<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/WhatsApp-Image-2023-10-25-at-140347-3841760721.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dimaksimalkan peruntukannya sebagai tempat ekonomi kerakyatan dan wisata. Contohnya, seperti waduk atau bozem di kawasan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, waduk di Kota Surabaya bukan cuma ada di kawasan Kecamatan Lakarsantri, namun juga ada di Kecamatan Tandes dan di kawasan lainnya. Waduk-waduk itu tidak hanya difungsikan sebagai penampungan air, namun juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian warga Kota Surabaya. &rdquo;Itu tolong Bu Erna (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) nanti dikeruk dulu, yang Tandes dan Sumur Welut ini, nanti dibuat wisata. Saya bolak-balik bilang, kalau aset pemerintah itu jangan dibiarkan terbengkalai, itu bisa dimanfaatkan,&rdquo; kata Wali Kota Eri saat meresmikan Balai RW 1 di Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri. Wali Kota Eri menerangkan, ketika waduk-waduk itu dimanfaatkan sebagai tempat wisata, akan diberi fasilitas penunjang seperti perahu, taman bermain, dan lapak UMKM. Dengan begitu, perekonomian warga di sekitar waduk tersebut akan hidup. &rdquo;Itu yang namanya sinergi antara warga dengan pemerintah. Matur nuwun Pak RW dan LPMK sudah diberi informasi tentang itu (waduk), karena ini bisa dimanfaatkan, ayo gerakno, anggaran pemerintah gerakno nang kene (ayo digerakkan, anggaran pemerintah bisa digerakkan di sini),&rdquo; ujar Eri. Di berbagai kesempatan sebelumnya, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Surabaya itu, masih belum ingin membangun sesuatu hal yang monumental di Kota Surabaya, sebelum warga sejahtera. &rdquo;Saya selalu bilang, bahwa aset pemerintah ini jangan dibiarkan untuk tidak termanfaatkan. Untuk menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran tidak harus bekerja kantoran, tapi bagaimana bisa memanfaatkan aset yang ada di sini,&rdquo; terang Eri. Bukan hanya waduk, dia mencontohkan seperti lahan tidur milik pemkot di belakang Balai RW 1, Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri. Di belakang Balai RW itu, terdapat lahan luas yang bisa dimanfaatkan warga untuk menggerakkan perekonomian. Dia ingin, lahan itu bisa digunakan untuk lapangan dan dilengkapi dengan taman bermain anak-anak. Selain itu, juga ada waduk kecil yang bisa digunakan sebagai tempat hiburan rakyat. &rdquo;Jadi orang-orang bisa jualan, ini lah yang selalu saya minta kepada teman-teman di pemkot. Kenapa saya selalu meresmikan balai RW? Ya karena hal seperti ini, ketemu Pak RT, Pak RW, dan LPMK, sehingga saya bisa tahu, ternyata ada aset yang belum dimanfaatkan,&rdquo; tutur Eri. Pemanfaatan lahan milik pemkot itu tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan perekonomian. Akan tetapi, menurut Eri, juga untuk menghindari penguasaan lahan oleh pihak lain atau dimanfaatkan perseorangan untuk kepentingan pribadi. &rdquo;Karena masih ada yang berpendapat kalau tanah ini milik desa, tapi setelah ada aturan dari pemerintah, itu adalah tanah milik pemkot. Tapi kalau ada yang ingin memanfaatkan, harus dimanfaatkan warga miskin, bukan dikuasai oleh satu atau dua orang tertentu. Maka saya tidak setuju,&rdquo; ucap Eri.

