<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/Desain-tanpa-judul-35-4253950986.png" alt="Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu)&nbsp;Askolani menilai kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek berpotensi menyulitkan aktivitas pengawasan.</p> <p>"Kalau rokok jadi polos, pandangan kami, ada risiko dari pengawasan karena tak bisa membedakan jenis rokok," kata Askolani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024 di Jakarta, Senin (22/9).</p> <p>Dia menjelaskan kemasan rokok menjadi basis Pemerintah dalam melakukan pengawasan. "Risiko bisa jadi nyata kalau kemasan disamakan. Kita tak bisa kasat mata membedakan kemasan dan isinya, padahal proteksi awal kita melalui itu," tambahnya.</p> <p>Askolani memastikan Kemenkeu telah menyampaikan masukan tersebut kepada Kementerian Kesehatan. Diketahui, usulan tersebut termuat dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.</p> <p>Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengestimasikan usulan kemasan rokok polos tanpa merek memberikan dampak ekonomi yang hilang sekitar Rp 182,2 triliun.</p> <p>Indef menilai kemasan polos akan mendorong downtrading (fenomena ketika konsumen beralih ke produk rokok yang lebih murah) hingga <em>switching</em> ke rokok ilegal lebih cepat dari yang terjadi, dan berpotensi menurunkan permintaan produk legal sebesar 42,09 persen. Implikasi dari kebijakan kemasan polos ini diprediksi mengurangi penerimaan negara sekitar Rp95,6 triliun.</p> <p>Sementara itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo berpendapat usulan soal kemasan rokok polos tanpa merek berpotensi diskriminatif karena berdampak terhadap pedagang ritel dan petani tembakau.</p> <p>Firman menyebut aspek diskriminatif yang disorot ialah adanya peraturan yang dinilai mengabaikan hak-hak hidup masyarakat luas. Kebijakan itu berpotensi mendiskriminasi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pedagang ritel dan petani tembakau.</p> <p>Menurut Firman, peraturan tersebut jelas akan berdampak pada kelompok masyarakat kecil seperti pedagang asongan, dan industri hasil tembakau yang telah berkontribusi besar pada pendapatan negara melalui cukai. Dampak tersebut terasa signifikan bagi tenaga kerja dan petani tembakau, yang selama ini menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau.</p>

"Kalau rokok jadi polos, pandangan kami, ada risiko dari pengawasan karena tak bisa membedakan jenis rokok," kata Askolani.

Dirjen Bea Cukai Askolani Sebut Kebijakan Kemasan Polos Rokok Berpotensi Persulit Pengawasan

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1798130156156907364" data-legacy-message-id="18f43dd9a1a66f64"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":10q" class="ii gt"> <div id=":10r" class="a3s aiL "> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BEA-CUKAI.jpg" alt="Pengungkapan kasus rokok ilegak yang rugikan negara hingga Rp 1 triliun" width="100%">
<figcaption>Pengungkapan kasus rokok ilegak yang rugikan negara hingga Rp 1 triliun</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menjadi sorotan publik. Musababnya, banyak keluhan masayarakat tentang pengenaan pajak barang dari luar negeri yang nilainya dianggap tak masuk akal. Sekelas penyanyi Cakra Khan juga membuat testimoni. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di luar polemik tersebut, kini pimpinan Ditjen Bea Cukai, Askolani yang disorot oleh warganet karena memiliki harta yang cukup besar. Berdasarkan data dari laman resmi LKHPN, disebutkan harta Askolani per 2022 senilai Rp 51.872.392.622. Setahun sebelumnya, kekayaan Askolani senilai Rp 43.266.482.537 atau naik sekitar Rp 8,5 miliar dalam setahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun kekayaan Dirjen Bea Cukai ini terdiri atas 8 tanah dan bangunan senilai Rp 17.002.044.000. Tanah dan bangunan ini tersebar di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kabupaten/Kota Bogor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian sda harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 1.323.000.000. Terdiri atas satu unit Toyota Alphard, satu unit Nissan Xtrail, dan mobil Jeep Audi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014615696/inilah-2-tipe-kepribadian-introvert-mbti-yang-memiliki-kecenderungan-bersifat-sosial-layaknya-seorang-ekstrovert">Inilah 2 Tipe Kepribadian Introvert MBTI yang Memiliki Kecenderungan Bersifat Sosial Layaknya Seorang Ekstrovert</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya ada berupa harta bergerak lainnta senilai Rp 1.170.000.000, surat berharga Rp 19.529.101.450, kas dan setara kas Rp 12.063.495.388 serta harta lainnya Rp 1.174.842.084.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Askolani juga memiliki utang Rp 390.090.300. Sehingga total kekayaan Askolani berdasarkan LHKPN terakhir yang diunggah tahun 2022 senilai Rp 51.872.392.622.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV"> <div class="gB xu"> <div class="ip iq"> <div id=":10p">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Di luar polemik tersebut, kini pimpinan Ditjen Bea Cukai, Askolani yang disorot oleh warganet karena memiliki harta yang cukup besar.

