<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/WhatsApp-Image-2025-08-04-at-42452-PM-505931199.jpeg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita aset yang diduga terkait kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang minyak mentah, Riza Chalid. Aset tersebut berupa sebidang tanah dan bangunan mewah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan Tim Penyidik Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).&nbsp; Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal berupa korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), Subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2012&ndash;2023. &ldquo;Benda/barang yang dilakukan penyitaan yaitu berupa satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 557 meter persegi di Jalan Hang Lekir XI Blok H/2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,&rdquo; kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna dalam keterangan tertulis, Minggu (19/10). Aset tersebut tercatat atas nama Kanesa Ilona Riza, yang diketahui merupakan anak dari tersangka Riza Chalid. Berdasar dokumen resmi, tanah dan bangunan itu memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1635. Penyidik menduga aset tersebut dibeli menggunakan dana hasil kejahatan. Kejagung memastikan, seluruh aset yang disita akan dijadikan barang bukti dalam proses hukum lanjutan kasus dugaan korupsi dan TPPU tersebut. Penyitaan juga bertujuan untuk menelusuri aliran dana hasil korupsi yang diduga mengalir melalui berbagai aset keluarga Riza Chalid, baik di dalam maupun luar negeri. &ldquo;Terhadap barang sitaan tersebut nantinya akan dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina dan KKKS 2012&ndash;2023,&rdquo; tegas Anang. Penyitaan itu menambah panjang daftar aset Riza Chalid yang telah disita Kejagung. Sebelumnya, penyidik juga telah menyita sejumlah properti, kendaraan mewah, dan rekening bank yang diduga terkait dengan hasil tindak pidana. Kejagung menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini hingga seluruh pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Kejaksaan Agung menyita aset milik Riza Chalid, terkait kasus korupsi dan pencucian uang, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Kejagung Kembali Sita Aset Tanah dan Bangunan Milik Tersangka Riza Chalid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/PHOTO-2021-03-17-19-47-33-1_1_copy_1280x853-2297918335.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau bagian dalam Gedung Warenhuis merupakan aset Pemkot Medan di Kesawan, Medan." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau bagian dalam Gedung Warenhuis merupakan aset Pemkot Medan di Kesawan, Medan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Kota Medan Mulia Syahputra Nasution minta Pemkot Medan melindungi aset tanah dan bangunan. Selama ini beberapa aset terindikasi dikuasai pihak yang tidak bertanggung jawab. &rdquo;Kami menyetujui Raperda Kota Medan tentang Barang Milik Daerah dijadikan perda. Sebab, perda itu nanti berfungsi melindungi aset Pemkot Medan,&rdquo; ucap Mulia seperti dilansir dari Antara di Medan. Menurut dia, Raperda tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya pasal 511 ayat 1. Dalam ayat tersebut dinyatakan perlu menetapkan pedoman pengelolaan barang milik daerah melalui peraturan daerah. DPRD Kota Medan mengesahkan Raperda Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi perda dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Medan, Senin (20/11). &rdquo;Kita ingin Pemkot