Wali Kota Eri Cahyadi ingin aset Pemkot Surabaya dimaksimalkan peruntukannya sebagai tempat ekonomi kerakyatan dan wisata

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Minta Lahan Kosong Jangan Dibiarkan Terbengkalai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/WhatsApp-Image-2023-07-03-at-150800-2633871111.jpg" alt="Wali Kota Eri Cahyadi beri arahan kepada lurah, camat, serta seluruh kepala perangkat daerah soal aset pemerintah di Gedung Pemkot Surabaya, Senin (3/7)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Eri Cahyadi beri arahan kepada lurah, camat, serta seluruh kepala perangkat daerah soal aset pemerintah di Gedung Pemkot Surabaya, Senin (3/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta ketegasan lurah dan camat terhadap keberadaan seluruh tanah aset pemerintah. Terutama tanah aset yang selama ini dikelola pihak lain tanpa adanya ikatan hukum dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. &rdquo;Jadi camat dan lurah itu harus tegas. Kalau ada (orang) membangun di tanah aset pemerintah, ya pinggirkan, dibongkar. Kalau ternyata itu ada (rencana) pembongkaran dan pembangunan, ya diomongin (disampaikan)," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, bahwa seluruh tanah aset pemerintah, sekarang ini dalam pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian. &rdquo;Saya memang minta bantuan, khususnya ke KPK. Kalau tiba-tiba (tanah aset pemrintah) sudah dibongkar, lalu dibangun lagi, camat dan lurah ya harus datangi,&rdquo; tegas Eri. Selain itu, dia juga menegaskan, tidak ada yang namanya beking dalam pengelolaan tanah aset pemerintah. Dia meminta jajarannya untuk berani melaporkan siapapun yang membekingi tanah aset pemerintah tersebut. &rdquo;Tidak ada beking di sini. Tapi kalau misal memang ada bekingnya, ya laporkan sekalian. Kalau itu sudah tanah aset, kembalikan kepada negara,&rdquo; tegas Eri. Wali Kota Eri mengungkapkan, masih banyak tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan atau dikelola pihak lain tanpa legalitas. &rdquo;Banyak tanah aset yang belum diambil. Ada yang dibuat jualan, ada yang dibuat usaha cuci mobil. Itu tidak ada ikatan hukumnya," ujar Eri. Karena itu, Wali Kota Eri meminta dinas terkait untuk mendata seluruh tanah aset Pemkot Surabaya tersebut. Khususnya terhadap tanah aset yang selama ini digunakan sepihak tanpa adanya ikatan hukum dengan Pemkot Surabaya. &rdquo;Saya minta didata semua aset yang di atasnya itu ditempati orang yang tidak ada ikatan hukumnya,&rdquo; jelas Eri, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu. Wali Kota Eri juga mengingatkan kepada lurah dan camat agar berpikir ulang ketika akan menyewakan tanah aset. Terutama ketika tanah aset itu akan digunakan pihak ketiga untuk membangun pasar. &rdquo;Karena kemarin ada pasar tumpah di depannya ada aset pemkot itu kerja sama dibangun pasar, tapi pasar tumpah diminta untuk masuk bayar. Ya mending pemerintah kota kerja sama dengan investor bangun pasar dan pedagang di pasar tumpah itu masuk ke sana,&rdquo; papar Eri. &rdquo;Jadi ketika menyewakan sesuatu harus dilihat dulu. Kalau disewakan untuk lainnya tidak apa-apa, tapi kalau dibuat pasar dan di depannya ada pasar tumpah, ya ini tidak jelas,&rdquo; tambah dia. Menurut dia, kehadiran Pemkot Surabaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kehadiran pemerintah bukan untuk kepentingan golongan atau orang-orang tertentu. &rdquo;Kita hadir untuk umat, kita hadir untuk masyarakat, bukan hadir untuk kepentingan orang-orang tertentu,&rdquo; ucap Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta ketegasan lurah dan camat terhadap keberadaan seluruh tanah aset pemerintah