Dirjen Bea Cukai Punya Kekayaan Rp 51,8 Miliar, dalam Setahun Melonjak Rp 8,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/14_bea_3-1091326588.jpg" alt="JADI SOROTAN: Dirjen Bea dan Cukai Askolani beserta jajaran melihat proses pemeriksaan kepabeanan di gudang DHL, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (29/4)." width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Dirjen Bea dan Cukai Askolani beserta jajaran melihat proses pemeriksaan kepabeanan di gudang DHL, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (29/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dirjen Bea dan Cukai Askolani beserta jajarannya melakukan pengecekan prosedur pengiriman barang kiriman di perusahaan jasa titipan (PJT) DHL di wilayah Bandara Soekarno-Hatta.</p> <p>Pada kesempatan itu, Askolani menggarisbawahi bahwa bea cukai tidak membuka barang kiriman dari luar negeri. Termasuk barang kiriman para pekerja migran Indonesia (PMI).</p> <p>&rdquo;Kami mau tegasin ya. Sama dengan di barang kiriman di bandara, sama dengan di pelabuhan yang perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), sama dengan barang kiriman PMI. Teman-teman bisa lihat langsung yang membuka barang langsung itu PJT. Membuka dan menutup kembali barang. PJT perusahaan itu dibantu tenaga kerjanya,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Askolani menjelaskan, alur barang kiriman saat tiba di gudang penyelenggaraan pos sebelum diterima oleh penerima. Kemarin Jawa Pos turut memantau prosedur yang dilakukan pada barang kiriman saat dibuka petugas PJT DHL.</p> <p>Di lokasi gudang DHL, seorang petugas sedang membuka barang kiriman, yakni berupa tekstil kain. Pembukaan barang itu dilakukan secara selektif. Artinya, tidak semua barang kiriman dibuka. Hanya beberapa barang yang diberi atensi yang dibuka petugas PJT. Hal itu bertujuan untuk memastikan agar barang yang masuk sesuai dan bukan barang ilegal atau terlarang.</p> <p>Secara ketentuan, setiap barang kiriman dari luar negeri wajib menjalani pemeriksaan pabean yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari barang berbahaya dan ilegal serta memastikan terpenuhinya hak-hak negara.</p> <p>Perlu diketahui, proses yang ditangani bea cukai dalam rangkaian distribusi barang kiriman dari luar negeri hanyalah saat pemeriksaan paket barang kiriman yang meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen. Untuk menjaga kelancaran agar arus barang tidak terhambat, pemeriksaan paket dilakukan secara selektif berdasar manajemen risiko.</p> <p>Kemudian, saat barang dibuka, petugas PJT mengecek kesesuaian barang dengan berita yang dilaporkan si pengirim atau importir. Setelah dipastikan sesuai, petugas bea cukai menginput kelengkapan data ke sistem. Setelah data lengkap, barang di-packing ulang. Petugas PJT DHL juga terlihat berhati-hati saat melipat dan merapikan barang tersebut sebelum dimasukkan dan dibungkus kembali.</p> <p>Jika seluruh dokumen impor telah sesuai dan lengkap, bea cukai menerbitkan persetujuan pengeluaran barang. Termasuk besaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang harus dibayar penerima barang. Namun, apabila dokumen impor belum lengkap atau terdapat perizinan impor yang belum dilampirkan, petugas akan meminta pemilik barang untuk melengkapi dokumen tersebut melalui penyelenggara pos yang bersangkutan.</p> <p>&rdquo;Yang membuka dari petugas PJT. Kami hanya mengonfirmasi, mengecek final. Setelah yakin dan sudah melihat dokumennya, barang ditutup kembali oleh petugas PJT,&rdquo; jelas Askolani.</p> <p class="class-paragraph"><strong>Berikut Alur Pengecekan Barang oleh Bea Cukai di Gudang Jasa Penitipan</strong></p> <ul> <li>Barang kiriman tiba di gudang penyelenggaraan pos atau perusahaan jasa titipan (PJT) seperti Kantor Pos, DHL, Fedex, dll.</li> <li>Barang masuk ke conveyor, di-scan menggunakan X-ray. Dalam proses ini ada dua jalur: jalur merah (harus dicek dengan dibuka terlebih dahulu) dan jalur hijau (langsung lanjut ke proses selanjutnya).</li> <li>Barang yang masuk ke jalur merah akan diberi atensi. Dilakukan pengecekan isi barang, dokumen kelengkapan, dan lain-lain.</li> <li class="class-paragraph">Dalam membuka dan menutup kembali barang, yang melakukan adalah PJT. Bukan petugas bea cukai. Itu mengantisipasi berbagai kemungkinan untuk memastikan barang yang masuk sesuai dan bukan barang ilegal atau terlarang.</li> <li>Petugas bea cukai akan memeriksa barang untuk menentukan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang harus dibayar.</li> <li>Barang sampai kepada penerima.</li> </ul> <p><strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014596784/sambangi-gudang-dhl-anak-buah-sri-mulyani-tegaskan-bea-cukai-tak-buka-barang-kiriman-dari-luar-negeri">Sambangi Gudang DHL, Anak Buah Sri Mulyani Tegaskan Bea Cukai Tak Buka Barang Kiriman dari Luar Negeri</a></strong></strong></p> <p><strong>Catatan:</strong></p> <p>- Apabila dokumen impor belum lengkap atau terdapat perizinan impor yang belum dilampirkan, petugas akan meminta pemilik barang untuk melengkapi dokumen tersebut melalui penyelenggara pos yang bersangkutan.</p> <p>- Status pemeriksaan serta perincian tagihan dapat diakses secara terbuka dan real time oleh pemilik barang melalui beacukai.go.id/barangkiriman atau menghubungi @bravobeacukai dan kantor pelayanan bea cukai yang menangani paket.</p> <p><strong>Sumber: <em>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</em></strong></p>

