojo berdiri di lahan kosong milik pemkot.<br /> <br /> Penolakan didasari beberapa alasan. Jika bangunan dibongkar, warga khawatir menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Misalnya, menjadi tempat pembuangan sampah liar serta rawan aksi kriminal.<br /> <br /> Sebab, akses jalan dari Jalan Kapasan menuju Jalan Gembong Sawah Tembusan memiliki dua pintu masuk. Yaitu, dari pintu sisi timur dan barat. ”Kalau lahan dikembalikan menjadi fungsi jalan umum, khawatir kondisi yang terjadi lima tahun lalu terulang. Banyak orang luar yang keluar masuk dengan bebas. Bisa rawan terjadi aksi kriminal,” ujar Rini di Jalan Kapasan kemarin (6/4).<br /> <br /> Lagi pula, untuk menuju ke Jalan Kapasan, pihaknya telah memiliki akses jalan yang cukup luas. Yaitu, melalui Jalan Gembong Sekolahan. Sebagai penolakan, Rini bersama warga lainnya telah melayangkan surat pernyataan kepada Pemkot Surabaya dengan tanda tangan di atas meterai.<br /> <br /> Camat Simokerto Deddy Sjahrial Kusuma menyatakan baru mengetahui penolakan tersebut. Awalnya, Deddy mengira semua warga setuju akan pembongkaran tersebut. Ternyata, ada sebagian warga yang menolak, bahkan sampai melayangkan surat pernyataan.<br /> <br /> Selain meminta kelurahan untuk menelusuri ke lokasi, pihaknya segera berkomunikasi dengan warga setempat. Mumpung pembongkaran belum berjalan. ”Yang saya tahu, persoalan ini telah dibahas Komisi C DPRD Surabaya. Sekarang tinggal menunggu eksekusinya (pembongkaran). Jadi, harus segera diselesaikan,” ujarnya.<br /> <br /> Pengajuan pembongkaran dilakukan salah seorang warga setempat bernama Apoi. Dia meminta luas gang Sawah Tembusan dikembalikan seperti semula.

Warga Kapasan Tolak Pembongkaran Gudang di Lahan Umum

aset lahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aset lahan

Berita Terkini

Hore! Pemkot Surabaya Segera Bangun Banyak Kawasan Wisata Rakyat Memanfaatkan Aset Lahan

KAI Daop 8 Klaim Tertibkan Aset Tanpa Ikatan Perjanjian

Warga Kapasan Tolak Pembongkaran Gudang di Lahan Umum

Download Aplikasi JawaPos.com