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Minta Lurah-Camat Tegas Terhadap Aset Pemerintah yang Dikuasai Pihak Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230317-WA0014_copy_800x517_1.jpg" alt="Sejumlah ruko di Jalan Pandu, Medan, Sumatera Utara. Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah ruko di Jalan Pandu, Medan, Sumatera Utara. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi III DPRD Kota Medan segera mengklarifikasi kepada pemerintah kota atas aset sebanyak 57 unit rumah toko (ruko) di Jalan Pandu Baru, Medan, Sumut.  ”Kita akan jadwalkan pemanggilan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Perumda Pasar untuk mengetahui cerita sebenarnya,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Afif Abdillah seperti dilansir dari Antara di Medan.  Sebab, lanjut dia, hingga kini masih terdapat aset milik Pemerintah Kota Medan yang belum dilaporkan keberadaan. Termasuk 57 ruko di inti kota tersebut.  Dikabarkan kontribusi sewa puluhan bangunan rumah toko di Jalan Pandu Baru tersebut sangat minim. Padahal Pemkot Medan telah menetapkan target pendapatan asli daerah (PAD) naik menjadi Rp 3,56 triliun atau meningkat sekitar 17,01 persen dibandingkan PAD tahun lalu.  ”Kita menyayangkan bila kontribusi sewa itu minim. Tapi kita segera melakukan kunjungan lapangan untuk mendapat kepastiannya,” terang Afif.  Politikus muda itu meminta Pemkot Medan untuk mengubah kebijakan penetapan harga sewa ruko di Jalan Pandu Baru. Hal itu agar PAD Kota Medan meningkat.  ”Sudah sepatutnya pendapatan sewa aset lebih serius lagi, karena banyak aset disewakan dengan nilai rendah,” ujar Afif yang merupakan putra mantan Wali Kota Medan Abdillah.  Kepala Perumda Pasar Cabang Sambas Ferry mengatakan, sebanyak 57 unit rumah toko masih disewakan kepada pelaku UMKM. Terutama mayoritas tukang jahit.  Dia menyebut, kontribusi yang diterima dari penyewa ruko di Jalan Pandu Baru tersebut bervariasi mulai dari Rp 78.900 sampai Rp 361.600/bulan.  Diketahui, tukang jahit di Jalan Pandu Baru, Medan, terkenal kualitas mewahnya yang bisa dijangkau warga ekonomi kelas menengah ke atas. ”Kalau kontribusi kebersihan yang diterima Rp 11.300 hingga Rp 81.400 per bulan. Total keseluruhan sekitar Rp 14 juta per bulan,” terang Ferry.

DPRD Medan Segera Klarifikasi 57 Unit Ruko di Jalan Pandu Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/stand-pasar.jpg" alt="UBAH KONSEP: Pekerja mengecat tembok di jalan penghubung antara Taman Harmoni dan Pasar Keputih Selasa (10/5). Pemkot menata ulang serta mengubah konserp pasar dan SWK untuk meramaikan kunjungan. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UBAH KONSEP: Pekerja mengecat tembok di jalan penghubung antara Taman Harmoni dan Pasar Keputih Selasa (10/5). Pemkot menata ulang serta mengubah konserp pasar dan SWK untuk meramaikan kunjungan. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera membangun sentra wisata kuliner (SWK) di wilayah Kecamatan Tandes. Rencananya, SWK itu dibangun di aset milik pemkot di Kelurahan Tandes.  Lurah Tandes Ummi Kalsum mengatakan, tujuan pembangunan SWK itu untuk menggerakkan roda perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Terkait perencanaan itu, pihaknya telah melakukan sosialisasi bersama ketua RW, ketua RT, dan LPMK setempat.  ”Rencana pembangunan SWK ini, juga selaras dengan perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang). Dan sudah kami rapatkan bersama dengan RT, RW, dan LPMK, pada 7 Maret. Termasuk lokasi yang akan digunakan sebagai tempat SWK,” kata Ummi, Selasa (14/3).  Ummi menjelaskan, agar aset tersebut tidak dimanfaatkan pihak lain, pemkot akan menggunakan lahan itu untuk SWK. Sejauh ini, lahan tersebut sempat digunakan pihak lain, namun mereka bersedia pindah lokasi.  ”Paling lambat akhir Mei sudah harus meninggalkan lokasi. Setelah itu, akan kami koordinasikan lagi RT, RW, dan LPMK untuk menampung kegiatan ekonomi warga Kelurahan Tandes,” jelas Ummi.  Ummi mengungkapkan, di wilayah Kelurahan Tandes kurang lebih ada 30 pelaku UMKM yang siap menempati lahan tersebut. Rencana pembangunan SWK itu disambut baik warga yang ingin menggerakkan ekonomi kerakyatan.  