Dirjen Bea dan Cukai Askolani beserta jajarannya melakukan pengecekan prosedur pengiriman barang kiriman di perusahaan jasa titipan (PJT)

Kirim Barang dari Luar Negeri, Begini Alur Pengecekan Bea Cukai di Gudang Jasa Penitipan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/Screenshot_2023-12-12-18-17-23-083-edit_comwhatsapp-974034352.jpg" alt="Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Polemik barang hibah berupa alat belajar milik sekolah luar biasa (SLB) yang sempat tertahan telah dirampungkan. Kemarin (29/4) Dirjen Bea dan Cukai Askolani beserta jajarannya melakukan pengecekan prosedur pengiriman barang kiriman di perusahaan jasa titipan (PJT) DHL di wilayah Bandara Soekarno-Hatta.</p> <p>Pada kesempatan itu, Askolani menggarisbawahi bahwa bea cukai tidak membuka barang kiriman dari luar negeri. Termasuk barang kiriman para pekerja migran Indonesia (PMI).</p> <p>&rdquo;Kami mau tegasin ya. Sama dengan di barang kiriman di bandara, sama dengan di pelabuhan yang perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), sama dengan barang kiriman PMI. Teman-teman bisa lihat langsung yang membuka barang langsung itu PJT. Membuka dan menutup kembali barang. PJT perusahaan itu dibantu tenaga kerjanya,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Askolani juga menjelaskan alur barang kiriman saat tiba di gudang penyelenggaraan pos sebelum diterima oleh penerima.</p> <p>Kemarin Jawa Pos turut memantau prosedur yang dilakukan pada barang kiriman saat dibuka petugas PJT DHL. Di lokasi gudang DHL, seorang petugas sedang membuka barang kiriman, yakni berupa tekstil kain. Pembukaan barang itu dilakukan secara selektif. Artinya, tidak semua barang kiriman dibuka. Hanya beberapa barang yang diberi atensi yang dibuka petugas PJT. Hal itu bertujuan untuk memastikan agar barang yang masuk sesuai dan bukan barang ilegal atau terlarang.</p> <p>Secara ketentuan, setiap barang kiriman dari luar negeri wajib menjalani pemeriksaan pabean yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari barang berbahaya dan ilegal serta memastikan terpenuhinya hak-hak negara. Perlu diketahui, proses yang ditangani bea cukai dalam rangkaian distribusi barang kiriman dari luar negeri hanyalah saat pemeriksaan paket barang kiriman yang meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen. Untuk menjaga kelancaran agar arus barang tidak terhambat, pemeriksaan paket dilakukan secara selektif berdasar manajemen risiko.</p> <p>Kemudian, saat barang dibuka, petugas PJT mengecek kesesuaian barang dengan berita yang dilaporkan si pengirim atau importir. Setelah dipastikan sesuai, petugas bea cukai menginput kelengkapan data ke sistem. Setelah data lengkap, barang di-packing ulang. Petugas PJT DHL juga terlihat berhati-hati saat melipat dan merapikan barang tersebut sebelum dimasukkan dan dibungkus kembali.</p> <p>Jika seluruh dokumen impor telah sesuai dan lengkap, bea cukai menerbitkan persetujuan pengeluaran barang. Termasuk besaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang harus dibayar penerima barang. Namun, apabila dokumen impor belum lengkap atau terdapat perizinan impor yang belum dilampirkan, petugas akan meminta pemilik barang untuk melengkapi dokumen tersebut melalui penyelenggara pos yang bersangkutan. &rdquo;Yang membuka dari petugas PJT. Kami hanya mengonfirmasi, mengecek final. Setelah yakin dan sudah melihat dokumennya, barang ditutup kembali oleh petugas PJT,&rdquo; jelas Askolani. <strong>(dee/c19/fal)</strong></p>