Medan mengambil aset yang dikuasai pihak ketiga, dan memproses secara hukum. BPKA (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) juga harus bekerja lebih maksimal,&rdquo; papar Mulia Syahputra Nasution. Dia mengapresiasi langkah Pemkot Medan yang mengambil beberapa aset dari pihak ketiga dengan langsung mengurus keabsahannya. &rdquo;Kita ingin seluruh aset Pemkot Medan bisa diinventarisir, sehingga bermanfaat bagi warga Kota Medan. Jadi bukan laporan keuangan saja harus baik, tetapi laporan aset juga harus baik,&rdquo; ungkap Mulia. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kota Medan Zulkarnain Lubis mengaku, pihaknya berupaya memanfaatkan aset milik Pemkot Medan senilai Rp 30,5 triliun. Sebab, hingga kini belum difungsikan secara optimal.&nbsp; Dia menyebut, aset tersebut berupa tanah senilai Rp 28,2 triliun dan bangunan Rp 2,29 triliun. Di antaranya sudah menjadi aset perusahaan umum daerah dalam bentuk penyertaan modal. Zulkarnain tidak menyangkal hingga kini masih ada aset tanah dan bangunan kurang optimal. Baik fungsi, penggunaan, serta pemanfaatan, sehingga tidak menghasilkan nilai ekonomi. &rdquo;Seharusnya bisa dioptimalkan karena dari sisi lokasi cukup strategis. Malah di lahan kosong diduduki, lalu dipergunakan pihak-pihak tidak berkepentingan, dan bahkan ingin menyerobot lahan itu,&rdquo; tutur Zulkarnain Lubis.&nbsp;

DPRD minta Pemkot Medan melindungi aset tanah dan bangunan sebab beberapa aset terindikasi dikuasai pihak yang tidak bertanggung jawab

Legislator Minta Pemkot Medan Lindungi Aset Tanah dan Bangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/IMG-20230724-WA0006_4-361467726.jpg" alt="Petugas di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoological Garden) menggiring gajah yang membawa pengunjung di Kebun Binatang Bandung, Jalan Tamansari, Kota Bandung." width="100%">
<figcaption>Petugas di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoological Garden) menggiring gajah yang membawa pengunjung di Kebun Binatang Bandung, Jalan Tamansari, Kota Bandung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menegaskan bahwa Kebun Binatang Bandung akan tetap di tempatnya saat ini. Yakni di Jalan Tamansari dan lahannya tidak akan dialihfungsikan setelah pemerintah kota melakukan pengamanan terhadap aset tanah. &rdquo;Tidak ada alih fungsi. Kita pastikan lahan kebun binatang tetap menjadi kawasan konservasi (kebun binatang),&rdquo; kata Ema seperti dilansir dari Antara. Menurut dia,&nbsp;pemerintah kota akan memastikan Kebun Binatang Bandung tetap beroperasi, meski akan memasuki proses penyegelan, jika setelah dilayangkannya surat peringatan terakhir pada pengelola, tidak diindahkan. &rdquo;Saya garis bawahi, tentunya yang dimaksud pengamanan itu aset tanah, bukan masalah operasional kebun binatang. Karena Kebun Binatang Bandung akan tetap beroperasi,&rdquo; ujar Ema. Dia juga mengungkapkan, jika dilakukan proses penyegelan lahan Kebun Binatang Bandung, Pemkot Bandung akan menggandeng Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) untuk memastikan keberlangsungan hidup satwa di kebun binatang itu. Berdasar data Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), total hewan yang ada di Kebun Binatang Bandung sebanyak 664 ekor yang terbagi dalam 123 jenis. Ema menegaskan, terkait surat peringatan terakhir yang dilayangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kepada pengelola kebun binatang itu, yakni&nbsp;untuk menuntut hak terkait lahan yang digunakan pengelola kebun binatang tersebut, bukan