Ketua LPMK Kelurahan Tandes Sutono menyambut baik rencana Pemkot Surabaya menggerakkan ekonomi kerakyatan di wilayahnya. Lahan seluas kurang lebih 1.423 meter persegi itu dimanfaatkan sebagai tempat SWK, diharapkan perekonomian di Kelurahan Tandes bergerak pesat.  ”Rencana ini disambut baik warga. Setelah rapat dengan Bu Lurah, banyak warga di wilayah kami yang setuju,” ujar Sutono.  Sutono berharap, selain untuk menggerakkan perekonomian warga, diharapkan SWK di Kelurahan Tandes itu bisa menjadi ikon di wilayahnya. Tak hanya itu, SWK itu bisa membawa perubahan positif bagi warga Kelurahan Tandes.  ”Warga tentu mendukung program Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) mewujudkan ekonomi kerakyatan di Surabaya, utamanya di Kelurahan Tandes,” tutur Sutono.  Ketua RW 02 Henoch Purba Gerhana menerangkan, aset milik pemkot tersebut sebelumnya dimanfaatkan pihak lain. Agar lahan itu tak dimanfaatkan segelintir orang, lebih baik digunakan sebagai tempat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) warga Kelurahan Tandes.  ”Setidaknya kan UMKM dari Kelurahan Tandes ini bisa mendapatkan fasilitas tempat untuk mengembangkan usaha. Kami sudah sosialisasikan kepada warga bersama Lurah, LPMK, dan tokoh masyarakat,” terang Henoch.

Pemkot Surabaya Manfaatkan Aset untuk SWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-03-at-10.55.15.jpg" alt=" Suasana Hetero Space Semarang. Istimewa" width="100%">
<figcaption> Suasana Hetero Space Semarang. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih melakukan upaya penyelamatan aset. Utamanya aset yang belum memiliki keabsahan kepemilikan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, pihaknya berhasil menyelamatkan tiga aset penting milik Pemprov Jatim. Penyelamatan itu dilakukan pada Juli 2022. Total nilai penyelamatan mencapai Rp 1,068 triliun. Aset yang berhasil diselamatkan yaitu halaman samping RSUD Husada Prima senilai Rp 5 miliar, kemudian aset RSUD Soetomo dengan nilai Rp 705,692 miliar, dan RSJ Menur senilai Rp 357,9 miliar. ”Aset Pemprov Jatim di RSUD Husada Prima ini merupakan transformasi RS Jiwa Pegirian yang dikelola pemerintah pusat seluas 9.608 meter persegi. Yang terdiri atas bangunan rumah sakit, gudang, dan rumah dinas yang ditempati pegawai rumah sakit senilai Rp 5 miliar,” terang Khofifah. Hal serupa dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng). Dirilis tahun lalu, pemprov memanfaatkan aset yang tidak dipakai untuk menjadi wadah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dalam tempat yang diberi nama Hetero Space itu, UMKM yang berbasis generasi milenial dan gen Z digandeng. Kepala Balai Pelatihan Koperasi UKM Jateng Hatta Hatnansya Yunus mengatakan, ada tiga Hetero Space yang tersebar di beberapa tempat. Yakni Hetero Semarang, Hetero Solo, dan Hetero Banyumas. Dinas Koperasi melalui Balatkop menyiapkan gedung dan sarana prasarana. Hatta mengatakan Hetero sebagai sarana bagi anak muda yang ingin membangun bisnisnya. ”Di sini kami tidak hanya menyiapkan wadah saja, tapi juga ada sarana untuk konsultasi pengembangan bisnis bagi mereka,” kata Hatta Hatnansya Yunus, Selasa (3/1). Hetero Space memiliki 4 fokus dalam aktivitas keseharian. Pertama menjadikan jangkar dari eksistensi kehadiran Hetero Space sebagai wadah berkumpul. Pemprov Jateng ingin ada aktivitas produktif. Sehingga Hetero Space dimaksudkan untuk tidak hanya menjadi sebuah ruang fisik, namun sebagai tempat untuk menambah ilmu dan jaringan. ”Hetero Space merupakan tempat untuk saling menghubungkan entrepreneur dengan investor,” tegas Hatta Hatnansya Yunus. Untuk pembiayaan, lanjut dia, Pemprov Jateng telah menganggarkan melalui APBD dan juga fasilitas sponsorship atau CSR dari stakeholder terkait. Bahkan 60 hingga 70 persen dana untuk Hetero Space berasal dari Non-APBD. ”Ini karena kegiatan di Hetero Space selalu meningkat tiap tahunnya. Bahkan juga berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Hatta Hatnansya Yunus.