Dirjen Bea dan Cukai Askolani beserta jajarannya melakukan pengecekan prosedur pengiriman barang kiriman di perusahaan jasa titipan (PJT).

Kerap Viral, Dirjen Bea Cukai Pastikan Tak Buka Setiap Barang Kiriman dari Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/Askolani-djbc-3310877904.jpg" alt="Jenderal Bea dan Cukai, Askolani saat ditemui di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (28/5)." width="100%">
<figcaption>Jenderal Bea dan Cukai, Askolani saat ditemui di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (28/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani membantah kasus terkait pelayanan bea cukai baru ditangani usai viral di media sosial. Menurutnya, penanganan yang dilakukan Bea Cukai sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Enggak ada itu (viral dulu baru ditangani). Semua kita jalan,&rdquo; kata Askolani saat ditemui usai konferensi pers di Gedung DHL Express Service Point - JDC, Tangerang, Senin (29/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani ini membeberkan terkait langkah perbaikan terkait layanan barang kiriman di Bea Cukai. Utamanya, agar hal-hal yang dikeluhkan oleh netizen dan kasus yang ramai di media sosial akhir-akhir ini tidak lagi terulang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Askolani menyebut, ke depan pihaknya akan terus memperkuat sistem komunikasi di Bea Cukai dan pihak-pihak terkait. Terlebih, di tengah kritikan yang datang pihaknya telah menampung banyak masukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita terus perkuat (komunikasi), intinya masukan tadi sudah saya bilang. Ini hanyalah satu part daripada masukan teman teman di sana yang ribuan lebih komunikasi, dan itu dengan sistem komunikasi kita yang bagus kita bisa selesaikan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Askolani juga menyebut akan melakukan edukasi terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT), para pelaku usaha, hingga pelaku&nbsp; Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, perbaikan juga perlu dilakukan oleh PJT dengan memperbaiki Perjanjian tingkat layanan (SLA). Hal itu, kata Askolani, sebagai bentuk bahwa perbaikan terkait layanan barang kiriman ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini mungkin kita ingatkan sama-sama ya. Perbaikan dan penguatan insya Allah terus kita lakukan, termasuk kita mengedukasi PJT, mengedukasi para pelaku usaha, pelaku PJPK, termasuk memperbaiki SLA mereka," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, sepanjang bulan April 2024 ada sejumlah kasus viral yang mencuat di media sosial terkait pelayanan Bea Cukai. Diantaranya, persoalan sepatu impor seharga Rp 10 juta yang dikenakan bea masuk sebesar Rp 31 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, tertahannya alat belajar untuk Sekolah Luar Biasa (SLB)-A Pembina Tingkat Nasional dari Korea Selatan yang diharuskan membayar bea masuk sebesar Rp 116 juta hingga melampiran surat kuasa, NPWP sekolah, dan lampiran bukti bayar pembelian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, mainan berupa action figure (Robotic) yang merupakan kiriman bagi influencer RI untuk keperluan review yang sempat tertahan di Bea Cukai dan rusak. Kasus ini hampir mirip dengan sepatu impor yang dikenakan denda karena diduga melakukan praktik under invoicing karena nilai barang yang diinformasikan pihak ekspedisi tidak sesuai dengan harga sebenarnya.</div>

