<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Direktur-Utama-KAI-Didiek-Hartantyo-MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Direktur Utama, KAI Didiek Hartantyo memberikan sambutan saat peluncuran KAIPay di Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis (18/11/2021). PT Kereta Api Indonesia (Persero) meluncurkan dompet digital KAIPay sebagai alternatif metode pembayaran pada aplikasi KAI Acce" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama, KAI Didiek Hartantyo memberikan sambutan saat peluncuran KAIPay di Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis (18/11/2021). PT Kereta Api Indonesia (Persero) meluncurkan dompet digital KAIPay sebagai alternatif metode pembayaran pada aplikasi KAI Acce</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT KAI berupaya menertibkan aset yang berupa tanah dan bangunan. Selain melakukan penggusuran, PT KAI juga meminta Kementerian ATR/BPN untuk membantu. Caranya dengan sertifikasi aset-aset milik KAI.  Hingga Agustus ini, PT KAI telah menertibkan aset berupa tanah seluas 527.952 meter persegi dan bangunan seluas 37.147 meter persegi. Aset itu berada di DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Melalui penertiban tersebut, PT KAI telah menyelamatkan asetnya senilai Rp 1,02 triliun.  Untuk program sertifikasi, hingga bulan lalu luas tanah yang telah bersertifikat mencapai 144 juta meter persegi. Itu baru 53 persen dari total luas tanah milik PT KAI. Tahun ini ditargetkan sertifikasi aset seluas 3,9 juta meter persegi.  Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo telah bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. Pertemuan itu bertujuan memperkuat pengamanan aset PT KAI dengan dukungan pemerintah. "Terdapat sejumlah permasalahan aset di KAI," ujarnya. Contohnya, pendudukan aset oleh pihak-pihak yang tidak berhak dalam kurun waktu lama. Tak sedikit pihak yang ingin menguasainya.  Selain penertiban dan penyertifikatan aset, KAI terus bekerja sama dengan Arsip Nasional Belanda. Tujuannya, mendapatkan dokumen asli tentang aset-aset KAI. Dokumen itu penting untuk menunjukkan bukti bahwa aset tersebut adalah milik PT KAI sejak dulu. "Kolaborasi ini akan semakin memperkuat KAI jika terjadi sengketa dengan pihak- pihak yang mengklaim," ucapnya.  Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyatakan, banyak sekali permasalahan yang terjadi di sekitar jalur KA. "Masalah KAI akan saya coba selesaikan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu permasalahan aset di masyarakat," katanya.

Dari Sertifikasi Tanah, KAI Berhasil Selamatkan Aset Rp 1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/sebagian_aset.jpg" alt="Bekas dipo kereta api di Kamal beralih fungsi menjadi hunian. (PUGUH SUJIATMIKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Bekas dipo kereta api di Kamal beralih fungsi menjadi hunian. (PUGUH SUJIATMIKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana reaktivasi jalur kereta api Madura berdasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan menarik perhatian masyarakat. Khususnya, masyarakat Madura. Para era kolonial, kereta api Madura adalah primadona. Sejak 1987, jalur itu mati.  Tidak banyak yang tersisa dari trayek kereta api Madura. Sebagian besar sudah hilang tertimbun tanah atau bangunan. Stasiun-stasiun kereta api di Madura juga hampir seluruhnya telah berganti fungsi.  Kamis (23/9) Jawa Pos menelusuri sisa-sisa jalur kereta api di Pulau Garam. Dulu, ada tiga trayek yang beroperasi pada zaman Hindia-Belanda. Lintas Kamal–Tanah Abang, Telang–Kalianget, dan Kamal–Sukolilo. Ketika itu, perusahaan kereta api di Madura bernama Madoera Stoomtram Maatschappij.  ”Dulu, kereta api Madura terhubung dari Pelabuhan Kamal ke Pelabuhan Kalianget di Sumenep,” kata Manajer Komersialisasi Nonangkutan Madura Akyadi.  Kini, stasiun di Pelabuhan Kamal sudah lenyap. Aset yang tersisa hanyalah dipo alias bengkel kereta api.  ”Kalau rel, sebagian besar sudah tertimbun tanah dan aspal. Aset KAI yang tersisa di Kamal hanya dipo dan bangunan eks rumah dinas,” ujarnya. Menurut Akyadi, dulu kereta api di Madura difokuskan pada niaga atau angkutan komoditas seperti garam dan sapi.  Terkait rencana reaktivasi kereta api Madura, dia mengatakan, sudah ada kajian dan survei pada Desember 2018 dan Januari 2019. Namun, hasilnya belum diketahui sampai sekarang. ”Apakah lanjut atau tidak? Kami masih menunggu instruksi,” kata Akyadi.  Sebagian masyarakat Madura menyambut baik reaktivasi jalur kereta api. Wacana itu otomatis menumbuhkan harapan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, sebagian besar aset PT KAI di Madura sudah beralih tangan. ”Seperti aset di sepanjang jalur Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sebagian sudah dihuni warga,” ujarnya.