fasilitasnya. &rdquo;Pemda tidak pernah mengklaim memiliki atau mempunyai kebun binatang. Yang dimiliki pemda itu tanahnya, ini harus dipahami betul. Jadi yang kita amankan itu adalah tanah. Kalau Kebun Binatang Bandung itu milik yayasan,&rdquo; ujar Ema. Kebun Binatang Bandung yang saat ini dikelola Yayasan Margasatwa Tamansari&nbsp;memiliki 664 spesies yang terbagi dalam 123 jenis satwa. &rdquo;Nanti PKBSI yang akan merawat satwa. Itu ada ikatan formal selama 60 hari. Kita tidak ingin ada peristiwa seperti dulu gajah mati, jangan sampai di Kota Bandung kejadian,&rdquo; papar Ema. Persiapan kerja sama pengelolaan itu, dimulai dengan rapat koordinasi pengamanan aset lahan kebun binatang dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) beserta institusi terkait, seperti PKBSI, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup di Balai Kota Bandung, Senin (24/7). Dia memastikan Pemkot Bandung tidak memiliki konflik dengan yayasan. Bahkan dia menyebut&nbsp;yayasan turut menjadi bagian dari tergugat bersama Pemkot Bandung. Dalam rangka pengamanan aset lahan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)&nbsp;Kota Bandung telah melayangkan surat teguran terakhir untuk Yayasan Margasatwa Tamansari yang masih menempati lahan tersebut. Sebelumnya, soal pengelolaan Kebun Binatang Bandung, Yayasan Margasatwa Tamansari mempertanyakan pengalihan pengelolaan pada PKBSI. Pihak yayasan diwakili kuasa hukumnya, Edi Permadi, mengatakan, PKBSI sebuah perkumpulan sehingga bukan&nbsp;lembaga yang boleh mengelola kebun binatang. &rdquo;Ada apa gerangan sehingga harus menunjuk PKBSI yang memang PKBSI ini bukan lembaga yang boleh mengelola kebun binatang. PKBSI hanya perhimpunan, tidak boleh melakukan pengelolaan kebun binatang karena pengelolaan harus lembaga yang memiliki izin konservasi. Bahkan Yayasan Margasatwa Tamasari juga bagian dari PKBSI,&rdquo; kata Edi, Senin (3/7). Perseteruan itu bermula dari pria bernama Steven Phartana menggugat Pemkot Bandung ke PN Bandung pada 13 Oktober 2021. Saat itu, dia mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan seluas 12,225 hektare. Dia mengaku sebagai pemilik lahan di Jalan Tamansari, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, itu dengan membawa modal berupa kepemilikan Girik C Nomor 417 Persil 12.D.IV, Persil 13.D.IV dan Persil 14.D.IV. Dalam perkara tersebut, Steven Phartana menggugat tiga pihak, yang pertama adalah Pemkot Bandung sebagai tergugat I, Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai tergugat II, serta&nbsp;Ketua Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung sebagai tergugat III. Perjalanan penanganan gugatan itu memakan waktu panjang. Kalah di Pengadilan Negeri, Steven Phartana&nbsp;melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan terdaftar pada 3 Januari 2023. Tapi upaya banding di PT juga kandas, Steven Phartana tetap kalah dan majelis hakim yang diketuai Bachtiar Sitompul dengan anggota Catur Iriantoro dan Barmen Sinurat, kembali menolak gugatan tersebut dan diputus pada 14 Februari 2023. Di tengah proses hukum yang berlanjut seperti adanya kasasi dan gugatan di PN Bandung oleh yayasan, pemkot berencana menyegel dan mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Bandung pada akhir Juli 2023. Penyegelan dilakukan setelah Pemkot Bandung mengatakan jika Yayasan Margasatwa Tamansari menunggak pajak ke pemerintah daerah senilai Rp 17,1 miliar hingga April 2023. Pemkot Bandung sudah melakukan langkah-langkah pengamanan lahan Kebun Binatang Bandung.

Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menegaskan bahwa Kebun Binatang Bandung akan tetap di tempatnya saat ini tidak akan dialihfungsikan

Wali Kota Tegaskan Kebun Binatang Bandung Tak Akan Dialihfungsikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/Pimpinan-Ponpes-Al-Zaytun-Panji-Gumilang-Dery-Ridwansah-5-77585865.jpg" alt="Pimpinan Ponpes&nbsp;Al Zaytun&nbsp;Panji Gumilang." width="100%">
<figcaption>Pimpinan Ponpes&nbsp;Al Zaytun&nbsp;Panji Gumilang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menduga ada penyalahgunaan aset-aset Pondok Pesantren Al Zaytun. Diduga Panji Gumilang&nbsp;melakukan penyalahgunaan itu sebagai pimpinan pondok pesantren tersebut. Beberapa aset yang diduga disalahgunakan itu antara lain tanah milik Pondok Pesantren Al Zaytun yang sertifikat kepemilikannya&nbsp;diatasnamakan Panji Gumilang dan keluarganya. &rdquo;Kami sudah melaporkan (ke Bareskrim Polri) adanya sertifikat-sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. Diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan kekayaan Al Zaytun.&nbsp;Karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi, atas nama pribadi Panji Gumilang, istri, dan anak-anaknya,&rdquo; kata Mahfud&nbsp;seperti dilansir dari Antara, Selasa (11/7). Mahfud&nbsp;menambahkan, hasil pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan ada 295 bidang tanah yang kepemilikan sertifikatnya&nbsp;atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. &rdquo;Pokoknya, jumlahnya itu 295 sertifikat. Masih dicari lagi kalau ada nama samaran untuk sertifikat yang mungkin menggunakan nama lain, sehingga sekarang belum ditemukan,&rdquo; jelas Mahfud MD. Para pemegang sertifikat itu atas nama&nbsp;Abdussalam Raden Panji Gumilang,&nbsp;yang diketahui mengantongi 107 sertifikat tanah dengan luas lahan kurang lebih 806.000 meter persegi. Lalu, ada pula 22 sertifikat dengan luas tanah 142.500 meter persegi atas nama&nbsp;Farida Al Widad. &rdquo;Kemudian, atas nama Imam Prawoto, ini yang sering disebut Abu Toto, sebanyak 35 bidang dengan luas 89.700 sekian meter persegi. Kemudian, Achmad Prawiro Utomo&nbsp;sembilan bidang (tanah) 159.000 meter persegi. Ada Ikhwan Triatmo enam bidang dengan 69.000 meter persegi. Kemudian, Anis Khairunnisa, yang diduga istri atau anaknya berdasar riwayat hidup, 43 bidang, itu seluas 442.000 meter persegi. Kemudian, ada Hakim Prasodjo 30 bidang atau 31 sertifikat dan yang terakhir Sofia Al Widad sebanyak 42 bidang dengan luasan 396.000 meter persegi," kata Mahfud&nbsp;mengutip data dari BPN per 11 Juli 2023. Farida Al Widad alias Siti Chotimah Rahayu merupakan istri Panji Gumilang. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu memiliki enam anak. Yakni Imam Prawoto, Achmad Prawiro Utomo, Ikhwan Triatmo, Anis Khoirunnisa, Sofia Al Widad, dan Abdul Hakeem. Di luar itu, Panji juga diketahui memiliki enam nama lainnya. &rdquo;Ada Abu Toto, ada macam-macamlah, dan sebagainya. Kami masih cari itu dan ini kami kerjakan betul. Ini tindak pidana,&rdquo; ujar&nbsp;Mahfud MD.

Menkopolhukam Mahfud MD menduga ada penyalahgunaan aset-aset Pondok Pesantren Al Zaytun yang dilakukan Panji Gumilang

Menkopolhukam Mahfud MD Duga Ada Penyalahgunaan Aset Ponpes Al Zaytun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-09-at-13.12.06.jpg" alt="Aliansi Masyarakat Antimafia Tanah (Amanmata) bantu warga Desa Talok, Kecamatan Turen, Malang, menyelamatkan asetnya. Anmanta untuk Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Aliansi Masyarakat Antimafia Tanah (Amanmata) bantu warga Desa Talok, Kecamatan Turen, Malang, menyelamatkan asetnya. Anmanta untuk Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, diancam mafia tanah. Warga menghadapi ancaman kehilangan rumah karena ada sejumlah pihak yang hendak menguasai lahan dengan cara yang tidak semestinya.  Kasus tersebut sampai di telinga Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tanah (Amanmata). Anmanta turun tangan. Organisasi tersebut membantu warga Desa Talok, Kecamatan Turen, Malang, untuk menyelamatkan asetnya.  ”Amanmata kerja sama dengan Kepala Desa Bapak Agus Harianto menyelesaikan kasus Bu Atik Setyowati yang hingga hari ini kesulitan menjual rumahnya. Karena ada oknum yang berusaha menguasai rumah tersebut dengan cara-cara kotor,” ujar Ketua DPW Amanmata Jatim Kanzul Wafa.  Kanzul menilai, kasus tersebut banyak terjadi di berbagai tempat. Biasanya menyasar warga miskin dan tidak paham prosedur hukum. Para oknum mafia tanah memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menjerat korban.  ”Kami bertekad untuk melawan para mafia tanah di manapun mereka berada. Selama itu masih menjadi hak, selama itu pula kami akan perjuangkan,” tutur Kanzul.  Amanmata berkomitmen membaktikan diri membantu warga miskin dalam penyelesaian sengketa tanah. Apalagi, Presiden Joko Widodo tegas memerintahkan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto untuk memukul mundur para mafia tanah.  Karena itu, Amanmata yang dipimpin Dosma Roha Sijabat selaku ketua dan Yayan Nur selaku sekjen bergerak bersama membantu masyarakat umum khususnya warga miskin melindungi hak-haknya dari para mafia tanah.