Bea Cukai berjanji melakukan edukasi terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT), hingga pelaku  Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

Bantah Baru Bertindak Usai Viral, Bea Cukai Beberkan Hal Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BEA-CUKAI.jpg" alt="Pengungkapan kasus rokok ilegak yang rugikan negara hingga Rp 1 triliun" width="100%">
<figcaption>Pengungkapan kasus rokok ilegak yang rugikan negara hingga Rp 1 triliun</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Meski aturan deklarasi barang bawaan ke luar negeri ada sejak 2017, nyatanya tidak banyak yang mengikuti kebijakan tersebut. Terlebih dengan sifat pelaporan yang tidak wajib.</p> <p>&rdquo;Selama ini kebijakan itu sangat minimal dipakai oleh penumpang,&rdquo; ungkap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) Askolani pada konferensi pers APBN Kita kemarin (25/3).</p> <p>&rdquo;Sebab, secara lazim kami pun tidak mencatat itu. Kami tetap memberikan percepatan dan pelayanan kepada penumpang yang sangat efektif,&rdquo; lanjut dia.</p> <p>Askolani menegaskan, kebijakan tersebut bersifat opsional. Yang jelas, aturan itu ditetapkan demi mempermudah para penumpang. Regulasi tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.</p> <p>&rdquo;Itu adalah fasilitas yang dapat dimanfaatkan penumpang dengan mereka menyampaikan barang apa saja yang sudah dimiliki dan dibawa ke luar negeri sebelum berangkat,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Pelaporan barang bawaan penumpang itu difokuskan pada high value goods atau barang bernilai tinggi. Misalnya, kamera, laptop, handphone, serta barang-barang yang digunakan untuk pameran, konser musik, dan lainnya. Tujuannya, mempercepat pelayanan sehingga Bea Cukai bisa menggunakan data tersebut saat penumpang kembali ke tanah air.</p> <p>Askolani menyampaikan, selama ini kebijakan itu banyak digunakan untuk membantu warga Indonesia yang akan mengadakan kegiatan (event) di luar negeri. Contohnya, perlombaan internasional, kegiatan budaya, seni, dan musik, serta pameran atau kegiatan internasional lainnya yang membawa banyak peralatan penunjang.</p> <p>&rdquo;Kemudian, bila barang-barang itu dicatat sebelumnya, dalam waktu kedatangan pulang itu akan mempermudah dan mempercepat pelayanan di bandara. Itu yang kami lakukan,&rdquo; terangnya.</p> <p>Menteri Keuangan Sri Mulyani turut merespons kegaduhan yang sempat terjadi dengan meminta Ditjen Bea Cukai meluruskan pemahaman terhadap ketentuan tersebut. &rdquo;Kadang-kadang, bahkan termasuk UMKM melakukan ekshibisi itu sering komplikasinya dalam membawa kembali barangnya ke Indonesia. Itu yang sebetulnya tujuan PMK-nya itu,&rsquo;&rsquo; ujarnya. <strong>(dee/raf/drw/c14/fal)</strong></p>

Meski aturan deklarasi barang bawaan ke luar negeri ada sejak 2017, nyatanya tidak banyak yang mengikuti kebijakan tersebut.