Sebagian Aset Jalur KA Madura Sudah Jadi Hunian Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkot-solo-berencana-sulap-lahan-mangkrak-pt-kai-jadi-ruang-publik_m_202275.jpeg" alt="ILUSTRASI Pemkot Solo berencana meminjam aset PT KAI yang tidak dimanfaatkan untuk diubah menjadi ruang publik." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pemkot Solo berencana meminjam aset PT KAI yang tidak dimanfaatkan untuk diubah menjadi ruang publik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo berencana mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengecek keberadaan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang ada di Solo. Mengingat, selama ini aset milik PT KAI di Solo cukup banyak. Selain itu, Rudy begitu dia akrab disapa ini juga ingin meminjam pakai sejumlah aset milik PT KAI yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk fasilitas warga.&nbsp; "Kami ingin mengetahui, mana saja aset tanah yang merupakan milik PT KAI dan yang bukan, karena aset PT KAI kan cukup banyak," terangnya kepada JawaPos.com, Jumat (6/4). Lebih lanjut Rudy mengatakan, bahwa Pemkot juga berencana untuk mengajukan pinjam pakai terhadap sejumlah aset milik PT KAI yang tidak dimanfaatkan. Salah satu aset yang ingin dipinjam pakai yakni lahan yang ada di kawasan Joho, Manahan atau di sekitar Depo Stasiun Purwosari.&nbsp; Menurutnya, lahan bekas hunian warga yang sebelumnya digunakan rumah dinas pegawai PT KAI itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Dibandingkan dibiarkan mangkrak dan tidak terurus. "Itu lahannya bisa dipakai untuk ruang publik, seperti taman cerdas, arena bermain anak. Selama ini lahan itu tidak dipergunakan, makanya kami akan mengajukan pinjam pakai," katanya.&nbsp; Sementara itu, Deputi PT KAI Daop VI Jogjakarta, Ida Hidayati mengatakan, pihaknya tidak berwenang untuk menyetujui atau tidak permohonan dari Pemkot Solo tersebut. Menurutnya, untuk masalah pinjam pakai aset merupakan kewenangan langsung dari PT KAI pusat. "Kalau masalah itu (pinjam pakai) bukan kewenangan kami, itu langsung ke pusat. Sana nanti yang bisa menyetujui atau tidak, dan bukan kami," katanya.

Pemkot Solo Berencana Sulap Lahan Mangkrak PT KAI Jadi Ruang Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hati-hati-marak-penipuan-penggunaan-aset-pt-kai_m_201292.jpeg" alt="ILUSTRASI Tampak plang milik PT Kereta Api Indonesia" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Tampak plang milik PT Kereta Api Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop VI Jogjakarta meminta warga agar berhati-hati saat hendak menyewa lahan yang menjadi aset PT KAI. Pasalnya, selama ini banyak oknum yang memanfaatkan keberadaan lahan tersebut untuk meraup keuntungan. Salah satu antisipasi, PT KAI Daop VI meminta warga menghubungi langsung PT KAI guna memastikan status lahan yang akan disewa tersebut.&nbsp; Deputi PT KAI Daop VI Jogjakarta, Ida Hidayati menjelaskan, selama ini banyak oknum yang menyewakan atau bahkan menjual aset milik PT KAI. Dan kejadian ini tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, melainkan ada di beberapa lokasi. "Di Jogja ada, di Muntilan, magelang, di Solo dan juga di daerah lainnya," terang Ida kepada JawaPos.com, Selasa (3/4).&nbsp; Ida menambahkan, kebanyakan dari para oknum tersebut mengaku sebagai keturunan tokoh penting atau penguasa. Seperti halnya oknum yang mengaku sebagai keturunan dari HB VII, kemudian yang mengaku sebagai keturunan Malikul Khusno dan juga yang lainnya. Padahal, selama ini aset milik PT KAI tidak diperjualbelikan atau disewakan melalui pihak ketiga atau selain dari PT KAI.&nbsp; "Kalau ada yang menyewakan bukan dari kami, saat asetnya akan kami minta maka kami tidak akan memberikan tali asih. Karena itu bukan kami yang menyewakan," katanya. Untuk mengantisipasi terjadinya penipuan atau warga yang tertipu, Ida menyarankan agar warga bisa mengecek status tanah tersebut ke PT KAI. "Kalau menyewa bisa langsung ke kantor PT KAI atau kepada Humas Daop VI, untuk pembayarannya dilakukan melalui bank. Dan bukan masuk ke kantong pribadi pegawai," timpal Manajer Humas PT KAI Daop Daop VI Jogjakarta, Eko Budianto.

Hati-hati, Marak Penipuan Penggunaan Aset PT KAI

aset pt kai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aset pt kai

Berita Terkini

Dari Sertifikasi Tanah, KAI Berhasil Selamatkan Aset Rp 1 Triliun

Sebagian Aset Jalur KA Madura Sudah Jadi Hunian Warga

Pemkot Solo Berencana Sulap Lahan Mangkrak PT KAI Jadi Ruang Publik

Hati-hati, Marak Penipuan Penggunaan Aset PT KAI

Download Aplikasi JawaPos.com