Warga Turen Malang Terancam Mafia Tanah, Amanmata Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/sertifikat-2.jpg" alt="Ilustrasi sertifikat tanah. Mohamad Hamzah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sertifikat tanah. Mohamad Hamzah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan E-Pensertifikatan Aset Tanah Pemprov DKI. Hal itu dilakukan sebagai upaya percepatan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Daerah, Pemprov DKI Jakarta.  Kepala BPAD DKI Jakarta M. Reza Phahlevi menyampaikan, pembangunan sistem e-pensertifikatan atau yang diberi nama SiAmanah (Sistem Informasi Aplikasi Pengamanan Aset Tanah) dilakukan untuk memudahkan pengusulan sertifikasi yang terintegrasi dalam aplikasi Jakarta Satu milik Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta.  “Sehingga tidak lagi manual. Kami berharap dengan sistem yang ada, kemudahan dan kerja sama yang baik, Insya Allah aset daerah terlindungi sebagai bentuk pengamanan secara hukum,” ujarnya, Sabtu (21/1).  Reza menjelaskan, BPAD DKI Jakarta bekerja sama dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) telah memulai untuk melakukan pengukuran pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah.  “Dimulai pada 2 Januari 2022, BPAD bekerja sama dengan KJSB telah memulai melakukan pengukuran untuk pensertifikatan 4.000 bidang tanah, termasuk Kantor Wali Kota dan Kantor Camat. Pensertifikatan ini akan terus dipercepat,” tuturnya.  Setelah itu, pihaknya menyesuaikan hal ini kepada jajaran Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah agar dapat mengetahui tata cara penginputan ke dalam sistem SiAmanah, mulai dari alur, langkah, hingga tahapan yang harus dilakukan terkait penggunaan sistem tersebut.  "Harapannya, sistem ini dapat mempercepat proses pensertifikatan aset daerah, terutama pada lingkup Dinas Pendidikan termasuk sekolah, Dinas Kesehatan termasuk puskesmas dan RSUD, hingga Kantor Kecamatan dan Kelurahan, yang merupakan target prioritas pensertifikatan pada tahun 2023," tandasnya.