Pemprov Jatim & Jateng Selamatkan Aset, dari RSUD hingga Hetero Space

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221220-WA0001.jpg" alt="Satpol PP Sulsel melakukan penertiban aset IBKH di Sudiang Makassar yang selama ini dikuasai pihak lain. Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Sulsel melakukan penertiban aset IBKH di Sudiang Makassar yang selama ini dikuasai pihak lain. Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulawesi Selatan melakukan penertiban aset pemerintah yang dikuasai pihak lain di sekitar lokasi Instalasi Kebun Benih Hortikultura (IKBH) Sudiang. Lokasinya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.  Puluhan anggota Satpol PP Sulsel bersama aparat kepolisian dan TNI melakukan negosiasi. Warga yang menempati tempat itu sejak lama akhirnya rela meninggalkan lokasi tersebut.  Plt Kasatpol PP Sulsel Andi Rijaya mengatakan, penertiban itu dilakukan atas petunjuk Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk mengembalikan seluruh aset Pemprov Sulsel yang tidak sesuai peruntukan. ”Hari ini (20/12), kami turun sebagai tindak lanjut atas rapat sejumlah stakeholder. Ini harga mati kita harus serahkan kembali ke pemprov dalam hal ini Dinas Pertanian Sulsel,” ujar Andi Rijaya.  IKBH tersebut adalah aset milik Pemprov Sulsel yang dikuasai pihak yang tidak memiliki alas hak untuk lokasi tersebut. Anggota Satpol PP Sulsel dengan cara humanis memberikan penjelasan atas penertiban itu kepada warga yang menempati lahan tersebut alias tidak sesuai peruntukannya.  ”Setelah sekian lama dikuasai saat ini kami ambil kembali. Dan ini petunjuk Bapak Gubernur, untuk tetap kami jaga pasca penertiban,” ujar Andi Rijaya.  Sebelumnya, Satpol PP Sulsel telah melakukan pengembalian batas lahan di lokasi yang diperkirakan memiliki luas enam hektare tersebut untuk memperjelas batas-batas lahan yang merupakan aset Pemprov Sulsel.  ”Persoalan sertifikat tidak ada masalah, kan sudah sah, kemudian sudah kita menangkan di Mahkamah Agung. Cuma ini persoalan lokasi saja, dan yang bisa menentukan lokasi itu hanya Badan Pertanahan Nasional,” ujar Andi Rijaya.