Bersifat Opsional, Dirjen Bea Cukai Sebut Penumpang Laporkan Barang Bawaan High Value sangat Minim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-bakal-perbaiki-23-ribu-rumah-usai-gempa-sulteng_m_.jpg" alt="Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani" width="100%">
<figcaption>Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati baru saja melantik jajarannya di eselon I, termasuk jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani langsung ditugaskan olehnya untuk memberantas penyelundupan yang merugikan negara.<br /> <br /> "Kepada Pak Askolani sebagai Dirjen Bea Cukai, suatu tugas baru dan menantang," ujarnya secara virtual, Jumat (12/3).<br /> <br /> Sri Mulyani berpesan agar Askolani dapat melanjutkan program reformasi sebelumnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Askolani diminta memperkuat integritas, budaya organisasi, hingga mengatur pengeluaran kelembagaan. Sri Mulyani juga meminta Askolani untuk mempertahankan target penerimaan negara tahun ini.<br /> <br /> "Selama 2020 mencapai target penerimaan negara, itu suatu prestasi. Saya minta 2021 harus tetap dipertahankan, dan ini bukan langkah yang mudah," ungkapnya.<br /> <br /> Sri Mulyani meminta, Askolani dalam mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari kepabeanan dan cukai melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, serta membangun data analitik yang dijadikan alat penerimaan negara bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Dirinya juga akan terus meminta DJBC untuk meningkatkan pelayanan dalam fasilitas perdagangan dan industri dalam rangka mendorong ekspor, di mana Kanwil memiliki tugas mendorong langkah ekspor Indonesia.<br /> <br /> "Serta terus melakukan perlindungan bagi perekonomian dan masyarakat berbagai ancaman penyelundupan," pungkasnya.<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=nWwO31xy5Q0

Tugas Menantang untuk Askolani dari Menkeu, Berantas Penyelundupan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-bakal-perbaiki-23-ribu-rumah-usai-gempa-sulteng_m_.jpg" alt="Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani" width="100%">
<figcaption>Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan selain membatalkan potongan insentif tenaga kesehatan, pihaknya akan menaikkan anggaran kesehatan menjadi Rp 254 triliun pada tahun ini dari sebelumnya yang sebesar Rp 169,7 triliun.<br /> <br /> Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, kebijakan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap sektor kesehatan yang salah satunya penanganan pandemi Covid-19. "Pada awal 2021 pemerintah menambah kebutuhan anggaran yang signifikan dari awal Rp 169 triliun menjadi kemungkinan bisa mencapai Rp 254 triliun. Perhitungan kita di awal 2021 ini," ujarnya secara virtual, Kamis (4/2).<br /> <br /> Askolani menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor kesehatan demi mengantisipasi kondisi yang dinamis dampak dari perkembangan kasus Covid-19. Nantinya, kata dia, tambahan anggaran ini akan dimanfaatkan untuk penanganan pasien, ketersediaan peralatan, hingga infrastruktur penanganan Covid-19 seperti rumah sakit dan fasilitas isolasi.<br /> <br /> Seperti diketahui, total anggaran kesehatan untuk 2021 ini sebelumnya sebesar Rp169,7 triliun, atau setara 6,2 persen dari total belanja negara. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 60,5 triliun diantaranya akan digunakan untuk pengadaan vaksin dan penanganan Covid-19.<br /> <br /> Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menambahkan, peningkatan anggaran kesehatan menjadi Rp 254 triliun akan dipenuhi melalui program refocusing dan realokasi yang telah ditetapkan pemerintah pada 2021.<br /> <br /> "Anggaran ini sepenuhnya berasal dari APBN 2021, termasuk melalui langkah refocusing dan realokasi anggaran belanja Kementerian atau Lembaga dan TKDD pada 2021," pungkasnya.<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=HF5ERE7lJK0