Pemprov DKI Mulai Sistem E-Pensertifikatan Aset Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-09-at-15.34.05.jpg" alt="Panitera PN Tulungagung bersama bagian hukum Pemkab Tulungagung melakukan pemeriksaan objek perkara. Joko Purnomo/Antara" width="100%">
<figcaption>Panitera PN Tulungagung bersama bagian hukum Pemkab Tulungagung melakukan pemeriksaan objek perkara. Joko Purnomo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengadilan Negeri Tulungagung memeriksa aset tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa antara Pemkab Tulungagung dengan sejumlah pelaku usaha yang menyewa ruko di kompleks Swalayan Belga di Jalan Agus Salim, Kelurahan Kenayan, Kampung Pecinan di pusat kota menjelang eksekusi.  ”Kegiatan ini merupakan rangkaian tahap eksekusi,” kata Panitera PN Tulungagung Putra Sapta seperti dilansir dari Antara di Tulungagung.  Pemeriksaan dilakukan bersama tim Bagian Hukum Pemkab Tulungagung. Putra memastikan, eksekusi akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal itu apabila pihak-pihak yang terkait dengan sengketa lahan dan bangunan tidak ada titik-temu untuk menyelesaikan polemik bersama.  Dia menjelaskan, pengadilan sebenarnya sudah melayangkan dua kali surat teguran tertulis, namun tak kunjung diindahkan para penyewa ruko. Karena itu, tahap dilanjutkan dengan pemeriksaan objek perkara sebelum dilakukan eksekusi paksa.  ”Ini teguran hingga dua kali tidak ada hasil, kita lanjutkan dengan konstatering atau pemeriksaan objek perkara,” ujar Sapta.  Pemeriksaan objek perkara dilakukan lantaran laporan gugatan dilakukan tiga tahun lalu, sehingga berpotensi ada kerusakan atau perubahan. Di kompleks Ruko Belga ada 36 ruko. Pemeriksaan dilakukan selama dua hari.  ”Rabu (9/11), 19 objek, Kamis (10/11) 17 objek,” jelas Putra Sapta.  Hasil pemeriksaan akan disampaikan pada pemohon yang dalam hal ini Pemkab Tulungagung. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi untuk persiapan eksekusi lahan seluas 10.450 meter persegi tersebut.  ”Makanya kami koordinasikan dulu,” terang Putra Sapta.  Sapta menambahkan, bisa saja dalam masa pemeriksaan itu ada penyelesaian kekeluargaan antara pihak-pihak yang berperkara. Dalam eksekusi, semua barang yang ada dalam ruko harus dikeluarkan.  Selain eksekusi ruko, PN Tulungagung juga akan melakukan eksekusi pembayaran tunggakan sewa atau ganti rugi sebesar Rp 22 miliar. Jika tak mampu membayar tunggakan uang sewa, akan dilakukan pelacakan aset. Aset penyewa bakal disita untuk pembayaran uang sewa yang ditunggak atau belum membayar.  Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung Catur Hermono mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk persiapan eksekusi. ”Kita juga sudah berkoordinasi dengan internal pemerintah daerah untuk pengamanan dari Satpol PP, yang berkoordinasi dengan Polisi dan TNI,” ucap Catur.  Untuk jadwal eksekusi, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada pihak PN. Namun dia menegaskan, tahun ini, Ruko Belga sudah bisa dieksekusi. ”Pemkab Tulungagung segera eksekusi lahan Belga, paling lambat Desember,” ujar Catur.

Pengadilan Periksa Aset Sengketa Pemkab Tulungagung Jelang Eksekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ALI-MARKUS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perselisihan antara PT Maspion dan Pemkot Surabaya terkait tanah di Jalan Pemuda No 17, beakhir happy ending. Selesai di meja mediasi. Keduanya telah sepakat berdamai. Kemarin (26/1) PT Maspion menyerahkan lahan seluas 2.143 meter persegi itu ke pemkot.  Prosesi penyerahan lahan itu digelar di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Sebab, sengketa tanah tersebut akhirnya menemui jalan terang berkat peran dari Korps Adhyaksa itu. Kedua pihak diajak berunding.  ”Kami berterima kasih atas prakarsa dari Kajati Jatim Pak Dofir yang bilang kalau diteruskan nanti tidak selesai-selesai. Sama-sama rugi dan Kota Surabaya perlu pembangunan. Saya pikir iya lah,’’ kata Presiden Direktur Maspion Group Alim Markus di kantor Kejati Jatim kemarin (26/1).  Setelah tanah itu diserahkan, pemkot akan mengembangkan aset tersebut. Sesuai perencanaan, di atasnya akan dibangun hotel bintang lima. Sebab, lokasinya cukup strategis. Berada di jantung kota. ”Atas permintaan Pak Wali Kota akan dibangun hotel bintang setinggi 25 lantai lima,’’ tambahnya.  