Satpol PP Sulsel Tertibkan Aset IKBH Sudiang yang Dikuasai Pihak Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221212_180751_copy_1024x768_11.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mia Amiati (tengah). Willi Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mia Amiati (tengah). Willi Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Yakni berupa Waduk Persil 39 di Kelurahan Babatan, Jalan Raya Babatan-Unesa Wiyung, dengan kerugian negara lebih dari Rp 11 miliar.  ”Dari hasil ungkap kasus ini, kami menetapkan dua orang tersangka, yaitu berinisial SMT, 57, warga Kecamatan Wiyung, Surabaya; dan DLL, 72, warga Kecamatan Karangpilang, Surabaya,” kata Kepala Kejaksaan Jawa Timur Mia Amiati  seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Mia menjelaskan, saat itu tersangka SMT, selaku Ketua Panitia Pelepasan Tanah Waduk Babatan, bersama-sama dengan GT, selaku Lurah Babatan (Alm), dan STN, selaku Sekretaris Kelurahan Babatan (Alm), menjual secara lelang setengah waduk sebelah barat seluas 11.000 meter persegi yang merupakan bagian dari Waduk di Jalan Raya Babatan-Unesa.  ”Yang mana aset Pemkot Surabaya seluruhnya seluas kurang lebih 20.200 meter persegi kepada AA (pengusaha properti) dengan harga Rp 5,5 miliar,” ujar Mia.  Pada kasus penjualan aset tanah itu, tersangka SMT bekerja sama dengan GT dan STN membuat surat-surat keterangan tanah yang isinya tidak benar atau palsu. Yakni mencatut nama orang yang sesungguhnya bukan pemilik. Mereka membuat seolah-olah sebagai pemilik atas setengah waduk sebelah barat seluas 10.100 meter persegi.  ”Surat keterangan tanah yang dipalsu itu kemudian digunakan untuk membuat akta perjanjian ikatan jual beli dan surat kuasa di kantor Notaris-PPAT antara nama orang yang dicatut tersebut sebagai penjual dengan pembelinya,” tambah Mia.  Uang hasil penjualan setengah waduk sebelah barat tersebut dibagi-bagikan, dengan GT menerima Rp 275 juta, STN mendapat Rp 40 juta, dan tersangka SMT memperoleh Rp 40 juta. Kemudian, masing-masing ketua RT menerima Rp 10 juta dan warga per kepala keluarga menerima Rp 2,5 juta.  ”Berdasarkan perhitungan sementara, dari penyidik pada saat dilaksanakan lelang pada akhir 2003 adalah Rp 505.000 per meter persegi. Kemudian dikalikan luas waduk 21.812 meter persegi, asumsi kerugian negara saat itu Rp 11.015.060.000 dan masih proses penghitungan BPKP,” terang Mia Amiati.  Setelah SMT berhasil menjual setengah waduk sebelah barat seluas 11.000 meter persegi, lanjut Mia, tersangka DLL bersama dengan tokoh-tokoh warga RW 01 dan RW 02 membentuk Tim Pengurus Pelepasan Waduk II dengan ketua berinisial DLL. DLL bersama dengan Tosan (Alm), selaku Ketua LKMD; GT, serta STN, membuat dan menggunakan surat-surat yang isinya tidak benar atau palsu tersebut.  ”Yang mana menerangkan bahwa setengah waduk sebelah timur seluas 10.100 meter persegi dahulunya merupakan hasil urunan warga RW 01 dan RW 02 Kelurahan Babatan pada 1957-1959, karena butuh tempat minum hewan ternak dan untuk mengairi sawah,” jelas Mia.  Karena sudah tidak dibutuhkan untuk tempat minum hewan ternak dan sawah-sawah warga di sekitarnya sudah menjadi lahan perumahan, warga RW 01 dan RW 02 Kelurahan Babatan meminta Pemkot Surabaya mengembalikan waduk tersebut kepada warga.  ”Permintaan DLL ditanggapi Asisten Tata Praja, yakni MS (Alm), dengan mengirim surat jawaban yang isinya menyatakan Pemkot Surabaya tidak keberatan apabila warga meminta kembali waduk tersebut; dan dengan surat dari Asisten Tata Praja ditambah dengan surat-surat yang dibuat Ketua LKMD dan Lurah Babatan,” papar Mia Amiati.  Dari surat tersebut, tersangka DLL membuat akta pelepasan hak disertai ganti kerugian kepada pembeli di kantor Notaris/PPAT. Sebagai gantinya, DLL menerima Rp 2 miliar dari Rp 5 miliar yang dijanjikan, karena Rp 3 miliar digunakan untuk membiayai proses birokrasi pelepasan waduk tersebut yang sedang berjalan.  ”Tim Penyidik Kejati Jatim juga menyita dan memasang plang sita terhadap Waduk Persil 39 Kelurahan Babatan di Jalan Raya Babatan-Unesa, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya,” ujar Mia.