Insentif Nakes Batal Disunat, Anggaran Kesehatan Naik jadi Rp 254 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-BPJS-Kesehatan-Fachmi-Idris-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menghadiri Rakor Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/1/2020). Rakor tersebut membahas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menghadiri Rakor Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/1/2020). Rakor tersebut membahas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Kenaikan iuran diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.<br /> <br /> Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani mengatakan, penyesuaian besaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan sebagai modal perbaikan ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dia menjelaskan, pemerintah mempertimbangkan tiga alasan sebelum akhirnya memutuskan menerbitkan Perpres 64/2020 tersebut.<br /> <br /> Pertama, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas dan kesinambungan program JKN, baik jangka pendek, menengah dan panjang.<br /> <br /> Kedua, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan dilakukan guna memperbaiki layanan BPJS Kesehatan, baik di manajemen maupun di rumah sakit. Ketiga, penyesuaian tarif merupakan amanat Undang-undang yang dimungkinkan sebanyak dua tahun sekali.<br /> <br /> Saat ini, total jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 223 juta orang. Di mana peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 133,5 juta orang, terdiri dari ditanggung pemerintah pusat sebanyak 96,5 juta orang dan daerah sebanyak 37 juta orang.<br /> <br /> Sedangkan untuk peserta penerima upah pemerintah (PPUP) sebanyak 17,7 juta orang, dan PPU yang berasal dari badan usaha sebanyak 36,4 juta orang. Selanjutnya yang masuk dalam kelompok PBPU sebanyak 30,4 juta orang, dan BP sekitar 5 juta orang.<br /> <br /> "Pemerintah ada di depan untuk JKN, makanya yang PBI 96,5 juta sepenuhnya dibayar negara. Belum termasuk di Pemda 37 juta," tututnya.<br /> <br /> Selain itu, pemerintah juga akan terus memperbaharui data peserta agar sesuai dengan kelasnya. Salah satunya, dengan melakukan koordinasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan mengenai masyarakat miskin yang belum masuk ke kelompok PBI.<br /> <br /> Sementara, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, penerbitan Perpres 64/2020 mengembalikan nilai-nilai fundamental JKN. "Ini mengembalikan kepada UU BPJS, yang hakikatnya adalah program bersama gotong-royong saling kontribusi satu sama lain dan pemerintah hadir," tegasnya.

Dengar Dulu! Ini 3 Alasan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/spbu-jawaposcom.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji untuk mengubah skema subsidi di sektor energi. Nantinya, subsidi energi tersebut akan langsung disalurkan ke masyarakat atau tanpa melalui perantara.<br /> <br /> Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, hal tersebut seiring dengan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengatakan bahwa subsidi listrik, minyak, dan elpiji nantinya akan langsung disalurkan kepada masyarakat, tidak lagi melalui perusahaan pelat merah. Askolani menuturkan, penyaluran subsidi langsung tersebut rencananya bukan hanya diterapkan selama wabah virus korona Covid-19, namun akan berlaku jangka panjang .<br /> <br /> "Ada sebagian sudah didiskusikan juga dengan Kemenkeu, dan tentunya sedang dalam proses. Sebab kami melihat perubahan dan <em>review</em> ini bukan hanya untuk jangka pendek tapi jangka panjang," ujar Askolani dalam <em>video conference,</em> Rabu (8/4/).<br /> <br /> Askolani menyebut, hal tersebut dapat menjadi pijakan reformasi kebijakan subsidi ke depan. Menurutnya, kebijakan sebagai respons dampak Covid-19 yang saat ini dilakukan bisa menjadi kajian komprehensif untuk merancang kebijakan subsidi ke depannya.<br /> <br /> "Tidak hanya subsidi, juga kebijakan di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan perlindungan UMKM," tuturnya.<br /> <br /> Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Andin Hadiyanto menilai, tantangan penyaluran subsidi langsung ke masyarakat yaitu soal pendataan. <em>"Database-nya</em> harus lebih baik dan lengkap," pungkasnya.

Penyaluran Subsidi Energi Langsung Dirancang Jangka Panjang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#askolani

Berita Terkini