Sementara itu, Kepala Kejati Jatim M. Dofir mengatakan, PT Maspion menyerahkan aset itu ke pemkot secara sukarela. Dia mengapresiasi sikap Alim Markus yang berjiwa besar.  ”Ini merupakan suatu bentuk iktikad baik dari pihak PT Maspion yang perlu diberi apresiasi. Dan juga sebagai bentuk komitmen untuk senantiasa bersinergi, saling mendukung, dan saling menjaga di antara pihak untuk kemajuan Kota Surabaya,’’ ujarnya.  Di sisi lain, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berterima kasih kepada PT Maspion. Selain itu, ucapan terima kasih juga diberikan ke Kejati Jatim yang sudah memediasi pihaknya dengan PT Maspion.  ”Terima kasih kepada Kejati Jatim atas bantuan dan dukungannya dalam pengembalian aset Pemkot Surabaya yang selama ini masih dalam sengketa,’’ ucapnya.  Sebagaimana diberitakan, pemkot memberikan hak kepada Maspion untuk mengelola tanah tersebut sejak 1997. Namun, selain mengizinkan PT Maspion, pemkot juga memberikan hak bagi PT Singa Barong Kencana untuk mengelolanya.  Ketiga pihak lalu bersengketa, baik pidana maupun perdata, dan baru berakhir pada 2010 lalu. Selama itu, Maspion tidak bisa mengelola tanah tersebut karena masih sengketa. Meskipun berhak memanfaatkan tanah tersebut selama 20 tahun. Perjanjian itu berakhir pada 15 Januari 2016. Pada 2014, Maspion mengajukan perpanjangan.  Selanjutnya pada 2018, pemkot menolak memperpanjang HGB Nomor 612/Kelurahan Embong Kaliasin di atas HPL atas nama pemkot yang dimiliki Maspion selama 20 tahun. Pemkot dan Maspion kini tidak memiliki hubungan hukum terhadap tanah di Jalan Pemuda No 17.

Berjiwa Besar, PT Maspion Sukarela Serahkan Tanah Strategis ke Pemkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220126-WA0045.jpg" alt="Alim Markus bersama Eri Cahyadi menunjukkan surat penandatanganan penyerahan asset. Frizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Alim Markus bersama Eri Cahyadi menunjukkan surat penandatanganan penyerahan asset. Frizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kota Surabaya akan memiliki hotel bintang lima yang terkoneksi dengan Alun-alun Surabaya. Rencananya, hotel itu berlokasi di Jalan Pemuda Nomor 17.  Pemilik Maspion Group Alim Markus mengatakan, tanah itu akan dihubungkan dengan alun-alun. Sebab, tempatnya sangat strategis. ”Berapa bulan lalu saya turun ke alun-alun supaya bisa connect together,” kata dia di Kejati Jatim pada Rabu (26/1).  Rencananya, Gedung itu akan dibangun 26 lantai menjadi hotel bintang lima. Alim menjelaskan, tempat tersebut strategis karena dekat dengan tempat-tempat utama.  ”Ini dekat dengan Pemkot Surabaya, Grahadi, OJK, Delta Plaza Surabaya, Grand City, Tunjungan Plaza. Jaraknya bias dijangkau dengan jalan kaki. Saya kira kalau sudah selesai manfaatnya sangat besar,” ujar Alim.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku bersyukur. Mengingat aset Pemkot di Jalan Pemuda Nomor 17 itu sudah diserahkan dengan legowo oleh PT Maspion kepada Pemkot Surabaya.  ”Aset di Jalan Pemuda No 17 Surabaya itu seluas 2.143 meter persegi dengan nilai sekitar Rp 200 miliar. Dengan asumsi harga per meter sekitar Rp 100 jutaan. Sehingga kalau 2 ribu meter saja sudah sekitar Rp 200 miliar,” papar Eri.  Aset itu telah tercatat dalam Daftar Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor Register: 12345678-1994-20230-1.  ”Alhamdulillah dengan pendampingan dari Pak Kajati Jatim beserta jajarannya, dengan pendekatan yang luar biasa, akhirnya tanah aset itu diserahkan ke pemkot, sehingga nanti pemanfaatannya kita minta pendampingan kembali kepada Kejati Jatim, sehingga langkah kita jelas arahnya,” tutur Eri.  Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan tanah sengketa. Kepala Kejati Jatim Muhammad Dofir mengatakan, aset milik Pemkot Surabaya di Jalan Pemuda 17 itu berhasil diamankan.  Bila dihitung, nilai aset itu diperkirakan sekitar Rp 200 miliar. Alasannya, lokasi tersebut sangat strategis.  ”Tadi sudah ada penyerahan secara sukarela dari Pak Alim Markus (Direktur Utama PT Maspion) kepada Pemkot Surabaya. Berarti kami sudah berhasil menyelamatkan aset dan penggunaannya sepenuhnya tergantung Pak Wali Kota,” ujar Dofir.  Dia berharap aset yang strategis itu bisa segera dimanfaatkan. Terlebih saat ini muncul rerumputan liar yang sangat mengganggu pemandangan.