Kejati Jatim Tetapkan Tersangka Korupsi Waduk Wiyung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220921-WA0034.jpg" alt="Penertiban aset Pemkot Makassar yang dikuasai warga di Jalan Yusuf Dg Ngawing Makassar, Rabu (21/9). Pemkot Makassar/Antara" width="100%">
<figcaption>Penertiban aset Pemkot Makassar yang dikuasai warga di Jalan Yusuf Dg Ngawing Makassar, Rabu (21/9). Pemkot Makassar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pertanahan Kota Makassar mengamankan dan menertibkan kembali aset yang dikuasai warga selama 30 tahun.  Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Akhmad Namsum mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir banyak aset yang di bawah penguasaan warga. Saat ini pihaknya sedang mengupayakan untuk penertiban.  ”Tim kami kembali menertibkan aset pemerintah dalam hal ini aset milik dinas kesehatan berupa tanah dan bangunan di Jalan Yusuf Dg Ngawing, Kecamatan Rappocini,” ujar Akhmad Namsum seperti dilansir dari Antara.  Akhmad Namsun menjelaskan, tanah dan bangunan di Jalan Yusuf Dg Ngawing itu awalnya adalah rumah dinas untuk kepada kepala dinas kesehatan pada 1990. Namun, setelah pensiun, tanah dan bangunan tersebut diwariskan kepada anaknya dan berlanjut hingga saat ini sebelum dilakukan penertiban.  Sebelum penertiban itu, tanah dan bangunan tersebut ditempati warga lainnya karena anak dari mantan kepala dinas tersebut juga menyuruh orang lain untuk menempati dan menjaga rumah tersebut.  ”Jadi ini adalah aset dinkes yang sudah berpuluh-puluh tahun dikuasai dan alhamdulillah berhasil dikembalikan ke fungsinya. Anak mantan kadis itu menyuruh orang untuk tinggal di situ, dan selama itu ditinggali mereka tidak mau keluar walaupun berkali-kali akan dilakukan penertiban oleh dinkes dan beberapa elemen dari pemkot tahun-tahun sebelumnya,” papar Akhmad Namsum.  Dia menerangkan, kembalinya aset pemkot yang telah dikuasai itu kemudian dilakukan pendataan ulang dan penataan. Selanjutnya, rumah tersebut akan dirobohkan untuk dibangun lagi gedung baru untuk kepentingan pelayanan publik.  ”Rencananya oleh dinas kesehatan, akan dibangun gedung farmasi di atas lahan itu,” terang Akhmad Namsum.

Pemkot Makassar Tertibkan Aset yang Dikuasai Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG20220829101451.jpg" alt="Salah satu aset milik Pemkot Surabaya di eks lokalisasi Dolly tak digunakan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Salah satu aset milik Pemkot Surabaya di eks lokalisasi Dolly tak digunakan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masih banyak aset Pemerintah Kota Surabaya yang belum dimanfaatkan di kawasan eks lokalisasi Dolly Surabaya. Selama bertahun-tahun, wilayah itu menjadi tempat lokalisasi. Terdapat 8 aset berupa bangunan dan tanah di Jalan Kupang Gunung Timur Surabaya.  Berdasar pantauan JawaPos.com, sisa-sisa kejayaan lokalisasi masih tampak di beberapa bangunan yang ada di kawasan tersebut. Beberapa gedung masih berdiri kokoh meski tak lagi berfungsi baik.  Gedung-gedung dan bangunan tersebut, sudah beralih fungsi menjadi rumah. Ada juga gang berubah menjadi restoran dan rumah makan.  Namun ada juga yang tidak berfungsi dengan layak. Bangunannya sudah lapuk. Dinding batu bata tak lagi kokoh. Sudah digantikan dengan anyaman bambu.  Rata-rata, bangunan yang tak layak fungsi memiliki plang bertulisan aset pemerintah kota. Artinya, bangunan yang telah menjadi aset atau milik Pemerintah Kota Surabaya itu tak berfungsi dengan baik.  Salah satunya adalah bangunan di depan eks lokalisasi Barbara. Bangunan itu tak layak dan tak aman digunakan.  Tulisan Wisma Top Sembilan menghiasi bagian fasad. Pintunya ringsek. Kayunya lapuk. Tak ada orang yang tinggal di sana.  Tak jauh dari sana, ada juga bangunan yang hampir rata dengan tanah. Tak ada pintu dan jendela. Yang tersisa hanya batu bata yang hancur di tanah. Kayunya pun lapuk.  Dua bangunan tak layak fungsi itu berbeda jauh dengan 6 aset Pemerintah Kota Surabaya lainnya. Dua aset merupakan taman bermain dan lapangan futsal. Satu aset berupa sekolah PAUD dan TK.  Satu bangunan merupakan gedung yang digunakan untuk UMKM. Sementara sisanya merupakan rumah yang masih kosong.  Ada juga Pasar Burung dan Ikan Hias yang diresmikan Mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, pada 2020. Namun, tak ada kegiatan ekonomi yang terlihat.  Kawasan itu bahkan kosong. Stan-stan yang seharusnya difungsikan menjadi tempat berjualan tak lagi digunakan.  ”Wes suwi koyok ngene Wong gak onok seng tuku (sudah lama seperti ini karena nggak ada yang beli),” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.  Camat Sawahan M. Yunus menjelaskan, pihaknya sedang mencari cara supaya seluruh aset bisa dimanfaatkan. ”Rencananya dibangun kawasan wisata. Jadi bagaimana cara membangun yang bisa membantu perekonomian warga di 2 RW,” ujar Yunus.  Dia menyebut, jumlah warga di kedua RW cukup banyak. Yakni hampir mencapai 4 ribu orang. ”Bangun kawasan jadi wisata itu kan harus menyejahterakan warga sekitarnya. Makanya dicari gimana supaya ekonomi warga bisa naik,” ucap Yunus.

Banyak Aset Pemkot Surabaya yang Mangkrak di Eks Lokalisasi Dolly

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/riswanto3.jpg" alt="Anggota Komisi B DPRD Surabaya Riswanto. DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi B DPRD Surabaya Riswanto. DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menyambut baik wacana pengelolaan aset pemkot oleh pihak swasta. Aset berupa lahan tidur itu selama ini tidak dimanfaatkan.  Anggota Komisi B DPRD Surabaya Riswanto mengatakan, Pemkot Surabaya berniat menggandeng Kantor Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Mereka akan mengelola aset lahan tidur milik pemkot.  ”Kami menyambut baik rencana itu, apalagi pemanfaatan aset lahan tidur itu untuk pemberdayaan kelompok MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” kata Riswanto seperti dilansir dari Antara.  Bahkan, lanjut dia, nanti yang mengerjakan itu dari warga MBR. Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Surabaya.  Meski demikian, Riswanto mengingatkan, patut diperhatikan dari rencana itu adalah dasar aturannya. Yakni pertama soal aset, yang harus dilihat dulu landasan hukumnya.  ”Kalau memungkinkan baru sistem kerja samanya seperti apa. Ini yang lagi dijajaki Kadin, Hipmi, dan pemkot, dengan duduk bersama untuk menyiapkan kerangka kerja samanya,” ujar Riswanto.  Menurut dia, pola kerja sama yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan, adalah dengan sistem sewa karena lebih mudah. Pemkot lebih gampang mengawasi dan menghitungnya. Kalau dengan sewa, Hipmi dan Kadin tinggal mengajukan permohonan sewa ke pemerintah kota.  ”Kalau sudah cocok dengan harganya, dilanjutkan dengan perjanjian sewa. Biasanya jangka waktu sewa yaitu lima tahun, kemudian bisa diperbarui,” kata Riswanto.  Dari pemetaan, lanjut dia, Pemkot Surabaya mempunyai empat sampai lima aset yang berpotensi untuk dikerjakan. ”Tapi, Hipmi dan Kadin baru menyanggupi satu aset yaitu di Kelurahan Jeruk. Dengan luas lahan 3,5 hektare. Rencananya akan digunakan beberapa core bisnis di antaranya urban farming,” terang Riswanto.  Lebih lanjut, Riswanto menambahkan, kerja sama itu idealnya menguntungkan Pemkot Surabaya, begitu pula pihak yang mengelola. ”Yang penting bisa menambah PAD (pendapatan asli daerah) sekaligus menambah pendapatan warga MBR,” ujar Riswanto.

DPRD Surabaya Sambut Baik Wacana Swasta Kelola Aset Lahan Tidur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aset pemerintah

Berita Terkini