Pemilik Maspion Group Serahkan Aset tanah ke Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/nirina-zubir.jpg" alt="Nirina Zubir. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Nirina Zubir. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nirina Zubir dan sejumlah saudara kandungnya geram karena sejumlah aset milik orang tuanya diambil oleh orang lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan ahli waris.  Sedikitnya ada 6 aset berupa tanah yang terletak di bilangan Jakarta Barat milik mendiang ibunda Nirina Zubir, diam-diam telah berpindah tangan sekaligus berpindah kepemilikan tanpa diketahui oleh ahli waris. Pelakunya ternyata asisten rumah tangga mendiang ibunda Nirina Zubir, Riri Khasmita dan suaminya.  Dalam jumpa pers di bilangan Antasari Jakarta Selatan,Rabu (17/11), Nirina Zubir menjelaskan awal mula berpindahnya sejumlah aset milik mendiang ibunda kepada Riri Khasmita. Hal itu berawal pada 2009 silam ketika ibunda Nirina meminta Riri yang menjadi asisten rumah tangga untuk mengurusi surat surat atas tanahnya.  "Bukannya diurus, surat tersebut malah disalahkan gunakan dengan mengubah nama kepemilikan," kata Nirina Zubir di hadapan awak media.  Perpindahan aset ini awalnya tidak diketahui oleh ahli waris. Mereka baru mengetahuinya setelah mending ibunda meninggal. Ternyata dua tanah sudah dijual. Sementara 4 lainnya, sertifikatnya digadaikan ke bank untuk membesarkan bisnis Riri dan suami.  "Ibu saya meninggal 2 tahun lalu. Namun masih ada sakit yang tertinggal karena orang terdekat dari ibu melakukan hal yang tidak baik kepada ibu saya," kata Nirina Zubir.  Kasus tersebut kini telah masuk ke ranah hukum dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Juni 2021. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/2844/VI/SPKT PMJ/. Sebulan kemudian atau 13 Juli 2021, diteribitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.  Dalam kasus ini, terdapat 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berinisial RK, E, F, IR, dan ER. Mereka adalah pasangan suami-istri asisten rumah tangga di rumah mendiang ibunda Nirina Zubir. Sementara sisanya berprofesi sebagai notaris/PPAT yang membantu mengurusi perpindahan aset.  Fadhlan Karim, kakak Nirina Zubir mengatakan, perpindahan aset tersebut dilakukan dengan cara memalsukan sejumlah dokumen penting. Diantaranya berupa KTP ahli waris dipalsukan seolah-olah telah terjadi transaksi jual beli.  "Mereka memalsukan data. KTP namanya sama tapi fotonya beda. Ini sudah kayak sindikat mafia," kata Fadhlan.

6 Aset Tanah Milik Orang Tua Nirina Zubir Disikat, Pelakunya ART

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Aset Tanah

Berita Terkini